Rencana Pembangunan Bandara Ngloram Blora Didukung Anggota DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Blora – Rencana pembangunan kembali bandara Ngloram, Kecamatan Cepu, Blora terus mendapat dukungan. Terbaru, dukungan juga diberikan oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora Samsul Arief pada wartawan, Senin (26/3/2018).

Menurut Samsul, beberapa hari lalu rombongan dari Komisi D DPRD Jateng sempat melangsungkan kunjungan kerja ke Blora. Salah satunya adalah meninjau kondisi lapangan yang ada di Desa Ngloram tersebut.

“Pada kunjungan lapangan tersebut Komisi D DPRD Jawa Tengah pada prinsipnya siap membantu dan mendukung proses pembangunan Bandara Ngloram seperti halnya Bandara Wirasaba di Purbalingga,” jelasnya.

Masih dikatakan Samsul, selain mendukung, Komisi D DPRD Jawa Tengah juga  mengatakan kesiapannya untuk membantu penganggaran pembangunan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah. Soalnya, pelaksanaan pembangunannya nanti akan diusung bersama antara Pemkab Blora, Pemprov Jateng dan utamanya Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pada tahun ini, Satker Otoritas Bandara Sumenep yang ditugasi untuk melakukan inventarisasi aset di lahan Bandara Ngloram telah menganggarkan dana sebesar Rp 5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kegiatan pemagaran dan pengamanan aset sebelum adanya pembangunan yang dilakukan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Dari Pemkab belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pengaktifan kembali Bandara Ngloram. Kami masih menunggu master plan yang saat ini masih dibuat pihak Kemenhub. Dari master plan itu lah baru bisa diketahui berapa porsi Pemkab untuk mendukung pembangunannya,” pungkasnya.

Editor : Supriyadi

Alumni BEM Undip Kecam Penangkapan Mahasiswa Saat Demo di Istana Negara

Hadi Santoso, Mantan Ketua BEM Undip tahun 2001. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Aksi represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Negara, Jumat (20/10/2017) lalu dikecam alum BEM Undip Semarang. Terlebih sejumlah mahasiswa ditahan dalam aksi tersebut.

Hadi Santoso, mantan Ketua BEM Undip tahun 2001 mendesak, Polda Metro Jaya segera membebaskan mahasiswa yang ditahan.

“Kami mendesak Polri, dalam hal Ini Polda Metrojaya untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan sejak 20 Oktober, supaya mendapat perlakukan yang sama di mata hukum (equality before the law), dan tidak diperlakukan sebagai pembuat kerusuhan,”desaknya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng itu menyatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa dijamin UU Nomor 9 tahun 1998. Apalagi aksi yang tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Ia menyebut, apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tidak bisa dibenarkan, bahkan perlu dikecam.

“Konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat di muka umum. Sehingga, aksi BEM SI pada 20 Oktober 2017 merupakan aksi yang dilindungi undang-undang. Maka, siapapun tidak berwenang melakukan tindakan represif,”katanya.

Menurutnya, tindakan represif aparat yang berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa, bahkan memberikan status tersangka terhadap mahasiswa yang melakukan aksi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa ini. Oleh karena itu Alumni BEM UNDIP mengecam keras perilaku aparat terhadap mahasiswa.  

“Kami mengecam tindakan represif aparat dalam menyikapi kebebasan berpendapat yang diijamin oleh UUD 45, dan bertindak dengan menggunakan kekerasan dalam mengamankan demonstrasi yang dilaksanakan oleh BEM SI,”tegasnya.

Dia mendukung penuh demonstrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen mahasiswa sebagai bentuk kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Dalam aksi yang berujung ricuh tersebut ada di antara mahasiswa yang ditangkap polisi. Hingga kini mereka yang ditahan Polda Metro Jaya, yakni  Yogi Ali Khaedar,  Ardi Sutrisbi, Aditya putra Gumesa,  Gustriana Taufik,  Muhammad Wadik, Susilo Muhammad Yahya, Rizky Abdul Japar,  Ramdani,  Muhammad Golbi Darwis dan Fauzan Arindra.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Sebut Kelangkaan Elpiji 3 Kg karena Ruwetnya Sistem Distribusi

Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Permasalahan kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di Jawa Tengah hingga kini belum selesai. Bahkan di beberapa daerah harga elpiji 3 kg melambung mencapai Rp 25 ribu karena sulit didapatnya barang bersubsidi ini di pasaran.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyebut, kelangkaan muncul lantaran ruwetnya sistem distribusi elpiji bersubsidi. Terlebih saat ini banyak gelombang peralihan dari listrik ke elpiji seiring naiknya tarif dasar listrik (TDL).

”Selain karena peningkatan permintaan, memang karena ruwetnya sistem distribusi. Permintaan naik karena berbondong-bondongnya beralih dari listrik ke elpiji 3 kg, misalnya pengering laundry, open roti dan UMKM,” katanya, Senin (18/9/2017).

Beberapa daerah yang sempat mengalami kelangkaan elpiji 3 kg adalah Kudus, Pati, Jepara, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Di beberapa daerah ini juga telah dilakukan oeprasi pasar oleh dinas terkait.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jateng sebenarnya sudah ada penambahan sekitar 7 persen dari kuota awal yang ditentukan. Atas kondisi kelangkaan tersebut, Hadi meminta pemerintah untuk menggiatkan operasi pasar, terutama di daerah yang saat ini banyak mengalami kelangkaan.

“Juga perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mempermainkan stok atau menimbun elpiji,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV telah menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah di Jateng untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg.

Operasi pasar akan dilakukan di daerah yang mengalami kelangkaaan dengan menambah 335.560 tabung elpiji bersubsidi itu. Selama periode 7 – 15 September 2017, Pertamina MOR IV menyalurkan penambahan fakultatif sebanyak 335.560 tabung.

Editor : Ali Muntoha