Koperasi Kementerian Agama Pati Dibobol Maling, Kamera dan Uang Rp 40 Juta Raib

Polisi tengah melakukan olah TKP di ruang koperasi Kemenag Pati yang dibobol maling. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Koperasi Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan P Sudirman Nomor 1, Desa Puri, Pati dibobol maling, Selasa (26/12/2017).

Ahmad Fauzi, seorang staf Kemenag dalam laporannya menuturkan, saat itu dia hendak memasukan berkas ke ruang koperasi.

Baca: Satria vs BRV di Jalan Pati-Kudus, Satu Tewas

Namun, dia justru melihat laci meja dalam keadaan berantakan dan jendela sudah rusak. Saat dicek, barang-barang seperti kamera digital dan uang senilai Rp 40.210.000 sudah hilang.

Fauzi lantas melaporkan aksi pencurian tersebut kepada petugas Polsek Pati. “Saya mau memasukkan berkas ke ruang koperasi sekitar jam 08.00 WIB, kondisinya berantakan. Uang dan kamera hilang,” jelasnya.

Baca: Satgas Alap-alap Gerebek Lokalisasi di Pati, Ratusan Botol Miras Diamankan

Kapolsek Pati Iptu Pujiati membenarkan adanya laporan terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Koperasi Kemenag Pati. Pihaknya sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan cara merusak jendela dan mencongkel teralis. Setelah masuk, dia mengambil barang berharga seperti kamera digital dan uang tunai,” paparnya.

Dari hasil olah TKP, pelaku dimungkinkan mengetahui kondisi dan seluk-beluk ruangan koperasi. Karena itu, pihaknya tengah mendalami kasus tersebut untuk mengungkap dan menangkap pelaku.

Editor: Supriyadi

Baca: Bus Madu Kismo Terbakar di Pati, Ini Penyebabnya

Polisi Mulai Tindaklanjuti Laporan Nasabah Koperasi Syariah Mualamah Primadana

Seorang nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan yang sudah sepi tanpa aktivitas, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilayangkan nasabah Koperasi Syariah Mualamah Primadana ke Polres Grobogan mulai ditindaklanjuti. Sejumlah korban sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selain itu, korban juga diminta melengkapi bukti-bukti pendukungan untuk melengkapi laporan.

“Laporan itu sudah kita tangani. Kami sedang mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Termasuk diantaranya memintai keterangan saksi-saksi lain dan nasabah koperasi yang jadi korban,” kata Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi Satrio Bintoro, Sabtu (30/9/2017).

Menurut Wahyudi, pihaknya akan menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan itu sampai tuntas. Dari pemeriksaan sementara, diketahui manajer koperasi diduga kuat sudah menghilang sejak beberapa bulan lalu.

Mengenai jumlah kerugian maupun berapa banyak nasabah yang jadi korban, Wahyudi belum bisa memastikan. Soalnya, proses pemeriksaan masih dalam tahap awal.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017) lalu.

Sejumlah nasabah dan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan sempat mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan tersebut, Senin (25/9/2017).

Saat tiba di lokasi, para nasabah tidak menjumpai aktivitas apapun. Kondisi kantor yang sudah lama tutup terlihat mangkrak.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Pariman mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait kepengurusan koperasi tersebut. Saat ini pihaknya mencari keberadaan pengurus koperasi lainnya untuk mencari data. Hal itu dilakukan karena manajer koperasi diduga kabur dan tidak diketahui keberadaannya. 

Editor: Supriyadi

Kantor Mangkrak, Nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana Grobogan Meradang

Seorang nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan yang sudah sepi tanpa aktivitas, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana mengungkapkan keresahannya pada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan, Senin (25/9/2017).

Hal itu disampaikan saat mereka bersama-sama mendatangi kantor koperasi yang berada di Jalan Suryojenggolo, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan tersebut.

Saat tiba di lokasi, para nasabah tidak menjumpai aktivitas apapun. Kondisi kantor yang sudah lama tutup terlihat mangkrak.

Halaman kantor terlihat dipenuhi daun-daun kering yang berguguran. Sepinya kantor koperasi bisa dilihat dari balik pagar setinggi 1 meter.

Kondisi kantor koperasi yang sudah sunyi langsung menambah kekhawatiran nasabah terkait dana yang sudah disetorkan beberapa waktu lalu. Mereka berharap agar dana yang sudah disetorkan masih bisa dikembalikan oleh pihak pengelola koperasi.

”Saya sudah menyetorkan dana untuk program talangan haji sebesar Rp 53 juta. Namun, uang tersebut tidak dibayarkan pihak koperasi kepada bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pengumpul dana talangan haji,” kata Suharno (52), salah satu nasabah.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Pariman mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait kepengurusan koperasi tersebut. Saat ini pihaknya mencari keberadaan pengurus koperasi lainnya untuk mencari data. Hal itu dilakukan karena manajer koperasi diduga kabur dan tidak diketahui keberadaannya.

”Kami ke lokasi untuk mengecek kantor dan memastikan keberadaan pengurus koperasi. Ternyata sudah tidak beraktivitas dan tutupnya koperasi ini tidak dilaporkan kepada dinas, sehingga tergolong janggal,” jelasnya.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017).

Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Swasana mengatakan, laporan terkait nasabah koperasi tersebut telah masuk ke mejanya. Pihaknya akan mempelajari laporan terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait kasus itu.

”Laporannya masih tahap awal. Kami akan periksa saksi-saksi terlebih dahulu,” katanya.

Editor: Supriyadi

Dilaporkan ke Polisi, Manajer Koperasi Syariah Muamalah Grobogan Menghilang

Salah satu nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana membuat laporan ke Mapolres Grobogan terkait dugaan penipuan dan penggelapan, Selasa (19/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganKoperasi Syariah Muamalah Primadana yang diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah nasabahnya ternyata sudah tidak buka lagi alias berhenti beroperasi.

Koperasi yang berlokasi di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan itu sudah terlihat tidak melakukan aktivitas sekitar bulan Juli lalu.

Setelah berhenti beroperasi, banyak nasabah yang kebingungan. Terlebih, manajer koperasi bernama Jana Suryana itu juga tidak diketahui keberadaannya.

Beberapa nasabah sempat mencari keberadaan manajer koperasi di rumahnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngaringan. Namun, hasilnya nihil.

Baca Juga: Merasa Kena Tipu, Nasabah Koperasi di Kradenan Grobogan Ini Lapor Polisi

Kepala Desa Sendangrejo Cipto Ribowo ketika dihubungi wartawan membenarkan jika manajer koperasi yang dilaporkan nasabahnya itu memang tercatat sebagai warganya. Namun, yang bersangkutan bersama istri dan kelima anaknya sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli lalu.

”Sudah tidak ada disini dan saya juga sedang mencari keberadaannya. Soalnya, ada tiga warga Sendangrejo yang juga sudah setor uang ke koperasi itu. Totalnya, ada sekitar Rp 110 juta. Saya ingin agar uang warga itu dikembalikan,” katanya.

Kasus dugaan penipuan pada nasabah koperasi tersebut ternyata juga sudah mendapat perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan. Dinas terkait bahkan berencana melakukan pemeriksaan pada koperasi tersebut.

”Pemeriksaan meliputi penelusuran manajer, pengurus, juru buku atau pegawai bidang pembukuan,” kata Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Pariman, Rabu (20/9/2017).

Menurut Pariman, kinerja koperasi tersebut sebelumnya berjalan baik. Bahkan, koperasi itu juga punya cabang di Kecamatan Gabus dan Penawangan.

Tanda-tanda adanya masalah mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2017. Hal ini diketahui dengan adanya sejumlah nasabah koperasi yang datang ke dinasnya untuk berkonsultasi.

”Pada nasabah yang datang kami sarankan untuk melapor ke polisi. Soalnya, ada dugaan terkait penipuan,” katanya.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan menimpa sejumlah nasabah Koperasi Syariah Muamalah Primadana. Yakni, menyangkut dana talangan haji dan bunga deposito. Buntut tidak adanya kejelasan, beberapa nasabah koperasi memilih melaporkan kasus tersebut pada pihak Polres Grobogan, Selasa (19/9/2017).

Editor: Supriyadi

Alamak!! Koperasi Pengelola Wisata Kedungombo Belum Punya Izin Operasional di Grobogan

Warung di kawasan wisata Waduk Kedungombo terkena dampak ditutupnya obyek wisata Kedungombo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penarikan retribusi obyek wisata Waduk Kedungombo (WKO) yang akhirnya menimbulkan masalah, selama ini ditangani pihak Koperasi Jratun Seluna. Meski koperasi itu sudah memiliki badan hukum namun kegiatan penarikan retribusi di WKO dinilai belum memenuhi ketentuan.

Yakni, pihak koperasi itu belum melengkapi izin operasional dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Grobogan. Sesuai regulasi, izin itu layak dimiliki karena kegiatan penarikan retribusi berada di wilayah Kabupaten Grobogan.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Pariman menyatakan, koperasi tersebut berbadan hukum dan beralamat di Kota Semarang. Untuk melangsungkan kegiatan di luar daerah, harus mengantongi izin operasional dari pemerintah daerah setempat.

“Dalam hal ini, koperasi tersebut melanggar administrasi karena tidak memiliki izin operasional di Grobogan. Hal ini diatur dalam PP No 5/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan Permenkop No 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,” jelasnya pada wartawan, Sabtu (9/9/2017).

Dalam di AD/ART yang dimiliki, lokasi operasi koperasi itu hanya di Kota Semarang. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Koperasi Kota Semarang.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, koperasi Jratun Seluna tercatat beralamat di jalan Brigjen S Sudiarto 375 Semarang. Koperasi dibawang naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana itu memiliki tiga unit usaha.

Masing-masing, simpan pinjam untuk anggota, serta jasa umum (percetakan, penyediaan ATK, fotokopi, dan aktivitas kebersihan umum bangunan). Satu unit usaha lagi adalah wisata Kedungombo yang meliputi arena wisata, arena hiburan, gedung pertemuan dan penginapan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Grobogan Aditya Wahyu Wardhana menambahkan, bila ingin tetap bisa beroperasi di Grobogan, koperasi itu disarankan untuk mengubah AD/ART dengan cakupan daerah operasi tingkat provinsi. Setelah itu, baru mengajukan izin operasional di pemkab setempat.

“Koperasi dari luar daerah bisa buka cabang di sini kalau cakupan wilayah kerjanya  setingkat provinsi,” imbuhnya.

Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyatno mengakui, saat ini memang sedang ada persoalan mengenai legalitas koperasi yang sudah dilaporkan pada pihak kejaksaan.

Terkait persoalan itu, seluruh aktivitas kegiatan koperasi dihentikan selama proses penyelidikan dan akan ditata ulang sesuai regulasi yang ada. 

Editor: Supriyadi

 

Koperasi di Grobogan Diharapkan Permudah Modal UMKM

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberangkatkan peserta jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi, Jumat (14/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski keberadaan koperasi sudah berumur cukup lama namun sejauh ini berbagai permasalahan masih membelit lembaga tersebut. Kondisi itu menyebabkan koperasi kurang bisa bersaing dengan lembaga lainnya, padahal kesempatan untuk maju sangat terbuka. 

Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menghadiri acara jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi, Jumat (14/7/2017).

Menurut Sri, permasalahan yang sering dihadapi koperasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi ini bisa berakibat pada kurangnya kemampuan mengakses pasar, modal dan menjalin kerja sama kemitraan dengan badan usaha lainnya.

”Keterbatasan mengakses potensi-potensi itulah yang menyebabkan koperasi kurang mampu bersaing. Oleh sebab itu, koperasi harus berbenah diri untuk lebih meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki supaya bisa eksis,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, bupati berharap kepada para pengelola koperasi agar memberikan perhatian yang lebih pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, koperasi diharapkan mau memberikan suntikan modal yang lebih besar pada sektor UMKM ini, melalui koperasi simpan pinjam. Sebab, selama ini para pengusaha UMKM sering terhambat untuk mengembangkan usahanya akibat minimnya modal yang dimiliki.

Di sisi lain, para pengusaha UMKM cukup kesulitan untuk mendapatkan kucuran kredit dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan tidak memadainya agunan yang dimiliki para pengusaha UMKM dibandingkan dengan dana yang diminta.

Ia mengatakan, pada dasarnya, kelompok UMKM itu sebenarnya merupakan kelompok usaha yang tangguh. Terbukti, saat krisis ekonomi menghantam Indonesia, beberapa waktu lalu, tidak membuat pelaku UMKM ini gulung tikar. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa UMKM memiliki sisi positif lain, yakni punya daya tahan dan daya lentur yang baik dalam menjalankan usahanya.

”Dengan kenyataan ini saya berharap agar koperasi-koperasi yang ada mau memberikan kucuran modal yang lebih banyak pada pengusaha UMKM ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Koperasi Bermasalah Dipantau Pemkab Kudus

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW mengatakan, tidak semua koperasi dapat dinyatakan bubar begitu saja. Sebab, yang dibubarkan adalah mereka yang sudah tidak aktif saja. Sementara yang masih bermasalah, pihak dinas tidak membubarkan.

Dia mengatakan, jumlah koperasi sampai sekarang mencapai 526 unit. Dari jumlah tersebut juga ada yang masih dalam pengawasan khusus, karena memiliki masalah kepada anggota. “Seperti koperasi yang bermasalah dengan lilitan hutang para anggotanya, maka mereka tak bakal bubar sebelum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya,” ujar Bambang di Kudus, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, jika koperasi yang masih bermasalah sampai dibubarkan, maka yang dirugikan adalah anggotanya. Sebab mereka sama saja akan cuci tangan dari adanya masalah.

Yang paling parah lagi, adalah mereka yang bukan anggota diperbolehkan untuk menabung, hal itu sudah melanggar aturan. Selain itu mereka yang nabung ke koperasi bakal makin rugi jika koperasi bubar sebelum uang nasabah kembali.

“Pengawasan kami lakukan ke semua koperasi. Pengawas yang kami tunjuk juga khusus, yaitu mereka yang sudah memiliki sertifikat ahli dari kementerian,” ucapnya.

Meski banyak yang diawasi, namun minat pembuatan koperasi juga ada. Seperti sekarang, ada dua koperasi baru yang tengah mengajukan legalitas izin.

Editor : Akrom Hazami

59 Koperasi di Kudus Bubar

MuriaNewsCom, Kudus –  Pemkab Kudus membubarkan sekitar 59 koperasi pada tahun ini. Alasan pembubaran karana tidak jelasnya koperasi, berikut pengurusnya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW mengatakan, jumlah koperasi yang dibubarkan 59 unit. Pembubaran puluhan unit koperasi sudah dilakukan akhir tahun lalu. Pembubaran dilakuan sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan.

“Kami sudah mencoba menghubungi koperasi yang bersangkutan tapi tidak ada hasil. Kami kemudian datang ke lokasi atau kantornya, tapi sama, tidak jelas. Lalu kami mencari pengurus koperasi namun kembali kami tidak menemukannya karena tidak ada. Jadi kami membubarkan koperasi tersebut,” kata Bambang TW di Kudus, kepada MuriaNewsCom, Senin (27/2/2017).

Faktor utama dibubarkan koperasi lebih kepada ketidakaktifan. Selain itu, aktivitas koperasi yang seperti pada umumnya, juga tidak tampak. Seperti halnya rapat anggota dan sejenisnya.

Pihaknya juga sedang mengawasi dengan ketat tiga koperasi lainnya. Pengawasan dilakukan lantaran dilihat kalau koperasi tersebut dinilai tidak sehat. Pengawasan secara intensif itu dilakukan selama tiga bulan, mulai awal Januari lalu hingga akhir Maret mendatang.

“Jika sampai waktu yang ditentukan tiga koperasi tidak juga membaik. Maka ketiga koperasi akan kami bubarkan pula. Namun jika mau berbenah, kami akan membantu sebisa kami,” ujarnya

Bantuan dari pihak Dinas yang bisa dilakukan misalnya mengenai SDM dalam koperasi. Jika merasa tak ada yang mampu maka pihak dinas memfasilitasi untuk memberikan pelatihan secara khusus.

Editor : Akrom Hazami

 

Masyarakat Diimbau untuk Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Koperasi

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Masyarakat di Kabupaten Jepara diimbau untuk lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok koperasi. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa.

Hal tersebut sebagaimana Surat Edaran (SE) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 518/0001395 tentang Waspada Penipuan. Imbauan tersebut, disampaikan Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno, Jumat (03/02/2017).

Yoso mengatakan, surat yang dilayangkan Pemprov Jateng pada 26 Januari 2017 kepada bupati/walikota se Jawa Tengah ini, berisi tentang imbauan kepada masyarakat terkait penipuan berkedok Koperasi Pandawa yang saat ini marak beredar.

“Ini salah satu contohnya yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Yakni, ada sebuah lembaga yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa berkedudukan di Malang telah terindikasi melakukan praktik penipuan kepada masyarakat,” katanya.

Modus penipuan yang dilakukan, yakni petugas dari Koperasi Pandawa  mengajak debitur untuk tidak membayar hutang-hutangnya. Pihak koperasi menyampaikan, jika nasabah tidak perlu membayar hutang-hutangnya karena akan ditanggung negara. Pengelolaannya sendiri melalui Koperasi Pandawa sehingga nasabah diminta membayar uang pendaftaran atau menerbitkan surat berharga kepada nasabah senilai Rp. 1.800.000.

“Dengan iming-iming ini, saat ini telah banyak masyarakat dan lembaga keuangan lainnya yang telah menjadi korban” paparnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai setiap penawaran dari koperasi atau lembaga lain yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan. “Mulai sekarang, masyarakat harus mempuyai pemahaman edukasi tentang lembaga keuangan yang aman,” ujarnya.

Pihaknya juga berpesan kepada bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya sebagai peringatan dini agar kasus di Kabupaten Wonogiri tidak terjadi di Jepara. Ia juga mengimbau, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, atau menjadi korban seperti kasus tersebut, untuk dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Editor : Kholistiono

Koperasi di Pati Butuh Auditor Independen untuk Antisipasi Kecurangan Pengurus

Jean Christopel Prihyanto, penulis buku Mantra MEA dari Desa saat ditanya soal pentingnya koperasi di era MEA. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jean Christopel Prihyanto, penulis buku Mantra MEA dari Desa saat ditanya soal pentingnya koperasi di era MEA. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pati Slamet Singgih menyarankan supaya koperasi di Pati bisa menggunakan jasa auditor independen untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan pengurus. Sebab, dalam pelaksanaannya, tak sedikit pengurus yang mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang anggota.

Padahal, koperasi yang dianggap sebagai soko guru perekonomian negeri mestinya mengutamakan kepentingan anggota. Karena itu, auditor independen dinilai punya peran penting untuk menciptakan koperasi yang sehat.

”Banyak koperasi yang tumbang, karena tidak sehat. Itu berawal dari sikap pengurus yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang anggota. Itu yang salah kaprah. Butuh auditor independen untuk membuat koperasi supaya bisa sehat,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Kamis (24/3/2016).

Di Pati, sedikitnya 40 persen koperasi tidak aktif lagi karena banyak hal. Namun, hal itu dibarengi dengan pengajuan pendirian koperasi baru yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

”Ada sekitar satu hingga dua koperasi baru yang didaftarkan. Jumlahnya cukup meningkat signifikan, meski kenyataannya 40 persen tidak aktif. Koperasi yang bertumbangan itu disebabkan kesalahan pengelolaan yang tidak berpijak pada nilai-nilai koperasi yang benar,” imbuhnya.

Karena itu, ia menyarankan supaya anggota koperasi mesti berani melakukan kritik terhadap pengurus yang terindikasi tidak bisa mengelola dengan baik. Hal itu diamini Jean Christopel Prihyanto, penulis buku Mantra MEA dari Desa dengan mengambil riset di wilayah Pati.

”Pengawas koperasi harus aktif memantau perkembangan, termasuk anggota dan auditor independen. Itu untuk menyelamatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat dalam rangka bersaing di era MEA seperti sekarang ini,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

MEA, Koperasi di Rembang Wajib Kreatif

Pj Sekda Rembang, Hari Susanto di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke 38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pj Sekda Rembang, Hari Susanto di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke 38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha atau kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Rembang, Hari Susanto saat memberikan sambutan di acara Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Saroyo Mino yang ke-38 di Balai Kartini, Kamis (25/2/2016).

“Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya dengan tetangga dan kota lain tetapi juga bersaing dengan negara lain,” terang Hari.

Ia menambahkan koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak, tidak bisa pengurus bekerja sendirian. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala nasional harus diakukan untuk membawa koperasi terus bekembang.

Menurutnya ada empat hal yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan suatu koperasi. “Ada empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi. Di antaranya sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya,” bebernya.

Kedua, lanjut Hari, perkembangannya yaitu bisa dilihat sarana dan prasarananya. Sementara yang ketiga ada tidaknya peran terhadap lingkungan, apa dampak positifnya terhadap lingkungan, baik masyarakat maupun anggota sendiri. “Yang keempat ada tidaknya program strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Rembang,” tandasnya.

Hari menyebut, semua indikator tersebut akan kembali ke tujuan utama koperasi yakni menyejahterakan anggota. Sehingga segala usaha dan kegiatan KUD Saroyo Mino termasuk RAT harus berorientasi untuk memberikan yang terbaik untuk anggota. “Terlebih pemkab saat ini memiliki program unggulan pengembangan ekonomi lokal termasuk koperasi,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Uang Puluhan Miliar Digelapkan, Nasabah Koperasi Jasa Mandiri Pati Wadul ke Dewan

Puluhan nasabah KSP Jasa Mandiri mengadukan kasus penggelapan di Ruang Gabungan DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan nasabah KSP Jasa Mandiri mengadukan kasus penggelapan di Ruang Gabungan DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jasa Mandiri Pati, Senin (7/9/2015) lalu ternyata tidak membuahkan hasil. Uang mereka yang terakumulasi hingga Rp 38 miliar tersebut tak kunjung dikembalikan pihak koperasi.

Karena itu, belasan nasabah KSP Jasa Mandiri mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Senin (28/12/2015). Mereka datang untuk mengadukan nasib, karena uang puluhan miliar raib dibawa pimpinan KSP Jasa Mandiri.

Koordinator Nasabah KSP Jasa Mandiri Agus Sukari mengatakan, aksi pengaduan ke dewan dilakukan karena tidak ada kepastian terkait dengan uang yang digelapkan oknum KSP Jasa Mandiri tersebut.

“Kami menabung baik-baik untuk investasi dan masa depan. Tapi, malah dibawa kabur sama oknum KSP Jasa Mandiri sampai sekarang tidak ada kejelasan. Juga tidak ada itikad yang baik dari pihak koperasi. Kami bingung. Kami berharap agar dewan sebagai wakil rakyat bisa membantu memberikan solusi masalah kami,” tutur Agus kepada MuriaNewsCom.

Tak hanya itu, uang jasa sejak Juni 2015 hingga sekarang tak kunjung diberikan kepada nasabah. “Kacau sekali koperasi ini. Bukan hanya uang digelapkan, tapi jasa-jasa juga samasekali tidak diberikan sejak Juni 2015 lalu,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Maksimalkan Pemantauan Koperasi, Disperinkop dan UMKM Usulkan Ada Penambahan Seksi Pengawasan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Banyaknya koperasi di Kudus, membuat tugas pengawasan juga semakin bertambah. Untuk itulah, Pemkab Kudus merencanakan bakal melakukan penambahan satu seksi lagi dalam bidang koperasi.

Hal itu dikatakan Plt Dinas Perinkop dan UMKM Kudus Bambang Tri Waluyo. Menurutnya, dalam waktu dekat segera diusulkan penambahan seksi, yang khusus menangani pengawasan koperasi di kudus.

“Ini merupakan keinginan Bapak Bupati Kudus. Jadi ditambah satu seksi lagi yang mengurus tentang pengawasan serta penindakan kepada koperasi yang kurang sesuai aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, di bidang koperasi, kini sudah terdapat dua seksi, yakni Seksi Kelembagaan Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Koperasi. Namun hal itu dirasa kurang, sehingga diupayakan penambahan satu seksi lagi.

“Mudah- mudahan tahun depan sudah dapat berjalan satu seksi baru tersebut. Jadi, kinerja dalam pengawasan juga makin bagus,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Sanksi Pencabutan Izin Sudah Menunggu Koperasi “Nakal”

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Terdapatnya beberapa koperasi yang dinilai kurang baik, membuat Pemkab Kudus bertambah waspada dalam mengawasinya. Untuk itu, ke depan bakal dilakukan pengawasan yang lebih ketat.

Plt Kepala Dinas Perinkop dan UMKM Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan, pengawasan terhadap koperasi harus dilakukan dengan cermat. Sebab penemuan kasus yang merugikan anggota beberapa waktu yang lalu membuat tragedi buruk bagi anggota.

Seperti halnya, koperasi besar yang hanya beranggotakan 11 orang saja dan koperasi yang tidak memasukkan nasabah menjadi anggota koperasi juga sempat terjadi.
“Kami sudah mengadakan pertemuan dengan anggota koperasi di Kudus, kami paparkan bahwa kami tidak main-main untuk memberikan teguran, mulai dari SP 1 hingga 3. Jika masih juga dilanggar, maka kami dapat mencabut izin,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Datangkan Tim Ahli Provinsi, 2 Koperasi di Kudus Terancam Dibekukan

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Dengan mendapatkan SP 1 bagi dua koperasi sekaligus, menjadi citra buruk bagi koperasi. Terlebih, keduanya berasal dari koperasi besar, bukanlah berasal dari koperasi yang sedang ataupun kecil.

Plt Kepada Dinas Perinkop dan UMKM, Bambang Tri Waluyo mengatakan, kini di Kudus terdapat tim dari provinsi yang membantu menangani permasalahan koperasi. Tim yang beranggotakan tiga orang tersebut, membantu melakukan pembinaan terhadap koperasi di Kudus.

”Kami mendapatkan bantuan dari tim outsourcing provinsi. Jadi tugas mereka adalah membantu membina koperasi di Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pembinaan dilakukan secara rutin agar tidak ada lagi yang melakukan kecurangan dan merugikan anggota. Sedangkan mengenai dua koperasi yang sudah di SP tersebut, mendapatkan sorotan serius dari pemkab dan tim agar dapat membenahinya.

Kalau tidak, lanjutnya, maka koperasi tersebut dapat dicabut izinnya dan tidak diperbolehkan beroperasi. ”Kami harap tidak ada lagi koperasi yang semacam itu, jadi perkembangan ekonomi di Kudus juga bagus namun merata,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Melanggar Aturan, 2 Koperasi di Kudus Dapat SP 1

MuriaNewsCom

MuriaNewsCom

 

KUDUS – Pemkab Kudus sedang gencar memberikan pembinaan terhadap koperasi di Kudus, hal itu dilakukan, guna menjaga keterbukaan koperasi dengan anggota dan juga sehat tidaknya koperasi berjalan.

Ancaman yang diberikan juga bukan main-main. Hingga kini, dua koperasi sudah mendapatkan Surat Peringatan 1 karena telah melanggar aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan koperasi.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus bukan hanya gertakan saja. Dua koperasi tersebut juga dibina secara rutin, sama halnya dengan ratusan koperasi lainnya.

”Perkembangan koperasi di Kudus baik, sekarang jumlahnya menancapkan 526. Namun semakin banyak koperasi, maka semakin banyak pula yang harus dibina sehingga anggota juga aman,” kata Plt Dinas Perinkop dan UMKM Bambang Tri Waluyo kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, dua koperasi yang mendapatkan SP 1 berasal dari Koperasi besar, meski enggan menyebutkan nama koperasi yang di SP. Namun dia menceritakan Koperasi tersebut menyalahi aturan dengan tidak memberikan pinjaman kepada anggota.

”Jadi koperasi yang bermodal miliaran itu hanya memiliki anggota 11 saja. Padahal banyak yang menarik simpan pinjam disana. Ini sudah menyalahi aturan karena tidak memasukan anggota melainkan menjadi calon anggota, dan itu tidak diperbolehkan,” ungkapnya. (FAISOL HADI/TITIS W)