KPP Pratama Jepara Beri Penghargaan Pembayar Pajak Tertinggi

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono mengungkapkan terima kasihnya kepada Soebandi di Kecamatan Welahan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)  

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono mengungkapkan terima kasihnya kepada Soebandi di Kecamatan Welahan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara memberikan penghargaan kepada Soebandi, sosok yang selama ini dinilai mampu membayar pajak tertinggi dan turut serta mensukseskan program amnesti pajak di kabupaten setempat. Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela sosialisasi amnesti pajak di Kecamatan Welahan, Jepara.

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono mengemukakan, Soebandi adalah wajib pajak yang selama ini terbilang taat dan patuh pada pajak di Jepara. Selain itu, meski sudah taat dan patuh pajak, Soebandi juga diketahui ikut serta dalam program amnesti pajak.

“Beliau seorang pengusaha rokok yang cukup besar di Kabupaten Jepara. Selama ini beliau yang cukup besar dalam membayar pajak dibanding yang lainnya,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (23/9/2016).

Menurutnya, meski selama ini Kabupaten Jepara dikenal sebagai kota ukir dan banyak sekali pengusaha mebel dengan kelas ekspor. Namun, kontribusi para pengusaha itu tidak sebesar yang dilakukan oleh Soebandi. Untuk itu, pihaknya berharap, sosok Soebandi tersebut dapat menginspirasi para wajib pajak lainnya.

“Selain itu pula, pak Soebandi juga mendukung penuh program amnesti pajak. Ia mampu memberikan contoh, bahkan juga mampu menginisiasi agenda sosialisasi amnesti pajak kepada sejumlah pengusaha di wilayah Kecamatan Welahan,” terang Endaryono.

Lebih lanjut, Endaryono mengatakan, sosialisasi amnesti pajak yang digelar di Kecamatan Welahan tersebut juga berkat kerja sama dengan pemerintah desa setempat, dan dibantu oleh Soebandi. Ada sejumlah pengusaha besar dan menengah yang turut serta hadir dalam sosialisasi tersebut.

“Diharapkan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai program amnesti pajak. Sebab, ketika pemahaman tidak utuh dikhawatirkan masyarakat takut dengan program yang bertujuan membangun bangsa tersebut,” jelasnya.

Dari agenda sosialisasi tersebut, masyarakat atau pengusaha di kawasan Kecamatan Welahan cukup antusias mendengarkan dan aktif bertanya mengenai amnesti pajak. Menurut Endaryono, itu menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penuh program dari pemerintah untuk pembangunan tersebut.

Editor : Akrom Hazami

Meneladani Nabi Ibrahim, Mari Berkurban dan Taat Bayar Pajak

amnesti

Ilustrasi KPP Pratama Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Pada momentum perayaan Hari Raya Idul Adha, semua umat muslim dianjurkan untuk berkurban dengan menyembelih hewan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan agama. Itu penting karena sebagai wujud ketakwaan pada Allah SWT.

Anjuran berkurban tersebut berawal dari era Nabi Ibrahim. Kala itu, Ibrahim diminta untuk mengorbankan apa yang menjadi milik dan yang dicintainya karena ia paham bahwa sejatinya semua milik Allah SWT. Tak disangka, Ibrahim bakal mengorbankan anak kesayangannya bernama Ismail, Tuhan melalui kuasa-Nya mengirimkan hewan sebagai ganti Ismail untuk dikurbankan dengan cara disembelih.

Selain hikmah berqurban, Nabi Ibrahim juga mengajarkan cinta pada tanah air. Itu seperti yang tertuang dalam kitab suci Alquran Surat Al Baqarah ayat 126 dan Surat Ibrahim ayat 35. Keduanya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa agar negerinya aman, sentosa.

Kini bertepatan pada hari raya Idul Adha 1437 H, kiranya perlu untuk meneladani sosol Nabi Ibrahim. Tidak hanya melakukan qkurban di masjid, musala atau di rumah masing-masing. Namun juga meneladani kecintaan terhadap tanah air.

Salah satu implementasi cinta tanah air adalah dengan taat membayar pajak. Ketaatan membayar pajak sangat berdampak pada keberlangsungan bangsa karena pajak menjadi sumber pendanaan negara paling besar di Republik Indonesia.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono mengatakan, di negeri ini, kewajiban warga negara adalah membayar pajak yang peruntukannya diatur oleh negara. Sebab, pajak menjadi sektor terbesar menyumbang pendanaan negara.

“Kalau pajak ini tidak dibayar, hal-hal berkaitan pembangunan, sarana dan prasarana, gaji PNS dan sebagainya, tidak mungkin bisa terpenuhi. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh negara. Artinya, kita mengeluarkan atau membayar pajak adalah wujud kecintaan kita kepada tanah air,” kata Endaryono.

Termasuk dengan berkurban pula, akan mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat Indonesia untuk kemaslahatan umat dan peduli kepada sesama dan fakir miskin di seluruh Indonesia. “Semoga Indonesia bisa semakin sejahtera dan mandiri,” pungkasnya.

Saking pentingnya cinta tanah air, umat Islam khususnya di Indonesia tidak asing dengan istilah hubbul wathon minal iman (Cinta tanah air sebagian dari iman). Ungkapan itu muncul sebagai upaya pemersatu bangsa agar semua umat Islam bersatu untuk membela tanah air.

Editor : Akrom Hazami

Rp 360 juta Uang Tebusan Amnesti Pajak Terkumpul di KPP Pratama Jepara

pajak

Petugas dari KPP Pratama melayani masyarakat yang berkonsultasi mengenai amnesti pajak di gerai BNI cabang Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 46 wajib pajak telah membayar tebusan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang telah terkumpul sekitar Rp 360 jutaan.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, data 46 wajib pajak yang telah ikut program amnesti pajak itu sampai Kamis (25/8/2016). Data itu terus bertambah seiring dengan masih dibukanya pelayanan amnesti pajak di wilayah Kabupaten Jepara.

“Animo masyarakat untuk mengikuti program amnesti pajak di Jepara cukup tinggi. Ada sekitar 400-an wajib pajak yang telah mendatangi pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara, untuk berkonsultasi,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya,dari jumlah wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak itu diketahui belum ada yang memasukkan uang dari luar negeri, alias semuanya masih bersifat deklarasi aset dalam negeri. Selain itu juga didominasi wajib pajak pribadi, bukan badan.

“Kalau saya melihatnya antusiasme masyarakat atau wajib pajak dengan amnesti pajak ini cukup tinggi. Untuk itu, kami membuka 11 tempat layanan amnesti pajak baru yang tersebar di kantor perbankan maupun di toko dan di tempat-tempat strategis,” ungkapnya.

Endaryono juga mengemukakan, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Pihaknya juga membuka layanan melalui nomor Whatsapp di 0812 1010 516. Baru beberapa hari dibuka layanan melalui nomor WA tersebut, ia mengaku antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk berkonsultasi.

Editor : Akrom Hazami

KPP Pratama Jepara: Pelayanan Amnesti Pajak Tak Dibebani Biaya Apapun

amnesty e

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menegaskan bahwa pelayanan amnesti pajak tidak dibebani biaya apapun. Sehingga wajib pajak diminta untuk datang langsung ke kantor pelayanan amnesti pajak yang ada di KPP Pratama Jepara.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, layanan terkait program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak tidak dibebankan biaya apapun, termasuk juga di KPP Pratama Jepara.

“Seluruh pembayaran uang tebusan amnesti pajak dilakukan melalui sistem elektronik e-billing pada Bank Persepsi,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Senin (22/8/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, apabila ada oknum pegawai yang meminta imbalan dalam bentuk apapun dalam pelayanan amnesti pajak, maka wajib pajak atau masyarakat dapat melaporkannya. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung di KPP Pratama Jepara maupun melalui layanan pengaduan amnesti pajak di 1500 200 atau hotline Direktur Jenderal Pajak di 0813 1050 3747.

“Ketika melakukan pengaduan juga harus disertai informasi lengkap seperti identitas pegawai terutama nama dan unit kerja oknum pegawai yang bersangkutan dan identitas pelapor termasuk nama dan nomor KTP,” ungkap Endaryono.

Ia juga mengatakan, wajib pajak atau masyarakat diimbau untuk datang langsung ke help desk di KPP Pratama Jepara, atau ke ruang khusus pelayanan amnesti pajak yang telah disediakan. Itu penting agar menghindari oknum yang meminta imbalan tertentu dengan menawarkan jasa pengurusan amnesti pajak namun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Diharapkan datang sendiri ke KPP Pratama Jepara, kami sudah menyiapkan ruangan khusus. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak ini,” terangnya.

Ia menambahkan untuk menghindari antrean dan penumpukan di akhir periode pertama amnesti pajak 30 September 2016. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau wajib pajak agar tidak menunggu hingga menjelang akhir periode tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

Kepala KPP Pratama Jepara: Manfaatkan Program Pengampunan Pajak

pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ) 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menyatakan bahwa pemerintah telah membuat program dan aturan mengenai pengampunan pajak. Program tersebut semestinya mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh wajib pajak, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

“Manfaatkan program pengampunan pajak. Program ini sangat bagus, karena selama ini mereka (wajib pajak-red) masih banyak yang takut dengan urusan pajak. Dengan memanfaatkan program ini, maka mereka tidak perlu khawatir untuk ditagih pajaknya sebagaimana mestinya, cukup membayar tarif yang telah ditentukan dalam program ini,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, dalam program pengampunan pajak tersebut ada tiga hal yang ditekankan dan menjadi tagline, yakni Ungkap, Tebus dan Lega. Maksudnya, ‘Ungkap’ adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak, dan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir.

“Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa disebabkan karena kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas,” terangnya.

Sedangan untuk kata ‘Tebus’, maksudnya adalah pembayaran sejumlah uang ke kas Negara untuk mendapatkan amnesti pajak berupa pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan yang dilakukan oleh wajib pajak pada Dirjen pajak. Uang tebusan atas amnesti pajak dihitung dengan cara mengalikan taruf uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak.

“Dan untuk kata ‘Lega’ sendiri, maksudnya adalah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampunan pajak. Dengan diterimanya pengampunan pajak, wajib pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 15 Desember 2015,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Nah Loh! Ada WNA Pengemplang Pajak di Jepara Jadi Target Penyelidikan Kepolisian dan KPP Pratama

f-upload jam 17

Kepala KPP Pratama Endaryono bersama aparat Anggota Polres Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Penertiban pembayaran pajak di Kabupaten Jepara saat ini tengah digencarkan. Bahkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menggandeng pihak kepolisian untuk mengefektifkan program tersebut. Itu dilakukan, lantaran saking banyaknya warga, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Jepara yang tidak membayar pajak.

Bahkan, Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan tiga WNA yang tidak membayar pajak pada tahun 2015 lalu. Kini ketiga WNA tersebut tengah menjadi target penyelidikan.

“Kepatuhan membayar pajak masih sangat rendah, termasuk WNA. Ada tiga WNA yang sedang kami selidiki,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, salah satu kasusnya ngemplang pajak pada tahun 2015. Sepanjang tahun lalu, terjadi pengiriman barang keluar negeri sebanyak 980 kontainer. Namun, barang tersebut tidak jelas dikirim kepada siapa.

“Kalau dirupiahkan bisa mencapai ratusan miliar, dan pajak yang harus dibayarkan juga sampai miliaran. Tetapi mereka tidak membayarnya,” kata Endar.

Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk menghindari setoran pajak, banyak modus yang digunakan para WNA. Misalnya, mereka melakukan penanaman modal, kemudian mereka titip dana modal usaha kepada warga lokal. “Diatasnamakan warga lokal. Itu modus yang paling banyak dilakukan,” ucapnya.

Dia menambahkan, meski belum menghitung pasti berapa jumlah tunggakan pajak para WNA, pihaknya menyatakan potensial uang negara dari pajak yang tak terbayarkan oleh WNA nilainya mencapai miliiaran rupiah.

Editor : Kholistiono