Tahun Ini Jepara Dapat Kucuran Dana Desa Melimpah

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun ini Kabupaten Jepara mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp 190.273.424.000. Dana sebesar itu turun dalam tiga tahap, mulai Januari 2018.

Hal itu dikatakan Ferry Yudha Adi Darma Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades Jepara, Kamis (15/2/2018). Menurutnya, pada tahap pertama desa akan memeroleh 20 persen dari total dana yang telah dianggarkan. Sementara pada tahap kedua dan ketiga, masing-masing 40 persen.

“Waktu penyaluran yakni Januari sampai dengan Juni untuk tahap satu dan dua. Sementara untuk tahap ketiga paling cepat akan disalurkan pada Bulan Juli,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, Dana Desa baru bisa turun ketika kepala desa telah menyampaikan Perdes Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sementara itu, untuk syarat pencairan Dana Desa tahap kedua baru bisa dilakukan setelah kades melaporkan realisasi penyerapan DD minimal 75 persen, dan output  DD pada tahun lalu minimal 50 persen.

Adapun untuk syarat penyaluran tahap ketiga, baru bisa dilakukan ketika kepala desa melaporkan capaian penyerapan dan output DD tahap yang sebelumnya.

“Pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa hanya dilakukan dua tahap. Penggunaan DD di tahun 2018 juga bisa digunakan untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa. Selain itu, penganggaran dan itu juga wajib untuk melakukan pembangunan fasilitas desa minimal 30 persen,” jelasnya.

Ferry menjelaskan, pagu DD tahun 2018 meningkat jika dibandingkan 2017 dan 2016. Tahun ini Bumi Kartini mengantongi pagu dana desa sebesar Rp 190.273.424.000, sementara tahun lalu Rp 158.765.096.000 dan 2016 Rp 124.699.832.000.

Sementara itu, di sektor Alokasi Dana Desa atau ADD, tahun ini Jepara mendapatkan pagu sebesar Rp 102.641.172.000. Penerimaan ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 104.463.271.000.

Editor: Supriyadi

Pembuatan Embung Pertanian Jadi Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa

Direktur PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faisal Iskom saat melangsungkan sosialisasi pembangunan desa di pendapa kabupaten Grobogan, Rabu (9/8/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSelain infrastruktur, pembangunan embung pertanian jadi salah satu skala prioritas penggunaan dana desa. Hal itu disampaikan Direktur PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faisal Iskom saat melangsungkan sosialisasi pembangunan desa di pendapa kabupaten Grobogan, Rabu (9/8/2017).

“Pembangunan embung ini juga harus jadi prioritas. Untuk Kabupaten Grobogan, pembangunan embung sangat diperlukan karena daerah ini sebagian besar bergelut di sektor pertanian,” katanya.

Acara sosialisasi dibuka Bupati Grobogan Sri Sumarni. Sosialisasi dihadiri camat, kasi pemerintahan desa serta kepala desa se-kabupaten Grobogan.

Menurut Faisal, pembangunan embung bisa dilakukan untuk skala kecil. Misalnya, embung berukuran 15 x 15 meter dengan alokasi anggaran kisaran Rp 100 juta. Adanya embung ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya saat musim kemarau tiba.

Jika di desa sudah ada embung yang dibangun Pemkab, maka anggaran bisa dialihkan untuk prasarana pendukung. Misalnya, membuat saluran irigasi dari embung menuju ke areal pertanian.

Selain embung, masih ada skala prioritas lainnya yang perlu dibiayai dari dana desa. Yakni, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan, semua desa harus punya BUMDes guna menambah pendapatan dan mengembangkan potensi lokal.

“Kalau desa sudah punya BUMDes maka harus dimaksimalkan. BUMDes ini harus dikasih anggaran supaya bisa eksis. Tidak perlu banyak-banyak alokasinya, semampunya dulu,” jelasnya.

Satu hal lagi yang dijadikan prioritas adalah penyediaan sarana olahraga di desa. Sejauh ini, desa yang menganggarkan dana desa untuk pembuatan sarana olahraga masih minim.

Editor: Supriyadi