Ketua DPRD Kudus Pantau Ruang Pengering Padi di Undaan

Ketua DPRD Kudus Mas’an (kiri) saat berkunjung ke lokasi ruang pengering padi di Undaan, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Hujan yang berakibat banjir seperti sekarang ini membuat sejumlah petani mengeluh. Di antaranya akibat sulitnya mengeringkan padi karena hujan terus.

Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan, ada solusi yang bisa digunakan untuk petani. Yakni berupa ruang pengering di Kecamatan Undaan. Bangunan berukuran besar itu bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengeringkan padi pada panen kali ini.

“Sekali pengeringan dapat menampung padi hingga delapan ton. Jadi jumlahnya cukup banyak. Itu efektif untuk mengeringkan padi di musim hujan seperti sekarang ini,” katanya.

Terlebih lokasinya yang diapit oleh Mapolsek dan Koramil Undaan, juga membuat keamanan lebih terjaga.

Dalam ruangan itu terdapat alat khusus. Jika ingin memanfaatkan, petani tinggal menghubungi kelompok tani dan berkordinasi dengan pihak dinas. Tentang biaya sewa, pihaknya mempercayakan itu ke pemkab. Mengingat alat milik pemkab.

“Bahan bakarnya mudah dijumpai, bisa dengan bonggol jagung, bisa kayu bakar atau bisa dengan gas. Itu bisa menyesuaikan kebutuhan dari para petaninya,” ungkapnya.

Dalam pengeringan skala besar, membutuhkan waktu sampai sekitar 13 jam. Hal itu dianggap lebih efektif ketimbang tak bisa menjemur akibat hujan.

Editor : Akrom Hazami

Bahas 15 Ranperda, DPRD Kudus Bentuk Tim Khusus

Ketua DPRD Kudus Masan saat melakukan penandatanganan berkas pada saat paripurna di kantor dewan setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ketua DPRD Kudus Masan saat melakukan penandatanganan berkas pada paripurna di kantor dewan setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus membentuk tim khusus yang bertugas untuk membahas Ranperda. Ketiga tim disahkan pada Senin (5/12/2016) akan menyelesaikan ranperda sejumlah 15.

Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin paripurna, mengatakan kalau ketiga tim khusus yang dibentuk memiliki tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Seperti halnya pansus I, akan membahas Ranperda Kabupaten Kudus sekitar lima item.

“Pansus I membahas tentang lima hal. Meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Narkotika, Peraturan Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 13 2011 tentang Retribusi RPH, Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kudus dan Penanggulangan Gelandang, Pengemis dan Anak Jalanan,” kata Masan saat memimpin Paripurna dalam ruang Paripurna DPRD Kudus, Senin (5/12/2016).

Menurutnya, dalam pansus I tersebut, diketuai oleh Muhtamat, yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi B. Wakil Ketua ada Mukasiron dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam Pansus I terdapat 12 anggota dari berbagai fraksi di dewan.

Sedangkan untuk Pansus II, juga membahas ranperda lima item. Di antarnya adalah peraturan atas Perda Kudus no 1 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 7 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perubahan Atas Perda Kab Kudus No 6 2011 Tentang Retribusi Terminal, Penataan Toko Swalayan dan Pelestarian Budaya Kudus.

Dalam pansus II itu, diketuai oleh Aris Suliyono dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Sunarto dari Fraksi PKB dan jumlah anggota 12 yang berasal dari berbagai Fraksi di dewan, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk Pansus III, bertugas membahas Rancangan Kerja Sama Desa, Bumdes, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perubahan Atas Perda No 2 205 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemdes, Serta Ranperda Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Menulis Pada Satuan Pendidikan.

Pansus III diketuai oleh Hardijanto dari Fraksi Hanura Demokrat, Wakil Ketua Nawahib satu Fraksi Golkar dan jumlah anggota 11 orang. Di antaranya adalah Fraksi Partai  Gerindra, Fraksi PKS dan sebagainya.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan, penyusunan kesembilan ranperda tersebut bertujuan upaya pembenahan dan  pembaharuan produk hukum daerah. Pembenahan yang dimaksud adalah dengan membuat perda baru yang sebelumnya belum ada, sedangkan pembaharuan adalah menyesuaikan perda yang sudah ada sesuai dengan amanat dan UU yang berlaku.

“Melalui pembenahan dan  pembaharuan produk hukum yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan, diharapkan tidak ada produk hukum daerah yang bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi seperti UU. Selaim itu, tidak ada produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan dinamika di Kudus,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami