48 Perusahaan di Kudus Dilaporkan ke Kejaksaan Gara-gara Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Teguh Wiyono saat menandatangani kerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS di kota setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – BPJS Ketenagakerjaan Kudus melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kudus terkait perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Laporan diberikan dalam bentuk MoU penanganan perusahaan di tangan kejaksaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Teguh Wiyono mengatakan, jumlah perusahaan yang dilaporkan ada 48 perusahaan. Semua perusahaan bertempat di Kudus dengan masa tunggakan iuran di atas tiga bulan.

“Paling kecil tunggakan di atas tiga bulan. Bahkan ada yang sejak 2013 sampai 2010 lalu yang hingga kini masih belum juga terbayarkan,” kata Teguh saat MoU dengan Kejaksaan Negeri Kudus dalam acara Kordinasi Kerjasama Kelembagaan di kantor kejaksaan setempat, Selasa (28/2/2017).

Dari 48 perusahaan yang dilaporkan memiliki tenaga kerja yang bervariatif dengan total 460 tenaga kerja. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan tingkat menengah ke bawah. Sedangkan untuk yang tingkat perusahaan besar, sejauh ini masih aman dan tertib.

Dia menambahkan jumlah tunggakan iuran yang harusnya terbayarkan sejumlah Rp 761.119.735. Banyaknya tunggakan tersebut, disebabkan lamanya tunggakan tak terbayarkan. Sehingga bertambah bulan maka bertambah pula tunggakan yang harus dibayarkan.

“Sebenarnya ini bukanlah semata-mata nominal pembayaran semata. Namun lebih pada perlindungan karyawan. Jika tak terbayar, maka hak karyawan juga dapat tertunda,” ujarnya.

Hak-hak karyawan yang dimaksud, di antaranya adalah Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Biaya Pensiun. Bagi perusahaan yang tak patuh, maka karyawan belum bisa mendapat haknya sebelum kewajibannya diselesaikan terlebih dahulu.

Sebenarnya upaya agar membayar sesuai dengan aturan, pihaknya telah berkoordinasi. Yakni melayangkan surat penagihan ke perusahaan selama dua kali. Tapi surat tak direspons perusahaan.

Editor : Akrom Hazami

 

2 Desa di Kudus Selewengkan Dana Desa, Kejari : Perangkat dan Kades Lain Harus Hati-hati

Kajari Kudus Hasran Harahap SS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap SS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus menerima laporan sejauh ini ada dua desa di Kudus yang melakukan penyelewengan dana desa. Yaitu Desa Kajar Dawe, dan Pedurenan Gebog. Karenanya, Kejari Kudus mengingatkan kades dan perangkat desa lainnya, agar hati-hati dalam menggunakan dana desa. Karena sangat berpotensi terjadi penyelewengan.

“Perangkat desa hendaknya berhati-hati dalam menggunakan dana desa,” kata Kepala Kejari Kudus, Hasran Harahap SS, di Kudus, Rabu (16/11/2016).

Menurutnya, dana desa yang diterima bervariatif. Namun kondisi tersebut bisa membahayakan jika pihak desa tidak hati-hati dalam menggunakan. “Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang merugikan. Seperti halnya komunikasi dengan pihak Badan Permusawaratan Desa (BPD) yang terdapat di tiap-tiap desa,” ujarnya.

Dengan mengajak BPD untuk rembuk, maka keterbukaan bisa dimulai. Pihak legislatif desa juga mampu membantu menentukan kebijakan yang akan dilakukan desa, demi pembangunan dan kemajuan desa. Lain halnya jika hanya dilakukan dengan sejumlah perangkat desa saja, maka berpotensi terjadi tindakan kecurangan. “Apalagi dana desa akan bertambah tahun depan. Jadi lebih waspada. Tak hanya itu, model pencairan dana yang tahu juga kades, dan bendahara desa saja,” ungkapnya.

Selain BPD, dalam susunan desa juga ada sekretaris atau carik. Carik dapat diminta untuk membantu pengelolaan dana desa. Carik yang masih berstatus PNS, bisa membantu menjalankan dana desa untuk kepentingan masyarakat di desa yang terkait. “Kalangan PNS bisa lebih paham birokrasi dan juga aturan. Itu juga jadi cara untuk menggunakan dana desa sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Untuk kalangan lain yang juga dapat diajak adalah kalangan masyarakat. Khususnya perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat. Tokoh tersebut sangat berpengaruh dengan lingkungan. Dengan mengajak rembukan, juga dapat memberikan masukan kepada pihak desa dalam kebijakan program desa.

Pihak kejaksanan juga bersiap menindak jika memang ada yang melanggar aturan. Sebab bagaimanapun juga dana desa dari masyarakat sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada masyarakat pula. “Seperti halnya Desa Pedurenan, Gebog yang sudah dijatuhi hukuman karena pelanggaran yang dilakukan. Selain itu juga Desa Kajar juga yang juga tersangkut kasus dana desa,” imbuhnya

Sebagaimana diketahui, dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya bervariasi. Angkanya kisaran ratusan juta hingga miliran rupiah.

Editor : Akrom Hazami