Pati Bakal Punya 3 Oven Tapioka Berkapasitas 30 Ton Sehari

Seorang pekerja tengah mengeringkan tepung tapioka basah di tempat penjemuran secara manual di Desa Ngemplak, Margoyoso, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati akan memiliki tiga oven berteknologi mutakhir yang digunakan untuk mengeringkan tapioka. Masing-masing oven yang mengusung compressed natural gas (CNG) tersebut memiliki kapasitas hingga 30 ton tapioka kering.

Penggiling tapioka asal Ngemplak, Margoyoso, Khoirul Umam mengatakan, sudah ada tiga investor yang menyatakan kesediannya membangun oven tapioka. Dua orang dari Jawa Timur, satu orang dari Jakarta.

“Sudah ada tiga investor yang menyatakan ketertarikan dan akan menginvestasikan oven pengering di Pati. Rencana ini tentu kita sambut dengan baik, karena nantinya membuat produksi tapioka menjadi stabil dan tidak mengenal cuaca,” ujar Umam, Senin (21/8/2017).

Dia yang sudah berkomunikasi dengan investor menegaskan, mesin pengering yang akan dibangun di Pati mengusung teknologi terbaru dan ramah lingkungan. Dengan demikian, keberadaan oven tapioka di Ngemplak selain akan membantu petani dan penggiling untuk terus berproduksi, juga tidak mengganggu lingkungan.

Hal yang sama disampaikan Cahyadi. Penggiling ketela di kawasan Ngemplak ini menuturkan, keberadaan oven membuat ketersediaan tapioka bagi industri terjamin.

“Keberadaan oven memang penting. Ada jaminan stok tapioka bagi perusahaan dan industri. Petani dan penggiling juga akan hidup, karena masih bisa beroperasi meski musim penghujan,” kata Cahyadi.

Selama ini, industri kecil dan menengah (IKM) tapioka di Pati mendapatkan pasokan ketela dari wilayah Karesidenan Pati, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Dengan tiga oven yang masing-masing berkapasitas 30 ton kering setiap hari, produksi tapioka di Pati bisa mencapai 90 ton per hari secara stabil.

Jika sudah berjalan, roda perekonomian petani dan penggiling ketela di Pati akan berjalan dengan baik tanpa terkendala cuaca. Terlebih, siklus tanam ketela bisa nyambung sehingga tapioka lokal bisa terus berproduksi tanpa mengandalkan impor.

Editor: Supriyadi

 

Nasib Petani Ketela, Jerih Payahnya Hanya Jadi Seharga Kerupuk

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

HAMPIR seluruh petani ketela di Kabupaten Pati saat ini tengah menangis. Jerih payahnya menanam ketela pohon selama berbulan-bulan, tak laku dijual. Jikapun ada yang berani nebas itupun harganya sangat mengenaskan, tak lebih mahal dari harga kerupuk.

Nasib para petani ini pun tak ubahnya seperti buah simalakama, dimakan mati tak dimakan keluarga lain yang mati. Ketela dijual rugi, dan tak dijual lebih tambah rugi. Tak ada jaminan harga ketela akan naik dalam waktu dekat ini.

Jerih payah, cucuran keringat, dan modal yang dikeluarkan untuk menanam ketela tak bisa tertutup. Modal puluhan juta untuk menanam dan merawat hingga ketela itu besar tak bisa kembali. Bagaimana tidak, harga ketela di pasaran saat ini berada pada ambang paling bawah, hanya sekitar Rp 600-700 saja per kilogramnya.

Seorang bapak tua di salah satu desa di Kecamatan Gembong, merenung di teras rumah sejak sore. Tatapan matanya getir, memikirkan apa yang akan dilakukannya. Awalnya, ia cukup merasa ayem, ketela yang ditanam di lahan yang tak seberapa luas dibeli oleh tengkulak. Meskipun harganya hanya separuh dari hasil panen tahun sebelumnya.

Namun sore itu, si tengkulak mendatanginya dan bilang tak jadi nebas ketelanya. Si tengkulak tak mau rugi membeli ketela sang kakek dengan harga penawaran sebelumnya. Karena saat kesepakatan itu terjadi harga ketela masih di kisaran Rp 800-900 per kilogram. Namun kini harga ketela semakin terjun bebas.

Kulo wani njabel tapi regane ora semono mbah. Waniku cuma seprapate, pripun mbah? (Aku berani membeli/memanen tapi harganya tidak segitu mbah. Beraniku cuma seperempat saja, bagaimana mbah?” kata tengkulak.

Mau tak mau si kakek melepas dengan harga yang jauh lebih murah. Bagaimana tidak, saat ini sudah tidak ada lagi tengkulak yang berani membeli ketela milik petani. Para tengkulak juga sudah banyak menanggung rugi, karena harga semakin tak terkontrol.

Hasil panenan yang tak seberapa itu, tak bakal cukup untuk menutup modal yang dikeluarkannya. Bahkan hasil panen itu kemungkinan tak akan cukup untuk digunakan memulai menanam kembali.

Kondisi seperti ini hampir terjadi di daerah-daerah yang menjadi penghasil ketela pohon di Kabupaten Pati. Tahun-tahun sebelumnya pada bulan Oktober seperti ini, para petani sudah mulai mengolah tegalannya dan tinggal menunggu hujan untuk memulai tanam.

Saat ini, saat musim hujan datang lebih cepat, justru para petani tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mau memulai tanam, wong ketelanya saja belum dipanen, tak ada tengkulak yang mau membeli. Jika kondisi ini berlarut-larut, petani khawatir ketelanya akan jadi busuk karena sudah berumur tua dan terus diguyur hujan.

Terpuruknya harga ketela ini hamper sama persis dengan kondisi beberapa tahun lalu. Harga ketela terjun bebas, dan tak ada tengkulak yang berani membeli. Para tengkulak hanya berani menjual jasa, yakni menjual jasanya memanen dan menjualkannya ke pabrik. Berapapun hasil penjualan dipotong untuk ongkos kuli, truk untuk angkut ketela dan ongkos capek, sisanya baru diberikan kepada pemilik. Namun saat ini pun tak banyak tengkulak yang mau menjual jasanya seperti itu.

Banyak yang bertanya-tanya kemana perginya pemerintah dalam kondisi seperti ini. Padahal ketela pohon merupakan salah satu komoditas andalan di Bumi Mina Tani. Separuh lebih petani di kabupaten ini menanami tanahnya dengan ketela pohon. Jika kondisi ini terus berlarut, maka petani akan semaki terjepit.

Apalagi di kalangan petani saat ini beredar kabar jika hancurnya harga ketela ini akan terus terjadi hingga musim panen tahun depan. Akibatnya, tak sedikit petani yang mulai ragu-ragu dan akhirnya mengolah tanahnya untuk beralih ke komoditas lain.

Pemerintah harus segera turun tangan. Misalnya dengan memberi kebijakan khusus seperti pada komoditas beras dan lainnya, yakni menentukan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan adanya patokan harga, maka petani akan terlindungi. Selain itu, harus ada upaya untuk menampung atau menyerap hasil panen petani, jika harga di pasaran tak terkontrol.

Sehingga ketika musim panen tiba, para tengkulak tak bisa bermain-main. Dan juga harga tak melulu menjadi kewenangan pabrik untuk menentukannya. Dengan adanya aturan ketat mengenai harga dasar ketela ini, maka para petani akan merasa terlindungi, dan peran pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. (*)