KPP Pratama Jepara Akan Periksa 112 Penunggak Pajak

Sel yang disiapkan untuk penunggak pajak, yang ada di Rutan Kelas II B Jepara, Senin (8/5/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara  – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara akan melakukan pemeriksaan terhadap 112 wajib pajak (WP). Hal itu karena mereka menunggak pajak hingga nilainya mencapai Rp 26 miliar. 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Ratusan WP bermasalah itu berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai pengusaha furnitur, toko material, eksportir hingga penyelenggara jasa kesehatan. 

Dirinya menjelaskan, jika ditemukan adanya pelanggaran pajak maka pihakna akan mengambil tindakan tegas. “Bisa berupa penyitaan aset WP hingga penahanan raga atau proses gijzeling

Dengan penahanan raga, Endaryono berharap penunggak pajak dapat melunasi kewajibannya. Ia menjelaskan, proses tersebut dijalankan dalam waktu enam bulan. Jika masih membandel, maka gijzeling bisa diperpanjang. 

“Jika dalam waktu enam bulan tak mampu membayar maka penahanan bisa diperpanjang,” jelasnya. 

Dirinya mengatakan, KPP Pratama Jepara ditarget penerimaan pajak sebesar Rp 753,76 miliar. Pada kuartal pertama 2017 penerimaan pajak baru sebesar Rp 173,06 atau 22,96 persen.

Oleh karenanya, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya program unggulan KPP Broadcast. Disamping itu ada program pengamanan penerimaan extra effort dengan program unggulan KPP Tagging. 

Editor : Kholistiono

Kanwil Pajak Jateng 1 Adakan Workshop Situs dan Medsos

Kanwil Pajak Jateng 1 menyelenggarakan Workshop Kontributor Konten Situs dan Media Sosial, Kamis (4/5/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Kanwil Pajak Jateng 1 menyelenggarakan Workshop Kontributor Konten Situs dan Media Sosial, Kamis (4/5/2017). Hal itu diadakan untuk memaksimalkan media sosial dalam upaya mendekatkan KPP Pratama dengan  wajib pajak. 

Kakanwil Pajak Jateng 1 Irawan menyebut, pihaknya gencar menyosialisasikan pajak pada tiga sasaran, yakni kawula muda, kaum ibu dan netizen. 

“Tiga sasaran itu, kita maksimalkan. Semisal kawula muda, kedepannya mereka akan menjadi wajib pajak. Sementara kaum ibu, banyak di antara mereka yang memiliki usaha, sedangkan netizen, mereka yang aktif didunia medsos. Maka dari itu, kita maksimalkan peran petugas untuk menyosialisasikan KPP,” ujarnya, di Ruang Sahabat 516 KPP Jepara.

Irawan menyatakan, dari 17 KPP di Kanwil Pajak Jateng 1, baru beberapa di antaranya yang aktif di media sosial. Kedepan, setelah workshop tersebut diadakan, harapannya mereka akan lebih aktif menyuarakan berbagai kegiatan KPP melalui medsos. 

Dirinya optimis dengan penggunaan media sosial akan ada peningkatan kontribusi wajib pajak. Meskipun demikian, hal itu sulit bila diukur secara real.

“Memang agak sulit jika diukur antara peningkatan kontribusi wajib pajak dengan media sosial. Namun, bila berkaca pada e-filling kemarin, ada peningkatan peserta. Sekitar tujuh juta orang menggunakan aplikasi ini, tahun lalu,” ungkap Irawan. 

Di samping itu, dengan adanya workshop ini, pihaknya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan melalui media sosial. “Tujuannya tadi, agar semakin banyak konten yang mengajak warga untuk bayar pajak,” ungkap Irawan.

Sementara itu, seorang peserta workshop Rizki Tri Wahyuni menyebut, selama ini memang masih belum maksimal dalam pelibatan media sosial. “Setelah acara ini diharapkan meniggkatkan lagi keaktifan dan update terkait pajak,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

KPP Pratama Gandeng Komunitas di Jepara untuk Sosialisasikan Pajak

Aktivitas di Kantor KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggandeng berbagai komunitas di Bumi Kartini untuk ikut menyosialisasikan pajak. Strategi itu dinilai ampuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, kedekatan dengan berbagai komunitas khususnya anak muda, membuka jalan bagi terciptanya kepatuhan masyarakat akan pajak. 

Dirinya menyebut, di Kabupaten Jepara terdapat sekitar 74 ribu wajib pajak (WP). Dari jumlah tersebut, 33 ribu di antaranya berasal dari WP nonkaryawan. 

“Tingkat kepatuhan pembayaran WP di Jepara naik 15 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kini kepatuhan membayar menjadi 83 persen, sementara sebelumnya 68 persen. Hal itu karena dulu orang merasa takut bila ke kantor pajak, sekarang sudah biasa saja. Hal itulah yang meningkatkan tingkat kepatuhan,” ujar Endaryanto. 

Lebih lanjut, pihaknya akan meningkatkan sinergitas KPP Pratama Jepara dengan komunitas terutama generasi muda. Hal itu diwujudkan dengan peresmian ruang Sahabat 516, yang merupakan ruangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa pungutan biaya. 

Ia mengatakan, terobosan itu tak berdampak langsung pada tingkat kepatuhan WP. Namun demikian, setelah menggunakan fasilitas masyarakat dapat menyebarkan informasi tersebut kepada khalayak ramai.

“Memang tidak memiliki efek langsung terhadap kepatuhan pajak. Namun dampak ikutannya setelah disebarluaskan kepada masyarakat, diharapkannya ada imbas ke KPP Pratama,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Banyak Pengusaha di Jepara Tak Bayar Pajak

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono saat memberikan keterangan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ))

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono saat memberikan keterangan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ))

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara mencatat, kontribusi para pengusaha di Kabupaten Jepara untuk negara melalui ketaatan terhadap pajak masih sangat rendah. Dari 239 ribu pengusaha yang berpotensi memberikan kontribusi pajak, hanya 22 ribu yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

“Itu artinya tidak lebih dari 10 persen saja pengusaha yang berkontribusi terhadap pajak. Yang lainnya tidak terdaftar secara administratif di kantor pajak dalam bentuk NPWP dan tidak membayar pajak,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Sabtu (17/9/2016).

Menurutnya, secara keseluruhan kontribusi nonpegawai termasuk di dalamnya adalah para pengusaha, hanya sekitar Rp 33 miliar. Itu jauh dibawah kontribusi pegawai yang mencapai Rp 78 miliar lebih. kondisi itu berbeda dengan kalangan pegawai seperti PNS, dan karyawan swasta maupun buruh.

“Total penduduk di Jepara sekitar 1,1 juta orang. Dari jumlah itu, yang berpotensi memiliki NPWP sekitar 314 ribu orang. Tetapi faktanya baru 68.650 orang yang memiliki NPWP. Artinya baru 21 persen yang ikut di dalam pembangunan negara,” terangnya.

Dari jumlah 68.650 tersebut, justru 46 ribunya yang terdaftar di kantor pajak atau memiliki NPWP adalah kalangan pegawai, baik negeri maupun swasta. Angka itu jauh di atas kalangan pengusaha. Padahal, kata Endaryono, pengusaha memiliki waktu dan aktivitas yang lebih longgar dengan penghasilan yang lebih besar daripada pegawai.

“Sedangkan yang menyampaikan SPT secara keseluruhan juga masih jauh di bawah 68 ribu wajib pajak tersebut. Ini yang menjadi keprihatianan kita,” katanya.

Ia juga menyayangkan di Jepara banyak sekali pengusaha yang sudah eksportir namun banyak sekali yang belum taat pajak. Bahkan, dia juga mengetahui banyak pula yang berusaha menghindari pajak dengan berbagai cara.

“Konsidi itulah yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya undang-undang tax amnesty. Harapannya, mereka yang belum patuh terhadap pajak dapat memanfaatkan pengampunan pajak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, satu atau dua tahun depan direncanakan negara akan mampu mengetahui penghasilan warganya. Melalui itu juga akan diketahui siapa saja yang taat dan tidak taat terhadap pajak. Sehingga diharapkan kesempatan amnesti pajak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Editor : Akrom Hazami

Sosialisasi Laporan Pajak Pribadi Digelar di Jepara

laporan-pajak

Perwakilan Inspektorat Pemkab Jepara menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai digelar sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, kini giliran Inspektorat Pemkab Jepara yang menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016) dengan pemateri utama adalah KPP Pratama Jepara.

Sekretaris Inspektorat Jepara, Heny Nurcahyani menjelaskan, sejalan dengan perkembangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta untuk meningkatkan integritas di lingkungan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian  LP2P bagi pejabat atau pegawai.

“Terkait hal tersebut, Inpektorat Pemkab Jepara melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian laporan pajak–pajak pribadi (LP2P). Dengan peserta yang terdiri dari para Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD dan Sekolah,” ujar Heny.

Menurutnya, pelaksanaan acara ini berdasarkan ketentuan UU RI No. 6 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2004 tentang LP2P. Tujuan utamanya untuk menyatukan persepsi tentang pelaporan LP2P yang cepat, tepat dan tertib administrasi.

Kegiatan ini menampilkan dua pemateri sekaligus. Pemateri pertama dari  KPP Pratama Jepara tentang tata cara Pengisian LP2P dan pemateri kedua dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang Disiplin PNS.

Sementara itu, Sekda Jepara Sholih dalam sambutan menyatakan pelaporan LP2P ini wajib dan sangat penting. Dasarnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/300/Sj tanggal 23 Januari 2013 tentang Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Tahun 2013.

“Pada prinsipnya seluruh  PNS golongan III dan IV di setiap SKPD berkewajiban untuk melaporkan LP2P kepada Inspektorat yang kemudian dilanjutkan ke Mendagri,” katanya.

Ia menambahkan, manfaatnya sangat jelas dan laporan tersebut berguna untuk pencegahan kebocoran penerimaan uang Negara dari sektor pajak. Untuk itu dengan adanya acara ini diharapakan, kepala SKPD melalui bendahara masing-masing agar rutin menyampaikan laporan LP2P setiap tahunnya.

Tercatat data di BKD jumlah pegawai golongan III ke atas di Kabupaten Jepara ada 7.809 PNS. Terdiri 1.442 orang PNS golongan III/a dan Golongan III/b keatas jumlahnya mencapai 6.367 PNS. Pengurusan LP2P ini akan banyak diurus pada akhir tahun. Namun diingatkan ini sudah bulan September, untuk itu  seluruh PNS diimbau agar secepatnya dapat mulai  mengisi LP2P.

Editor : Akrom Hazami

Tontowi Ajak Setiap Atlet dan Warga Bisa Taat Bayar Pajak

 

Jajaran KPP Pratama Jepara berfoto bersama pebulutangkis Indonesia Tantowi Ahmad, di Ocean View, Senin (29/8/2016). Tontowi memang datang untuk berlibur usai meraih medali emas di Olimpiade Brasil. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jajaran KPP Pratama Jepara berfoto bersama pebulutangkis Indonesia Tantowi Ahmad, di Ocean View, Senin (29/8/2016). Tontowi memang datang untuk berlibur usai meraih medali emas di Olimpiade Brasil. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kedatangan pebulutangkis Tontowi Ahmad yang baru saja meraih medali emas di Olimpiade Rio de Jenairo, Brasil, di Kabupaten Jepara, memang mendapat sambutan yang luar biasa.

Bukan saja disambut Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan warga yang mengetahui kedatangannya di Ocean View, namun juga disambut jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, yang juga sengaja menyambutnya.

Owi (sapaan Tantowi Ahmad, red) merasa senang mendapatkan sambutan yang hangat tersebut. Bahkan, sebagai atlet kelas dunia, ia juga mengaku senang dengan apresiasi yang diberikan pemerintah setelah mendapatkan medali emas.

”Peran pemerintah sangat penting. Termasuk juga soal pendanaan. Jadi pajak juga sangat penting, karena seperti yang kita tahu dana dari pemerintah banyak yang didapat melalui pajak,” kata Owi kepada MuriaNewsCom, Senin (29/8/2016).

Tak hanya itu. Owi juga mengajak para atlet untuk tetap taat terhadap pajak. Selain itu juga berharap agar masyarakat Indonesia selalu taat dan patuh terhadap pajak, mengingat pentingnya peran pajak untuk bangsa ini.

”Yang pasti, mudah-mudahan pemerintah terus mendukung atlet Indonesia. Sebab atlet tidak dapat berprestasi tanpa pendanaan. Atlet dan masyarakat harus taat terhadap pajak,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pembinaan maupun penghargaan untuk atlet di Indonesia lebih bagus lagi melalui pendanaan yang cukup.

”Untuk itu peran pajak dalam menyumbang dana ke negara sangat penting. Semoga atlet di Indonesia ini terus berprestasi, dengan peran pemerintah terutama dalam hal pembinaan dan penghargaan,” katanya.

Owi tiba di Residence Hotel Ocean View, Tegalsambi, Jepara, sekitar pukul 14.00 WIB. Owi didampingi istrinya Michelle Harminc dan anak laki-lakinya yang bernama Danish Arsenio Ahmad.

Ocean View merupakan lokasi yang pertama dipilih Owi untuk berlibur. Kebetulan resort itu memang milik Vira, yang tak lain adalah ibu kandung Michelle Harminc.

Kehadiran Owi di Jepara ini menarik perhatian berbagai kalangan di Kota Ukir. Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bahkan mendatangi Owi di Ocean View. Puluhan warga juga memadati salah satu resort ternama di Jepara itu. Tentu saja, mereka juga tak melewatkan momen itu untuk berfoto bersama peraih emas olimpiade itu.

Editor: Merie

Rp 360 juta Uang Tebusan Amnesti Pajak Terkumpul di KPP Pratama Jepara

pajak

Petugas dari KPP Pratama melayani masyarakat yang berkonsultasi mengenai amnesti pajak di gerai BNI cabang Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 46 wajib pajak telah membayar tebusan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang telah terkumpul sekitar Rp 360 jutaan.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, data 46 wajib pajak yang telah ikut program amnesti pajak itu sampai Kamis (25/8/2016). Data itu terus bertambah seiring dengan masih dibukanya pelayanan amnesti pajak di wilayah Kabupaten Jepara.

“Animo masyarakat untuk mengikuti program amnesti pajak di Jepara cukup tinggi. Ada sekitar 400-an wajib pajak yang telah mendatangi pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara, untuk berkonsultasi,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya,dari jumlah wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak itu diketahui belum ada yang memasukkan uang dari luar negeri, alias semuanya masih bersifat deklarasi aset dalam negeri. Selain itu juga didominasi wajib pajak pribadi, bukan badan.

“Kalau saya melihatnya antusiasme masyarakat atau wajib pajak dengan amnesti pajak ini cukup tinggi. Untuk itu, kami membuka 11 tempat layanan amnesti pajak baru yang tersebar di kantor perbankan maupun di toko dan di tempat-tempat strategis,” ungkapnya.

Endaryono juga mengemukakan, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Pihaknya juga membuka layanan melalui nomor Whatsapp di 0812 1010 516. Baru beberapa hari dibuka layanan melalui nomor WA tersebut, ia mengaku antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk berkonsultasi.

Editor : Akrom Hazami

Animo Tinggi, KPP Pratama Jepara Buka 11 Titik Gerai Amnesti Pajak

pajak

Pihak KPP Pratama Jepara terus menyiapkan diri menghadapi program amnesti pajak, Kamis. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Mempertimbangkan animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap program amnesti pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama membuka sebanyak 11 titik gerai amnesti pajak. Gerai tersebut merupakan tempat layanan untuk program amnesti pajak dan ditempatkan di sejumlah lokasi, seperti di perbankan dan toko besar yang ada di Kabupaten Jepara.

Pembukaan pelayanan di luar kantor KPP Pratama tersebut dilakukan di BNI cabang Jepara, Kamis (25/8/2016). Secara simbolis, gerai tersebut dibuka ditandai dengan pemotongan pita di pintu ruangan khusus di lantai satu BNI cabang Jepara.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, melalui gerai tersebut diharapkan semakin memudahkan pelayanan amnesti pajak bagi para masyarakat khususnya wajib pajak. Sebanyak 11 titik yang dipilih merupakan tempat yang dinilai strategis bagi masyarakat yang berpotensi memanfaatkan program amnesti pajak.

“Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap program amnesti pajak, kami membuka layanan di tempat-tempat strategis. Seperti di perbankan agar semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan tentang amnesti pajak,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (25/8/2016) usai meresmikan gerai amnesti pajak di kantor BNI cabang Jepara.

Menurutnya, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Lebih lanjut Endaryono mengemukakan, selain di perbankan pihaknya juga membuka layanan di toko swalayan dan di kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Untuk di kecamatan sendiri, pelayanan menggunakan mobil keliling yang telah terjadwal. Di toko dan di kecamatan tersebut dibuka layanan untuk lebih mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

“Ibaratnya kita lakukan jemput bola. Selain memudahkan juga mendekatkan layanan ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pimpinan BNI cabang Jepara, Bagus Ardani Sutoyo mengatakan, pihaknya senang dapat bekerjasama secara langsung dengan KPP Pratama Jepara. Ia mengaku mendukung penuh program pemerintah khususnya memberikan penyadaran untuk taat pajak.

“Seperti yang kita ketahui bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan negeri ini. Keuangan negara ditopang oleh sektor pajak. Kami di perbankan sangat mendukung itu,” ungkapnya.

Sejauh ini petugas yang ada di BNI telah dididik mengenai amnesti pajak baik di Jakarta maupun dari KPP Pratama Jepara melalui bintek. Sehingga nantinya pelayanan juga dapat dilakukan oleh petugasnya. Namun rencananya, pelayanan akan tetap didampingi dari petugas KPP Pratama Jepara.

Selain membuka gerai untuk layanan amnesti pajak. KPP Pratama Jepara juga menambah jam layanan. Tidak hanya jam kerja biasa saja, namun juga akhir pekan baik Sabtu maupun Minggu.

Editor : Akrom Hazami

KPP Pratama Jepara: Pelayanan Amnesti Pajak Tak Dibebani Biaya Apapun

amnesty e

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menegaskan bahwa pelayanan amnesti pajak tidak dibebani biaya apapun. Sehingga wajib pajak diminta untuk datang langsung ke kantor pelayanan amnesti pajak yang ada di KPP Pratama Jepara.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, layanan terkait program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak tidak dibebankan biaya apapun, termasuk juga di KPP Pratama Jepara.

“Seluruh pembayaran uang tebusan amnesti pajak dilakukan melalui sistem elektronik e-billing pada Bank Persepsi,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Senin (22/8/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, apabila ada oknum pegawai yang meminta imbalan dalam bentuk apapun dalam pelayanan amnesti pajak, maka wajib pajak atau masyarakat dapat melaporkannya. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung di KPP Pratama Jepara maupun melalui layanan pengaduan amnesti pajak di 1500 200 atau hotline Direktur Jenderal Pajak di 0813 1050 3747.

“Ketika melakukan pengaduan juga harus disertai informasi lengkap seperti identitas pegawai terutama nama dan unit kerja oknum pegawai yang bersangkutan dan identitas pelapor termasuk nama dan nomor KTP,” ungkap Endaryono.

Ia juga mengatakan, wajib pajak atau masyarakat diimbau untuk datang langsung ke help desk di KPP Pratama Jepara, atau ke ruang khusus pelayanan amnesti pajak yang telah disediakan. Itu penting agar menghindari oknum yang meminta imbalan tertentu dengan menawarkan jasa pengurusan amnesti pajak namun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Diharapkan datang sendiri ke KPP Pratama Jepara, kami sudah menyiapkan ruangan khusus. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak ini,” terangnya.

Ia menambahkan untuk menghindari antrean dan penumpukan di akhir periode pertama amnesti pajak 30 September 2016. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau wajib pajak agar tidak menunggu hingga menjelang akhir periode tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

21 Wajib Pajak Ajukan Amnesty Pajak di KPP Pratama Jepara

pajak

Salah satu petugas pelayanan pajak menjelaskan program pengampunan pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Minat wajib pajak memanfaatkan program tax amnesty (amnesty pajak) tinggi. Antusiasme mereka tampak saat berkonsultasi mengikuti program pemerintah tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

Terhitung sejak efektif dibukanya layanan amnesty pajak, sudah ada sekitar 320 wajib pajak yang datang untuk berkonsultasi.

“Yang datang ke KPP Pratama Jepara banyak, tercatat ada sekitar 320-an wajib pajak yang berkonsultasi. Dari jumlah wajib pajak itu, 21 sudah mengajukan amnesty pajak. Mereka dilayani di ruang khusus pelayanan amnesty pajak yang telah kami sediakan,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (18/8/2016).

Menurutnya, baru ada 21 wajib pajak yang mengajukan amnesty pajak karena mayoritas masih menghitung jumlah hartanya untuk selanjutnya dilaporkan. Terutama bagi wajib pajak yang telah berkonsultasi mengenai tata cara pengajuan amnesty pajak.

“Sedangkan jumlah uang tebus dari 21 wajib pajak tersebut mencapai Rp 217 juta. Diharapkan akan terus bertambah dengan semakin banyaknya wajib pajak yang mengajukan amnesty pajak,” katanya.

Ia juga berharap agar sesegera mungkin wajib pajak mengajukan amnesty pajak ini. Karena jika menunggu sampai batas akhir biaya tebusan berbeda dan tentu lebih banyak dibanding tahap pertama ini.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih prima, Endaryono menambahkan, KPP Pratama Jepara membuka layanan amnesty pajak selama tujuh hari penuh. Selain jam layanan di Kantor Pelayanan Pajak yang ditambah, hotline khusus Amnesti Pajak (Tax Amnesty Service) 1 500 745 dan Kring Pajak 1 500 200 juga buka pada hari Sabtu dan Minggu.

Untuk informasi lebih lanjut termasuk kumpulan pertanyaan serta jawaban (Frequently Asked Questions) terkait Amnesti Pajak, wajib pajak bisa berkunjung ke webpage resmi Ditjen Pajak di www.pajak.go.id/amnestipajak.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Presiden Sosialisasikan Tax Amnesty di Depan Ribuan Pengusaha Jateng-DIY

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan ribuan pengusaha di Grand Ball Room Rama Shinta, Patra Jasa Semarang Conventions Hotel, Selasa (9/8/2016) malam.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak), yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 28 Juni lalu. Sosialisasi ini digelar di Semarang setelah di Bandung dengan agenda serupa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, negara tengah memanggil pengusaha untuk turut peduli masalah ekonomi negara. Pertemuan kali ini adalah sosialisasi pengampunan pajak agar pertanyaan tentang pengampunan pajak bisa terjawab.

”Ada beberapa pertanyaan-penting dari pengusaha terkait pengampunan pajak. Seperti jaminan yang bisa diberikan ketika pengampunan dimanfaatkan. Dan jaminan penggunaan uang dari hasil pengampunan,” kata Ganjar saat mengawali sambutan.

Menurutnya, dalam sosialisasi ini pertanyaan-pertanyaan penting itu akan terjawab karena hadir Presiden Jokowi dan para menteri serta instansi terkait.

Presiden Jokowi gencar mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di berbagai perbankan dan lembaga keuangan di luar negeri untuk membawa pulang ke Indonesia. Sebab, pemerintah sangat memerlukan partisipasi para pemilik dana untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga gencar mengajak para pengusaha memanfaatkan pengampunan pajak ini untuk mempercepat pembangunan nasional.

Dari pantauan MuriaNewsCom, acara yang dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB, ribuan pengusaha terlihat antusias dengan hadir di lokasi beberapa jam sebelum acara dimulai. Ratusan personil keamanan terlihat di sekitar lokasi acara.

Para tamu diperiksa secara ketat untuk memastikan keamanan acara ini. Pengusaha yang hadir tidak hanya dari Semarang, namun juga dari semua kota yang ada di wilayah Jawa Tengah bahkan Yogyakarta.

Editor: Supriyadi

Pengusaha Muda di Jepara Didorong Minta Ampunan Pajak

pajak

Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Jepara menggelar halalbihalal atau Syawalan dan sosialisasi pengampunan pajak.

Pada momen penuh ampunan ini, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jepara berharap agar pengusaha di Jepara juga minta ampunan pajak.

“Momentum halalbihalal ini juga semestinya menjadi momentum pengampunan pajak. Suasana bulan yang penuh ampunan ini harus dimanfaatkan dengan memanfaatkan tax amnesty (Pengampunan pajak-red),” ujar Ketua KADIN Jepara Abdul Kohar dihadapan puluhan pengusaha, di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, melalui program tax amnesty tersebut maka dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa tidak tertib dan taat pada pajak dapat diampuni. Selain itu, juga ada jaminan tidak akan diproses secara hukum dosa-dosa yang telah lalu.

Hal senada juga disampaikan narasumber sosialisasi tax amnesty, Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi. Menurutnya, kebijakan pengampunan pajak dikeluarkan pada momen yang bertepatan dengan bulan penuh ampunan, yakni bulan Ramadan dan Syawal. Untuk itu, program pengampunan pajak ini juga harus dimanfaatkan.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yakni pengampunan pajak bagi wajib pajak melalui pengungkapan dan pembayaran sejumlah uang tebusan dengan angka tertentu yang jauh lebih sedikit. Ada banyak keuntungan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh dan taat terhadap pajak, ketika memanfaatkan program pengampunan pajak ini,” ujar mantan Direktur Penagihan pada Ditjen Pajak itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak juga akan dibebaskan dari segala jeratan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2015 atau dengan kata lain data yang terlapor tak akan bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Tax amnesty ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh sejumlah Negara di dunia. Seperti di Afrika Selatan, dan beberapa Negara di ASEAN. Jadi tidak perlu kaget dan merasa aneh dengan kebijakan ini,” katanya.

Ia menambahkan, antusiasme masyarakat cukup tinggi merespons adanya kebijakan tax amnesty. Ia mencontohkan, pertemuan di Jakarta Expo baru-baru ini, undangan sekitar 10 ribu pengusaha, tetapi yang datang mencapai tiga kali lipat, sekitar 30 ribu pengusaha. Setelah acara formal selesai, banyak juga pengusaha yang ingin berkonsultasi mengenai tax amnesty.

“Itu menunjukkan bahwa sambutan dari masyarakat sangat baik. Untuk itu harapannya antusiasme itu juga menular di Kabupaten Jepara,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPP Pratama Jepara Sediakan Ruangan Khusus Pelayanan Tax Amnesty

Kepala KPP Pratama menunjukkan ruangan khusus pelayanan tax amnesty

Kepala KPP Pratama menunjukkan ruangan khusus pelayanan tax amnesty  (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program tax amnesty yang telah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Juli 2016 diharapkan dapat dimanfaatkan sesegera mungkin oleh wajib pajak (WP).

Untuk mendukung pelayanan yang optimal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menyediakan ruangan khusus pelayanan tax amnesty. Dimaksudkan agar selain memberikan kenyamanan juga memberikan jaminan kerahasiaan data dan identitas dari WP yang akan memanfaatkan tax amnesty.

Ruangan tersebut diresmikan pada Selasa (26/7/2016), dihadiri oleh Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopinda), Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, sejumlah bank, dan asosiasi atau pengusaha di Kabupaten Jepara. Ruangan itu berada di dalam kantor KPP Pratama yang terletak di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, Jepara.

Dalam sambutannya,  Kakanwil DJP Jateng I Awan Nurmawan Nuh mengatakan, dengan diresmikannya ruangan khusus pelayanan tax amnesty membuktikan bahwa petugas siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah yakni UU tax amnesty. Kebijakan yang kini sudah diberlakukan itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak sehingga pembangunan Negara dapat dipercepat..

“Pembangunan Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi Negara ingin melakukan percepatan pembangunan. Untuk itu, diharapkan melalui kebijakan tax amnesty ini mampu menambah pendapatan Negara, khususnya repatriasi,” ujar Awan Nurmawan Nuh.

Menurutnya, program tax amnesty ini tujuannya adalah mengajak para WP untuk menatap ke depan dan melupakan yang di belakang. Maksudnya, dengan cara mengikuti tax amnesty maka WP yang selama ini bermasalah berhak mendapatkan pengampunan masalah di masa lalu. Kemudian, diharapkan ke depan dapat tertib dan patuh terhadap pajak.

“Program tax amnesty ini, data dan identitas WP diperlakukan secara privat atau rahasia. Data yang ada tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun. Itu sebagaimana amanat Undang-undang sehingga rahasia dan data dilokalisir di tempat tertentu. Karyawan dan siapapun tidak boleh mengambil foto,” terangnya.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pihaknya siap memberikan pelayanan optimal terhadap WP. Sedikitnya ada 36 petugas yang nantinya secara bergantian memberikan pelayanan khusus untuk program tax amnesty di ruangan baru tersebut.

“Ada petugas khusus yang bertugas untuk memberikan pelayanan di ruangan khusus pelayanan tax amnesty. Ruangan sudah didesain sedemikian rupa agar lebih nyaman bagi para WP,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih memberikan apresiasi terhadap KPP Pratama Jepara. Diharapkan dengan adanya ruangan khusus pelayanan tax amnesty tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal, dan mampu meningkatkan pendapatan sektor pajak.

“Sektor pajak sangat penting dalam pembangunan negeri ini. Agar pembangunan dapat maksimal, tentu saja sector pajak yang menjadi penopang pendapatan Negara harus maksimal,” katanya.

Ruangan khusus pelayanan tax amnesty itu dilluncurkan secara simbolis yakni pemotongan pita pintu ruangan yang dilakukan oleh Sekda Jepara Sholih.  Setelah dipotong dan pintu dibuka, para tamu diperlihatkan sudut demi sudut.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

KPP Pratama Jepara Siap Sosialisasikan Tax Amnesty

tax

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara bersiap melakukan sosialisasi Tax Amnesty (Pengampunan pajak) kepada masyarakat luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyasar berbagai kalangan berdasarkan segmentasi tertentu, seperti asosiasi, profesi dan komunitas.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, berbagai cara akan dilakukan untuk mensosialisasikan Tax Amnesty. Salah satu yang dilakukan memang berdasarkan segmentasi, agar dapat lebih efektif. Mengingat, masing-masing wajib pajak mayoritas berasal dari segmentasi tertentu seperti asosiasi pengusaha maupun yang lainnya.

“Sosialisasi akan gencar dilakukan, supaya masyarakat paham dan dapat memanfaatkan Tax Amnesty. Apalagi sejak diwacanakan TaxAmnesty beberapa tahun yang lalu, banyak yang sudah menunggu adanya program ini. Jadi diharapkan setelah program ini diberlakukan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Selasa (19/7/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, selain segmentasi asosiasi, komunitas dan profesi, juga tidak menutup kemungkinan menyasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Prinsipnya, pihaknya akan berusaha mensosialisasikan program Tax Amnesty secara maksimal.

“Mudah-mudahan saja banyak yang memanfaatkan Tax Amnesty ini. Dari perkiraan saya akan banyak karena aktifitas ekspor di Kabupaten Jepara juga banyak,” terang Endaryono.

Tax Amnesty tersebut, kata Endryono, berlaku bagi semua wajib pajak yang belum melaporkan atau belum 100 persen jujur melaporkan hartanya ke KPP Pratama Jepara. Pihaknya saat ini mengaku sudah mulai memberikan pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty.

“Kami buka layanan konsultasi. Rencananya pekan depan kami sudah memiliki ruangan khusus untuk pelayanan Tax Amnesty. Saat ini baru dipersiapkan desain ruangan dan pembangunanya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaannya. Sebab, dalam pelayanan Tax Amnesty dijamin kerahasiaannya terhadap publik.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kepala KPP Pratama Jepara: Manfaatkan Program Pengampunan Pajak

pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ) 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menyatakan bahwa pemerintah telah membuat program dan aturan mengenai pengampunan pajak. Program tersebut semestinya mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh wajib pajak, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

“Manfaatkan program pengampunan pajak. Program ini sangat bagus, karena selama ini mereka (wajib pajak-red) masih banyak yang takut dengan urusan pajak. Dengan memanfaatkan program ini, maka mereka tidak perlu khawatir untuk ditagih pajaknya sebagaimana mestinya, cukup membayar tarif yang telah ditentukan dalam program ini,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, dalam program pengampunan pajak tersebut ada tiga hal yang ditekankan dan menjadi tagline, yakni Ungkap, Tebus dan Lega. Maksudnya, ‘Ungkap’ adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak, dan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir.

“Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa disebabkan karena kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas,” terangnya.

Sedangan untuk kata ‘Tebus’, maksudnya adalah pembayaran sejumlah uang ke kas Negara untuk mendapatkan amnesti pajak berupa pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan yang dilakukan oleh wajib pajak pada Dirjen pajak. Uang tebusan atas amnesti pajak dihitung dengan cara mengalikan taruf uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak.

“Dan untuk kata ‘Lega’ sendiri, maksudnya adalah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampunan pajak. Dengan diterimanya pengampunan pajak, wajib pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 15 Desember 2015,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pascalebaran, KPP Pratama Jepara Buka Jam Layanan Normal

 

pajak e

Petugas melakukan pelayanan pajak di kantor KPP Pratama. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Libur Lebaran telah usai, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara membuka jam layanan seperti biasa alias normal. Pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB di kantor yang berlokasi di Jalan Raya Ngabul KM 9, Kecamatan Tahunan, Jepara.

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono mengatakan, instansinya membuka layanan normal setelah libur hari raya Idul Fitri 1437 H lalu. Kini, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan secara optimal bidang perpajakan.

“Ya, mulai Senin 10 Juli 2016, KPP Pratama Jepara membuka jam layanan seperti biasa mulai pukul pagi hingga sore hari,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Selasa (12/7/2016).

Menurutnya, jam layanan kembali normal tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Mereka akan kembali memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan layanan yang terbaik setelah libur Lebaran tahun ini.

“Sebagaimana tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak, maka kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan konsultasi mengenai perpajakan di kantor pada jam-jam tersebut,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Endaryono juga menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri kepada semua masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Dia berharap di bulan Syawal 1437 H ini, dapat kembali menjadi manusia yang bersih dan suci sebagaimana esensi perayaan hari raya atau Lebaran tersebut.

“Kami sampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ke depan kita dapat menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” terangnya.

Dia menambahkan, pascalebaran ini pihaknya akan meningkatkan kinerja untuk beberapa program yang telah direncanakan. Terutama program yang belum bisa terlaksana selama bulan Ramadan kemarin, seperti penagihan dan yang lainnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPP Pratama Jepara Layani Konsultasi Pembayaran Pajak via E-Billing

  Petugas memberikan informasi pada wajib pajak terkait pembayaran pajak melalui E-Billing (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Petugas memberikan informasi pada wajib pajak terkait pembayaran pajak melalui E-Billing (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara membuka kelas E-Billing menjelang diberlakukan pembayaran pajak harus via E-Billing. Kelas E-Billing yang melayani konsultasi bagi para wajib pajak (WP) tersebut, tidak perlu menunggu banyaknya jumlah WP yang hadir untuk dilakukan sesi konsultasi dan sosialisasi.

Hal itu disampaikan  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Endaryono melalui Kasi Waskon I Budi Cahyono. Menurutnya, WP kini bisa melakukan pembayaran pajak lebih mudah melalui E-Billing. Dengan sistem pembayaran ini, Selain lebih mudah, pembayaran pajak melalui E-Biling juga dinilai lebih cepat dan akurat.”Kita buka kelas E-Billing khusus untuk menyampaikan informasi dan tata cara pembayaran pajak melalui E-Billing,” ujar Budi Cahyono kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Itu yang disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada WP sebelum aturan kewajiban pembayaran pajak via E-Billing diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

“Kami juga lakukan penyampaian informasi terkait E-Blling ini melalui helpdesk. Ada empat petugas di bagian helpdesk setiap harinya. Jika wajib pajaknya satu, dua orang kami lakukan penyampaian informasi melalui bagian helpdesk. Namun jika wajib pajaknya banyak, maka kami arahkan ke kelas E-Billing,” terangnya.

Untuk bisa menyampaikan pembayaran melalui E-Billing, Budi melanjutkan, wajib pajak harus melakukan resgistrasi terlebih dahulu. Ada tiga cara yang bisa dipilih. Mulai dari melalui situs DJP online, internet banking maupun SMS ID Billing.”Khusus untuk registrasi melalui situs DJP online, wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki dan melakukan aktivasi E-FIN di Kantor KPP,” terangnya.

Setelah aktif dan memiliki kode billing, wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank maupun kantor pos. ”Tidak harus dilakukan di  KPP,” ucapnya.

Ia menambahkan, ke depannya pihaknya juga akan menyediakan perangkat khusus di KPP untuk layanan mandiri bagi wajib pajak. ”Jadi nantinya wajib pajak bisa membuat kode billing sendiri dan melakukan pembayaran secara mandiri melalui mini ATM yang kami sediakan,” imbuhnya.

 

Editor : Kholistiono

 

KPP Pratama Jepara Berbagi dan Buka Puasa Bersama Yatim Piatu

Jajaran karyawan KPP Pratama Jepara foto bersama anak-anak, saat buka bersama (MuriaNewsCom/Wahyu KHoiruz Zaman)

Jajaran karyawan KPP Pratama Jepara foto bersama anak-anak, saat buka bersama (MuriaNewsCom/Wahyu KHoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dalam moment spesial Bulan Suci Ramadan tahun ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara berbagi kepada puluhan anak yatim piatu dan anak dari keluarga kurang mampu lewat buka puasa bersama, pada Rabu (29/6/2016).

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim piatu dan anak kurang mampu itu juga diikuti oleh jajaran karyawannya. Itu digelar semata-mata ingin berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh keberkahan ini.

“Perayaan Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, kami ingin berbagi kepada anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang mampu, khususnya yang ada di sekitar kami. Lewat buka puasa bersama ini, diharapkan memberikan spirit baik bagi mereka maupun kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Rabu (29/6/2016).

Menurutnya, anak yatim piatu dan yang kurang mampu merupakan generasi bangsa yang juga harus diperhatikan. Mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung karena ditinggal orang tuanya, dan hidup dalam kesederhanaan.

“Tentu ada nilai-nilai kebaikan yang luar biasa yang dapat kita ambil dari kehidupan anak yatim piatu maupun yang kurang mampu. Apalagi di pekan terakhir bulan Ramadan ini, menjelang hari kemenangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam kesempatan ini memang baru beberapa anak yatim dan anak kurang mampu yang diajak menggelar buka bersama. Diharapkan ke depan dalam menggelar kegiatan serupa dengan peserta lebih banyak lagi. Selain acara buka bersama pada umumnya, juga ada tausiah yang disampaikan orang tokoh masyarakat.

Editor : Kholistiono

 

 

Kepala KPP Pratama Jepara: Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik 50 %

 Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono mengemukakan, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik sebesar Rp 50 % dibandingkan dengan besaran PTKP yang berlaku sejak 2015.  Dengan keputusan pemerintah itu, maka seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2016 dan sesudahnya.

“Itu berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Keuangan. Kenaikan sebesar 50 persen penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Ia menjelaskan, dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, lanjutnya, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.“Dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dapat memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Sebagaimana penjelasan dari Kementerian Keungan, kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga triwulan I tahun 2016, perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9 persen. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.

 “Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP, berkaitan erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan basis perhitungannya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Sosialisasi Pembayaran Pajak via Online, KPP Pratama Jepara Buka Kelas e-Billing

f-pajak (e)

MuriaNewsCom, Jepara – Untuk mensosialisasikan pembayaran pajak berbasis online, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara membuka kelas pajak e-Billing. Kelas tersebut mulai disediakan pada 20 Juni 2016 lalu, dan akan berakhir pada 30 Juni 2016 mendatang.

“Sebelum aturan pembayaran harus lewat e-Billing, kami terus melakukan sosialisasi. Salah satu sosialisasi yang kami gunakan adalah dengan membuka kelas pajak e-Billing, sejak sepuluh hari sebelum aturan diberlakukan pada 1 Juli mendatang,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/6/2016).

Menurutnya, kelas pajak e-Billing tersebut disediakan pada hari Senin sampai Kamis sampai batas akhir dibolehkannya membayar secara manual. Pelaksanaan dilakukan mulai sekitar pukul 09.00 hingga 11.30 WIB di Aula Lantai 1 KPP Pratama Jepara, Jalan Raya Ngabul Km.9 Ngabul, Kecamatan, Tahunan Jepara.

“Kalau ada beberapa masyarakat atau wajib pajak yang datang, maka dapat dimulai pelaksanaan kelas pajak e-Billing itu. Kami menggunakan sistem interaktif dalam sosialisasi ini. Dengan sedikit materi kemudian diperbanyak tanya jawab dan aplikatif,” terang Endaryono.

Lebih lanjut ia menerangkan, masyarakat atau wajib pajak sebelum mengikuti kelas pajak e-Billing juga bisa menghubungi petugas pajak, untuk memastikan sudah ada berapa calon peserta. Kalau hanya ada satu atau dua orang saja, maka hanya perlu dilayani secara personal.

“Selain dengan cara membuka kelas pajak e-Billing ini, kami juga telah menyurati wajib pajak besar mengenai kebijakan pembayaran melalui e-Billing. Bahkan, kami juga memberitahu melalui pesan singkat ke nomor-nomor wajib pajak yang telah tercatat di kami,” jelasnya.

Ia menambahkan,  jangan sampai ketika kebijakan diharuskannya membayar via online, e-Billing sudah diberlakukan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak tahu. Untuk itu, sosialisasi akan terus gencar dilakukan dengan berbagai cara.

Editor : Kholistiono

 

KPP Pratama Jepara Dorong WP Lapor dan Bayar Pajak Via Online

Pelayanan di KPP Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pelayanan di KPP Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara mendorong kepada wajib pajak (WP) untuk patuh dan taat terhadap pajak. Selain itu, WP juga didorong agar dapat menyesuaikan zaman, yakni dengan melapor dan membayar via online.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, pihaknya tidak memungkiri bahwa aktivitas WP yang ada di Jepara juga banyak yang padat, sehingga mereka terkadang tak sempat melaporkan dan membayar pajak secara manual dengan datang ke KPP Pratama. Untuk itu, dengan sejumlah program yang telah dibuat berbasis online, diharapkan dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan masyarakat wajib pajak.

“Untuk mengakomodir persoalan padatnya aktivitas WP itu, dan menyesuaikan perkembangan era saat ini, maka Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sejumlah program berbasis online. Itu untuk memudahkan para WP,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Senin (20/6/2016).

Pihaknya mengampanyekan layanan pajak berbasis online, yaitu e-Filing dan e-Billing untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Menurutnya, bukan nilainya yang penting sekarang, tetapi meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayananan.

“Dengan adanya dua layanan tersebut, akan bermanfaat bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pelayanan perpajakan, masyarakat lebih mudah melaporkan pajak, di mana akhirnya mereka membayar pajak,” terangnya.

Lebih lanjut ia mencontohkan, program berbasis online yakni pelaporan SPT secara online atau dikenal dengan e-Filing sejak 2005. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia diharap bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hal itu sebagai bentuk dukungan pemerintah atas fasilitas lapor pajak secara online, serta untuk memberikan contoh kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2015. Melalui Surat Edaran tersebut, Menteri PAN-RB juga mengingatkan seluruh aparatur Negara untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

Dengan e-Filing, Wajib Pajak mendapatkan kemudahan karena tidak perlu antre di Kantor Pelayanan Pajak atau mencari dropbox untuk menyampaikan SPT. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan e-Filing mengurangi beban administrasi untuk menerima dan menyimpan SPT fisik.

Selain e-Filing, program yang saat ini tengah gencar disosialisasikan adalah e-Billing. Seperti diberitakan MuriaNewsCom, pihaknya menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara online atau daring melalui “e-Billing”.“Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau hard copy yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016,” kata Endaryono.

Untuk dapat menggunakan sistem itu, kata dia, WP terlebih dahulu harus membuat kode “billing” yang terdiri dari 15 digit kode angka sebagai kode identifikasi atas setoran pajak.
Wajib Pajak dapat membuat kode “billing” melalui beberapa cara, yaitu melakukan pendaftaran melalui internet, melalui layanan “billing” DJP di kantor pelayanan pajak, melalui telepon di Kring Pajak 1500200, dan melalui “internet banking” dengan mengakses laman resmi bank.

 Selanjutnya, juga bisa melalui SMS ID “billing” via telepon seluler, “customer service” di jaringan kantor 66 bank dan kantor pos di seluruh Indonesia, dan melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk Ditjen Pajak.

Setelah memperoleh kode “billing”, setoran pajak dapat dilakukan melalui mesin ATM, mesin EDC, internet banking, SMS banking atau mobile banking. “Transaksi pembayaran pajak yang sukses akan menerima bukti penerimaan negara yang kedudukannya disamakan dengan surat edaran pajak,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ikuti perkembangan berita terbaru melalui media sosial kami :

Fanpage : Muria News Com

Twitter : @Muria News Com

Youtube : Muria Channel

 

KPP Pratama Jepara Sudah Terbitkan SKP untuk 3 Pengusaha yang Tak Patuh Pajak

Pelayanan di KPP Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pelayanan di KPP Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

            MuriaNewsCom, Jepara– Salah satu surat peringatan bagi Wajib Pajak (WP) yang tak patuh terhadap pajak adalah surat ketetapan pajak (SKP) kurang pajak.  Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara ternyata telah menerbitkan SKP kurang pajak untuk tiga pengusaha di Jepara.

Jika ketiga pengusaha yang menjadi target operasi (TO) tersebut tak kunjung membayar pajak, ancaman pidana bagi mereka semakin dekat. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono.

Menurutnya, SKP tersebut diterbitkan baru-baru ini untuk ketiga WP membandel tersebut. Selanjutnya pihaknya tinggal menunggu sampai batas waktu satu bulan setelah SKP tersebut diterima oleh WP usai. “Ketika dalam kurun waktu satu bulan tak kunjung menyelesaikan persoalan pajak mereka, maka akan dilakukan penagihan paksa,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (16/6/2016).

Lebih lanjut ia menerangkan, ketika tindakan penagihan paksa juga tidak direspon, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa penahanan terhadap ketiga WP tersebut dilakukan.“Sesuai amanat Undang-undang, kami memiliki hak untuk melakukan penindakan. Untuk itu, kami imbau agar yang belum membayar pajak untuk segera membayarnya,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya bagi mereka tidak diharuskan untuk membayar secara langsung tunggakan pajak mereka. Soal pembayaran dapat dilakukan menggunakan beberapa mekanisme, termasuk angsuran.

Ketiga WP tersebut juga diketahui merupakan eksportir lisence. Mereka memiliki usaha penyedia jasa pengurusan ekspor dari para pemilik perusahaan mebel. Namun, layaknya eksportir lisence lain yang ada di Jepara, mereka juga memiliki perusahaan mebel sendiri.

“Berdasarkan penelusuran kami, ternyata 30 persen dari 10 ribu kontainer ekspor tiap tahun di Jepara, dikirim melalui eksportir lisence. Nah, mekanisme lewat eksportir lisence itu yang menjadi modus pengusaha untuk tidak membayar pajak,” terang Endar.

Dia juga menerangkan, cara kerja pengguna jasa eksportir lisence biasanya melibatkan kargo, kemudian pengurusan dokumen-dokumen dilakukan oleh eksportire lisence. Dokumen yang diurusi juga termasuk surat legalitas kayu.“Pengguna jasa eksportir lisence ini, memang didominasi pengusaha mebel yang tidak mau repot mengurusi dokumen ekspor, termasuk SVLK atau yang lainnya,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

Kepala KPP Pratama Jepara: Gak Usah Takut Gunakan Kartu Kredit

f-kpp pratama (e)

   MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menyampaikan, masyarakat tidak perlu takut menggunakan kartu kredit meskipun perbankan diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sebab kebijakan terhadap perbankan tersebut semata-mata untuk kepentingan data perpajakan, bukan untuk kepentingan lain.

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain. Gak usah takut gunakan kartu kredit,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Senin (13/6/2016).

Menurutnya, data transaksi kartu kredit akan dimanfaatkan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan, yakni sebagai pembanding data penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sepanjang seluruh penghasilan pengguna kartu kredit dilaporkan secara benar, tidak akan ada masalah.

“Dalam hal transaksi kartu kredit secara konsisten melebihi kewajaran penghasilan yang dilaporkan dalam SPT, namun transaksi tidak terkait dengan penggunaan penghasilan, misalnya untuk keperluan kantor atau orang lain, petugas pajak tidak akan serta merta menetapkan pajak atas ketidakwajaran itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penetapan pajak akan didahului dengan permintaan klarifikasi, konseling dan iimbauan pembetulan SPT. Pada saat itu, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

“Penjelasan masalah ini juga telah disampaikan oleh Ditjen Pajak secara langsung pada 7 Juni 2016 lalu. Kebijakan tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit pada nasabah perbankan itu dikeluarkan pada 22 Maret 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi berkaitan dengan perpajakan,” terangnya.

Institusinya mendukung penuh transaksi non tunai dan tidak menghalangi masyarakat menggunakan fasilitas kartu kredit. Justru Endaryono mendorong masyarakat untuk menggunakan kartu kredit karena dalam transaksinya, nasabah sudah berkontribusi pajak. Sebab, pengguna kartu kredit sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).“Masyarakat jangan takut gunakan kartu kredit. Justru pengguna kartu kredit ini sudah berkontribusi pajak, ada PPn,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Mulai 1 Juli, Bayar Pajak Wajib Secara Online Lewat e-Billing

f-pajak

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara mengumumkan bahwa mulai 1 Juli 2016 nanti, pembayaran pajak dilakukan secara online melalui e-Billing. Sehingga system pembayaran pajak yang berbasis manual atau hard copy yang selama ini dilayani di sejumlah tempat akan berakhir sebelum tanggal tersebut.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan, sebetulnya aturan penggunaan e-Billing tersebut sudah lama. Hanya saja untuk mengakomodir peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke online masih terus dilayani secara manual sampai tanggal 30 Juni 2016.

“Pemberlakuan sistem e-Billing ini merupakan wujud peningkatan layanan bagi wajib pajak, dengan maksud memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membayar pajak,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (9/6/2016).

Lebih lanjut ia menerangkan, secara spesifik, manfaat dari e-Billing adalah memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak; Pembayaran dapat dilakukan kapanpun (24 jam online) dan di manapun. Selain itu, juga menghindari terjadinya kesalahan transaksi seperti transaksi unmatched, dan transaksi terjadi secara real-time sehingga data langsung tercatat di sistem Ditjen Pajak.

“Untuk dapat menggunakan sistem e-Billing, Wajib Pajak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, bisa di teller bank, bisa melalui Kring Pajak 1500200, SMS id billing, maupun di website dengan memasukkan nomor NPWP dan alamat email,” jelasnya.

Selanjutnya, wajib pajak tidak lagi menggunakan formulir setoran pajak melainkan mengisi data setoran pajak. Apabila data pembayaran pajak sudah benar, kemudian diterbitkan kode billing. Kode billing ini digunakan untuk melakukan pembayaran di teller bank/pos persepsi, ATM reguler, Mini ATM, atau internet banking.

Transaksi pembayaran pajak yang sukses akan menerima Bukti Penerimaan Negara yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Informasi lebih lanjut terkait dengan pemberlakuan sistem pembayaran pajak secara online dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP Pratama Jepara.

“Yang penting juga diketahui bahwa dengan membayar pajak lewat e-Billing tersebut, dananya langsung sampai di pusat. Tidak dipisahkan antara administrasi dengan biaya pembayarannya, tetapi langsung ke pusat,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Pengguna e-Filing di KPP Pratama Jepara Meningkat

Petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendataan dan perolehan penerimaan sektor pajak, yakni dengan mempermudah proses pelaporan pajak bagi para wajib pajak (WP), dengan sistem pelaporan secara online. Salah satu sistemonline yang digunakan adalah e-filing.

Program e-filing ini terbukti cukup ampuh dilihat dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang ada. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara,pengguna e-filing terus meningkat. Dibanding tahun 2015 lalu, pelaporan pajak via e-filingmeningkat sekitar 3.028 wajib pajak pada tahun 2016.

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono menjelaskan, dengan e-filing sangat terasa perkembangannya. Wajib pajak terutama yang diwajibkan menggunakan e-filing pun, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri lebih patuh terhadap pajak.

”Ada kenaikan yang cukup signfikan terkait pelaporan SPT pajak via e-filing. Data itu dapat dilihat dari besaran kepatuhan ketiga aparatur Negara yang diwajibkan e-filing. Dari data tahun 2015 sekitar 21.318, sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi 24.346,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (3/6/2016).

Menurut dia, bukan nilai yang penting, tapi meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayanan.Sebab, kalau pakai e-filing, bisa meningkatkan kepatuhaannya. Masyarakat juga makin mudah melapor dan membayar pajak.

Lebih lanjut ia mengemukakan, kewajiban tiga aparatur Negara menggunakan e-filingberdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 8 tahun 2015, tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilanwajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia.

”Kewajiban aparatur Negara menggunakan e-filing cukup efektif. Diharapkan kepatuhan mereka terhadap pajak bisa ditularkan ke wajib pajak yang lain,” katanya.

Endaryono  mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Diharapkan ke depan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menyetor pajak semakin meningkat dan menular ke wajib pajak lain.

Editor: Supriyadi