Ditanya Soal E-KTP, Begini Penjelasan Ganjar Dihadapan Ratusan Muslimat NU Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Roadshow kampanye Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara menyempatkan bertemu ratusan muslimat NU di klinik Masyitoh, Sabtu (17/2/2018). Ganjar menyerap banyak aspirasi dan mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang diadukan Muslimat NU Jepara.

Namun yang banyak menarik perhatian justeru penjelasan Ganjar terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mencoba menjawab keresahan masyarakat yang terus mendapat isu tidak benar soal keterlibatannya dalam kasus itu.

Untuk memudahkan penjelasan, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus e-KTP. Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap e-KTP.

“Jadi kalau ada yang bertanya kasus e-KTP. Jadi kita kasih lihat informasi, kita lihatkan data. Ini cara membuktikan yang paling mudah. Selain itu juga menunjukkan integritas kita. Biar semua juga belajar mengenai integritas,” tegasnya.

Menurut Ganjar, tidak ada yang perlu ditutupi soal dirinya dalam kasus tersebut. Dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang pada Ganjar. Namun Ganjar menolak pemberiang tersebut.

“Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo,” ungkapnya.

Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berfoto dengan ibu-ibu Muslimat NU Jepara, Sabtu (17/2/2018). (ISTIMEWA)

Ganjar pun menjelaskan bahwa posisinya saat ini tak lebih sebagai saksi yang membantu KPK dalam membongkar praktik korupsi triliunan rupiah itu.

“Saya dipanggil terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK,” kata Ganjar.

Selain soal e-KTP, Ganjar juga menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi.

“Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit,” papar Nuraini.

Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. “Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian,” ujarnya. Namun dia juga berharap agar tidak memersulit perizinan yang diajukan.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelpon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak memersulit rakyat.

“Urusan perizinan ini sebetulnya ranah Bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama,” paparnya.

Editor: Supriyadi

Tak Ada Transparansi Angaran, Kades Semirejo Pati Dilaporkan ke Dewan

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Desa mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (18/1/2018). Mereka mengadukan Kepala Desa Semirejo Triyono yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Gunawan, koordinator pemuda mengatakan, puluhan pemuda terpaksa mengelar audiensi dengan wakil rakyat lantaran selama ini melihat pemdes tidak transparan terkait dana desa. Bahkan, pihaknya melihat banyak hal-hal yang diduga dicurangi oleh pemeritah desa.

“Ada 14 penyimpangan yang kami lihat dalam pemerintah Desa Semirejo. Kami meminta adanya tindakan yang tegas dan cepat akan adanya penyelewengan itu,” katanya kepada awak media usai audiensi.

Disebutkan, penyelewengan yang dilakukan seperti pengelolaan dana PAM SIMAS yang tidak transparan. Sebelum mengadu ke dewan, ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut dua kali. Yakni pada 11 September 2017 lalu dan 29 September, namun tidak mendapatkan jawaban.

Selain itu, kata dia, pihak desa juga dianggap melakukan pelanggaran hukum berat, karena sudah menyewakan aset desa tanpa melakukan tahapan lelang.  Parahnya, hal yang dilakukan itu tanpa diketahui masyarakat desa serta BPD.

“Kami juga melihat adanya pembongkaran dan pembangunan balai desa tanpa adanya rembuk desa dan tahapan yang seharusnya. Banyak lagi yang sudah kami laporkan terkait kecurangan,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah dan dewan bisa segera bertindak. Ia khawatir jika tak segera diluruskan, masyarakat semakin dirugikan.

Editor: Supriyadi

KPK Minta Penyelenggara Negara di Pati Laporkan Harta Secara Online

Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pejabat Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati meminta kepada Pemkab Pati untuk melaporkan LHKPN secara online. Hal itu disampaikan Wuri, Rabu (20/12/2017).

“Kami datang ke Pati untuk melakukan pendampingan pengisian aplikasi e-LHKPN. Ketentuan itu berlaku sejak peraturan KPK terbaru Nomor 7 Tahun 2017. Semua wajib lapor harus menyampaikan LHKPN secara online,” ujar Wuri.

Sebelum aturan e-LHKPN berlaku, penyelenggara negara biasanya melaporkan LHKPN secara manual. Laporan manual biasanya dilakukan pada saat awal menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Namun, e-LHKPN mengharuskan wajib lapor untuk melaporkan setiap setahun sekali. Aturan tersebut sebetulnya sudah harus dilakukan pada 2017.

Hanya saja, KPK masih memberikan amnesti lantaran masih dalam transisi. Tahun ini, prosentasi wajib lapor yang menggunakan e-LHKPN sudah lebih dari 80 persen.

Jika nanti masih ada yang tidak melaporkan harta kekayaan secara online, KPK akan mengambalikan ke instansi masing-masing terkait sanksi atau teguran. Sebab, sanksi administrasi tersebut mengikat ke masing-masing instansi.

“KPK tidak memberikan saran atau rujukan terkait sanksi administrasi, karena itu mengikat ke masing-masing instansi,” papar Wuri.

Menanggapi hal itu, Bupati Pati Haryanto mengatakan, LHKPN menjadi salah satu elemen pendukung dari clean government. Dalam melaporkan harta kekayaan, butuh kejujuran masing-masing individu penyelenggara negara.

“Kami sudah memerintahkan kepada seluruh pejabat untuk mencatat dan melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. e-LHKPN ini jelas akan memudahkan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya, sehingga kami sambut dengan baik,” jelas Haryanto.

Editor: Supriyadi

Ombudsman Dalami Kasus Dugaan Maladministrasi di Inspektorat Pati

Petugas Ombudsman Jawa Tengah mendatangi Kantor Inspektorat Pati terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan auditor. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu saat ini sedang mendalami kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan petugas auditor Inspektorat Pati dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Semampir, Kecamatan Pati.

“Kita sudah turun langsung untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan auditor Inspektorat Pati. Saat ini, kami masih mendalami kasus tersebut sebelum memutuskan apakah memang ada maladministrasi atau tidak,” ujar Sabar kepada MuriaNewsCom, Sabtu (16/12/2017).

Dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan beberapa keterangan yang harus dikroscek dengan dokumen yang diberikan pelapor kepada Ombudsman. Salah satunya, persoalan pertemuan Inspektorat Pati di mana pelapor tidak diundang.

“Yang bersangkutan hadir sendiri tanpa diundang. Itu masih kami dalami. Inspektorat Pati tidak melakukan panggilan karena sudah ada surat pernyataan dari pelapor secara tertulis terkait pembukuan kas di Desa Semampir dan pemanggilan sudah dilakukan melalui camat,” tuturnya.

Warga Semampir berinisial NO yang melaporkan Inspektorat ke Ombudsman menyatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dibuat Inspektorat Pati terkait penyelewengan APBDes Semampir tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kuasa hukum NO, Fatkur Rahman menyayangkan kinerja Inspektorat Pati yang semestinya profesional dalam memeriksa para saksi. Menurutnya, pemeriksaan saksi harus dilakukan dari berbagai pihak, bukan satu pihak saja.

Pasalnya, LHP dari Inspektorat menjadi acuan Polres Pati dalam mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jika LHP direkayasa dan dinyatakan tidak ada kerugian negara, sambung Fatkur, maka penyidik kepolisian terpaksa menghentikan kasus penyidikan karena tidak cukup alat bukti.

“Kalau dugaan laporan LHP dari Inspektorat yang diserahkan Polres direkayasa sehingga laporan itu tidak menyebut ada kerugian negara, polisi terpaksa menghentikan penyidikan. Padahal, Inspektorat harus objektif dalam memeriksa para saksi,” tuturnya.

Sementara Kabid Irban Auditor Inspektorat Pati Dadit Mangestono tidak bisa memberikan keterangan karena Kepala Inspektorat Pati Sumarsono tidak hadir dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman.

Editor: Supriyadi

Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dipandang dari Latar Belakangnya, Begini Penjelasannya

Pejabat KPK Fungsional Dikmas Bidang Kedeputian Anto Ikayadi saat menyampaikan materi dalam acara sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Rabu (13/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaku korupsi ternyata bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Hal itu disampaikan salah satu pejabat KPK Fungsional Dikmas Bidang Kedeputian Anto Ikayadi dalam acara sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Rabu (13/12/2017).

Dalam kesempatan itu, Anto bertindak selaku pemateri dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu ada pemateri lainnya, yakni Kepala BPKPAD Kabupaten Batang Asri Hermawan.

“Perlu diketahui, pelaku korupsi tidak memandang apa jabatan dan latar belakang pendidikannya. Termasuk, orang yang bergelar profesor pun juga bisa terkena kasus korupsi,” tegas Anto.

Anto kemudian mencotohkan kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap kepala SKK Migas, beberapa waktu lalu. Saat menjabat, orang itu mendapat gaji sekitar Rp 600 juta per bulan.

“Gaji yang diterima sudah sangat besar tetapi mengapa masih korupsi? Apa karena masih kurang?,” katanya.

Acara sosialiasi juga dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni dan pimpinan FKPD. Hadir pula para kepala SKPD, Camat, dan anggota DPRD Grobogan.

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto berharap agar melalui sosialisasi ini bisa membawa dampak peningkatan integritas bagi para pejabat. Harapan kedepan, dengan integritas yang tinggi bisa membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Grobogan.

Editor: Supriyadi

Namanya Disebut Nazaruddin, Ganjar : Omongannya Inkonsisten

Gubernur Ganjar Pranowo saat hadir di satu kegiatan, beberapa waktu lalu. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Rembang – Belakangan, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali santer terdengar setelah Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bicara pada sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Mendengar namanya disebut Nazaruddin, Ganjar bereaksi kalem. Hal ini tampak dijawab saat muncul pertanyaan wartawan saat kunjungannya ke Rembang, Rabu (22/11/2017).  “Dinengke wae (didiamkan saja),” ungkap Ganjar di Pelabuhan Ikan Tasik Agung, Kabupaten Rembang.

Wartawan pun menanyakan kembali jawaban tersebut dan juga menanyakan apakah tidak takut menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya dalam kasus ini. Dengan tegas Ganjar menjawab bahwa dirinya tidak takut karena memang tidak menerima uang itu.

“Kenapa harus takut kalau tidak salah? Kenapa harus khawatir dengan omongan inkonsisten? Coba cek deh satu persatu, dari 2013 sampai jadi saksi-saksi kemarin apa ada satu saja yang konsisten?,” terang Ganjar lagi.

Ganjar mengatakan bahwa kesaksian yang disampaikan Nazaruddin  selalu berubah-ubah. Antara lain saat Nazzarudin mengatakan Ganjar menerima uang pembagian proyek dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namun kesaksian itu berubah lagi dan menyatakan anggota DPR Mustokoweni-lah yang menyerahkan uang pada Ganjar.

“Nominalnya juga beda-beda, yang bener yang mana? Bu Mustokoweni ternyata sudah meninggal pas dikatakan bagi-bagi uang itu. Buka juga BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Miryam yang bocor kemarin, punya kan?,” ujar Ganjar.

Ia mengatakan dalam BAP yang akhirnya bocor ke publik tersebut sudah tercantum semua alur pemberian uang dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Pada siapa saja uang itu diberikan, siapa yang menerima dan siapa yang menolak pun ungkapnya sudah ada jelas di BAP Miryam S Haryani.

“Mudah sebenarnya menjawabnya, tapi lebih baik buka dan pelajari sendiri BAP itu, kalau saya kan nanti dikira membela diri. Tapi bagi saya ya dinengke wae (didiamkan saja), rekayasanya sudah kebangetan,” tandasnya.  

Seperti diketahui Nazaruddin memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/11/2017). Dalam kesaksian itu ia menyebut mengetahui siapa saja yang menerima aliran uang tersebut. 

Editor : Akrom Hazami

Sebulan Berlalu, Waduk Kedungombo Grobogan Masih Ditutup Buat Wisatawan

Portal besi masih terpasang di pintu masuk menuju kawasan wisata Waduk Kedungombo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata terus berlanjut. Meski sudah lewat sebulan lebih, portal di pintu masuk menuju kawasan wisata masih terpasang.

Portal besi ini sudah diturunkan untuk menghalangi jalan masuk sejak Minggu (3/9/2017) lalu. Sebelumnya, sempat muncul kabar kalau penutupan akses wisatawan hanya berlangsung sepanjang September. Namun, meski bulan September sudah lewat, penutupan Waduk Kedungombo untuk wisata masih diberlakukan.

“Kunjungan wisata masih ditutup. Sampai sekarang, kami belum dapat penjelasan kapan mau dibuka lagi,” kata Sunarti, salah seorang pedagang Waduk Kedungombo, Sabtu (7/10/2017).

Baca Juga: Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Meski sudah ditutup sebulan lamanya, namun masih banyak pedagang yang berjualan. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya tenda atau lapak yang didirikan di sekitar pintu masuk.

“Masih ada yang jualan. Tapi jumlahnya tidak sebanyak dulu ketika belum ditutup. Soalnya, jumlah pengunjung turun drastis,” imbuh Kolik, pedagang lainnya.

Sebagian pedagang ada yang memilih pindah berjualan ke lokasi lain. Yakni, ke Wana Wisata Kedung Cinta di kawasan hutan Perhutani KPH Telawa. Lokasi wisata ini berada sekitar 3 km sebelah barat Waduk Kedungombo.

Baca Juga: Penasaran, Ratusan Warga Datangi Waduk Kedungombo Meski Ditutup

Wana wisata yang didalamnya terdapat warung apung ini juga berada di pinggiran waduk Kedungombo, namun wilayahnya sudah masuk Kabupaten Boyolali. Tepatnya, di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu.

“Informasi yang saya terima, memang ada banyak pedagang yang ingin pindah ke wana wisata. Selain kondisi makin sepi, alasan pedagang mau pindah karena belum ada kepastian wisata Kedungombo dibuka lagi untuk wisatawan,” jelas Kepala Desa Rambat, Kecamatan Geyer Trihadi Budi Sanyoto.

Menurut Trihadi, jumlah warganya yang selama ini mencari nafkah di Waduk Kedungombo mencapai 150 orang. Sebagian besar mereka itu berjualan ikan bakar atau pedagang asongan. Kalau momen liburan, jumlah warga yang terlibat di WADUK KEDUNGOMBO makin banyak. Biasanya, mereka membantu ngurusi parkir kendaraan yang jumlahnya mencapai ribuan kalau hari libur,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum menerima pemberitahuan resmi perihal penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata. Harapannya, persoalan yang terjadi segera terselesaikan dan obyek wisata Waduk Kedungombo bisa dibuka lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu alasan penutupan obyek wisata itu disebabkan adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terhadap pengelolaan Waduk Kedungombo.

Pihak Kejati melakukan pemeriksaan setelah adanya pengaduan masyarakat terkait penarikan retribusi terhadap pengunjung dan pedagang. Meski ada karcis dan kuitansi, penarikan retribusi yang dilakukan selama ini, diduga sebagai pungutan liar karena tidak ada dasar hukumnya. Dalam penanganan aduan itu, pihak Kejati juga melibatkan Kejaksaan Negeri Grobogan untuk melakukan kajian.

Editor: Supriyadi

Sebelum Direhab, SD 01 Mlowokarangtalun Grobogan Bikin Gubernur Berkaca-kaca

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau bangunan SDN 01 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon ketika kondinya masih rusak parah, Selasa (2/5/2017) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebelum direhab, kondisi gedung rusak di SDN 01 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon sempat menyita perhatian banyak pihak karena diunggah ke berbagai akun media sosial.

Bahkan, mata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sampai berkaca-kaca saat meninjau sekolah tersebut. Karena itu, orang nomor satu di Jateng itu menaruh perhatian sangat serius mengenai kondisi sekolah rusak itu.

Salah satu bentuk keseriusan dilakukan dengan melangsungkan upacara peringatan Hardiknas tingkat Jateng di lapangan Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Selasa (2/5/2017) lalu. Lokasi upacara ini persis di depan SDN 01 Mlowokarangtalun.

Usai upacara, Ganjar didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni langsung meninjau sekolah rusak. Saat meninjau lokasi, Ganjar sempat mengelus dada karena merasa trenyuh setelah melihat kondisi sesungguhnya.

Baca Juga: Begini Kondisi Gedung SD 5 Sambungharjo Grobogan yang Bikin Geleng-geleng Nitizen

”Saya sudah mendapat laporan kerusakan gedung sekolah ini cukup lama. Tetapi baru sekarang punya kesempatan melihat langsung. Kondisinya ternyata cukup memprihatinkan. Dengan gedung seperti ini, anak-anak tentunya tidak nyaman dalam belajar,” ungkap Ganjar saat itu.

Gedung tempat belajar siswa itu dibangun dengan konstruksi sebagian tembok dan bahan kayu pada tahun 1976. Sejak dibangun sampai pertengahan tahun 2017, belum pernah tersentuh perbaikan.

Sebelum Ganjar datang, gedung sekolah rusak tersebut sempat dikunjungi Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin, pada Kamis (30/3/2017). Dalam kunjungannya, Sabarudin mendesak Dinas Pendidikan Grobogan untuk segera mengalokasikan dana perbaikan gedung SD tersebut.

Soalnya, bekas SD Inpres tersebut mengalami kerusakan parah terutama pada atap. Kondisi ini menyebabkan aktivitas belajar-mengajar menjadi terganggu.

Editor: Supriyadi

Butuh Data Pelengkap, Kejaksaan Grobogan Panggil PPK Proyek Pasar Perdesaan di Mojoagung

Proyek pasar perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar belum bisa dimanfaatkan pihak desa Mojoagung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Setelah melakukan pengecekan lapangan beberapa hari lalu, agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) Pasar Perdesaan dari dana Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pemeriksaan PPK diperlukan untuk mendapatkan data terkait proyek pembangunan pasar itu. Pihaknya, sudah berupaya mencari data di desa dan dinas terkait di Grobogan tetapi tidak punya.

”Proyek tersebut berasal dari kementrian. Semua tahapan perencanaan, lelang dan pelaksanaan merupakan ranah kementrian,” katanya, Rabu (13/9/2017).

Pemanggilan PPK sudah pernah dilakukan sekali namun tidak dipenuhi dengan alasan sakit. Saat ini, pihaknya segera melayangkan pemanggilan kali kedua terhadap PPK tersebut.

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan. Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

”Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Indikasinya, dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi menambahkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara, karena data kontrak kerja belum diperoleh. Kondisi itulah yang menyebabkan pemeriksaan terhadap PPK mendesak untuk dilakukan.

Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui waktu pelaksanaan kontrak. Selain PPK, pemeriksaan akan dilakukan terhadap orang lain yang jadi subkontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Penasaran, Ratusan Warga Datangi Waduk Kedungombo Meski Ditutup

Sejumlah warga berfoto-foto di kawasan obyek wisata Waduk Kedungombo yang ditutup karena dugaan kasus pungli. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berita penutupan Waduk Kedungombo yang ramai diberitakan berbagai media ternyata tidak membuat surut pengunjung. Sejak berita penutupan jadi trending topic, justru membuat banyak orang penasaran dan menyempatkan waktu untuk datang ke Waduk Kedungombo untuk memastikan informasi tersebut.

”Kabar penutupan Kedungombo untuk wisata sudah saya dengar empat hari lalu lewat medsos. Karena penasaran, saya sengaja ke sini bersama lima orang kawan untuk memastikan kebenaran berita itu. Setelah sampai sini, ternyata benar-benar tutup,” kata Joko Santoso, pengunjung yang mengaku dari Blora, Senin (11/9/2017).

Meski tidak bisa masuk ke dekat areal waduk, namun Joko mengaku tidak begitu kecewa. Soalnya, ia masih bisa mencicipi ikan bakar khas Kedungombo yang jadi kegemarannya.

”Masih ada orang jualan ikar bakar di dekat pos retribusi. Jadi, saya gak begitu kecewa meski tidak bisa masuk ke obyek wisata,” imbuhnya.

Sejak obyek wisata di WKO ditutup, ada tempat favorit lainnya yang saat ini dijadikan pilihan pengunjung. Yakni, untuk berfoto ria atau sekedar menikmati pemandangan. Lokasi ini berada di sepanjang jalan raya di bawah tanggul waduk.

”Selfie di sini gambarnya juga bagus, mas. Malah gak perlu bayar seperti kalau kita masuk ke kawasan wisata sebelum ditutup,” cetus beberapa remaja yang ada di sepanjang jalan tersebut.

Editor: Supriyadi

Kejari Grobogan Periksa Kekuatan dan Volume Bangunan Pasar Desa Mojoagung

Jaksa Kejaksaan Negeri Grobogan didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas PUPR Grobogan memeriksa bangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan mulai mencermati proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Tindakan itu dilakukan menyusul adanya sorotan dari berbagai pihak karena munculnya beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan.

Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

“Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas Kajari Grobogan Edi Handojo, Kamis (7/9/2017).

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Informasi yang didapat menyebutkan, proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Emoh Berbagi dengan Tikus, Petani di Trikoyo Pati Nekat Panen Malam Hari

Seorang anggota TNI AD mendampingi panen di Desa Trikoyo, Jaken pada malam hari. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Salah seorang petani asal Desa Trikoyo, Kecamatan Jaken, Yarman, nekat memanen padi pada malam hari. Hal itu dilakukan agar padi di atas lahan 1,5 hektare miliknya tidak dipanen tikus.

Pasalnya, populasi tikus di kawasan tersebut sangat banyak. Mereka kerap merusak tanaman padi hingga memakan padi yang siap panen.

Tidak sendirian, Yarman ditemani babinsa setempat, Serma Rusiswanto bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) Murjito bersama empat tenaga kerja. Aksi panen malam hari dilakukan pada Selasa (5/9/2017) dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 21.45 WIB.

“Kawasan pertanian di sini memang rawan diserang tikus. Populasi tikus yang banyak biasa menyerang pada malam hari. Ini yang membuat kami memutuskan panen pada lama hari,” ucap Serma Rusiswanto.

Beruntung, panen yang dilakukan pada malam hari dibantu dengan alat combine harvester. Padi yang menghampar di lahan seluas 1,5 hektare pun bisa dipanen hanya dalam waktu sekitar dua jam.

Yarman mengungkapkan, panen kali ini terbilang kurang bagus. Namun, ia mengaku masih untung dan masih bisa digunakan untuk menutup biaya tanam.

Menurut dia, persoalan petani saat ini masih berkutat pada air. Dia berharap pemerintah bisa melakukan normalisasi dan penambahan embung baru untuk meningkatkan produksi pertanian.

Editor: Supriyadi

Usai KPK Tangkap Bunda Sitha, Kini Nursholeh Ditunjuk jadi Plt Wali Kota Tegal

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tampak diiringi Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh saat berkunjung ke kota tersebut, Kamis. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Tegal – Wakil Wali Kota Tegal M Nursholeh menggantikan wali kota Siti Masitha yang non-aktif selepas ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal diserahkan langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis ( 31/8/2017).

Penyerahan dilakukan tanpa prosesi khusus. Ganjar awalnya memberi pengarahan pada pejabat dan ASN Pemkot Tegal. Setelahnya SK langsung diserahkan pada Nursholeh. “Semalam saya mendapat surat dari Mendagri tentang penunjukan pelaksana tugas, pagi ini saya tanda tangani,” kata Ganjar.

Gubernur meminta Nursholeh memimpin penataan organisasi dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jateng dan KPK. “Poin yang penting itu gimana melayani rakyat agar kita dipercaya rakyat, gimana caranya kita punya kesadaran, caranya sabar, piye carane musibah ini jadi pelajaran agar tidak terulang terus,” pesan Ganjar.

Dalam penataan organisasi, Ganjar berpesan agar jabatan yang masih dipimpin Plt segera didefinitifkan. “Proses seleksi secara terbuka, tidak ada lagi jual beli jabatan,” tegasnya. 

Sementara itu Nursholeh menyatakan siap bekerja sepenuh hati setelah mendapat surat keputusan menjadi Plt Wali Kota Tegal.  “Yang pertama saya lakukan adalah mengikuti arahan dari Gubernur Ganjar Pranowo untuk kembali menata birokrasi di Kota Tegal,” terangnya.

Dia pun berharap agar seluruh jajaran birokrasi mengambil hikmah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Siti Mashita Soeparno dan tidak melakukan hal serupa karena akan menampar seluruh aparat Pemerintah Kota Tegal. 

Nursholeh mengakui adanya OTT KPK tersebut sangat tidak menggembirakan meski ada sebagian yang melakukan sujud syukur atas kejadian tersebut. “Ada yang menganggap ini kemenangan rakyat Tegal, terutama bagi PNS yang non job,” terangnya. 

Ganjar dalam kesempatan itu menyumpah seluruh pejabat dan ASN Tegal termasuk Nursholeh untuk berikrar antikorupsi . Ganjar sendiri memimpin sumpah. Ia mengucapkan lima sumpah yang ditirukan ASN dan wakil wali kota. Pertama bersumpah tidak akan korupsi, kedua menolak gratifikasi, ketiga tidak ada lagi setoran dari siapapun dalam bentuk apapun, keempat penataan organisasi tanpa jual beli jabatan, serta kelima melayani masyarakat dengan responsif dan terbuka.

“Bapak ibu sudah disumpah dan dicatat Allah, mulai detik ini harus dilaksanakan semua yang diucapkan tadi,” kata Ganjar.

“Siap!,” serempak seluruh ASN menjawab.

Ganjar menyatakan dirinya sangat senang berbincang dan memberi pidato pembekalan serta motivasi pada ASN. Namun yang tidak ia sukai adalah ketika pidato tersebut disampaikan di depan ASN yang pemimpinnya ditangkap KPK.

Ganjar juga menyatakan jabatan para aparatur sipil negara (PNS) yang di-nonjob-kan oleh Walikota nonaktif Siti Masitha harus dikembalikan. Mereka harus menduduki jabatan semula seperti yang diperintahkan pengadilan.

“Yang nonjob nonjob itu kembalikan, angkat lagi, sudah ada keputusan oengadikan harus dilaksanakan sebagai bentuk konstitusionalisme. Kita taat aturan, bahwa nanti ada evaluasi dan penataan yang penting haknya kembalikan dulu,” katanya.

Kritikan tersebut berdampak serius. Pada 21 April 2015, Sitha menerbitkan Surat Keterangan (SK) nonjob dan pembebasan jabatan kepada 15 PNS eselon II dan III. Khaerul Huda salah seorang PNS yang di nonjobkan menyebut terdapat sepuluh PNS eselon II dan lima PNS eselon III. Khaerul dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Khaerul memang dikenal vokal mengkritisi pemerintahan Sitha.

Penerbitan SK ini direspons dengan aksi unjuk rasa sejumlah PNS dan aktivis Kota Tegal. Mereka menggelar orasi dan melakukan aksi mogok bekerja di sejumlah instansi pemerintahan. Bukannya dicabut, jumlah PNS yang dicopot malah bertambah. Adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Tegal, Bambang Sugiarto yang harus rela dicopot dari jabatannya pada 7 Mei 2015. Alasan Bambang dicopot diduga karena dirinya ikut serta dalam beberapa kali aksi menolak kepemimpinan Siti Masitha.

Mereka yang dinonjobkan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan menang. Masitha banding ke PTUN Surabaya namun kemenangan berpihak pada PNS. Hingga Masitha mengajukan peninjauan kembali ke Mahmakah Agung, keputusan tetap berpihak PNS. Meski demikian, sejak putusan berkekuatan tetap pada 2016, Masitha tak juga mengembalikan jabatan PNS.

Editor : Akrom Hazami

Kejaksaan Hentikan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Grobogan, Ini Alasannya

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo . (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pertanyaan banyak pihak terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Grobogan tampaknya bakal segera mendapat titik terang.

Oleh pihak Kejaksaan Negeri Grobogan kasus tersebut bakal dihentikan. Kasus dugaan korupsi itu terkait sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2013 dan 2014.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo menjelaskan, dasar kesimpulan berasal dari hasil audit Inspektorat Daerah Grobogan tentang program MBR tahun 2013. Dari audit yang dilakukan, terdapat kekurangan bayar dari PDAM pada kontraktor penyambungan. Nilainya sekitar Rp 170 juta.

“Dana tersebut digunakan pengelola PDAM saat itu untuk operasional perusahaan. Bukan untuk memperkaya seseorang. Saat itu dana penyertaan modal boleh digunakan untuk operasional,” ujar Edi pada wartawan, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskannya, dasar penggunaan dana penyertaan modal tahun 2013 pada peraturan daerah. Saat itu terdapat proyek 1.000 sambungan MBR.

Pada tahun 2014, dana penyertaan modal hanya untuk penyambungan MBR. Hal ini berdasarkan peraturan daerah yang telah diperbaharui. Totalnya sambungan MBR mencapai 4.000 titik.

“Pokok persoalannya pada proyek tahun 2013. Kontraktor bilang ada kekurangan pembayaran. Sementara penyertaan modal sudah diberikan semua. Setelah diselidiki, dana itu dialihkan operasional kantor,” ungkapnya.

Edi menambahkan, kasus tersebut akan segera dihentikan. Sebab, tidak ada kerugian negara. Dia merekomendasikan kesalahan administrasi tersebut dibebankan kepada PDAM agar hak-hak kontraktor segera dibayarkan.

Editor : Akrom Hazami

 

Kejaksaan di Kudus Persilakan Pemdes Ajukan Pendamping Proyek Publik 

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Kudus Hasran HS membuka pintu lebar bagi pemerintah desa yang hendak meminta pendampingan pengerjaan proyek. Hal itu dinilai lebih baik untuk keamanan kegiatan proyek.

Hasran menjelaskan kalau pemdes merupakan pemerintah paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Kejaksaan juga paling mewaspadai dan juga mengawasi proyek yang mereka kerjakan. “Kami paling mengawasinya itu pemerintah desa, risiko juga tinggi ketimbang SKPD di Pemkab Kudus. Jadi kami mengawasi dengan seksama untuk pemdes,” katanya kepada MuriaNewsCom, di kantornya, Senin (9/1/2017). 

Menurut Hasran, selagi menggunakan uang negara, Kejaksaan pasti akan mengawasinya. Termasuk juga dengan permintaan pendampingan, juga bakal dilakukan.

Dia mengatakan, sampai saat ini tak ada satupun desa yang mengajukan pendampingan. Pihaknya kerap menerima aduan masyarakat, terkait penyelewengan proyek desa di Kudus. Bahkan, laporan dugaan penyelewengan proyek dari sejumlah warga juga telah sampai di kejaksaan. “Kami tetap menindaklanjuti, namun yang sering itu dalam laporan tertulis kerugian ratusan juta, namun setelah diperiksa hanya puluhan. Namun kami pasti akan menindaklanjuti laporan,” ujar dia.

Hasran mengimbau agar pemdes berhati-hati dalam bertindak, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya. “Kordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat sangat penting. Termasuk juga dengan sekdes yang paham tentang aturan. Apalagi jika menggunakan uang negara, semuanya ada aturannya,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :  Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek publik Kudus selama 2016 telah selesai dikerjakan. Namun, meski sudah diselesaikan tak berarti proyek tersebut sudah aman. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus akan segera menelusuri jika ada hasil audit yang janggal pada proyek publik itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. Pihaknya masih menunggu hasil audit dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari Inspiktorat yang juga melakukan audit proyek di Kudus. “Kami menunggu audit dari Inspektorat. Kami beri waktu sampai dengan Maret, pada proyek publik di 2016 lalu. Setelah itu barulah bisa menjelaskan apakah ada masalah ataukah tidak,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Senin (9/1/2017).

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya masalah pada proyek tahun lalu. Pihaknya berharap tidak ada masalah hukum. Dikatakan, selama 2016, Kejari telah melakukan pendampingan kepada beberapa proyek. Sifat pendampingannya mencegah adanya kekurangan. Tidak semua proyek mendapat pendampingan. Biasanya, SKPD bersangkutan yang meminta langsung adanya pendampingan.

Meski ada pendampingan, kata dia, bukan berarti akan aman dari penyelewengan. Dia kembali menekankan kalau sifat pendampingan adalah mencegah. Jika nanti ada masalah, proses hukum tetap akan ditegakkan. Pendampingan diajukan per kegiatan. Pada 2017 ini pihaknya belum mendapatkan tawaran pendampingan pekerjaan proyek publik.

Editor : Akrom Hazami

Peringati Hari Anti Korupsi, KMKB Tuntut Kudus Bersih

Pengunjuk rasa menyuarakan Kudus bersih dari korupsi di Alun-alun setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengunjuk rasa menyuarakan Kudus bersih dari korupsi di Alun-alun setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB) melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Mereka menuntut Kudus bersih dari korupsi.

Ketua KMKB Sururi Mujib, mengatakan, pihaknya mengingatkan pemerintah setempat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Hal itu mereka lakukan demi wujud komitmen dan konsistensi menjaga agar pemerintah tetap bersih dan bagus.

“Kami meminta kepada semua penyelenggara pemerintahan, baik itu pemkab, dewan, maupun penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara serta lainnya dapat berkomitmen melaksanakan amanat UU no 28 tahun 1999,” kata Sururi dalam aksi, di Alun-alun Kudus, Jumat (9/12/2016).

Selain itu juga, KMKB meminta supaya tak ada praktik pungutan liar (pungli) di semua instansi pelayanan public. Tujuannya demi tercapainya kesejahteraan rakyat di Kudus. Segala bentuk penyelewengan juga diminta untuk segera ditangani dan diproses menurut aturan yang berlaku.

Sekertaris KMKB Selamet Machmudi menambahkan, korupsi di Kudus sebenarnya dilakukan secara terstruktur. Yakni mulai dari penganggaran di tingkat dewan, sampai dengan tingkat SKPD selaku pengerjaan proyek. Melihat hal itu, masyarakat menduga mulai pembahasan sudah terjadi korupsi.

“Seperti halnya progam aspirasi dewan, itu menghabiskan biaya yang amat banyak, yang seharusnya dapat diperuntukan pada hal yang lebih membutuhkan supaya anggaran juga lebih efisien,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

ASN Jepara Kerap Molor Berkegiatan, Sekda : Itu Termasuk Korupsi

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, saat menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin di pendapa pemkab setempat. (jeparakab.go.id)

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, saat menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin di pendapa pemkab setempat. (jeparakab.go.id)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tepat waktu dalam berbagai pekerjaan. Hal itu dia tekankan akibat sering mundurnya agenda berbagai kegiatan pemerintahan. Dia juga menyebut molor waktu termasuk korupsi.

“ASN jangan membiasakan untuk datang terlambat dalam mengikuti suatu acara. Mulai sekarang biasakan tepat waktu agar kegiatan lainnya bisa diselesaikan,” tegas dia di depan peserta seminar dalam rangka HUT ke-45 Korpri yang berlangsung di pendapa alit Jepara, dikutip web resmi Pemkab Jepara.

Penyelenggara kegiatan pun dia beri arahan. “Termasuk seminar seperti ini. Kalau sudah waktunya tetap kita mulai. Jangan menunggu yang lain, sehingga besok-besok sudah menyesuaikan diri,  dan nantinya akan datang tepat waktu di kemudian hari. Untuk itu saya mengharap kepada peserta yang hadir disiplin sesuai waktu sehingga kita dapat mengatur acara yang lain,” tegasnya lagi.

Menurutnya ASN digaji tidak untuk tugas menunggu dan boros waktu. Hal ini menurutnya termasuk korupsi, merugikan negara karena menunggu.

Ketua Panitia Seminar Edi Sujatmiko melaporkan tujuan kegiatan ini agar dapat memberikan pemahaman kepada ASN tentang kerja yang baik dan akuntabel, serta dapat memberikan pencerahan mengenai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Editor : Akrom Hazami

BPK Jateng Bocorkan Ciri Pungli Saat di Kudus

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo meyampaikan solak Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus,  merupakan cara untuk mencegah adanya kecurangan.

“Belum tentu bebas korupsi, bahkan WTP juga masih memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan. Hal itu karena curang itu tersembunyi, bahkan tertib saja bisa curang,” ungkap Hery.

Dijelaskan kalau mengungkap soal kecurangan bukan hal mudah. Buruh tenaga dan cara yang khsusus untuk itu. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengungkapkan kecurangan.

Hanya, diyakini jika ada yang curang pasti akan diketahui. Karena dia percaya dengan pepatah, sepandai-pandainya tupai loncat pasti akan terjatuh juga. Dan sudah ada beberapa yang diseret sesuai aturan.

Beberapa hal perlu dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. Itu juga tugas BPK dengan menutup kesempatan adanya kecurangan. Di antaranya adalah kesempatan pungli akan terjadi jika ada transaksi. Jadi pembayaran dapat dilakukan dengan sistem transfer.

Selain itu, kontak fisik juga mampu berpotensi membuat adanya pungli. Untuk itu, juga dibutuhkan sebuah aplikasi secara online yang berguna. “Selain itu juga dengan masyarakat yang tidak tahu sistemnya atau prosedur, jadi memungkinkan calo untuk beraksi. Lain halnya jika tahapan bisa dibuka,” imbuhnya.

Dia menambahkan jika prosedural yangterlalu ribet dan banyak meja yang harus dilalui juga berpotensi pungli. Melihat hal itu birokrasi juga harus dipangkas agar tidak terjadi demikian.

“Sistem aplikasi lapor juga perlu dibuat, agar masyarakat mampu dengan mudah untuk melaporkan jika ada kasus pungli,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Asisten I: Kami Belum Berhentikan Kades Padurenan

korupsi pnpm

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ditahannya Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Asisten I Sekda Kudus Agus Budi Satrio mengatakan, sejauh ini pemkab belum melakukan pemberhentian terhadap Arif. Pemkab masih menunggu adanya surat pemberitahuan dari kejaksaan terkait proses hukum yang dilakukan.

”Untuk pemberhentiannya masih belum karena kami harus menunggu surat Kejari, sebagai dasar pengambilan kebijakan tersebut,” kata Agus.

Agus juga berharap, surat dari Kejari tersebut bisa segera dikirim. Hal tersebut dilakukan agar pihak pemkab bisa segera menunjuk pelaksana tugas (plt) kades Padurenan untuk menggantikan tugas Arif.

Diakui Agus, kasus yang menimpa Arif memang membuat jalannya Pemerintahan Desa Padurenan sempat terganggu. Sejumlah administrasi seperti pertanggungjawaban ADD dan dana desa, terhambat akibat Arif terbelit masalah hukum dan sempat menghilang.

”Tak hanya itu, pelayanan kepada masyarakat seperti surat pengantar nikah, jual beli tanah atau pelayanan lain juga sempat terhambat. Jadi memang harus segera ditangani,” imbuhnya.

Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jumat (29/4/2016).
Arif ditahan terkait kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dipimpinnya dengan nilai sekitar Rp 432 juta. Dia ditangkap setelah lama dinyatakan buron.

Editor: Merie

Kades Padurenan Kudus Akhirnya Ditahan Kejari

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jumat (29/4/2016).

Arif ditahan terkait kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dipimpinnya dengan nilai sekitar Rp 432 juta. Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS mengatakan, penahanan tersebut dilakukan, setelah proses penyidikan telah dilakukan dan Arif ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah dirasa perlu, Kejaksaan akhirnya melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. ”Penahanan ini dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti. Serta untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Hasran.

Menurut Hasran, Arif selanjutnya akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kudus. Meski saat ini status Arif masih sebagai kades aktif, namun proses hukum tetap dijalankan.

Kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dilakukan Arif, terjadi sejak pertengahan tahun 2015 silam. Saat itu, Arif mencairkan dana desa serta ADD dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Namun, dalam kelanjutannya ternyata Arif menghilang. Meski sebelumnya Arif sudah membuat surat pernyataan kalau uang tersebut memang masih digunakan, namun perangkat desa setempat tetap melaporkan Arif ke Kejaksaan.

Editor: Merie

Gus Mus : Korupsi di Indonesia karena Cinta Materi yang Berlebihan

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, kemarin. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus berpendapat tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Menurutnya, kecintaan terhadap harta yang berlebihan itu memunculkan keserakahan atau ketamakan. Pernyataan Gus Mus ini sebagai sumbangan pendapat untuk diskusi kiai dengan KPK yang perlu digelar untuk menemukan akar masalah korupsi di Indonesia.

Mustasyar PBNU itu mengatakan, diskusi tidak hanya penting untuk menemukan hal-hal yang bisa menjurus korupsi, tetapi juga perlu untuk mencari akar dari masalahnya. Seperti halnya aksi terorisme di negeri ini. “Kalau menurut saya sumber korupsi itu adalah kesenangan terhadap materi yang berlebihan. Dalam bahasa Anda keserakahan atau ketamakan,” tuturnya.

Pesantren bisa mendapatkan dari KPK tentang seluk beluk korupsi yang disebutnya “njlimet” dan yang kadang tidak diketahui orang awam. Informasi dari KPK soal korupsi, menurutnya sangat penting. Dengan mengerti seluk beluk dan apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi secara rinci, maka kalangan pesantren; kiai, santri dan pengurusnya akan bisa jaga diri dan hati-hati.

Sebab menurutnya, penguasa dan pengusaha sering berhubungan dengan kiai untuk kepentingan mereka. “Ada yang tidak kiai tahu. Misalnya pemberian-pemberian oleh pihak tertentu. Oleh kiai pemberian itu dianggap sebagai kemurahan hati bahkan, sampai didoakan,” katanya.

Sementara dari pesantren, KPK mendapat masukan tentang nilai-nilai yang mendukung pemberantasan korupsi, misalnya di pesantren ada konsep “mabadi khaira ummah”, yaitu kejujuran, keadilan, dan amanah. Gus Mus mengakui, pencegahan korupsi lebih penting dari sekadar penindakan.

“Ada nilai dan norma di pesantren yang bisa digunakan KPK untuk membantu kerja mereka memberantas korupsi khususnya di segi pencegahan. Pencegahan lebih penting,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam 

BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam

Mantan Wakil Ketua KPK  Bambang Widjojanto saat sowan dikediaman Gus Mus (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat sowan di kediaman Gus Mus. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan sejumlah potensi korupsi kekayaan alam di tanah air, saat sowan dikediaman Mustofa Bisri (Gus Mus), di komplek Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Leteh, Rembang, Senin(7/3/2016).

Dihadapan Gus Mus, Bambang menyebutkan ada perubahan mendasar kebiasaan gotong- royong yang bertahun-tahun dibangun masyarakat, yang akhirnya luntur berganti gotong- royong untuk korupsi dan saling mengamankan posisi.

Salah satu potensi korupsi ada pada pengelolaan kekayaan alam di tanah air. Bambang mencontohkan, kekayaan kelapa sawit dari 10 juta hektare hasilnya, 50 persen diantaranya masuk ke kantong konglomerat dan hanya 2 persen pajak yang masuk ke kas negara.

Menurutnya, potensi korupsi dari pajak kelapa sawit cukup besar, karena ketiadaan peta Indonesia yang utuh selama ini.

“Hampir 70 tahun ini, Indonesia tak ada peta secara utuh. Semua peta, baik peta kehutanan dan maupun agraria berbeda.Ini yang jadi celah empuk para koruptor untuk ‘bermain’ dilahan sawit,” tegasnya.

Tak hanya soal pajak kelapa sawit, Bambang menyebutkan potensi pajak hasil laut. Hasil per tahun yang mencapai Rp 200 triliun lebih, pajak yang terbayarkan hanya berkisar Rp 200 miliar.

”Ini yang kemudian menjadi sorotan Menteri Susi,untuk tegas melakukan moratorium kapal berskala besar,” ujarnya.

“Kemudian, izin tambang yang jumlahanya sekitar 11 ribu izin tambang, 50 persen perzinan semua bermasalah dan hanya 30 persen yang membayar pajak.”Jadi bisa dikatakan pajak yang dibayar ke negara ini hanya 5 persen dari 4 kali lipat dari harta konglomerat di tanah air,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Bambang, yang terhimpit adalah masyarakat kecil menengah.Sebab, mereka yangmembayar pajak harian seperti pemilik warteg atau pedagang kaki lima. ”Padahal 70 persen pembayaran pajak menjadi penyangga utama APBN,” katanya.

Dia menambahkan, semenjak kasus pegawai pajak Gayus Tambunan terungkap empat tahun lalu, ada sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi KPK belakangan ini. Kemungkinan pertama, menurutnya bisa jadi karena intenal pajak memang sudah bersih atau ada kesulitan KPK untuk mengungkap praktik pelaku korupsi yang kian canggih.

”Ini tantangan yang bakal dihadapi, kejahatan korupsi tidak hanya akan memiskinkan satu institusi saja, tetapi dampaknya luas dan luar biasa, karena akan memiskinkan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Jika Tidak Kabur Saat Pemeriksaan, Vonis Terhadap Hutomo Dimungkinkan Bisa Lebih Ringan

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah tim Kejaksaan Negeri Purwodadi berhasil menangkap Hutomo Teguh Yuwono, tersangka kasus korupsi dana bansos 2011, beragam komentar warga mulai bermunculan. Sebagian besar, mereka sangat menyayangkan kaburnya tersangka ketika masih menjalani pemeriksaan kasus korupsi bansos itu.

Pasalnya, Hutomo bukan merupakan pemeran utama dalam kasus itu. Tetapi hanya sekadar jadi pembantu saja. Seandainya tidak kabur, kemungkinan vonis hukumannya tidak terlalu berat.
Setidaknya, lebih ringan dari vonis mantan Kadisporabudpar Grobogan Heryi Rusdidjanto dan Khomsatun, mantan istri Hutomo. Keduanya, divonis 13 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jawa Tengah dan beberapa waktu lalu sudah bebas lantaran masa hukumannya selesai.

“Kalau tidak melarikan diri, bisa jadi hukumannya tidak berat. Soalnya, dia bisa punya kesempatan melakukan upaya pembelaan saat menjalani sidang. Karena kabur, maka Hutomo menjalani sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Pada sidang itu, Hutomo mendapat vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 4 bulan serta uang pengganti Rp 65.883.000 subsider 6 bulan kurungan,” ujar Kajari Purwodadi Abdullah melalui Kasi Pidsus Bangun Setya Budi kepada wartawan, Rabu (10/2/2016).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam kasus korupsi dana bansos itu, Hutomo berperan mencari yayasan atau lembaga yang ingin mendapatkan bantuan. Namun, setelah cair, mereka minta imbalan sesuai kesepakatan yang dananya dipotong dari bansos yang didapat lembaga tersebut. Dengan modus ini, ada dana ratusan juta yang berhasil didapat dari 100 lembaga lebih penerima bansos melalui Disporabudpar Grobogan.

Selain itu, modus korupsi juga dilakukan dengan membuat belasan proposal fiktif. Dimana, yayasan penerima bantuan sebenarnya tidak pernah ada. Meski demikian, proposal yang dibuat mantan istrinya itu, yakni Khomsatun, berhasil lolos dan bantuannya bisa cair.

“Dari tindakan ini, ada nilai kerugian negara sekitar Rp 200 juta. Untuk yayasan penerima bantuan yang dananya dipotong jumlahnya cukup banyak,” imbuh Bangun.

Editor : Kholistiono

Di Depan Marhaenis, Ganjar Ngaku Pernah Diminta Jatah Setoran Gubernur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran Gubernur di depan Marhaenis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran Gubernur di depan Marhaenis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran untuk jabatannya sebagai gubernur. Hal itu diungkap di depan Marhaenis dalam kegiatan temu kangen Keluarga Besar Marhaenis di Salza Convention Hall, Pati, Sabtu (16/1/2016).

”Salah satu teman saya pernah bilang, mana setoranmu jadi gubernur?” ungkap Ganjar. Namun, Ganjar mengaku tidak memberikannya.

Itu dijelaskan Ganjar saat membahas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditujukan pada Marhaenis. ”Kalau memang ngaku Marhaenis, harus berani menolak dengan apa yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tuturnya.

Ia menambahkan, Marhaenisme merupakan ideologi dari Ir Soekarno yang mestinya bukan hanya dijadikan sebuah pandangan imajinatif yang acapkali diucapkan, tetapi minim diterapkan. ”Perkataan dan perbuatan harus sama. Jangan pintar berpidato, tapi perbuatannya tidak sesuai,” tambahnya.

Pada akhir penjelasan, Ganjar mengajak kepada Marhaenis agar bisa belajar keteladanan dari perjuangan keras Bung Karno untuk Indonesia. ”Jangan sampai Bung Karno menangis di sana,” tutupnya. (LISMANTO/TITIS W)