Kajari Grobogan dan Anak Buah Turun ke Jalan Bagikan Stiker Anti Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo (pakai kacamata) dan anak buahnya menunjukkan stiker anti korupsi yang akan dibagikan pada masyarakat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo bersama belasan anak buahnya melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2017, Jumat (8/12/2017).

Yakni, membagikan stiker dan pin pada warga dan para penguna jalan di sekitar kawasan Alun-alun Purwodadi.

“Pembagian stiker dan pin ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat supaya mewaspadai bahaya korupsi,” kata Edi pada wartawan.

Dalam menyosialisasikan bahaya korupsi, ada sekitar 1.000 stiker dan pin yang dibagikan pada masyarakat. Stiker yang dibagikan antara lain bertuliskan awas bahaya laten korupsi, dan lawan korupsi jangan hanya diam.

Untuk menekan terjadinya korupsi, Edi meminta peran serta dari berbagai pihak. Masyarakat diharapkan ikut bersama-sama mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa.

Sedangkan, pihak kejaksaan juga akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di daerah tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya telah memaksimalkan upaya penanganan tindak korupsi. Salah satunya melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Tim ini dibentuk untuk mengurangi penyelewengan di bidang pengadaan barang dan konstruksi.

Editor : Ali Muntoha

Kajari Grobogan Sidak Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo saat melangsungkan sidak pembangunan IPA baru milik PDAM, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganKepala Kejaksanaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik PDAM Purwa Tirta Dharma, Kamis (9/11/2017).

Sidak tersebut dilakukan dengan formasi lengkap. Yakni bersama Kasi Pidsus Bangun Setya Budi dan Kasi Pidum Rully Trie Prasetyo.

Baca: Pembangunan Instalasi Pipa Air PDAM Grobogan Senilai Rp 7 Miliar Mulai Dikerjakan

Dalam sidak tersebut, Edi sempat berkeliling ke lokasi IPA PDAM yang lokasinya di seberang Stadion Krida Bhakti Purwodadi. Selain melihat instalasi lama, Edi juga mengamati aktivitas pekerjaan pembuatan IPA baru yang anggarannya mencapai Rp 7,1 miliar tersebut.

Apalagi, progres pembangunan IPA baru itu baru berkisar 20 persen. Sementara batas akhir pekerjaan harus rampung pada 22 Desember mendatang.

Terkait kondisi itu, Edi Handojo meminta agar jumlah pekerjanya ditambah. Hal itu perlu dilakukan karena batas akhir pekerjaan tinggal menyisakan waktu satu bulan lebih beberapa hari saja.

”Kita sarankan agar jumlah pekerjanya ditambah. Selain itu, perlu juga ada tambahan lembur. Soalnya, batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini sudah dekat,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Perbaiki Kinerja, PDAM Grobogan Minta Pendampingan Hukum ke Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo menandatangani dokumen perjanjian bersama dengan Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Bambang Pulunggono, disaksikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono, Senin (18/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, GroboganSelain meningkatkan pelayanan, PDAM Purwa Tirta Dharma melakukan upaya lain memperbaiki kinerja perusahan. Yakni meminta pendampingan pada pihak Kejaksaan Negeri Grobogan terkait masalah hukum. Terutama yang berkaitan dengan masalah tata kelola keuangan, administrasi, teknik dan kehumasan.

Pendampingan dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama yang dilangsungkan di aula kantor PDAM, Senin (18/9/2017). Penandatanganan itu dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo bersama dengan Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Bambang Pulunggono. Acara penandatanganan disaksikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi pada PDAM yang meminta pendampingan masalah keperdataan tersebut. Melalui pendampingan ini, pihaknya berharap agar semua karyawan bisa lebih memahami tugasnya masing-masing dan tidak perlu takut dalam mengambil sebuah kebijakan.

“Selama ini, banyak sekali sorotan yang ditujukan pada PDAM. Hal ini terjadi karena PDAM ini adalah perusahaan yang melayani hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kalau pelayanannya kurang maksimal maka sorotan dari masyarakat langsung berdatangan,” tegasnya.

Setelah ada pendampingan, diharapkan semua karyawan PDAM bisa berkonsentrasi penuh melaksanakan tugas. Jika nantinya ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka akan jadi tugas para Jaksa untuk menyelesaikan.

“Dalam menjalankan tugas, kami lebih mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran. Untuk penindakan itu merupakan langkah terakhir. Jadi, bagi yang belum paham tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, silahkan bertanya pada kami,” imbuhnya.

Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan Bambang Pulunggono menambahkan, kesepakatan bersama dengan pihak kejaksaan itu diperlukan agar anak buahnya bisa memperoleh penyuluhan hukum yang intens terkait pekerjaannya. Selain itu, upaya pendampingan juga dibutuhkan untuk menghilangkan trauma sejumlah karyawan terkait terkait persoalan hukum yang pernah membelit PDAM sebelum era kepemimpinannya.

“Masalah hukum yang dulu sudah selesai. Namun, masih ada rasa khawatir kalau kasus seperti itu bakal terulang dan hal ini mengganggu kinerja karyawan. Untuk itu, kami minta didampingi dari kejaksaan agar setiap ada persoalan bisa minta pendapat hukum,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Butuh Data Pelengkap, Kejaksaan Grobogan Panggil PPK Proyek Pasar Perdesaan di Mojoagung

Proyek pasar perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar belum bisa dimanfaatkan pihak desa Mojoagung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Setelah melakukan pengecekan lapangan beberapa hari lalu, agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) Pasar Perdesaan dari dana Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pemeriksaan PPK diperlukan untuk mendapatkan data terkait proyek pembangunan pasar itu. Pihaknya, sudah berupaya mencari data di desa dan dinas terkait di Grobogan tetapi tidak punya.

”Proyek tersebut berasal dari kementrian. Semua tahapan perencanaan, lelang dan pelaksanaan merupakan ranah kementrian,” katanya, Rabu (13/9/2017).

Pemanggilan PPK sudah pernah dilakukan sekali namun tidak dipenuhi dengan alasan sakit. Saat ini, pihaknya segera melayangkan pemanggilan kali kedua terhadap PPK tersebut.

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan. Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

”Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Indikasinya, dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi menambahkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara, karena data kontrak kerja belum diperoleh. Kondisi itulah yang menyebabkan pemeriksaan terhadap PPK mendesak untuk dilakukan.

Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui waktu pelaksanaan kontrak. Selain PPK, pemeriksaan akan dilakukan terhadap orang lain yang jadi subkontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Selama 2016, Kejari Grobogan Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 496 Juta

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo memasangkan pin pada salah satu anggota Satlantas yang bertugas di mengamankan aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2016, Jumat (9/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo memasangkan pin pada salah satu anggota Satlantas yang bertugas di mengamankan aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2016, Jumat (9/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo bersama belasan anak buahnya melakukan aksi bagi stiker dan pin pada para penguna jalan di dalam Kota Purwodadi, Jumat (9/12/2016). Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2016.

“Dalam peringatan Hari Anti Korupsi kali ini, temanya “Bersih Hati, Tegal Integritas, Kerja Profesional untuk Indonesia Tangguh”. Pembagian stiker dan pin ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat supaya mewaspadai bahaya korupsi,” kata Edi pada wartawan.

Dalam menyosialisasikan bahaya korupsi, ada sekitar 1.000 stiker dan pin yang dibagikan pada masyarakat. Stiker yang dibagikan antara lain bertuliskan awas bahaya laten korupsi, lawan korupsi jangan hanya diam, dan korupsi maling uang rakyat.

Untuk menekan terjadinya korupsi, Edi meminta peran serta dari berbai pihak. Masyarakat diharapkan ikut bersama-sama mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa. Sedangkan, pihak kejaksaan juga akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di daerah tersebut. 

Menurut Edi, selama tahun 2016, pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp 496 juta. Atas kinejanya dalam penanganan korupsi selama tahun 2016, Kejari Grobogan mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. 

Kasus yang sudah berhasil ditangani antara lain kasus korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Perdesaan (PNPM) Mandiri Kecamatan Toroh, dana

bansos Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, kasus dugaan korupsi proyek pedesaan di Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati Masyudi. Sedangkan kasus dugaan penyalahgunaan uang di PDAM Grobogan saat ini sudah memasuki tingkat penyidikan.

Editor : Kholistiono

Kejari Grobogan Berikan Penyuluhan Hukum pada Pelajar

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah (berdiri) menyampaikan penyuluhan hukum pada guru dan pelajar di aula SMAN 1 Purwodadi, Kamis (15/9/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah (berdiri) menyampaikan penyuluhan hukum pada guru dan pelajar di aula SMAN 1 Purwodadi, Kamis (15/9/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain penindakan, upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja perlu dilakukan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya dengan melangsungkan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

“Upaya pencegahan perlu kita kedepankan dalam menekan angka kenakalan di kalangan remaja, khususnya pada adik-adik pelajar. Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan model pembinaan dan pendekatan,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah, saat menyampaikan penyuluhan hukum pada guru dan pelajar di aula SMAN 1 Purwodadi, Kamis (15/9/2016).

Menurut Abdullah, dalam upaya pencegahan tersebut, pihaknya meluncurkan progam Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Melalui program ini, para jaksa akan melakukan serangkaian pembinaan di sejumlah sekolah yang ada di Grobogan secara rutin.

“Progam JMS perdana kita langsungkan di SMAN 1 Purwodadi akhir Februari lalu.  Sasaran awal kita adalah sekolah tingkatan SMA, baik negeri atau swasta. Selanjutnya, akan kita jadwalkan pada sekolah-sekolah lain termasuk SMP. Sasaran kita, tidak hanya sekolah di kawasan kota saja tetapi juga sekolah yang ada di daerah pinggiran,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu penekanan yang disampaikan pada para pelajar dalam program JMS adalah terkait bahaya penggunaan narkoba. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan hukum serta tugas jaksa juga jadi materi pengarahan pada para pelajar.

Sebagi generasi penerus bangsa, Abdullah meminta para pelajar agar menjauhi barang terlarang tersebut. Salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari pengaruh narkoba bisa dilakukan dengan melakukan banyak kegiatan positif. Misalnya, aktif dalam olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang ada disekolah.

“Masalah narkoba ini sudah jadi persoalan yang cukup serius. Untuk itu jangan sekali-kali berdekatan dengan narkoba. Sebagai pelajar, fokus utama adalah menuntut ilmu sebagai bekal masa depan,” sambungnya.

Sementara itu, Kabid SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Grobogan Mus Hadi Purwanto merespon postif adanya penyuluhan hukum melalui program jaksa masuk sekolah tersebut. Sebab, lewat kegiatan ini, para guru dan pelajar akan mendapatkan banyak masukan dari narasumber yang menguasi bidang tugasnya.

“Kami berterima kasih sekali karena para pelajar mendapat kesempatan pembinaan dari pihak kejaksaan. Progam ini sangat positif dan akan banyak manfaatnya buat guru dan anak-anak,” katanya didampingi Kepala SMAN 1 Purwodadi Amin Hidayat.

Editor : Kholistiono

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Negeri Grobogan Gelar Turnamen Voli

Turnamen voli yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (MuriaNewsCOm/Dani Agus)

Turnamen voli yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (MuriaNewsCOm/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 20 klub ikut ambil bagian dalam turnamen voli U-17 yang dilangsungkan di GOR Simpanglima Purwodadi. Terdiri dari 12 klub putri dan 8 klub putra.

Selain dari Grobogan, klub peserta tunamen juga datang dari Semarang, Solo, Wonogiri, dan Pati.Turnamen voli antarklub ini dilangsungkan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-56. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakajati Jawa Tengah Sulijati, Senin (25/7/2017). Rencananya, turnamen voli ini akan dilangsungkan hingga Selasa, besok.

Bupati Grobogan Sri Sumarni hadir pula dalam acara pembukaan turnamen didampingi para pimpinan FKPD setempat. Hadir pula Sekretaris Grobogan Sugiyanto dan Ketua KONI Grobogan Fatchur Rahman.

“Dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya, turnamen voli yang dilangsungkan di Grobogan. Kami berharap, dari ajang ini bisa memunculkan bibit muda yang potensial,” kata Sulijati.

Sementara itu, meski pesertanya dari kalangan remaja, namun pelaksanaan turnamen itu mendapat perhatian cukup besar dari warga Grobogan. Indikasinya, ada ratusan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan hari pertama tersebut.

“Selain sepak bola, olahraga bola voli juga sangat digemari di Grobogan. Makanya, setiap ada turnamen voli penontonnya cukup banyak,” kata Sekretaris PBVSI Grobogan Suparman.

 Editor : Kholistiono

Dikira Salah Sebut, Ternyata Nama Kejaksaan Negeri Purwodadi Sekarang Berubah

 

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah saat menyampaikan sambutan sebelum acara pemusnahan barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah saat menyampaikan sambutan sebelum acara pemusnahan barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Acara pemusnahan barang bukti yang dilangsungkan dihalaman kantor kejaksaan Kamis (21/7/2016) sempat mengundang tanda tanya dari beberapa orang yang hadir disitu. Hal ini terkait adanya penyebutan Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan oleh pembawa acara.

Selama ini, instansi korps baju cokelat dikenal dengan nama Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi. Makanya, tidak heran jika pembawa acara itu sempat dikira salah sebut nama institusi.

Ternyata, pembawa acara sudah benar lantaran nama institusi itu mengalami perubahan. Yakni, Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi berubah jadi Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan.

“Memang namanya ganti per 1 Juli lalu. Yakni, nama kejaksaan negeri harus disesuaikan dengan nama kabupatennya,” terang Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah.

Dijelaskan, perubahan nama itu berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Terkait keputusan ini ada beberapa nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia mengalami perubahan nama. Termasuk diwilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.“Di Jawa Tengah ada juga yang berubah nama. Kalau tidak salah, ada empat yang berubah namanya termasuk di sini,” imbuh Abdullah.

Dengan adanya perubahan nama, maka akan ada penyesuaian yang harus dilakukan. Khususnya dalam masalah admnistrasi serta sarana dan prasarana. Seperti, penyesuaian kop surat, stempel dinas dan papan nama kantor.

 Editor : Kholistiono

Hah….Bupati Grobogan Bakar Uang Sampai Ratusan Lembar

 

Kajari Grobogan Abdullah didampingi Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, dan pimpinan FKPD lainnya memusnahkan berbagai barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kajari Grobogan Abdullah didampingi Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, dan pimpinan FKPD lainnya memusnahkan berbagai barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pihak Kejaksaan Negeri Grobogan memusnahkan barang bukti yang dilakukan dihalaman kantor, Kamis (21/7/2016). Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, dan pimpinan FKPD lainnya serta Kepala Rutan Purwodadi Sugandi.

Ada berbagai barang bukti yang dimusnahkan. Antara lain, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 33,79 gram berikut alat hisapnya. Kemudian, ada narkotika jenis ganja seberat 2,551 gram.

Selain itu, ada pula barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 325 lembar. Selanjutnya, terdapat barang bukti perjudian berupa batok dan mata dadu yang ikut pula dimusnakan.

Sejumlah barang bukti itu selanjutnya dimasukkan dalam tong. Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni dan para pimpinan FKPD lainnya dengan membawa obor menyulutkan ke dalam tong sampah berisi barang bukti tersebut.

Selain itu, ada pula barang bukti lainnya yang ikut dimusnahkan. Namun, pemusnahannya tidak dengan cara dibakar. Tetapi dipotong menggunakan gerenda listrik.

Barang bukti ini berupa dua pucuk senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan, barang bukti berupa tiga butir peluru selanjutnya diserahkan pada Dandim untuk diamankan.

“Barang bukti yang kita musnahkan ini perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk barang bukti narkoba berasal dari 24 perkara, uang palsu ada 2 perkara, senjata api ada 2 perkara dan satu kasus perjudian,” kata Kajari Grobogan Abdullah.

Editor : Kholistiono

Cegah Korupsi, Pemkab Grobogan Teken MoU dengan Kejari Purwodadi

Pengunjung berada di tempat wisata Dinding Kalinanas, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pengunjung berada di tempat wisata Dinding Kalinanas, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Grobogan –  Pemkab Grobogan dan Kejaksaan Negeri Purwodadi melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) dalam bidang pengawasan pembangunan, Rabu (20/1/2016).

Acara penandatanganan yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka itu dilakukan oleh Bupati Grobogan Bambang Pudjiono dan Kajari Purwodadi Abdullah. Sejumlah pimpinan Forkopimda dan semua pimpinan SKPD hadir pula dalam kesempatan itu.

“Semua pihak perlu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Salah satunya, melalui pengawalan dan pengamanan, mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,” ungkap Bambang Pudjiono.

Dengan adanya MoU tersebut, Bambang meminta, para pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang proyek diminta tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya.

Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur, maka para pejabat tersebut bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Sementara itu, Kajari Purwodadi Abdullah menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat, karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini, kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Kades Diminta Tak Takut Realisasikan Proyek Pembangunan

Kajari Purwodadi Abdullah memberikan semangat pada kepala desa untuk melaksanakan proyek pembangunan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kajari Purwodadi Abdullah memberikan semangat pada kepala desa untuk melaksanakan proyek pembangunan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Kajari Purwodadi Abdullah yang bertindak sebagai salah satu pembicara dalam acara sosialisasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) menyatakan, sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar para kepala desa mengetahui keberadaan TP4D secara lengkap. Mulai dari dasar pembentukannya, personelnya serta tugas dan kewenangannya.

“Secara garis besar, TP4D ini tugasnya membantu agar pelaksanaan proyek pembangunan dilakukan dengan benar sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan sosialisasi ini, kita ingin menjelaskan dengan lengkap hal-hal yang berkaitan dengan TP4D. Tugas TP4D ini cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan,” ujar Abdullah, di Pendopo Kabupaten Grobogan, Kamis (17/12/2015).

Ditambahkan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.
“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis,” imbuh mantan Kajari Sampang, Madura itu.

Sedangkan pembicara lainnya, Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan Iriyanto menambahkan, para pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek termasuk kepala desa diminta tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya. Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur maka para pejabat tersebut bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum.

“Jadi, tidak perlu ada ketakutan dalam melaksanakan tugas berat ini. Selama dilakukan sesuai aturan pasti aman. Terlebih, saat ini sudah ada TP4D yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kalau memang merasa ada yang tidak diketahui soal proyek maka sebaiknya bertanya pada pihak yang lebih ahli dibidangnya atau pada kejaksaan dan kepolisian,” tegas indra. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)