Wartawan di Grobogan Gelar Aksi Solidaritas Terhadap Kasus Kekerasan Jurnalis di Banyumas

Puluhan wartawan yang bertugas di Grobogan menggelar aksi solidaritas, Selasa (10/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan wartawan yang bertugas di Grobogan menggelar aksi solidaritas, Selasa (10/10/2017). Aksi ini digelar terkait kasus kekerasan yang diduga dilakukan oknum Polisi dan Satpol PP terhadap sejumlah jurnalis saat bertugas meliput aksi demo di Banyumas.

Aksi solidaritas yang dilangsungkan di Mapolres Grobogan itu diikuti wartawan cetak, elektronik dan online. Dalam aksinya, para awak media mengecam tindakan kekerasan tersebu tersebut.

Para wartawan meminta agar oknum kepolisian dan satpol PP yang berbuat anarksi tersebut ditindak tegas. Mereka juga meminta agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan dibawa ke ranah hukum.

”Saya prihatin masih adanya aksi kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparatur negara. Stop aksi aksi kekerasan terhadap kemerdekaan informasi dan demokrasi,” kata Koordinator Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Grobogan Arif Nur .

Terkait tindakan tersebut, para wartawan meminta agar kasus itu diusut tuntas. Wartawan meminta agar Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan kekerasan tersebut.

”Wartawan merupakan mitra, bukan musuh. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak bisa dibenarkan,” cetus Felek Wahyu, Sekretaris PWI Grobogan.

Para wartawan yang melakukan aksi solidaritas selanjutnya diterima Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi Satriyo Bintoro di ruang lobi. Dalam kesempatan itu, Wahyudi berjanji jika peristiwa di Banyumas tidak akan terjadi di Grobogan.

”Kemitraan dengan media yang sudah terbangun dengan baik akan tetap terjaga. Untuk pernyataan sikap, melalui izin Kapolres akan kami sampaikan ke pihak berwenang di Banyumas,” katanya.

Editor: Supriyadi

PWI Jateng : Polisi Penganiaya Wartawan di Banyumas Harus Ditindak Tegas

Aparat kepolisian saat membubarkan aksi Komunitas Selamatkan Slamet di kantor Bupati Banyumas, Senin (9/10/2017) malam. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Aksi kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demo Komunitas Selamatkan Slamet di kantor Bupati Banyumas, Senin (9/10/2017) malam, yang dilakukan aparat kepolisian, membuat banyak pihak geram.

Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah yang menyatakan mengutuk  keras aksi tersebut. Tindakan kekerasan yang mengeryoyok dan menganiaya sejumlah wartawan dianggap telah melanggar UU Pers, karena menghalang-halangi kerja jurnalistik.

Ketua PWI Jateng Amir Machmud dalam keterangan tertulisnya mendesak aksi kekerasan tersebut diusut dengan tuntas, serta menindak tegas para pelaku kekerasan.

“Meminta kepada kapolres Banyumas dan bupati Banyumas untuk meminta maaf secara terbuka kepada insan pers di Banyumas khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada kapolres Banyumas dan bupati Banyumas untuk mengembalikan sejumlah barang milik wartawan yang diambil paksa  dalam peristiwa tersebut, serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan.

“Kami mendesak Polres Banyumas menindak pelaku tindak kekerasan tersebut, baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk memprosesnya dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.

PWI juga mengimbau kepada masyarakat, terutama pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk membudayakan sikap mendahulukan dialog ketimbang kekerasan dalam hal apa pun.

Peristiwa kekerasan ini terjadi sekitar pukul 22.00 WIB, saat sejumlah wartawan dari berbagai media meliput pembubaran aksi demo warga penolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Baturraden.

Baca : BRUTAL, Detik-Detik Wartawan Darbe Dipukuli Ketika Liputan Demo PLTPB Banyumas

Sejak pukul 10.00 WIB, wartawan media cetak, online, televisi, dan radio Banyumas meliput  aksi Komunitas Selamatkan Slamet, yang dimulai dari Kampus IAIN Purwokerto hingga Alun-alun Purwokerto.

Ratusan orang dari berbagai elemen di dalam komunitas tersebut meminta agar Bupati Achmad Husein membuat rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan PLTP di Baturraden.

Pembangunan itu dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan, yang akan berdampak kepada warga, terutama terkait sumber air bersih dari hutan Gunung Slamet. Beberapa waktu belakangan, air berubah keruh sehingga tidak bisa digunakan.

Tidak ditemukan kata sepakat antara Aliansi Selamatkan Slamet dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peserta aksi bertahan di sebelah utara alun-alun hingga Senin malam dengan mendirikan tenda. Sekitar pukul 22.00 WIB, aparat kepolisian dan Satpol PP berupaya membubarkan massa.

Pada saat itulah, menurut kesaksian Agus Wahyudi dan Dian Aprilianingrum (Suara Merdeka), M Wahyu Setiya Putra (Radar Banyumas), Aulia El Hakim (Satelit Pos), dan Darbe Tyas (Metro TV), polisi menghalang-halangi wartawan dengan meminta untuk tidak mendokumentasikan pembubaran massa. Darbe Tyas dipukuli oleh oknum polisi dan Satpol PP, sehingga mengalami luka-luka. Kameranya juga dirampas.

Atas kejadian tersebut, PWI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan mengutuk keras sebagai perilaku yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya untuk mencari berita. Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Wartawan jadi Korban saat Kericuhan Demo PLTPB di Banyumas Semalam

JPU Tolak Pledoi Terdakwa Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Wartawan

Sidang kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan di Pengadilan Negeri Rembang, beberapa waktu lalu.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak pledoi atau pembelaan Suryono (30) terdakwa kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan yang telah dibacakan beberapa waktu lalu.

Penolakan tersebut disampaikan oleh JPU Wakhid Adrian, dalam sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa, di Pengadilan Negeri Rembang, Selasa (25/7/2017).

Dalam sidang tersebut, Wakhid Adrian membeberkan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang dapat menghambat serta menghalangi kerja wartawan.

Sedangkan dalam tuntutannya, jaksa telah menuntut terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara.

Sementara itu, dalam pembacaan tanggapan dari jaksa atas pembelaan terdakwa, ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Antyo Harri Susetyo menyampaikan, sidang akan dilanjutkan hari Kamis, (27/7/ 2017) mendatang dengan agenda penasehat hukum terdakwa menanggapi pendapat jaksa.

Seperti pemberitaan sebelumnya, pada tanggal 18 Agustus 2016 lalu, terjadi kecelakaan kerja di PLTU Sluke, yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 korban lainnya menderita luka bakar cukup parah.

Dari insiden kecelakaan kerja tersebut, korban menjalani perawatan di rumah sakit dr. R Soetrasno Rembang. Dalam hal ini ada oknum dari PLTU  melarang wartawan meliput kejadian tersebut.Selain itu juga ada sekumpulan massa menyuarakan kata-kata untuk mengeroyok wartawan.

Sedangkan file foto di dalam HP  hasil liputan wartawan Radar Kudus Jawa Pos, Wisnu Aji dihapus. Selain itu, Wartawan Cakra Semarang TV, Sarman Wibowo yang dikejar – kejar masa, keesokan harinya harus masuk ke rumah sakit di Semarang, untuk memeriksakan kondisi penyakit jantungnya. Terkati hal ini  PWI Kabupaten Rembang memilih menempuh jalur hukum, lantaran mengancam kemerdekaan pers.

Editor : Kholistiono

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Wartawan Sebut Kliennya Dikorbankan

Darmawan Budiharto, Kuasa Hukum Suryono terdakwa kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Penasehat hukum terdakwa kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Rembang menyebut kliennya Suryono dikorbankan oknum tertentu untuk maksud yang terselubung.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan seusai sidang pledoi atau pembelaan terdakwa pada Senin (17/7/2017). Kliennya, katanya, diduga dikambinghitamkan oleh oknum tertentu yang memang masih bekerja di satu atap dengan kliennya.

Pada nota pembelaan terdakwa yang dibacakan oleh kuasa hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri Rembang, Senin (17/7/2017), tak diuraikan soal oknum yang mengambinghitamkan kliennya yang karyawan PLTU Sluke, Suryono.

Saat diwawancarai MuriaNewsCom seusai persidangan, pihaknya juga tak secara gamblang menyebut oknum tertentu yang mengorbankan kliennya sebagai terdakwa hingga menduduki kursi pesakitan di persidangan.

Darmawan hanya mengatakan, bahwa kliennya atas nama Suryono ada yang memanfaatkan kesempatan di kasus ini.

Saat ditanya apakah yang mengorbankan kliennya itu adalah pihak PLTU, Darmawan menampiknya. Soal apakah ada tersangka lain atau terlapor lain selain kliennya yang mesti diperiksa, ia menyatakan hal itu bukan ranahnya.

Pertanyaan ini diajukan wartawan seiring fakta persidangan sebelumnya yang diungkapkan oleh saksi utama atas nama  Muntoyo alias Dicky, bahwa saksi lain dalam kasus ini, Zaenal Affandi sempat berkata “Saya tidak mau tahu, kalau ada apa-apa sama wartawan bilamana meliput kejadian (laka kerja) ini.”

“Bahwa (terdakwa) ini berawal dari penyidikan. Suryono ditetapkan sebagai tersangka ini kan juga melaui gelar perkara. Jadi soal menetapkan tersangka atau terlapor (baru), itu bukan ranah kami. Terserah penyidik,” tandas Darmawan.

Zaenal yang ikut hadir di sidang itu tidak memberi komentar saat wartawan hendak meminta konfirmasi tentang kata-kata bernada ancaman tersebut. Ia justru mengarahkan jurnalis kepada GM PLTU Sluke, Yudhi Bagaskara.

Suryono warga Desa Grawan,Kecamatan Sumber didakwa melanggar Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Pers yang ancaman hukumannya maksimal dua tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) lalu menuntutnya hukuman tujuh bulan penjara.

Dalam nota pembelaan baik yang dibacakan, baik oleh penasehat hukum maupun oleh terdakwa sendiri, Suryono meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan. Ia tetap beralasan tak pernah merampas ponsel milik Wisnu Aji, wartawan Radar Kudus.

Ketua Majelis Hakim perkara ini, Antyo Harri Susetyo memberikan waktu pada Kamis (20/7/2017) bagi JPU guna memberikan tanggapan atas pembelaan terdakwa. Terdakwa juga diberi waktu menanggapi tanggapan JPU, Senin (24/7/2017).

Editor : Kholistiono

JPU Tuntut 7 Bulan Penjara untuk Terdakwa Kasus Intimidasi Terhadap Wartawan 

Saksi kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan saat disumpah ketika akan menyampaikan kesaksian di dalam persidangan beberapa waktu lalu.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Sidang lanjutan kasus intimidasi terhadap wartawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rembang, Kamis (13/7/2017). Suryono (30), pegawai PLTU Sluke yang menjadi terdakwa kasus dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tujuh bulan penjara.

Adapun dua orang jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang yang membacakan tuntutan tersebut, yakni Wakhid Adrian dan Muhammad Salahuddin.

Salah satu point yang dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU, yakni hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan yang memberatkan tindakan Suryono telah menghalang -halangi kerja insan pers, sehingga mengakibatkan informasi tidak sampai ke masyarakat.

Di sisi lain, hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan, menyesali kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi.

Sementara itu, pihak JPU juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 18 ayat 1 Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, pihak majelis hakim mengagendakan kepada terdakwa untuk membacakan nota pembelaan pada Senin (17/7/2017) pekan depan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang Djamal A. Garhan mengungkapkan, berdasarkan Undang – Undang Pers, negara menjamin kemerdekaan pers, untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi.

“Apabila ada yang sengaja menghalangi atau menghambat, ancaman hukumannya paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. Kalau jaksa hanya menuntut 7 bulan, kami berharap majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman setimpal yang tidak mencederai rasa keadilan,” harapnya.

Editor : Kholistiono

Ini Jawaban Saksi Ahli Ketika Ditanya Terdakwa Soal Etika Jurnalistik

Dewan Kehormatan PWI Jawa Tengah Sri Mulyadi seusai menjadi saksi ahli dalam persidangan lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum karyawan PLTU Sluke Rembang di PN Rembang, Selasa (20/6/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan oleh oknum karyawan perusahaan tersebut bernama Suryono (30) warga Desa Grawan Kecamatan Sumber, kembali digelar pada Selasa (20/6/2017).

Dalam sidang ini, juga dihadirkan saksi ahli dari Dewan Kehormatan PWI Jawa Tengah Sri Mulyadi. Dalam kesempatan itu, saksi ahli sempat mendapatkan pertanyaan dari terdakwa Suryono ketika majlis hakim memberikan kesempatan.

Terdakwa melontarkan dua pertanyaan kepada saksi ahli. Pertama mengenai etika seorang jurnalis apabila ditanya tentang statusnya apakah wartawan atau tidak, tetapi tidak menjawab.

Yang kedua, mengenai tidakkah boleh menaruh rasa khawatir terhadap mereka yang mengambil-ambil foto saat kejadian kecelakaan kerja itu sebagai pesaing bisnis yang apabila menyebarluaskan berita soal terjadinya kecelakaan kerja, akan menjadikan jelek perusahaan sendiri.

“Bagi wartawan tidak menjawab pernyataan mengenai ‘apakah kamu wartawan?’ adalah pilihan. Sebab, jangan-jangan yang sedang bertanya ini adalah seorang yang mengancam keselamatan jiwa wartawan. Dalam kasus tertentu, wartawan ini bisa jadi sasaran kekerasan sehingga butuh keamanan,” jawab Mulyadi menjawab pertanyaan pertama terdakwa.

“Kalau soal apakah wartawan itu ada kerjasama dengan perusahaan pesaing atau tidak; bahwa wartawan itu tidak berurusan dengan apakah ketika sebuah berita keluar atau tayang akan bikin perusahaan tertentu atau orang tertentu rugi secara bisnis. Wartawan membuat berita yang layak dan disertai dengan cek dan mengecek lagi,” imbuhnya.

Selain itu, mengenai wartawan tidak mengenakan ID card saat bertugas. Menurutnya itu ada dua hal. Di antaranya yakni apakah wartawan hadir pada kejadian yang sifatnya terencana dan kejadian yang spontan atau “by accident”.

“Misalkan gini, kalau pada kejadian terencana wartawan tidak bawa ID card, itu perlu dipertanyakan. Akan tetapi pada kejadian yang by accident, boleh tidak pakai ID card karena mungkin lupa membawa. Tetapi pada saat konfirmasi atas sebuah berita, maka seorang wartawan harus jelas identitasnya,” katanya.

Begitu pun soal izin meliput kejadian, seorang wartawan bisa jadi perlu izin tetapi juga bisa tidak. Pada kasus wartawan dengan karyawan PLTU Sluke di RSUD dr R Soetrasno, izin liputan mesti dari pihak rumah sakit, sedangkan penghalang-halangan oleh pihak lain harus dipertanyakan.

“Jika pelarangan dilakukan secara baik-baik, mungkin wartawan akan menghormati. Tetapi misalnya pada saat liputan berita yang tidak terencana, misalnya kecelakaan lalu lintas, wartawan tidak perlu izin. Baru nanti guna kelengkapan dan faktualitas, wartawan akan menghimpun data dan konfirmasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono