Dituntut Warga Turun Jabatan, Ini Kata Kades Tanjungrejo Kudus

Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Yuli Lukmawati saat memberi jawaban atas tuduhan warga dalam aksi yang digelar Kamis (26/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Desa (Kades) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Yuli Lukmawati membantah tuduhan yang dilontarkan warga dalam aksi, Kamis (26/10/2017). Kades perempuan itu mengatakan kalau semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Kami di Pemdes Tanjungrejo bersih dalam memimpin. Jadi apa yang dituduhkan warga sama sekali tak benar,” katanya saat konfirmasi pada media.

Menurut dia, selama ini pihak desa selalu transparan dan terbuka soal anggaran. Bahkan jika ada warga yang mau mengusutnya, pihaknya mengaku siap untuk meneruskannya sampai kapanpun.

Baca: Didemo Warga, Kades Tanjungrejo Kudus Dituntut Mundur dari Jabatannya

Mengenai eksekusi lahan misalnya. Dia mengaku sudah ketemu dengan warga sejumlah dua kali. Hasilnya, para warga menerima adanya eksekusi lantaran sadar kalau mereka menempati bangunan bukan miliknya.

“Saat ini mereka juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Karena memang mereka itu warga asli Tanjungrejo,” ujarnya.

Soal Prona, dia menyebutkan sudah sesuai prosedur. Dia mengaku ada 300 bidang dengan per bidang dibebankan biaya Rp 850. Itupun bukan untuk desa, melainkan untuk proses notaris. Dan itu kesepakatan.

“Saya siap diproses, bahkan sudah dipanggil polres dua kali. Dan soal pelayanan, kami siap 24 jam,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Kepala Desa di Grobogan Diperingatkan Jangan Kongkalikong dalam Menyusun APBDes

Para Kades dan Ketua BPD yang ada di Grobogan sedang mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati No 31 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBDes 2018. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah penyataan tegas dilontarkan Sekda Grobogan Moh Sumarsono saat membuka sosialisasi Peraturan Bupati No 31 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBDes 2018 yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Rabu (11/10/2017).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak kongkalikong dalam menyusun APBDes.

”Dalam pembahasan penyusunan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Hindari kongkalikong saat menyusun APBDes,” tegasnya.

Selain itu, Sumarsono juga meminta agar pihak desa diminta menyusun APBDes 2017 sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Yakni, sebelum tahun 2017 berakhir, penyusunan APBDes untuk tahun anggaran 2018 harus sudah beres.

”Setelah sosialisasi, segera persiapkan penyusunan APBDes 2018. Hal ini hendaknya betul-betul diperhatikan,” katanya.

Menurut Sumarsono, jika APBDes sudah selesai ditetapkan pada akhir tahun maka akan membawa banyak kemudahan. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Soalnya, begitu masuk tahun anggaran baru maka bisa langsung melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam APBDes tersebut.

Dalam penyusunan APBDes, pihak desa juga diminta untuk menrubah mindset money follow function dan money follow organization menjadi money follow   programme. Yaitu , dengan   cara   memastikan  alokasi anggaran disalurkan untuk program   yang  benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu,

Sumarsono menambahkan, selain soal waktu penyusunan APBDes, ada hal-hal lain yang perlu jadi perhatian. Yakni, penyusunan APBDes harus sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, program pembangunan harus jadi prioritas utama. Kemudian, bidang lainnya juga perlu mendapat porsi lebih. Seperti bidang pembinaan kemasyarakatan.

”Dari evaluasi selama ini, penggunaan APBDes memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk alokasi bidang lainnya, selisihnya jauh sekali. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini, para Kades dan Ketua BPD bisa lebih memahami seputar penyusunan APBDes,” imbuhnya. 

Editor: Supriyadi

Kerap Timbulkan Masalah, Bupati Instruksikan Batas Desa di Pati Diperjelas

Temu kerja Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kelurahan di Pendapa Pati, Rabu (6/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menginstruksikan kepada pemerintah desa (pemdes) untuk memperjelas batas desa. Hal itu disampaikan Haryanto, seusai menggelar pertemuan dengan Kepala Pusat Pemetaaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial RI Tri Fatmasari, Rabu (6/9/2017).

“Batas desa biasanya hanya berupa sungai. Bagi desa yang tidak punya sungai biasanya tidak memiliki batas yang jelas dengan desa lainnya,” ujar Haryanto.

Meski terkesan sepele, tapi persoalan tersebut kerap menimbulkan polemik antardesa. Kondisi itu yang melatari Haryanto untuk menginstruksikan kepada pemdes untuk segera membuat batas desa.

Selama ini, data batas desa di Pati masih berasal dari peninggalan pemerintahan Belanda. Karena itu, pembuatan batas wilayah administrasi desa dan kelurahan berdasarkan metode kartometrik dibutuhkan.

“Data itu penting karena bisa digunakan sebagai fakta kepemilikan wilayah desa. Itu bisa jadi bukti otentik manakala ada permasalahan,” paparnya.

Fatmasari menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mencanangkan program nasional untuk percepatan penataan batas desa di seluruh Indonesia. Targetnya, ada 8.000 perbatasan desa se-Indonesia.

Hal itu diakui tidak mudah, karena harus bekerja sama dengan pemdes. Mareka harus menyepakati batas-batas desanya sebelum ditetapkan secara resmi menggunakan metode kartometrik.

Batas desa, lanjut dia, bisa berupa batas alam seperti sungai dan batas nonalam seperti jalan atau patok. “Kalau administrasinya jelas, pembangunan akan mudah sehingga tidak ada tumpang tindih soal pemberian izin dan pelaksanaan sensus,” jelas Fatmasari.

Editor: Supriyadi

Bupati Grobogan Peringatkan Kades Lunasi PBB 2017

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan penjelasan kepada kepala desa (Kades) soal pajak bumi dan bangunan (PBB)(MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para kepala desa (Kades) agar betul-betul menyetorkan pajak atas kegiatan yang dilakukan. Terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dipungut dari masyarakat. Hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan dengan uang pajak tersebut.

“Segera setorkan pajak yang sudah dibayarkan. Kepada semua kades dan perangkat saya tekankan agar tidak bermain-main dengan pajak. Pak Camat saya minta juga memonitor ke lapangan,” tegas Sri dalam acara halal bihalal dengan camat dan kades di pendapa kabupaten, Rabu (5/7/2017) malam.

Selain bupati, hadir pula Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri. Tampak pula, Sekda Moh Sumarsono dan sejumlah pejabat Pemkab Grobogan.

Sri menegaskan, pada tahun 2016 masih ada 39 desa/kelurahan yang belum lunas PBB. Dia meminta agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Kemudian, pada tahun ini seluruh desa dan kelurahan ditargetkan bisa lunas PBB.

“Kalau PBB tidak bisa lunas dampaknya cukup banyak. Karena terkait dengan penilaian kinerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini setoran pajak merupakan komponen penting berlangsungnya roda pemerintahan. Sebab, 70 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik.

Editor : Akrom Hazami