Dewan Minta Samsat Harus Kreatif Tingkatkan Pendapatan

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah berharap kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di daerah di seluruh Jawa Tengah melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Setelah bersama rekan-rekan Komisi C melakukan sidak di Samsat Kota Magelang, dalam upaya penataan arsip yang dilakukan di Samsat Kota Magelang ini patut diapresiasi, karena sudah memakai sistem basis data,”kata Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi.

Dia mengungkapkan bahwa meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun keberanian membuat terobosan dalam penataan arsip perlu diapresiasi. Bahkan dari sisi pendapatan juga cukup signifikan.

Dari sisi pendapatan, sampai Maret ini, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, sudah mencapai 31,52%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah mencapai 23,24%, Pajak Air Permukaan, sudah mencapai 44,66%. ”Progres ini perlu mendapatkan apresiasi,” ujarnya.

Rodhi berharap setiap Kantor Samsat di Jateng melakukan terobosan dalam penataa arsip yang baik seperti halnya di Kota Magelang. Hal itu bertujuan agar meningkatkan pendapatan daerah di Jateng.

“Harapannya, setiap kantor samsat di tiap daerah melakukan terobosan yang serupa sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah,”ujarnya lagi.

Ia mengakui penataan arsip, tidak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tapi meningkatkan kecepatan dalam mencari berkas. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, diperlukan kemudahan membayar pajak dan kecepatan proses pembayaran.

“Selain itu juga perlu mendekatkan lokasi pembayaran dengan wajib pajak,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Penyaluran Kredit Mitra 25 di Sragen Tersendat

MuriaNewsCom, Semarang – Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 oleh Bank Jateng Cabang Sragen dinilai belum maksimal. Hal tersebut terlihat pada sepanjang tahun 2017 jumlah kredit tersalurkan tercatat hanya Rp 6,5 miliar, sementara plafon kredit yang disediakan sejumlah Rp 9.5 miliar.

Kondisi ini disoroti anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Mereka meminta Bank Jateng Sragen lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit Mitra 25.

Padaha menurut Mustholih, Anggota Komisi C DPRD Jateng banyak kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan suntikan modal. Mereka-mereka ini sebagian besar sering terkendala agunan, sehingga sulit mendapat pinjaman. Sehingga Kredit Mitra 25 seharusnya bisa menjadi solusi.

“Mitra 25 itu bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat, kalau penyalurannya tepat sasaran, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan Maria Tri Mangesti menambahkan, risiko kredit macet dalam program Kredit Mitra 25 memang besar. Karena tidak menggunakan agunan dalam mengajukan pinjaman.

“Banyak kredit macet dari sektor ini. Oleh karena itu analisnya harus benar benar cermat dan bekerja dengan sungguh sungguh. Debitur harus benar benar bankable,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi performance kredit Mitra 25 sepanjang tahun 2017 sudah bagus dan rasio kredit macetnya sangat kecil hanya 0,07 persen.

“Ini prestasi yang bagus, oleh karena itu saya minta ekspansi kredit Mitra 25 ini diperluas agar UMKM kita bisa lebih maju,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C Tetty Indarti mengatakan, Bank Jateng memiliki potensi pasar yang sangat bagus. Kondisi ini harus dipelihara dengan baik agar berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan layanan yang maksimal kepada nasabah.

“Berkali kali saya sampaikan bahwa teknologi layanan nasabah di Bank Jateng ketinggalan dibanding dengan bank lain, ini harus segera dibenahi,” pintanya.

Teknologi layanan nasabah yang dimaksud politisi Partai Demokrat ini adalah Internet Banking dan SMS banking. Kebutuhan nasabah akan adanya internet banking sudah sangat mendesak. Oleh karena itu Bank Jateng harus segera menyediakan layanan mobile banking

“Layanan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena saat ini teknologi smartphone sudah sangat maju, Transaksi perbankan saat ini banyak yang diakses melalui smarthphone,” jelasnya.

Kalau Bank Jateng tidak cepat merespon keinginan masyarakat (nasabah) ini, Tetty khawatir Bank Jateng akan ditinggalkan nasabah nasabah potensialnya.

Editor : Ali Muntoha

Ada Aduan Penyelewengan dan Kredit Bermasalah, DPRD Langsung Cecar Pimpinan Bank Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi C DPRD Jateng mendapat aduan dari masyarakat tentang dugaan adanya penyelewengan dan kredit bermasalah di Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng di Ambarawa.

Aduan ini langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi kantor bank tersebut untuk melakukan klarifikasi, Rabu (7/2/2018) kemarin. Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto langsung mencecar Kepala Cabang Bank Jateng Ungaran, dan Kepala Cabang Pembantu Ambarawa, Joko Salimiyanto dengan berbagai pertanyaan.

Asfirla mengatakan, penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan seberapapun besar kecilnya dan siapapun pelakunya harus mendapatkan sanksi agar tidak terulang lagi.

“Ini ada aduan masyarakat terkait kredit bermasalah di Ambarawa. Ini masalah serius, kenapa ini bisa terjadi, analis kreditnya bagaimana? jangan jangan ada persekongkolan dengan pimpinan KCP Ambarawa,” cecar Asfirla.

Asfirla menjelaskan, kredit bermasalah yang dilaporkan masyarakat berupa kredit umum dan Mitra 25, yang diberikan kepada UMKM dengan tanpa agunan dan bunga murah yang sangat berpotensi terjadi penyelewengan.

“Mitra 25 program yang bagus dan kami sangat mendukung. Namun di Ambarawa ini ditemukan beberapa kasus diberikan tidak tepat sasaran yang akhirnya menjadi kredit macet,” katanya.

Asfirla yang akrab dipanggil Bogi ini menambahkan, Kredit Mitra 25 saat ini menjadi pemicu kenaikan NPL (non performing loan) di beberapa cabang. Pihaknya minta Bank Jateng tetap mengutamakan kelayakan usaha debitur sebelum meloloskan kredit.

“Saya minta kasus kredit bermasalah ini diusut tuntas karena ini menyangkut uang rakyat yang jumlahnya sangat banyak,” tegasnya.

Senada dengan Bogi, Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti mempertanyakan pengawasan yang dilakukan terhadap kredit kredit yang dikeluarkan Bank Jateng. Menurut Maria, pengawasan yang lemah bisa berakibat fatal bagi perbankan. “Bisa ada kredit fiktif dan kredit macet setinggi itu bagaimana pengawasannya?,” tanyanya.

Menanggapi cecaran Anggota Komisi C tersebut, Kepala Cabang Pembantu Bank Jateng Ambarawa Joko Salimiyanto mengatakan, kasus kasus yang menimpa bank yang dipimpinnya sudah terjadi sebelum dia menjabat di Ambarawa pertengahan tahun 2017 yang lalu.

Berdasarkan analisa yang dilakukannya, untuk kredit macet yang berasal dari debitur Mitra 25 sebagian disebabkan karena dana pinjaman digunakan oleh dua orang atau lebih. Sehingga ketika terjadi kemacetan pembayaran angsuran, debitur yang merasa tidak menggunakan sendiri uang pinjaman tidak bersedia membayar sesuai perjanjian.

“Saat ini penyelidikan atas kasus tersebut sudah ditangani oleh kantor pusat. Sampai sekarang belum selesai penanganannya,” jelasnya.

Staf Sekretaris Perusahaan Bank Jateng Ratih mengungkapkan, kepala KCP Ambarawa yang diindikasi bertanggungjawab atas kasus tersebut saat ini dipindah ke kantor cabang utama untuk dilakukan pembinaan, sambil menunggu hasil investigasi tim dari pusat.

“Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil investigasi tim guna menentukan jenis punishment yang akan diberikan,” bebernya.

Dengan banyaknya kredit macet, dugaan kredit fiktif dan persoalan persoalan kredit lain yang terjadi di KCP Ambarawa nenjadikan performance KCP ini menurun drastis. Pada bulan Desember 2016 rasio NPL sebesar 1,26 persen.

Sementara pada bulan yang sama di tahun 2017 sebesar 14,89 persen. Padahal toleransi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPL bank masimal sebesar 5 persen.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Sebut Kelangkaan Elpiji 3 Kg karena Ruwetnya Sistem Distribusi

Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Permasalahan kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di Jawa Tengah hingga kini belum selesai. Bahkan di beberapa daerah harga elpiji 3 kg melambung mencapai Rp 25 ribu karena sulit didapatnya barang bersubsidi ini di pasaran.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyebut, kelangkaan muncul lantaran ruwetnya sistem distribusi elpiji bersubsidi. Terlebih saat ini banyak gelombang peralihan dari listrik ke elpiji seiring naiknya tarif dasar listrik (TDL).

”Selain karena peningkatan permintaan, memang karena ruwetnya sistem distribusi. Permintaan naik karena berbondong-bondongnya beralih dari listrik ke elpiji 3 kg, misalnya pengering laundry, open roti dan UMKM,” katanya, Senin (18/9/2017).

Beberapa daerah yang sempat mengalami kelangkaan elpiji 3 kg adalah Kudus, Pati, Jepara, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Di beberapa daerah ini juga telah dilakukan oeprasi pasar oleh dinas terkait.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jateng sebenarnya sudah ada penambahan sekitar 7 persen dari kuota awal yang ditentukan. Atas kondisi kelangkaan tersebut, Hadi meminta pemerintah untuk menggiatkan operasi pasar, terutama di daerah yang saat ini banyak mengalami kelangkaan.

“Juga perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mempermainkan stok atau menimbun elpiji,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV telah menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah di Jateng untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg.

Operasi pasar akan dilakukan di daerah yang mengalami kelangkaaan dengan menambah 335.560 tabung elpiji bersubsidi itu. Selama periode 7 – 15 September 2017, Pertamina MOR IV menyalurkan penambahan fakultatif sebanyak 335.560 tabung.

Editor : Ali Muntoha