Minta KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Pemerintah Dituding Tak Konsisten

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Rencana tersebut banyak mendapat respon, termasuk dari pemerintah dan KPU yang meminta untuk menunda proses hukum tersebut.

Kondisi ini dinilai Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Teguh Purnomo menyebut, jika pemerintah tengah menunjukkan sikap inkonsitensi terhadap pemberantasan korupsi.

“Sikap tidak konsiten terhadap penanganan kejahatan korupsi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sama sekali tidak pas dan mencederai kepastian hukum,” kata Teguh, Rabu (14/3/2018).

Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut menyayangkan sikap pemerintah yang meminta KPK menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah.

Ia menilai penetapan tersangka calon kepala daerah bukanlah ancaman bagi keamanan nasional. Sebab, tidak ada ribut apapun karena adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupsi. Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira, karena upaya pemberantasan korupsi adalah amanah bagi seluruh penyelenggara negara.

“Oleh karena itu, membiarkan tersangka korupsi melaju jadi pemimpin daerah adalah malapetaka bagi bangsa. Sikap permisif terhadap koruptor inilah yang menjadikan salah satu hambatan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi,” ujarnya.

Teguh pun meminta KPK untuk mengabaikan permintaan pemerintah tersebut. Menurut Teguh, permintaan itu bukan saja bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, tapi juga mengabaikan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.

Mantan Komisioner Bawaslu Jateng ini menyebut, alasan bahwa calon kepala daerah sudah menjadi bagian dari milik publik, menurut Teguh, adalah alasan yang sama sekali tidak berdasar.

“Sebaliknya, karena mereka sudah menjadi milik publik, dan punya potensi untuk mengelola urusan publik, maka sejak dini harus dipastikan bahwa calon-calon kepala daerah ini adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan publik,” terangnya.

Ia menilai, apa yang dilakukan KPK dengan menetapkan dan mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka adalah bagian dari upaya preventiv dan memotong mata rantai korupsi.

Sebelumnya, pemerintah menyikapi pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah. “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto. Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Editor : Ali Muntoha

Dapat Rapor Merah dari KPK, Pemkab Jepara Perketat Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

MuriaNewsCom,Jepara – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menilai sistem pemberian tambahan penghasilan (tamsil) oleh Pemkab Jepara, masih jelek. Hal itu karena sistemnya masih mengacu pada presensi datang dan pulang, tak memperhatikan kinerja dan produktifitas pegawai selama waktu kerja.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten berencana mengetatkan pemberian tamsil pada para pegawai. Sholih, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara mengatakan, pihaknya akan membenahi sistem tersebut dalam waktu dekat.

“Selama ini pemberian tamsil hanya mengacu pada absensi datang dan pulang. Ke depan tidak begitu, nanti juga akan dipertimbangkan rentang kerja pada jam dinas yang tercatat pada Laporan Kinerja Harian (LKH). Di dalamnya, kegiatan selama berdinas akan dicantumkan,” tuturnya, dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom.

Dengan metode tersebut, ia berharap pegawai dapat lebih optimal bekerja. Selain itu dirinya berharap agar Apartur Sipil Negara menjadi lebih produktif.

Untuk lebih menggenjot kinerja, ia juga berencana menerapkan sanksi pemotongan jumlah tamsil, jika ASN tak tepat waktu. Sistem seperti itu juga mengantisipasi pegawai yang hanya suka santai-santai dalam bekerja.

Menurutnya, penilaian LKH dilakukan langsung oleh atasan. Setiap bulan, akan dilakukan penilaian, yang akan menentukan besaran tamsil.

Dirinya mengakui, salah satu penyebab perombakan sistem pemberian tamsil karena rapor jelek yang diberikan KPK, terkait hal itu. Dikatakan Sholih, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai sistem yang dibangun pemkab Jepara belum baik.

“Bukan belum baik besarannya (tamsil), tapi sistemnya. Kalau besarannya sana (KPK) tidak masalah, mau kecil mau besar sesuai kemampuan. Tapi sistemnya itu yang belum (bagus). Sehingga dalam waktu dekat ini nanti akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang dapat menjadi pengurang tamsil para ASN. Diantaranya, keterlambatan masuk kerja, tidak mengikuti apel, pulang cepat atau sebelum waktunya, cuti, sampai tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Editor: Supriyadi

Ditanya Soal E-KTP, Begini Penjelasan Ganjar Dihadapan Ratusan Muslimat NU Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Roadshow kampanye Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara menyempatkan bertemu ratusan muslimat NU di klinik Masyitoh, Sabtu (17/2/2018). Ganjar menyerap banyak aspirasi dan mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang diadukan Muslimat NU Jepara.

Namun yang banyak menarik perhatian justeru penjelasan Ganjar terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mencoba menjawab keresahan masyarakat yang terus mendapat isu tidak benar soal keterlibatannya dalam kasus itu.

Untuk memudahkan penjelasan, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus e-KTP. Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap e-KTP.

“Jadi kalau ada yang bertanya kasus e-KTP. Jadi kita kasih lihat informasi, kita lihatkan data. Ini cara membuktikan yang paling mudah. Selain itu juga menunjukkan integritas kita. Biar semua juga belajar mengenai integritas,” tegasnya.

Menurut Ganjar, tidak ada yang perlu ditutupi soal dirinya dalam kasus tersebut. Dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang pada Ganjar. Namun Ganjar menolak pemberiang tersebut.

“Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo,” ungkapnya.

Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berfoto dengan ibu-ibu Muslimat NU Jepara, Sabtu (17/2/2018). (ISTIMEWA)

Ganjar pun menjelaskan bahwa posisinya saat ini tak lebih sebagai saksi yang membantu KPK dalam membongkar praktik korupsi triliunan rupiah itu.

“Saya dipanggil terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK,” kata Ganjar.

Selain soal e-KTP, Ganjar juga menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi.

“Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit,” papar Nuraini.

Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. “Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian,” ujarnya. Namun dia juga berharap agar tidak memersulit perizinan yang diajukan.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelpon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak memersulit rakyat.

“Urusan perizinan ini sebetulnya ranah Bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama,” paparnya.

Editor: Supriyadi

Sudirman Said : Kami Tak Akan Berkhianat dan Jadi Pasien KPK

MuriaNewsCom, Semarang – Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said memastikan ia dan pasangannya Ida Fauziyah tak akan menambah daftar panjang kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi.

Jika terpilih, pasangan Sudirman-Ida menjanjikan akan berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih, yang berpihak pada kepentingan orang banyak.

“Kami ikut Pilkada tidak untuk menambah panjang daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kami hadir semata untuk mengisi ruang perbaikan yang ada di Jawa Tengah,” kata Sudirman di hadapan tim pemenangan, Jumat (9/2/2018).

Sudirman menyebut dirinya adalah aktivis antikorupsi, sehingga tak akan mengkhianati perjuangan pemberantasan korupsi yang sudah puluhan tahun dijalaninya. Demikian juga dengan Ida Fuziyah, yang disebutnya selama empat periode sebagai anggota legislatif integritasnya tetap terjaga.

“Kami memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Jawa Tengah. Kami sepakat menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami berjanji tidak akan menghianati warga Jawa Tengah dengan ikut-ikutan korupsi jika terpilih kelak,” tandas Pak Dirman.

Ia menjanjikan, nantinya akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Dia akan mengajak pejabat dan birokrat untuk melawan korupsi.

“Saya tidak ingin dianggap bersih sendirian. Pejabat dan aparat di bawah saya juga harus bersih. Karena hanya dengan pemerintahan yang bersihlah pembangunan di Jawa Tengah bisa dilaksanakan dengan maksimal,” terang dia.

Ia juga menanggapi tentang tuduhan yang dialamatkan kepada gubernur petahana Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi E-KTP. Ia meminta masyarakat tidak buru-buru menjatuhkan vonis. Masyarakat, katanya, harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

“Jangan buru-buru menjatuhkan vonis. Biarkan mekanisme hukum bekerja. Dan saya menyakini sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, KPK tidak akan sembrono,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Tak Kaget Bupati Kebumen Jadi Tersangka KPK

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka. Mohammad Yahya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi.

Penetapan Mohammad Yahya sebagai tersangka merupakan rentetan dari kasus proyek di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tahun 2016. Saat itu KPK melakukan OTT ketua Komisi A DPRD Kebumen Oktober 2016 lalu.

Penetapan tersangka ini ternyata tak membuat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kaget. Karena menurutnya, rentetan kasus ini sudah terjadi cukup lama.

Setelah dilakukan penetapan tersangka, Ganjar juga mengaku ditelepon oleh Mohammad Yahya yang menyatakan akan mengundurkan diri. Pihaknya juga tengah menyiapkan pelaksana tuga (plt) untuk menjalankan tugas bupati Kebumen.

”Jabatan bupati Kebumen akan langsung diisi pelaksana tugas. Dia (bupati Kebumen) telepon saya, katanya mau mengundurkan diri,” kata Ganjar.

Ia juga menyayangkan, masih adanya kepala daerah di Jateng yang dijadikan tersangka oleh KPK. Terlebih para kepala daerah ini telah mengikuti pelatihan antikorupsi di KKP. Dan Jateng menjadi provinsi pertama yang menggelar pelatihan ini.

“Cuma Jateng yang melakukan pelatihan antikorupsi bagi kepala daerah tingkat kabupaten/kota, saya tidak bisa mengontrol secara per individu. Biar penegak hukum saja yang kemudian bertindak,” ujarnya.

Baca : Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Bupati Kebumen Gelar Rapat Mendadak

Dikutip dari laman resmi KPK, Kamis (25/1/2018) selain menetapkan Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka. Keduanya yakni HA (swasta) dan KML, yang merupakan komisaris PT KAK. KML diduga sebagai pihak yang memberikan gratifikasi terhadap bupati dan MA.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P tahun 2016.

Keenam tersangka terdahulu adalah SGW (PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen), YTH (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen   Periode 2014 – 2019), AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen), BSA (Swasta), HTY (Swasta), dan DL (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen).

Lima tersangka pertama saat ini sedang menjalani hukuman pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Sedangkan, tersangka DL saat ini masih menjalani proses penyidikan.

Kasus ini bermula dari tertangkap tangannya Ketua Komisi A DPRD Kebumen pada pertengahan Oktober 2016 di Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu KPK mengamankan YTH di rumah seorang pengusaha di Kebumen. Penyidik juga mengamankan SGW di kantor Dinas Pariwisata, Kab Kebumen. Dari tangkap tangan tersebut, penyidik mengamankan uang sejumlah Rp 70 juta dari pengusaha untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dalam APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Editor : Ali Muntoha

Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Bupati Kebumen Gelar Rapat Mendadak

MuriaNewsCom, Kebumen – Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka. Mohammad Yahya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi.

Penetapan menjadi tersangka diketahui pada Sabtu (20/1/2018) melalui surat yang dikirimkan KPK kepada bupati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Mohammad Yahya langsung menggelar rapat mendadak dengan jajarannya, di ruang Jatijajar, kompleks pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Dalam rapat yang dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat itu, ia juga menyampaikan kalau dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat penetapan telah diterimanya akhir pekan kemarin.

Dilansir Antara Jateng, Mohammad Yahya menyebut jika apa yang diterimanya itu bukan bentuk gratifikasi karena diberikan sebelum ia dilantik sebagai bupati. Menurut dia, pemberian itu murni dalam posisinya sebagai pengusaha dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan.

Mendengar keterangan itu, para peserta rapat sontak kaget. Apalagi saat itu juga Mohammad Yahya menyatakan berkinginan untuk mundur dari jabatan, agar bisa fokus menghadapi masalah hukum yang dihadapinya dan tak mengganggu proses pemerintahan.

”Saya juga minta maaf atas kepada masyarakat Kebumen atas penetepan tersangka ini,” katanya.

Meski berkeinginan untuk mundur, para kepala dinas dan camat yang hadir dalam rapat tersebut meminta Mohammad Yahya untuk tidak mundur, sebelum ada keputusan pengadilan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kebumen, Mahmud Fauzi juga membenarkan jika para pejabat menyarankan untuk tak mundur dari jabatan bupati.

”Jika terpaksa harus mundur, disarankan jangan tergesa-gesa agar bisa menyelesaikan masalah-masalah krusial dulu. Seperti memastikan program-program utama dalam pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Kebumen Sukamto dalam siaran pers menyampaikan bupati Kebumen meminta kepada jajaran OPD bersama masyarakat untuk tetap bersemangat bekerja dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Bupati juga beriktikad baik untuk mengikuti seluruh proses hukum dan memberikan fakta-fakta yang sebenarnya di pengadilan. “Bupati juga mohon didoakan agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menjalani ujian tersebut,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Cuitan Fahri Soal Predator Pilgub, Ganjar : Saya Nggak Tahu

MuriaNewsCom, Semarang – Fahri Hamzah mencuitkan tweet tentang adanya predator yang sengaja mencelakakan Ganjar Pranowo, agar tak bisa melaju dalam Pilgub Jateng 2018. Fahri menuding ada pihak di luar parpol yang punya kedekatan dengan pengak hukum sengaja mengerjai Ganjar.

Cuitan ini berkaitan dengan Ganjar yang bolak-balik dipanggil KPK terkait dengan penyidikan kasus korupsi E-KTP.

“Baru dapat laporan di Pilkada Jateng @ganjarpranowo sedang di kerjain oleh seorang calon penantang memakai kedekatannya dengan penegak hukum…target ya petahana tidak mencalonkan…#WASPADALAH!” kicau Fahri di akun twitter pribadinya pada Kamis (4/1/2018).

Tidak lama kemudian, Fahri juga menuliskan “Saya bersaksi Ganjar itu orang baik…penilaian saya telah memenuhi syarat yang disebut nabi ..berjalan jauh dengan bergaul sepanjang perjalanan…karena itu..penjahat yg ingin menyingkirkanya celaka! Di Indonesia ini ada predator orang baik…”.

Dikonfirmasi wartawan mengenai cuitan Fahri ini, Ganjar mengaku tak mengetahui ada “predator” yang sengaja mencelakai dirinya.

“Saya gak tahu (Ada pihak yang berusaha menjatuhkan), saya berpikiran positif saja,” kata Ganjar di Semarang, Jumat (5/1/2018).

Politikus PDI Perjuangan itu, mengaku jika dirinya sudah lama mengenal Fahri Hamzah. Ia juga menganggap jika cuitan Fahri tersebut hanya testimoni.

“Tanya sama Fahri. Orang kan menilai. Saya kenal Fahri lama, dari dulu begitu. Mungkin mereka ingin memberikan testimoni saja, enggak apa-apa,” ujarnya.

Ganjar juga mengungkapkan alasan kenapa tidak hadir saat dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. Menurutnya, ia sudah mengirimkan surat ke KPK untuk tidak hadir karena ada urusan kedinasan.

Ia juga sudah meminta kepada KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan kepada dirinya.

Editor : Ali Muntoha

Sehari Jelang Rekomendasi PDIP Turun, Ganjar Kembali Diperiksa KPK

MuriaNewsCom, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi E-KTP. Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari.

Pemeriksaan oleh KPK ini bertepatan dengan jelang turunnya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk Pilgub Jateng 2018. Rekomendasi dari PDIP direncanakan akan diumumkan pada Kamis (4/12/2018) besok.

Dilansir Antara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Ganjar, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng. ”Dua saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Markus Nari,” kata Febri, Rabu (3/1/2018).

Ini bukan kali pertama Ganjar dan Mekeng diperiksa terkait korupsi megaproyek E-KTP. Keduanya pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, maupun Setya Novanto.

Sebelumnya, nama Ganjar bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sempat dipermasalahkan oleh Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto karena tidak ada dalam dakwaan Setya Novanto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyatakan, rekomendasi cagub dan cawagub unutk Pilgub Jateng dan Jabar akan diumumkan pada Kamis 4 Januari. Dikabarkan rekomendasi untuk Pilgub Jateng akan diturunkan kepada gubernur petahana Ganjar Pranowo.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Megawati Umumkan Cagub Jateng 4 Januari, Apakah Ganjar?

KPK Minta Penyelenggara Negara di Pati Laporkan Harta Secara Online

Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pejabat Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati meminta kepada Pemkab Pati untuk melaporkan LHKPN secara online. Hal itu disampaikan Wuri, Rabu (20/12/2017).

“Kami datang ke Pati untuk melakukan pendampingan pengisian aplikasi e-LHKPN. Ketentuan itu berlaku sejak peraturan KPK terbaru Nomor 7 Tahun 2017. Semua wajib lapor harus menyampaikan LHKPN secara online,” ujar Wuri.

Sebelum aturan e-LHKPN berlaku, penyelenggara negara biasanya melaporkan LHKPN secara manual. Laporan manual biasanya dilakukan pada saat awal menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Namun, e-LHKPN mengharuskan wajib lapor untuk melaporkan setiap setahun sekali. Aturan tersebut sebetulnya sudah harus dilakukan pada 2017.

Hanya saja, KPK masih memberikan amnesti lantaran masih dalam transisi. Tahun ini, prosentasi wajib lapor yang menggunakan e-LHKPN sudah lebih dari 80 persen.

Jika nanti masih ada yang tidak melaporkan harta kekayaan secara online, KPK akan mengambalikan ke instansi masing-masing terkait sanksi atau teguran. Sebab, sanksi administrasi tersebut mengikat ke masing-masing instansi.

“KPK tidak memberikan saran atau rujukan terkait sanksi administrasi, karena itu mengikat ke masing-masing instansi,” papar Wuri.

Menanggapi hal itu, Bupati Pati Haryanto mengatakan, LHKPN menjadi salah satu elemen pendukung dari clean government. Dalam melaporkan harta kekayaan, butuh kejujuran masing-masing individu penyelenggara negara.

“Kami sudah memerintahkan kepada seluruh pejabat untuk mencatat dan melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. e-LHKPN ini jelas akan memudahkan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya, sehingga kami sambut dengan baik,” jelas Haryanto.

Editor: Supriyadi

Begini Jawaban KPK Soal Hilangnya Nama Ganjar di Dakwaan Kasus E-KTP

Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Gubernur Ganjar saat Workshop Pembangunan Budaya Integritas di kompleks Kantor Gubernuran Jateng, Kamis (14/12/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sering disebut dalam dugaan kasus korupsi E-KTP. Yang bikin geger nama Ganjar tiba-tiba hilang dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Tak hanya nama Ganjar, nama Menkumham Yasonna Laoly juga hilang. Dan ini sempat diprotes pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail yang menuding KPK bermain-main dengan surat dakwaan.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata pun angkat suara menanggapi tudingan ini. Menurut dia, KPK tak pernah bermain-main dalam kasus korupsi.  

“Main apa, main bola?. Enggak ada istilah bermain-main. Kita semua melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti, jangan hanya mencantumkan nama tanpa kecukupan alat bukti,” ujarnya.

Ini dikatakan Alex usai Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan kabupaten/kota se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernuran Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (14/12/2017).

Ia memastikan, KPK sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setyo Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait.

 “Dalam dakwaan (Setya Novanto) sudah berdasarkan alat bukti,” katanya.

Alex mengatakan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.

Ia menyebut, nama siapapun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan. Namun publik tidak perlu menjustifikasi. Karena bisa jadi nama itu hanya disebut-sebut oleh saksi sepihak tanpa bukti kuat.

“Kalau namanya ada tercatat di buku (surat dakwaan), mungkin suatu saat nama saya bisa tercatat. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi. Rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kita simpulkan,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam perjalanan kasus E-KTP, nama Ganjar masuk dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Nama Ganjar disebut M Nazaruddin, terpidana korupsi yang merupakan mantan bendahara Partai Demokrat.

Nazar adalah satu-satunya yang mengaku melihat Ganjar menerima uang dari tangan terdakwa E-KTP, Andi Narogong. Namun Andi sendiri dalam kesaksiannya mengaku tidak pernah mengenal atau bertemu dalam satu ruangan dengan Nazaruddin.

“Dalam pembuktian tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak. Sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat atau betul menerima,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dipandang dari Latar Belakangnya, Begini Penjelasannya

Pejabat KPK Fungsional Dikmas Bidang Kedeputian Anto Ikayadi saat menyampaikan materi dalam acara sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Rabu (13/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaku korupsi ternyata bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Hal itu disampaikan salah satu pejabat KPK Fungsional Dikmas Bidang Kedeputian Anto Ikayadi dalam acara sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Rabu (13/12/2017).

Dalam kesempatan itu, Anto bertindak selaku pemateri dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu ada pemateri lainnya, yakni Kepala BPKPAD Kabupaten Batang Asri Hermawan.

“Perlu diketahui, pelaku korupsi tidak memandang apa jabatan dan latar belakang pendidikannya. Termasuk, orang yang bergelar profesor pun juga bisa terkena kasus korupsi,” tegas Anto.

Anto kemudian mencotohkan kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap kepala SKK Migas, beberapa waktu lalu. Saat menjabat, orang itu mendapat gaji sekitar Rp 600 juta per bulan.

“Gaji yang diterima sudah sangat besar tetapi mengapa masih korupsi? Apa karena masih kurang?,” katanya.

Acara sosialiasi juga dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni dan pimpinan FKPD. Hadir pula para kepala SKPD, Camat, dan anggota DPRD Grobogan.

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto berharap agar melalui sosialisasi ini bisa membawa dampak peningkatan integritas bagi para pejabat. Harapan kedepan, dengan integritas yang tinggi bisa membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Grobogan.

Editor: Supriyadi

Ganjar Minta Sri Mulyani Agar Tak Ikut-ikutan Ketangkap KPK

Sri Mulyani, Bupati Klaten. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Sri Mulyani, Senin (27/11/2017) hari ini resmi menjabat sebagai Bupati Klaten, setelah bupati sebelumnya Sri Hartini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo melantik Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Klaten.

Sebelumnya, Sri Hartini ditangkap KPK atas kasus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Klaten. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang mejatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada Sri Hartini.

Dalam pelantikan yang digelar di Gedung Gradhika Bhkati Praja, kompleks kantor gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Ganjar berpesan agar Sri Mulyani tak mengikuti jejak pendahulunya melakukan KKN, sehingga harus berurusan dengan KPK.

“Klaten pasti sudah belajar dari kejadian sebelumnya. Maka, yang kita dorong adalah reformasi birokrasinya, bagaimana membangun integritas, penataan sistem. PR Bu Sri Mulyani harus meletakkan kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ganjar.

Ganjar meminta Bupati Sri Mulyani mengundang KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Agar kasus jual beli jabatan atau kasus korupsi lainnya serupa tak terulang lagi.

“Semua pejabat serahkan LHKPN, anggaran transparan, adanya kanal-kanal informasi sebagai fungsi kontrol masyarakat,” ujarnya.

Ganjar juga meminta Bupati Klaten Sri Mulyani fokus pada penurunan angka kemiskinan di kabupaten setempat yang masih cukup tinggi.

“Setiap melantik kepala daerah, saya selalu minta yang bersangkutan bisa mendeteksi satu per satu warganya yang miskin siapa, kondisinya seperti apa, kira-kira mereka tidak miskin lagi kapan dengan politik anggaran, serta politik legislasi,” katanya.

Baca : Bupati Klaten Sri Hartini Divonis 11 Tahun Penjara

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan siap untuk melakukan penataan birokrasi. Ia menyebut, akan segera melakukan pengisian puluhan jabatan yang kosong, tanpa menggunakan praktiuk jual beli jabatan.

“Ada 80-an jabatan yang kosong, segera kami rapatkan dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) untuk lakukan pengisian,” terangnya.

Setelah dilantik, Sri Mulyani untuk sementara akan bekerja sendirian tanpa wakil. Sementara untuk pengisian posisi wakil, ia pasrahkan kepada partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan dan Partai NasDem.

Namun ia berharap, figur yang nantinya diajukan adalah seorang laki-laki. “Inginnya sih cowok. Harapannya bisa cepat ditentukan wakilnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Provinsi Jateng Bakal Bikin Perda Pencegahan Korupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berfoto bersama para bupati/wali kota se-Jateng saat mengikuti workshop di KPK. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD Jateng untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan korupsi.

Raperda ini bakal dikebut dan diupayakan rancangan perda ini bisa masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Jateng tahun 2018.

Ini dikatakan Ganjar saat berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo, saat memimpin bupati dan wali kota se-Jateng untuk mengikuti Workshop Pembangunan Budaya Integritas di Gedung KPK, Selasa (31/10/2017).

Pada saat itu, Agus mengatakan bahwa sistem pencegahan korupsi di Jateng yang digagas Ganjar dipandang paling bagus dibanding pemerintah daerah lain. Namun sistem itu perlu dilembagakan untuk menjamin keberlangsungan di masa yang akan datang.

“Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) memandang pembangunan integritas antikorupsi di Jateng bagus maka sistem ini perlu dimantabkan dengan regulasi. Bentuknya yang pas ya perda,” katanya dalam wawancara dengan wartawan.

Dalam perda tersebut menurut Ganjar akan dimasukkan beberapa poin penting. Di antaranya kewajiban laporan harta kekayaan pejabatan negara (LHKPN), ketentuan pengelolaan gratifikasi, dan pembentukan komite integritas.

Selain itu penting juga memasukkan perbaikan sistem di sektoral. Terutama pengelolaan keuangan daerah, agar transparan dan akuntabel. “Juga bagaimana pelayanan publik yang mudah murah cepat,” ujarnya.

Rencana perda pencegahan korupsi tersebut oleh Ganjar langsung disampaikan kepada Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Rukma yang juga berada di KPK sebagai peserta workshop langsung menyetujui. “Saya tawarkan ke DPRD langsung disetujui jadi prinsipnya ok,” katanya.

Ganjar menyebut, jika bisa diselesaikan pada 2018, maka Provinsi Jateng akan menjadi yang pertama memiliki perda pencegahan korupsi. “Semoga bisa langsung jadi raperda prioritas 2018 sehingga awal tahun depan bisa langsung dibahas,” terangnya.

Kendati demikian, Ganjar tak menjamin perda itu akan membuat Jateng 100 persen bebas korupsi. Karena menurut dia, korupsi tidak hanya bergantung sistem tapi perilaku manusia.

“Ini ibaratnya seperti menanam padi. Kita menanam kebaikan-kebaikan itu pasti ada rumput liarnya, maka jangan lelah menyiangi,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pegawai KPK Ajari Pejabat Grobogan Isi LHKPN Lewat Aplikasi E-Filing

Pegawai KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melakukan kegiatan pendampingan cara pengisian LHKPN melalui aplikasi e-filling, Selasa (31/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dua pegawai KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melakukan kegiatan pendampingan di Grobogan, Selasa (31/10/2017). Tujuannya, untuk mendampingi dan membantu para pejabat di Grobogan dalam mengisi LHKPN melalui aplikasi e-filling.

Acara pendampingan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka itu dibuka Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pejabat, mulai dari kepala SKPD, sekretaris, kabid, kabag dan camat.

Dalam kesempatan itu, dua pegawai KPK bergantian memandu para pejabat cara menginput data LHKPN melalui aplikasi. Mulai dari tahap pendaftaran hingga pengisian laporannya.

“Sebelumnya, LHKPN dibuat dalam bentuk cetak. Sekarang, pelaporan LHKPN melalui sarana elektronik atau aplikasi yang dinamakan e-filing,” jelas Sumarsono usai mengikuti kegiatan pendampingan tersebut.

Perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah cara menyampaikan LHKPN. Meski demikian, adanya perubahan itu perlu disertai dengan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN.

Dijelaskan, LHKPN merupakan langkah preventif untuk pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk penyalahgunaan wewenang serta wujud transparansi penyelenggara negara dalam penguatan interegritas aparatur.

Menurut Sumarsono, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang sudah masuk dalam aplikasi e-filing itu ada 161 orang. Terdiri dari pejabat structural eselon II, camat, pejabat pembuat komitmen, direktur/komisaris/dewan pengawas BUMD, pejabat auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta pejabat bagian layanan pengadaan setda.

“Saat ini, kita juga sudah menetapkan adanya tim pengelola LHKPN yang tempat sekretariatanya berada di kantor Inspektorat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN,” katanya.

Editor: Supriyadi

PNS yang Disakiti Eks Wali Kota Tegal Bunda Sitha, Hari Ini Dilantik

Sebelas pejabat Pemerintah Kota Tegal (Pemkot) nonjob akhirnya dilantik di Pendapa Ki Gede Sebayu kompleks Balai Kota Tegal, Selasa (26/9/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Tegal – Pascapenangkapan eks Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha pada operasi senyap KPK, beberapa waktu lalu, kini para pejabat PNS yang tersakiti alias nonjob bisa kembali ceria. Karena, per hari ini Selasa (26/9/2017), sebelas pejabat PNS nonjob dilantik di Pendapa Ki Gede Sebayu Pemkot Tegal.

Senyum mengembang tampak terpancar di wajah pejabat eselon. Tepatnya saat Plt Wali Kota Tegal, Nursholeh melantik mereka. Usai dilantik, mereka akan dikembalikan menempati jabatan sesuai pangkat dan golongan seperti instruksi putusan pengadilan. Pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang tak henti semangat menata birokrasi. Hingga akhirnya pelantikan bisa dilakukan secepatnya.

BacaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

“Sebelumnya tidak diperkenankan peraturan perundangan yaitu UU No 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota kecuali sesuai izin kementerian,” kata Nursholeh.

Sementara untuk para PNS yang telah dilantik, Nursholeh berharap agar bisa kembali bekerja dengan memperlihatkan kinerja terbaik. Pihaknya juga meminta mereka untuk melupakan masa lalu dan mendukung jalannya pemerintahan sekarang. 

BacaKPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkot Tegal Terkait Korupsi Siti Masitha

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta jabatan para aparatur sipil negara yang di-nonjob-kan harus dikembalikan. Mereka harus menduduki jabatan semula seperti yang diperintahkan pengadilan.

“Yang nonjob itu harus dikembalikan sesuai keputusan pengadilan. Sebagai bentuk konstitusionalisme,” kata Ganjar saat memberikan pengarahan kepada ratusan ASN di Kota Tegal, Kamis (31/8/2017).

 

Sebelas pejabat Pemerintah Kota Tegal (Pemkot) nonjob akhirnya dilantik di Pendapa Ki Gede Sebayu kompleks Balai Kota Tegal, Selasa (26/9/2017). (MuriaNewsCom)

 

Seperti diketahui, PNS nonjob bermula ketika mereka mengkritik kepemimpinan Bunda Sitha. Pemerintahan Bunda Sitha dianggap tidak berjalan dengan baik. Bunda Sitha juga disebut berlaku arogan dan sewenang-wenang terhadap aparat birokrasi di lingkungan Pemkot Tegal. Kritikan tersebut berdampak serius. Pada 21 April 2015, Sitha menerbitkan Surat Keterangan (SK) nonjob dan pembebasan jabatan kepada PNS eselon dua dan tiga.

PNS nonjob kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan menang. Masitha banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya namun kemenangan tetap berpihak pada PNS.

Hingga Masitha mengajukan peninjauan kembali ke Mahmakah Agung, keputusan tetap berpihak PNS. Meski demikian, sejak putusan berkekuatan tetap pada 2016, Masitha tak juga mengembalikan jabatannya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Klaten Sri Hartini Divonis 11 Tahun Penjara

Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. (Antaranews.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini, dalam persidangan, Rabu (20/9/2017).

Sri Hartini dihukum setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan. Majelis hakim menilai Sri Hartini terbukti melakukan tindak pelanggaran hukum, serta melakukan potongan “fee” atas dana bantuan keuangan desa di Klaten.

Pengadilan  juga menjatuhkan denda Rp 900 juta kepada Sri Hartini. Jika denda tak mampu dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 10 bulan. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Antonius kata ketua majelis hakim Antonius Wijantono, membacakan amar putusannya.

Hakim menilai, terdakwa terbukti menerima suap dalam pengisian Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp 2,9 miliar.

Terdakwa menerima usulan titipan pegawai untuk mengisi jabatan dalam penyusunan SOTK baru melalui sejumlah kerabat dekatnya. Sebagai gantinya, orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan yang baru itu memberikan sejumlah uang yang lazim disebut dengan uang syukuran.

Hakim juga menilai, terdakwa terbukti melanggar pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa dinilai menerima pemberian berupa uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta “fee” proyek di dinas pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp 9,8 miliar.Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas tindak korupsi.

“Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan,” ujar Antonius.

Jaksa KPK Afni Carolina menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Begitu juga dengan terdakwa juga masih pikir-pikir.

Penasihat hukum terdakwa Deddy Suwadi mengaku vonis terhadap terdakwa cukup berat. Menurut dia, tindak suap tersebut terjadi karena kebiasaan yang terjadi di lingkungan pemerintahan itu.

“Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta terjadi selama persidangan. Terdakwa dalam posisi pasif. Uang syukuran yang diberikan berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi selama ini,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkot Tegal Terkait Korupsi Siti Masitha

Salah satu ruangan yang disegel KPK di Kota Tegal. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Tegal – KPK terus melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi yang menimpa Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha. Hari ini, Kamis (14/9/2017) KPK memeriksa sejumlah pejabat dan pihak lain di Aula Bhayangkari, Mapolresta Tegal.

Di antaranya tampak pengusaha Sadat Faris yang rumahnya diperiksa KPK, Senin (11/9/2017). Sadat memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Tidak hanya itu, terlihat juga Kepala Bagian Humas Pemkot Tegal, Bintang Takarini, ajudan Wali Kota nonaktif Siti Masitha, Akbari Shintia, dan beberapa kontraktor dari Semarang serta Jakarta.

Kapolresta Tegal AKBP Semmy Rony mengatakan jika kali ini memang ada pemeriksaan dari KPK. “Kita hanya sediakan tempat saja, soal siapa yang dipanggil hari ini silakan hubungi humas KPK,” kata Semmy.

Sadat sendiri diperiksa penyidik KPK terkait dengan sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang ada di Kota Tegal. Di antaranya pembangunan Sport Center Pesurungan Lor, GOR Mini Tegal Selatan, area joging di Pantai Alam Indah (PAI), pembangunan fisik di RSUD Kardinah, Pasar Kejambon dan beberapa pekerjaan lainnya.

BacaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Panggilan KPK kali ini juga merupakan lanjutan dari hari-hari sebelumnya. Seperti pada Rabu (13/9/2017) terdapat sejumlah pejabat datang ke tempat pemeriksaan, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Tegal Dyah Kemala Shinta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyanto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ikrar Yuswan Appendi.

Selain itu, hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) Budi Priyanto dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bajari.

Sementara itu, pada Selasa (12/9/2017), KPK juga memeriksa para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal di tempat sama. Penyidik KPK memeriksa Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, dr  Abdal Hakim Tohari, Kabag TU RSUD Kardinah, Zaenal Abidin, Kabag Keuangan RSUD Kardinah, Umi Hayatun, Kasubag Pendapatan dan Belanja RSUD Kardinah, Agus Jaya, Plt Kepala Satpol PP, Yusmana, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkot Tegal, Heru Prasetyo.

BacaTerkait Kasus Korupsi Wali Kota Tegal, KPK Periksa Dirut RSUD Kardinah dan Pejabat Pemkot Tegal

Juru Bicara KPK, Febri Diansah mengatakan penyidik KPK mendalami indikasi adanya pungutan Jasa Layanan Umum (JLU) dan proyek-proyek. “Penyidik terus mendalami indikasi pungutan Jasa Layanan Umum (JLU) dan proyek-proyek lainnya,” ujar Febri.

Kasubag Pendapatan dan Belanja RSUD Kardinah, Agus Jaya mengatakan dia mendapat sekitar 14 pertanyaan terkait jasa pelayanan di RSUD Kardinah. Sedangkan soal proyek alat kesehatan, menurutnya belum dipertanyakan penyidik KPK.

“Pertanyaan soal jasa pelayanan, belum menyentuh pada proyek pengadaan alat kesehatan,” ujar Agus yang diperiksa Selasa pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.

Agus menerangkan, pemeriksaan dirinya juga karena sebagai Panitia Lelang proyek fisik ICU RSUD Kardinah senilai Rp 15.9 miliar. “Pertanyaan masih soal jasa pelayanan, belum soal proyek. Jumat (15/9/2017) saya kembali diperiksa,” tandasnya. 

Baca : Usai KPK Tangkap Bunda Sitha, Kini Nursholeh Ditunjuk jadi Plt Wali Kota Tegal

Kasus proyek-proyek tersebut mengemuka pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Walikota Tegal,  Siti Mashita Soeparno, Amir Mirza dan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supardi di tiga tempat berbeda, (Selasa, 29/8/2017) sekitar pukul 17.30 WIB lalu. Cahyo Supardi ditangkap di Balikpapan, Kalimantan saat sedang mengikuti Diklat. Amir Mirza ditangkap di Jakarta, sedangkan Siti Mashita tertangkap tangan di rumah dinasnya di Balai Kota Tegal.

Editor : Akrom Hazami

 

Terkait Kasus Korupsi Wali Kota Tegal, KPK Periksa Dirut RSUD Kardinah dan Pejabat Pemkot Tegal

Dirut RSUD Kardinah Tegal, Abdal Hakim. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Tegal – KPK melakukan pemeriksaan kasus korupsi pekerjaan proyek di rumah sakit yang menyeret Wali Kota Tegal, Siti Masitha, Selasa (12/9/2017) siang.

Kali ini, KPK memeriksa 3 pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah dan 4 pejabat Pemkot Tegal di Aula Bhayangkara Mapolresta Tegal, Jalan Yos Sudarso, Kota Tegal.

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Mereka yang diperiksa adalah Dirut RSU Kardinah, Abdal Hakim Tohari; Kepala TU RSUD Kardinah, Zaenal Abidin; dan Kabid Keuangan RSUD Kardinah, Umi. Selanjutnya, KPK juga memeriksa 4 orang pejabat dari Pemkot Tegal, yaitu Kabag Bakeuda, Heru Prasetyo; Plt Kepala Satpol PP, Yusmana dan dua orang lainnya belum diketahui namu sudah berada di ruangan pemeriksaan.

BacaMereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur 

Kepada wartawan di lokasi, Abdal Hakim mengatakan dirinya baru diberi pertanyaan tentang kesehatan dan belum masuk pertanyaan seputar proyek tersebut. “Belum ke materi pokok,” kata Abdal.

Abdal Hakim mengaku sudah menjelaskan di depan penyidik bahwa kuasa pengguna anggaran adalah Wadir Keuangan RSU Kardinah, Cahyo, yang terkena OTT oleh KPK. 

Pemeriksaan yang dilakukan KPK berlangsung tertutup sejak pukul 09.30 WIB. Saat ini, pemeriksaan masih berlangsung.

Editor : Akrom Hazami

KPK Kembali Beraksi di Tegal, Rumah Pengusaha Digeledah

Petugas KPK saat menggeledah rumah pengusaha di Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal, Senin. (Grup WhatApp)

MuriaNewsCom, Tegal – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertandang ke Kota Tegal. Setelah sebelumnya, KPK menangkap Wali Kota Tegal non-aktif Siti Masitha, kini mereka mencoba menelusuri kasus tersebut secara lebih rinci.

Di antaranya seperti yang dilakukan KPK di Kota Tegal, Senin (11/9/2017) dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Diduga, KPK beraksi terkait dengan kasus suap yang melibatkan Masitha.

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

KPK menggeledah rumah di Jalan Kamboja RT 5 RT 2, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur. Penggeledahan KPK tersebut mendapatkan penjagaan ketat dari aparat Polres Tegal Kota. Sejumlah polisi bersenjata lengkap berada di sekitar rumah tersebut.

Kapolresta Tegal AKBP Semmy Rony Thabaa mengatakan, jajaran Polres Tegal Kota melakukan pengamanan di lokasi yang jadi titik kegiatan KPK.

“Kami memang diminta mem-back up kegiatan KPK di Tegal. Nanti kalau kegiatannya sudah selesai biasanya ada laporan. Sekarang belum ada laporan, saya sedang ada kegiatan di Polda,” kata Semmy kepada wartawan.

Baca : Mereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur

Pantauan di lokasi, polisi berjaga-jaga di lokasi penggeledahan KPK. Info warga sekitar, rumah yang didatangi KPK milik pengusaha lokal atas nama Sadat Faris.  Tampak belasan petuags KPK menggunakan masker. Mereka datang dengan menumpang empat unit mobil, dua mobil di antaranya Innova warga hitam B 8791 KU dan Innova silver B 8843 NK. Selanjutnya, KPK juga menggeledah kantor DPUPR Pemkot Tegal.

Editor : Akrom Hazami

 

Kejari Grobogan Periksa Kekuatan dan Volume Bangunan Pasar Desa Mojoagung

Jaksa Kejaksaan Negeri Grobogan didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas PUPR Grobogan memeriksa bangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan mulai mencermati proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Tindakan itu dilakukan menyusul adanya sorotan dari berbagai pihak karena munculnya beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan.

Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

“Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas Kajari Grobogan Edi Handojo, Kamis (7/9/2017).

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Informasi yang didapat menyebutkan, proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Mereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur

Sejumlah aktivis dan PNS Kota Tegal melakukan potong gundul. (Grup WhatsApp)

MuriaNewsCom, Tegal – Sejumlah kalangan melakukan pesta cukur gundul usai KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha. Warga melakukannya pada Rabu (30/8/2017). Hal itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Sebab, mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Masitha, atau Bunda Sitha.

Sebagian besar mereka adalah para PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Tegal yang menggelar aksi cukur gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal, kompleks balai kota. Adapun pemotongan rambut langsung dilakukan oleh salah satu pemilik kios pangkas rambut Salafudin (50). Setelah Salafudin mencukur rambut mereka, para PNS dan kalangan aktivis berfoto, dengan pose mengepalkan tangan ke atas.

Bowo Laksono, salah satu PNS di Kota Tegal mengatakan, aksi potong rambut merupakan bentuk rasa gembira, karena KPK menangkap Siti Masitha, Selasa (29/8/2017) petang.  Sejak tadi malam hingga siang ini, para PNS meluapkan rasa senangnya atas penangkapan Bunda Sitha.

Bowo menceritakan bahwa selama kepemimpinan Bunda Sitha, sering muncul keresahan di internal PNS. Dia mengaku terkena imbas dari kesewenang-wenangan wali kota. “Gara-garanya saya ikut Imam Badarudin yang dinonjobkan oleh wali kota dan akhirnya dimutasi kerjanya,” katanya.

Sebelum dimutasi dia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, pimpinan Imam Badarudin. Karena dianggap kritis, Imam di-non-job-kan oleh Wali Kota Tegal. Tindakan itu menimbulkan reaksi dari Bowo dengan melontarkan kritikan kepada wali kota. Tidak lama kemudian Bowo juga dipindahtugaskan sebagai staf di Kelurahan Panggung.”Sekarang di staf Kelurahan Panggung,” kata Bowo.

Wakil Wali Kota Tegal, Nursoleh membenarkan adanya PNS yang di-non-job oleh Sitha.  Tercatat, ada 10 ASN Eselon II dan 5 ASN Eselon III Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, di-non-job-kan setelah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal tentang Penjatuhan Pelanggaran Disiplin.

Khaerul Huda (tengah) memperlihatkan rambutnya yang gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal Bunda Sitha. (Grup WhatsApp)

 

Para ASN yang di-non-job merasa tidak melanggar disiplin, mereka akhirnya menggugat Wali Kota Tegal ke PTUN Semarang. Perkara itu dimenangkan termohon, yaitu Khaerul Huda dan kawan-kawan. Lalu wali kota banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wali kota kalah lagi. Di tingkat kasasi ke MA, wali kota pun kalah sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lagi-lagi kalah, PK ditolak.

Kekalahan telak yang dialami wali kota, menyusul keluarnya amar putusan Tolak Peninjauan Kembali (PK) dengan pemohon Wali Kota Tegal dan termohon Khaerul Huda dkk atas putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016, maka wali kota harus menempatkan 9 ASN yang di-non-job ke posisi jabatan semula, atau jabatan yang setara. Namun perintah itu tidak digubris oleh wali kota.

Baca jugaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Mantan Kabag Humas Pemkot Tegal Khaerul Huda ini mengaku hampir tiga tahun berjuang. Tapi hingga KPK menangkap wali kota, perintah pengadilan itu tak pernah dipatuhi Sitha. Sehingga setelah mendengar bahwa Siti Mashita ditangkap KPK, para ASN non-job datang ke balai kota bergabung dengan para aktivis.

Selang beberapa saat, para ASN non-job pun melakukan doa bersama, serta melakukan sujud syukur. “Ya, kami bersyukur, bahwa kejumawaan wali kota tidak terbukti. Ketidakpatuhanya kepada hukum, tidak bisa mengelah ketika berurusan dengan KPK,” katanya.

Saat ini atau selama kepemimpinan Masitha,lanjut Khaerul, tata kelola pemerintahan kacau. Rusaknya tata kelola pemerintahan Kota Tegal, bisa dilihat dengan adanya 17 pelaksana tugas (Plt) di 17 Dinas. Sepanjang sejarah tidak ada di daerah manapun yang punya belasan Plt, padahal banyak pejabat yang bisa menduduki.

Editor : Akrom Hazami

Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Begini Reaksi Gubernur Ganjar

Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (jatengprov.go.id).

MuriaNewsCom, Semarang – Penangkapan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Orang nomor satu itu bahkan menyebut, kasus ini sebagai tamparan bagi warga Jateng.

“Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng),” katanya, Rabu (30/8/2017).

Ia mengaku geram dan marah, karena telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk menyadari mereka diawasi. Ia mengatakan, tidak ada zona yang tidak ada radar dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan jalan ke sana (Kota Tegal) dan mampir untuk menyampaikan. Saya sudah ingatkan semua zona (ada) ini radar, semua masyarakat memberikan laporan banyak dan diakses. Kita sedih dan gondok Jateng jadi ada OTT,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.

“Besok kita konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin kita masih melakukan hal demikian. Saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha, red.),” terangnya.

Baca : Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak. “Sudah gak musimlah kayak gitu (kasus suap dan korupsi, red.) karena risiko besar yang akan dihadapi,” katanya.

 Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyebut, OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.

“Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta,” katanya di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Editor : Ali Muntoha

Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (http://tegalkota.go.id/

MuriaNewsCom, Tegal – Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ditangkap KPK, di kota setempat, Selasa (29/8/2017). Penangkapan KPK terhadap Masitha terkait suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di lingkungan Pemkot Tegal sebesar Rp 300 juta. KPK telah mengamankannya dari Masitha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, SMS dan lainnya, Masitha tengah dibawa ke markas KPK. Selain mengamankan, tim satgas KPK juga berhasil mengamankan sejumlah tas berisi uang. Masitha ditangkap sekitar pukul 18.00 WIB di rumah dinasnya, Kompleks Balai kota Jalan Ki Gede Sebayu Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

Sebelum melakukan penangkapan, lima petugas KPK sempat melakukan penyegelan di Kantor RSUD Kardinah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tak menampik pihaknya melakukan OTT di daerah tersebut. Namun Febri belum dapat menjelaskan rinci.”Masih perlu saya pastikan lebih lanjut. Perkembangan akan disampaikan kembali,” kata Febri kepada wartawan.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

KPK sudah menyegel beberapa tempat di Tegal. Tertangkapnya Mashita dibenarkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Barusan saya dapat laporan dan sudah dibawa ke Jakarta,” kata Ganjar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan timnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masista Soeparno.”OTT yang di Jateng akan ‎dirilis besok, karena penyidik kami perlu melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dulu untuk penentuan status hukumnya,” kata Agus dikutip tribunnews.com.

Editor : Akrom Hazami

Laporan Harta Kekayaan Jadi Syarat Wajib Cabup dan Cawabup

Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017 di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich menegaskan, bila laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi bakal cabup dan cawabup yang akan mencalonkan diri sebagai cabup dan wabup pada Pilkada Pati 2017.

Hal itu dikatakan Nasich dalam Rakor dan Sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). Pimpinan parpol sengaja diundang agar bakal cabup dan cawabup yang akan diusung segera mempersiapkan laporan kekayaan.

“Kita informasikan kepada pimpinan parpol terkait dengan tata cara pengisian formulir model A dan B. Formulir A ditujukan untuk calon yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK, sedangkan formulir B bagi yang sudah pernah melaporkan harta kekayaan,” kata Nasich.

Dalam penyampaian informasi, pihaknya mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber langsung yang akan diserahi LHKPN. Sebab, tanda terima LHKPN yang sudah diserahkan KPK harus diserahkan KPU pada 21-23 September 2016.

“Setelah LHKPN itu diserahkan KPK, kami meminta tanda buktinya. Tanda bukti itu menjadi bagian dari syarat calon yang harus dicukupi pada 21-23 September 2016. Kalau masih kurang, ada waktu perbaikan,” ucap Nasich.

Sementara itu, Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK, Kunto Ariawan menuturkan, LHKPN secara hukum wajib dipenuhi sebagai salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah. Bila masyarakat menemukan ketidakjujuran, hal itu bisa jadi pertimbangan untuk tidak memilih calon tersebut.

Dari aspek hukum, Kunto mengaku tidak ada sanksi hukum, mengingat masih calon dan belum menjabat sebagai kepala daerah. LHKPN diharapkan bisa menciptakan pilkada yang jujur, sekaligus sebagai pencegahan korupsi di masa mendatang.

Editor : Kholistiono

 

KPK Minta Calon Kepala Daerah Pati Laporkan Harta Kekayaan

Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, Selasa (13/09/2016). Kedatangan Kunto untuk memberikan materi terkait dengan mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam Pilkada Pati 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pimpinan partai politik (parpol) dan dinas terkait diundang. Sosialisasi tata cara laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati dinilai perlu untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik dalam pencegahan korupsi ke depan.

“Mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam setiap pilkada wajib dilakukan. Tujuannya, calon bisa melaporkan kekayaan dengan jujur. Dengan demikian, penyelenggara negara diharapkan punya komitmen yang baik dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Kunto.

Dalam pengisian harta kekayaan, Kunto mengimbau kepada para calon untuk mengisi dengan jujur. Pasalnya, calon kepala daerah biasanya mengisi kekayaan dengan dilebihkan supaya terlihat kaya di mata masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi dalam memantau dan mengontrol apakah calon kepala daerah mengisi harta kekayaan sesuai dengan fakta atau tidak. “Yang sudah-sudah, calon kepala daerah biasanya laporan kekayaannya lebih tinggi dari sebenarnya biar terlihat lebih kaya. Kami menyarankan untuk jujur,” tuturnya.

Dalam pengisian harta kekayaan, semua aset dan harta diminta untuk dilaporkan. Mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga nominal rekening. Bila memang tidak punya tanah atau aset, kata Kunto, sebaiknya tidak usah diikutkan dalam laporan.

Editor : Kholistiono