Ternyata Ini Penyebab Gaji Pegawai Non PNS STAIN Kudus Belum Dicairkan

Anggota Komisi B DPRD Kudus saat memimpin audiensi antara pegawai Non PNS STAIN Kudus dengan STAIN Kudus di ruang rapat Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Keluhan gaji para pegawai Non PNS STAIN Kudus yang diadukan ke DPRD, mendapat titik terang. Di luar dugaan, pencairan gaji yang tersendat itu gara-gara kontrak pegawai yang dianggap menyalahi aturan.

“Para pegawai non PNS memiliki kontrak selama lima tahun, dan itu merupakan hal yang salah menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Makanya gaji belum bisa dicairkan,”kata Supriyadi, perwakilan STAIN Kudus yang hadir dalam panggilan Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017).

Menurut dia, kesalahan kontrak tersebut berada di durasi waktu kontrak. Jika mengacu pada KPPN, kontrak pegawai Non PNS harusnya satu tahun. Jika kinerja bagus, kontrak tersebut kembali berlanjut dengan rentan waktu sama, yakni stu tahun.

Aturan tersebut, lanjutnya, diketahui saat ada Irjen datang ke STAIN. Kala itu perwakilan kementerian tersebut menemukan adanya kontrak lima tahun. Atas dasar itu, pihak KPPN tak bisa mencairkan gaji.

”Kalau gaji yang sebelumnya yang sudah cair, itu karena belum adanya temuan. Nah, sekarang sudah tidak bisa cair. Karena Irjen sendiri yang mengaudit dan ditemukan persoalan itu,” ujarnya.

Baca Juga: Belum Gajian, Pegawai Non PNS STAIN Kudus Ngadu ke Dewan

Dia menjelaskan, sebenarnya masih ada cara agar gaji para pegawai Non PNS itu dapat dikeluarkan. Yaitu dengan membuat kontrak baru dengan masa setahun. Hal itulah yang selama ini berlangsung dengan kontrak setahun sekali diperpanjang.

Chofia Nisa, bagian kepegawaian STAIN Kudus mengaku tak tahu adanya kontrak yang berbunyi lima tahun, apalagi sampai ditandatangani pada Januari lalu. Karena dari kepegawaian membuat setahun sekali.

“Memang suratnya dibuat per enam Januari. Tapi selama Januari belum ada tanda tangan kontrak. Dan saya cuti per Juni melahirkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, cara paling pas adalah mengikuti aturan dengan kontrak setahun sekali, seperti biasanya. Karena dengan hal itu, maka gaji bisa dicairkan.

“Kami ada 52 tenaga kerja non PNS, 17 diantaranya sudah kontrak ulang dan gajinya sudah keluar. Sedang sisanya belum mau, meski kami sudah bujuk. Dan sekarang mereka mengadu ke Dewan,” jelasnya. 

Mendengar hal itu, Ketua komisi B DPRD Kudus Mukhasiron meminta perkara tersebut segera diselesaikan. Karena jika semakin lama akan semakin besar. Jalan keluar juga dapat dicari, termasuk masalah kontrak.

“Aturannya sudah jelas, silahkan dibicarakan baik-baik, terutama terkait kontrak. Jangan sampai ini menjadi polemik,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut menambahkan, dalam aturan yang ada, kontrak setahun sekali itu adalah batasan minimal. Karena itu, ia berharap pihak STAIN bisa mencari jalan tengah dengan konsultasi dengan lembaga di atasnya seperti KPPN.

”Sepertinya tak ada masalah jika lima tahun. Namun bagaimanapun silakan diperbincangkan baik-baik. Kalau dibutuhkan konsultasi, segera. Dengan begitu persoalan ini bisa segera selesai,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Komisi B Sidak Pembangunan Pasar Piji dan Pentaan PKL Colo, Ini yang Ditemukan

Komisi B DPRD Kudus saat melakukan sidak di proyek Penataan PKL Colo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Pasar Piji dan proyek penataan PKL di kawasan Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Senin (18/9/2017). Dari hasil sidak itu, dewan menemukan fakta-fakta yang membuat mereka kecewa.

Di Pasar Piji, proyek pembangunan yang telah menyedot anggaran dengan nilai sebesar Rp 26 miliar dalam dua tahun anggaran itu, ditemukan adanya titik pembangunan yang tak sesuai. Ketua Komisi B DPRD Kudus, Mukhasiron menyoroti adanya bagian bangunan yang kuran memerhatikan kualitas dan estetika bangunan.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” katanya.

Kondisi yang sama juga terjadi saat Komisi B mendatangi proyek penataan PKL Colo, yang nilai kontraknya mencapai Rp 24 miliar. Kembali anggota dewan dibuat kecewa dengan pengecoran talud yang menjadi bagian dari pekerjaan.

Ia melihat pengecoran talud tersebut kurang maksimal. Pasalnya, ada beberapa bagian cor yang terlihat kurang rapi dan sedikit retak.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” ujarnya.

Pihaknya berharap kontraktor bisa memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan. Jangan sampai proyek publik yang menelan anggaran puluhan miliar tersebut kualitasnya mengecewakan.

Komisi B juga berencana memanggil dinas terkait untuk menjelaskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Aris, pelaksana proyek Penataan PKL Colo membantah kalau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan tetap memperhatikan spesifikasi serta RAB yang sudah ditentukan.  ”Untuk spesifikasinya, tetap sesuai dengan yang ditentukan,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

Bisa Jadi Tumpuan PAD, DPRD Soroti Pengembangan Pariwisata di Kudus

.

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus meminta Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).

Sekretaris Komisi B DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, sektor pariwisata daerah bisa menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Menurutnya, Ripparda sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam pengembangan sektor pariwisata.

Dalam Ripparda itu diatur strategi pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata lebih tertata. “Komisi B mendesak Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan raperda karena ini juga menjadi amanat UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan,” katanya.

Sekda Kudus Noor Yasin pada rapat paripurna di gedung DPRD Kudus beberapa waktu lalu mengatakan jika Raperda Ripparda masih dalam tahap proses penyusunan. “Masih dalam penyusunan dan dikonsultasikan ke pemerintah atasan,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan retribusi pariwisata hingga semester pertama 2017 telah mencapai 52, 12 persen. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Sri Wahjuningsih mengatakan, penerimaan retribusi pariwisata hingga Juni lalu mencapai Rp 1,3 miliar.

Target retribusi pariwisata tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2,51 miliar. Masing-masing pengelola objek wisata telah memiliki strategi tersendiri untuk mencapai target penerimaan retribusi.

Sisa waktu sekitar lima bulan mendatang akan dimaksimalkan untuk mencapai target. Apalagi objek wisata milik Pemkab Kudus memiliki fasilitas andalan untuk menarik minat pengunjung. “Kami optimistis target retribusi pariwisata tercapai. Retribusi tersebut diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah, parkir wisata, penginapan, serta rekreasi dan olahraga,” ucapnya

Pemasukan retribusi terbesar antara lain diterima dari tempat rekreasi Taman Ria Colo, Museum Kretek, Taman Krida serta objek Wisata Colo. Dari sejumlah objek wisata tersebut, pemasukan terbesar diperoleh dari objek wisata Colo mencapai Rp 689,17 juta dari target setahun sebesar Rp 1,23 miliar. (NAP)

Editor : Supriyadi