Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus Tembus Rp 10 Miliar

Suasana rapat Komisi D dengan instansi kesehatan di Kabupaten Kudus diwarnai keluhan dari pihak rumah sakit. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi) 

MuriaNewsCom, Kudus – Kerjasama BPJS Kesehatan dengan pihak instansi kesehatan mendapat keluhan dari pihak rumah sakit di Kabupaten Kudus. Keluhan tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Kudus memanggil instansi kesehatan dan rumah sakit untuk rapat bersama, Selasa (3/10/2017).

Salah satu keluhan datang dari Direktur Umum RS Mardi Rahayu, dr Pujianto. Ia mengatakan, semenjak adanya BPJS kesehatan pemasukan rumah sakit turun hingga 20 persen. Hal itu jelas menjadi dilema pihak rumah sakit saat memberikan pelayanan maksimal.

“BPJS kesehatan itu, memberikan batasan dalam pengobatan. Jadi cukup tak cukup bebannya sudah ditentukan. Padahal, pengobatan ada banyak, mulai murah hingga mahal, dan pasien yang dulunya bisa memilih yang mahal jadi tak bisa,” katanya kepada Komisi B.

Selain itu, klaim BPJS Kesehatan juga masuk dalam kategori lamban. Bahkan klaim BPJS dari RS Mardi Rahayu yang belum terbayarkan mencapai Rp 10 miliar. Dengan jumlah tersebut, dianggap terlalu mepet buat operasional rumah sakit tipe B seperti itu.

Hasilnya, ketika mau meningkatkan kualitas dan alat akan susah. Seperti saat ini, yang terdapat alat rusak senilai Rp 11 M an. Dengan pemasukan yang berkurang, maka untuk membeli alat lagi juga menjadi kendala.

“Apalagi alat tersebut juga memiliki perawatan yang mahal, dipakai ataupun tidak, maka pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya perawatan sekitar Rp 1,5 M,” imbuh dia.

Melihat hal tersebut, dia meminta kepada dewan dan Pemkab Kudus untuk hadir dalam persoalan tersebut. Minimal, dengan cara melengkapi alat yang mahal di RSUD, kemudian saat ada pasien yang membutuhkan bisa langsung dirujuk.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, komisi D sengaja memanggil sejumlah instansi kesehatan agar tidak terjadi misskomunikasi antarpelayan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya, terutama terkait jaminan kesehatan BPJS.

“Jadi semuanya harus jalan bareng-bareng. Tak hanya satu dua rumah sakit, tapi semuanya. Termasuk juga dengan klinik, pihak DKK, dan BPJS kesehatan,” katanya saat mengisi pertemuan di ruang komisi.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Dorong Pemkab Wujudkan Kota Layak Anak

.

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus Agus Imakuddin mendorong Pemkab untuk menjadikan Kudus sebagai kota layak anak. Penghargaan kota layak anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini, harus menjadi pelecut untuk memberikan ruang untuk anak berkembang.

Udin, panggilan Agus Imakudin mengatakan, anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya. Anak-anak wajib mendapatkan rasa aman dan nyaman. “Perlu dirumuskan apa saja yang bisa mendukung perkembangan anak secara baik untuk dituangkan dalam regulasi seperti peraturan daerah,” katanya, Jumat (28/7/2017).

Udin mengatakan, Kudus kini terus tumbuh menjadi kota yang semakin padat. Tingkat populasi atau pertumbuhan anak juga beriringan. Mengacu pada Kepres Nomor 39 Tahun 1990 yang diadopsi dari PBB Tahun 1989 menyebutkan bahwa ada 4 hak anak yang menjadi prioritas adalah hak hidup lebih layak, hak tumbuh berkembang dan hak perlindungan serta hak partisipasi.

“Dengan memenuhi hak tersebut, maka akan memunculkan generasi muda yang lebih maju baik dalam kerangka berpikir maupun mentalitas anak. Ini semua bisa terwujud, jika kita mempunyai kota yang layak terhadap anak,” tandasnya.

Melihat kondisi itu, Kudus perlu untuk memiliki regulasi sebagai payung hukum untuk merealisasikan kota yang ramah dan layak anak. “Melalui perda, fasilitasi dan arah kebijakan pemkab harus diarahkan untuk mendukung program kota layak anak,” katanya.

Dengan adanya payung hukum, lanjut Udin, anak-anak di Kudus nanti terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Di sisilain, anak-anak pun mampu mengembangkan diri melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka.

Disebutkan, Kudus sudah memiliki banyak fasilitas publik berupa taman atau fasilitas terbuka lainnya. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan fasilitas untuk mendukung tumbuh kembang anak seperti arena bermain maupun fasilitas lainnya.

“Perlu peran swasta untuk ikut berkomitmen dan memerhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak anak dalam membangun serta mengelola kota. Dukungan ini perlu lantaran mayoritas masyarakat Kudus bekerja di sektor industri,” katanya. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Komisi D DPRD Sebut UNBK di Kudus Berjalan Lancar

Ketua Komisi D DPRD Kudus saat meninjau ujian nasional berbasis komputer di salah satu sekolah di Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ketua Komisi D DPRD Kudus saat meninjau ujian nasional berbasis komputer di salah satu sekolah di Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


MuriaNewsCom, Kudus
–Komisi D DPRD Kudus melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Kunjungan tersebut dilakukan, untuk melihat secara langsung proses UNBK di beberapa sekolah di Kudus.

Ketua Komisi D Mukhasiron mengatakan, kunjungan dilakukan di dua sekolah. Untuk kunjungan pertama diawali di SMK 3 Kudus. Dari kunjungan tempat pertama itu, tidak ditemukan adanya kendala dalam proses UNBK.

“Pagi tadi sudah keliling di Undaan, yakni SMK 3. Disana, proses UN berjalan lancar dan tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan, bukan hanya hari ini, melainkan kemarin juga berjalan lancar,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Setelah memastikan UNBK lancar disana, rombongan Komisi D kemudian melanjutkan sidak ke SMA 1 Kudus. Disana, Komisi D menemukan seorang peserta UN yang salah dalam melakukan log out aplikasi UNBK.

Terkait hal ini, pihaknya mengimbau kepada siswa agar tidak usah panik. Sebab, jawaban yang dimasukkan dalam soal, sudah masuk semuanya meski tanpa log out.

“Sudah dikomunikasikan dengan pihak yang ahli, jawabannya masuk, sehingga tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Yang penting fokus pada UN besok dan seterusnya saja,” ujarnya.

Dia berharap, Kudus dapat memperoleh hasil UN yang baik. Bukan hanya UNBK, namun juga ujian yang masih menggunakan kertas juga dapat hasil yang baik pula. Hal itu diinginkan, lantaran pemerintah mengutamakan pendidikan untuk masa depan Kudus.

“Mudah – mudahan,  tahun depan sekolah yang menjalankan UNBK dapat meningkat. Jika tahun ini sudah ada 17 SMK dan 3 SMA, diharapkan dapat bertambah,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono