Gus Yasin Jamin Kartu Tani Tak Persulit Petani

MuriaNewsCom, Purbalingga – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Sudirman Said-Ida Fauziyah sering menyebut jika Kartu Tani yang jadi program unggulan Ganjar Pranowo menyusahkan petani. Tudingan ini dibantah Calon Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, yang mejamin Kartu Tani justru akan memudahkan petani.

Ini dikatakan Gus Yasin ketika mengunjungi Pondok Pesantren Sunan Gringsing, Purbalingga, Rabu (21/3/2018). Di tempat itu, Gus Yasin mendapat keluhan dari petani tentang kondisi yang mereka alami.

Salah satunya, Samian, petani asal Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Purbalingga.  Anggota kelompok tani Mugi Rahayu 3 itu bercerita tentang Kartu Tani dan sulitnya mencari tenaga tanam akhir-akhir ini.

“Kalau untuk petani, biasanya menabung dulu baru mendapat pupuk. Kerepotannya di situ, kalau dulu ada uang dapat pupuk,” katanya.

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah susahnya mencari tenaga kerja tanam dan mencari bibit. “Tenaga kerja tanam jumlahnya makin menurun. Di wilayah Gemuruh, baiknya bagaimana, diberi mesin tanam atau ada solusi lainnya?,” tanya Samian.

Mendapat pertanyaan tersebut, Gus Yasin menegaskan Kementerian Pertanian hingga saat ini tidak mencabut subsidi bibit. “Dengan adanya laporan ini, justru menjadi pertanyaan kenapa bibit susah dicari?. Nanti kita periksa akar masalahnya,” terangnya.

Ia mengatakan, pada masa mendatang, permasalahan bibit subsidi juga akan masuk Kartu Tani. Diakuinya, belum semua permasalahan pertanian sudah ditampung Kartu Tani.

“Permasalahan subsidi seperti gas melon, mestinya untuk orang yang membutuhkan. Nanti ini diatur di Kartu Tani sesuai kebutuhan petani, seperti pupuk atau bibit,” ujarnya.

Pasangan Ganjar Pranowo itu juga menyinggung tren masyarakat Jawa Tengah yang meninggalkan pertanian. Ia menuturkan pemerintah akan mendorong masyarakat Jateng kembali ke habitatnya dan menjamin pertanian. “Bahkan sekarang buruh tani lebih mahal dari buruh bangunan,” tambahnya.

Baca juga : 

Yasin menuturkan, pada 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah punya Perda Pertanian tentang jaminan pemerintah membeli hasil panen dan asuransi petani.

“Namun, belum bisa dilaksanakan hingga sekarang karena pemerintah pusat belum ada aturannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyatakan akan merombak pelaksanaan program Kartu Tani. Alasan Sudirman Said ingin merombak program ini, karena ia menyebut ada banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. Ia menyebut, dalam setiap pertemuan dengan petani, keluhan soal kartu petani selalu muncul.

“Suara petani di mana-mana sama. Kartu petani bukannya memudahkan malah menyulitkan petani,” kata Sudirman.

Editor : Ali Muntoha

Ida Fauziyah Terus Disambati Minimnya Ketersediaan Pupuk

MuriaNewsCom, Sragen – Calon wakil gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah terus mendapat keluhan dari petani terkait ketersediaan pupuk. Begitu juga ketika mengunjungi petani di Sragen, ia mendapat kelihan tentang sulitnya mendapat pupuk.

“Saya itu jadi petani sejak kecil, turun temurun. Tanpa adanya pupuk ya sulit untuk meningkatkan produksi. Saya paham akan hal ini,” ujar Sadimin, warga Masaran, Kabupaten Sragen saat bertemu Ida Fauziyah, Minggu (18/3/2018).

Mendapat keluhan itu, Ida menanyakan apakah melihat debat kandidat gubernur-wakil gubernur Jateng, Kamis (15/3/2018) malam lalu. Kata Ida, dalam debat itu, urusan pupuk saat ini tertata baik “Siapa bilang sae (baik)? Kalo debat, debat saya juga berani berdebat. Saya gak percaya pak gubernur,” kata Sadimin.

Sadimin pun menegaskan, saat ini semua petani kesulitan mendapatkan pupuk. “Kalau mau swasembada beras atau pangan, pupuk harus diperbanyak,” bebernya.

Baginya, kata Sadimin, harga pupuk cukup mahal tak masalah, asalkan ketersediaan terjaga. “Harga mahal pun kita beli, karena memang kita butuh agar tanaman kita produksi,” terangnya.

Dia mengakui, ada upaya baik dalam setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hanya saja soal pelaksanaan di bawah selalu nol. “Gak bener kalau di bawah itu pupuk aman. Semua petani nyatanya kesulitan,” tegasnya.

Baca juga : 

Sementara itu, Ida Fauziyah menyebut, program Kartu Tani kemungkinan niatnya baik. Namun seiring banyak keluhan soal sulitnya mendapat pupuk, dirinya bersama Sudirman Said bakal melakukan evaluasi. “Kita gagas adanya program petani mukti,” jelasnya.

Bagian dari petani mukti itu adalah bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa pupuk aman tersedia. “Mungkin soal subsidi terbatas. Tapi tentu bukan berarti dibiarkan saja, sehingga petani kesulitan,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Sering Diserang Sudirman Soal Kartu Tani, Begini Jawaban Ganjar

MuriaNewsCom, Pemalang – Calon Gubernur Jateng Sudirman Said sering menyebut jika program Kartu Tani menyusahkan petani. Bahkan mantan Menteri ESDM ini bereencana merombak program andalan cagub petahana Ganjar Pranowo tersebut.

Salah satu alasan yang disebut Sudirman Said yakni program Kartu Tani justru membuat petani kesulitan untuk mendapatkan atau menebus pupuk bersubsidi.

Namun Ganjar Pranowo punya pendapat lain. Ganjar menyebut jika susahnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi bukan karena Kartu Tani, melainkan karena alokasi pupuk dari pemerintah pusat ke Jateng yang kurang.

Senin (12/3/2018) hari ini, Ganjar mengunjungi sejumlah kios pengecer pupuk di Pemalang. Dalam kunjungan itu, para pemilik kios menyebut jika pembelian pupuk dengan kartu tani tidak sulit.

Bagi petani yang sudah memiliki Kartu Tani, pembelian bisa dengan uang cash. Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.

Justru kesulitan pengecer karena suplai pupuk dari pabrik sangat kurang. Akibatnya para petani tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. “Ya akhirnya harus dibagi-bagi sesuai yang ada,” kata Siti Lestari, pemilik kios Sugeng Tani di Pasar Kalimas, Pemalang.

Hal yang sama diungkapkan Roimah, pemilik kios Muliana Tani, Desa Kejene, Randudongkal, Pemalang.

“Kalau petani sawah tidak ada masalah dengan Kartu Tani, semua bisa membeli meski stoknya terbatas, cuma petani jagung yang belum mendapat karena usulan RDKK belum ada,” katanya.

Ganjar kemudian menelepon beberapa pejabat di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng. Ia mendapatkan informasi bahwa alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.

Sebagai contoh, pupuk urea cuma turun 90 persen dari RDKK, SP-36 malah hanya sekitar 48 persen. Begitu juga dengan NPK Phonska dan ZA yang turunnya jauh lebih kecil dari RDKK.

Baca juga: 

Dari informasi tersebut, Ganjar menelepon Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Suara Amran bisa didengar seluruh petani dan pengecer karena di-loudspeaker.

Ganjar menyampaikan alokasi pupuk yang kurang. Selain itu juga perihal pupuk untuk petani jagung yang belum ada jatahnya.

Dalam sambungan telepon itu. Amran mengatakan akan menambah suplai pupuk di Jateng. Ia bahkan langsung menghubungi pimpinan pabrik pupuk, agar segera datang ke Pemalang menyelesaikan masalah tersebut. “Saya sudah telepon dirutnya, besok segera datang ke Pemalang pak gub,” kata Amran.

Kepada wartawan, Ganjar mengatakan, persoalan Kartu Tani saat ini telah dipolitisasi sehingga seolah-olah menyusahkan petani. Padahal di lapangan, fakta sebenarnya tidak seperti itu.

“Bahwa masih dibutuhkan waktu untuk penyesuaian, ya. Tapi kesulitan pupuk rupanya lebih dikarenakan kurangnya suplai yang dikirim dari pabrik,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Tak Hanya Kartu Tani, Sudirman-Ida Juga Bakal Evaluasi Program 5 Hari Sekolah

MuriaNewsCom, Semarang – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng, Sudirman Said-Ida Fauziyah mengkritisi beberapa program yang telah dijalankan calon petahana Ganjar Pranowo. Setelah sebelumnya berjanji akan merombak program Kartu Tani, pasangan ini giliran mengangkat soal sekolah 5 hari.

Ida Fauziyah menyebut akan mengevaluasi program yang sudah dijalankan di Jateng tersebut. “Lima hari sekolah yang sudah berlaku di Jawa Tengah banyak dikeluhkan,” katanya.

Ini dikatakan Ida ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Purworejo, Rabu (7/3/2018). Ida menyebut, program lima hari sekolah cenderung mengorbankan pendidikan karakter dari pendidikan agama.

Menurut dia, waktu siswa habis di sekolah umum, sehingga pendidikan karakter dari TPQ atau madin jadi terabaikan. Menurut dia, banyak ulama yang tak menyetujui program tersebut.

“Ini aspirasi para ulama yang disampaikan kepada saya. Ini akan jadi pertimbangan khusus bagi Pak Sudirman Said dan saya jika nanti memimpin Jawa Tengah,” ujarnya.

Begitu juga ketika bersilaturahmi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ida juga mengaku mendapat keluha terkait minimnya perhatian pemprov terhadap madrasah diniyah dan pondok pesantren.

Salah satu keluhan yang disampaikan berkaitan tidak adanya bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

Program lima hari sekolah dicanangkan Ganjar Pranowo untuk tingkat SMA/SMK di Jateng. Tujuannya agar siswa mempunyai waktu cukup banyak dengan keluarga karena pada Sabtu dan Minggu siswa libur sekolah.

Baca : Sudirman Bakal Rombak Kartu Tani yang Dipopulerkan Ganjar

Sebelumnya, Sudirman Said juga menyebut akan merombak program Kartu Tani yang telah dijalankan sejak kepemimpinan Ganjar Pranowo. Ia menyebut, banyak keluhan dari petani mengenai program itu dan cenderung menyusahkan petani.

“Suara petani di mana-mana sama. Kartu petani bukannya memudahkan malah menyulitkan petani,” kata Sudirman.

Mantan Menteri ESDM mengakui, konsep dan niat program kartu tani sejatinya baik. Hanya saja menurutnya, pelaksanaannya harus ditata ulang. Prinsipnya harus sederhana dan memudahkan petani, bukan sebaliknya.

“Eksekusinya kedodoran karena kurang persiapan dan sosialiasi. Semangatnya mendorong transaksi nontunai, tapi petani kita belum seluruhnya siap,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Sudirman Bakal Rombak Kartu Tani yang Dipopulerkan Ganjar

MuriaNewsCom, Semarang – Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyatakan akan merombak pelaksanaan program Kartu Tani. Program ini menjadi unggulan Ganjar Pranowo, selama menjabat sebagai gubernur, bahkan juga diadopsi oleh pemerintah pusat.

Alasan Sudirman Said ingin merombak program ini, karena ia menyebut ada banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. Ia menyebut, dalam setiap pertemuan dengan petani, keluhan soal kartu petani selalu muncul.

“Suara petani di mana-mana sama. Kartu petani bukannya memudahkan malah menyulitkan petani,” kata Sudirman.

Mantan Menteri ESDM mengakui, konsep dan niat program kartu tani sejatinya baik. Hanya saja menurutnya, pelaksanaannya harus ditata ulang. Prinsipnya harus sederhana dan memudahkan petani, bukan sebaliknya.

“Eksekusinya kedodoran karena kurang persiapan dan sosialiasi. Semangatnya mendorong transaksi nontunai, tapi petani kita belum seluruhnya siap,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan dialog dengan sejumlah kepala desa dan pengurus Gapoktan, Dirman menyatakan akan memperbaiki cara pelaksanaan Kartu Tani. Sehingga bukan saja memudahkan tetapi juga menguntungkan buat petani.

“Kalau saya terpilih jadi gubernur, kita akan revisi total cara pelaksanaanya.  Prinsip sederhana dan memudahkan harus diterapkan.  Kartu Tani harus memudahkan hidup petani yang sudah sulit, bukannya menambah kesulitan,” papar dia.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan Ganjar Pranowo menyebut jika program Kartu Tani sudah cukup berhasil. Bahkan program ini telah diadopsi oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di seluruh Indonesia.

Launching Kartu Tani. (dok)

Bahkan sejak Kartu Tani diaplikasikan di Jawa Tengah, tidak pernah terdengar ada kasus penyelundupan pupuk seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca : Kartu Tani Diklaim Berhasil Berantas Mafia Pupuk di Jateng

Ganjar mengatakan, keberadaan Kartu Tani adalah salah satu modernisasi pertanian. Sebab di dalam Kartu Tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk dan juga komoditas pertanian yang ditanam.

“Jadi pemerintah juga bisa melihat komoditas yang ditanam apa. Itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah,” katanya.

Dikatakannya, ide Kartu Tani didasari oleh dua hal. Yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Selain itu data petani yang amburadul, sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng (per Desember 2017) sebanyak 2.576.676 orang dan luas lahan pertanian 1.386.062 hektare.

Kartu Tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar. Dari jumlah tersebut telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar, atau sudah 96 persen terdistribusi.

Meski demikian, diakuinya beberapa kekurangan dalam penerapan kartu tani masih ada. Sebab sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.

”Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan Kartu Tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Petani di Kudus Keluhkan Keberadaan Kartu Tani

Sejumlah petani undaan menggelar aksi langkanya pupuk di DPRD Kudus beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan kartu Tani yang dibagikan kepada sejumlah petani di Kudus, mendapatkan keluhan. Itu terjadi karena keberadaan kartu tani dianggap tak pas lantaran tak semua petani memiliki lahan.

Kades Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kiswo mengatakan, kalau kebanyakan petani di Undaan menggarap sawah dangan menyewa lahan. Dengan demikian, maka akan sulit mendapatkan pupuk yang dibeli menggunakan kartu tani.

“Karena belum tentu pemilik lahan membuat kartu tani. Sebaliknya, penggarap atau penyewa nantinya juga harus membeli dengan menggunakan kartu tani,” katanya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan  Pangan Kabupaten Kudus Catur Sulistyo mengatakan, petani tak usah resah akan adanya kartu tani. Karena, kartu dibuat agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, termasuk penggarap sawah.

“Yang membuat kartu tani tak harus pemilik sawah. Namun juga diperbolehkan kepada penggarap sawah juga. Jadi jangan khawatir,” jawabnya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, tiap tahun penggarap sawah diperbolehkan membuat kartu tani. Pembuatannya dapat dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan luasan lahan yang ditanami.

Namun, lanjut Catur, pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani terdapat batasan lahan sejumlah maksimal dua hektar. Jika lahannya lebih luas, maka tidak bisa dapat pupuk subsidi.

“Karena pemberian pupuk subsidi hanya diperuntukkan petani kecil saja. Sedang untuk petani besar dapat membeli pupuk non subsidi,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Petani di Jepara Belum Kebagian Kartu Tani

Beberapa petani di Jepara saat melakukan panen padi di MT pertama belum lama ini (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara– Petani di Jepara masih harus bersabar untuk dapat menggunakan Kartu Tani. Lantaran hingga penguhujung bulan Oktober 2017, distribusi kartu belum dilaksanakan oleh Pemprov Jateng. 

“Belum di distribusikan untuk kartu tani, nanti provinsi yang akan melaksanakannya, kita hanya mendata dan kita kembalikan ke Pemprov Jateng,” kata Achid Setiawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, Rabu (25/10/2017). 

Ia mengatakan, Jepara dimungkinkan baru bisa melaksanakan program tersebut pada akhir 2017 atau awal 2018. Secara detil, Achid tak mengungkapkan alasan mengapa Jepara hingga kini belum mendapatkan jatah Kartu Tani, padahal sudah melakukan pendataan petani. Namun demikian, ia mengindikasi hal itu karena ada evaluasi tertentu pada penggunaan kartu tersebut di beberapa wilayah di Jateng. 

Ditanya tentang kesiapan petani Jepara, Achid mengaku hal tersebut juga bergantung pada kemanfaatan kartu tersebut bagi petani. 

“Sepertinya akan menguntungkan (bagi petani). Namun kalau benar-benar online itu kan hal yang baru. Untuk itu kami sudah melakukan sosialisasi sejak pertama kali kita mendata petani,” kata dia. 

Meskipun Jepara termasuk kabupaten yang belum melaksanakan program kartu tani, namun Achid tak mempermasalahkannya. Hal itu berkaca pada permasalahan beberapa daerah yang telah mengaplikasikan program ini. 

 

 

“Hambatan-hambatan yang kemarin sempat terjadi (di daerah lain), mudah-mudahan telah diperbaiki, sehingga hal itu menguntungkan bagi kita yang belum melaksanakannya. Nantinya setelah permasalahan diperbaiki, rencananya kartu tani diterapkan di seluruh kabupaten (Jawa Tengah),” urainya. 

Adapun, data dari DKPP, jumlah kelompok tani di Jepara ada 1.100 dengan anggota yang bervariasi mulai dari 50 sampai 200 orang. 

Penelusuran MuriaNewsCom di laman Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah, manfaat kartu tani satu diantaranya adalah untuk media pembelian pupuk bersubsidi. Dengan kartu tersebut, petani dapat menebus pupuk melalui sistem gesek pada alat EDC (electronic data capture). Disamping itu, alat ini juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli hasil panen, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) Jateng. 

Editor: Supriyadi

Tahun Depan, Penggunaan Kartu Tani di Pati Dilakukan dengan Transfer Nontunai

Agenda penggunaan kartu tani di Pati untuk penebusan pupuk bersubsidi di Pendapa Pati, Senin (23/10/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Penggunaan kartu tani di Pati selama ini masih bisa dilakukan secara tunai kepada pengecer distributor pupuk. Namun, ketentuan itu tidak berlaku pada tahun depan.

Pasalnya, Bupati Pati Haryanto sudah menginstruksikan agar penerapan transfer nontunai untuk kartu tani mulai diberlakukan tahun depan. Hal itu disampaikan dalam agenda Akselerasi Penggunaan Kartu Tani untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi, Senin (23/10/2017).

“Distribusi kartu tani yang jumlahnya puluhan ribu harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, khawatirnya disalahgunakan pengecer nakal. Itu sebabnya, penerapan transfer nontunai akan diberlakukan pada 2018,” ujar Haryanto.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Muchtar Efendi menjelaskan, penebusan pupuk bersubsidi melalui kartu tani bisa dilakukan secara tunai kepada pengecer. Hal itu untuk memudahkan petani yang tidak paham transfer ke bank.

Mekanismenya, petani menyerahkan uang tunai kepada pengecer yang sudah memiliki saldo kartu tani. Pengecer lantas melakukan transfer ke BRI dengan penambahan uang administrasi sekitar Rp 1 ribu.

“Ini memang masa transisi sehingga perlu edukasi lebih kepada petani terkait penggunaan kartu tani. Cara setor tunai ke pengecer sebetulnya sebagai solusi kalau petani sedang tidak punya saldo,” ucap Muchtar.

Namun, cara itu tidak akan diberlakukan tahun depan karena khawatir ada upaya kenakalan dari pengecer. Di Pati sendiri sudah ada sekitar 66 ribu petani yang sudah memegang kartu tani.

Padahal, jatah kartu tani untuk Pati berkisar di angka 88 ribu. Artinya, masih ada sekitar 22 ribu petani yang belum mengantongi kartu tani.

Editor: Supriyadi

Kartu Tani Jateng Bakal Diterapkan Secara Nasional

Seorang petani menunjukkan kartu tani yang bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Program Kartu Tani yang diterapkan di Jawa Tengah akan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) agar bisa diterapkan di sleuruh wilayah Indonesia.

Setelah dilucnurkan di Jateng, program serupa telah dilakukan di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa. Di antaranya di Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan, Momon Rusmono mengatakan, Kartu Tani mempunyai potensi untuk diterapkan secara nasional.

”Jateng sebagai inisiator, dan telah diterapkan di sejumlah daerah,” kata Momon dalam temu penyuluh pertanian di Semarang, Selasa (10/10/2017).

Program kartu tani ungkapnya memang mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk, bibit dan akses permodalan di bidang pertanian. Jika dalam pelaksanaannya belum optimal, hal itu ungkapnya sangatlah wajar karena program ini baru diterapkan.

“Insya Allah ke depan jauh lebih baik dan positif, serta semua bisa terdata dengan baik ‘by name by address’,” ujarnya. 

Keyakinan itu ungkapnya muncul karena Kementerian Pertanian memiliki data kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Data-data tersebut ungkapnya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan Kartu Tani di provinsi lainnya di Indonesia. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi rencana pengembangan Kartu Tani di seluruh provinsi di Indonesia. “Sudah diterapkan beberapa provinsi, dan sudah diperintahkan untuk menyusun itu, tinggal masing-masing provinsi saja karena ini akan menjadi data nasional,” katanya.

Program Kartu Tani merupakan langkah untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi secara enam tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

Bukan hanya soal distribusi pupuk bersubsidi serta keterjaminan persediaan pupuk, lebih jauh program ini juga untuk membantu mengalokasikan bantuan sarana produksi pertanian secara tepat sasaran. 

Selain itu, adanya kartu tani juga diharapkan bisa menyetabilkan harga komoditi pertanian saat mengalami lonjakan harga di pasar. Sebab dalam kartu ini terhubung pada sistem informasi pertanian Indonesia (Sinpi) yang juga memuat luas lahan hingga jenis komoditas yang ditanam.

Bahkan saat ini kartu tani juga sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis web dengan nama regopantes.com yang akan membantu petani memangkas rantai distribusi yang sebelummya sangat panjang, dan bisa mendapatkan harga yang pantas.

Di Jawa Tengah sendiri, hingga akhir Juli 2017 penyerahan Kartu Tani sudah mencapai 92.13 persen atau mencapai 1,506,160 petani dari total jumlah petani yang terdaftar yakni 1,634,862 orang. Dari jumlah tersebut, 84,65 persen atau sebesar 1,383,914 petani sudah menerima dan dapat memanfaatkan kartu. 

Editor : Ali Muntoha

DPRD Bojonegoro Belajar Penyaluran Kartu Tani ke Grobogan

Anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan kunjungan kerja ke Grobogan untuk studi banding masalah penyaluran kartu tani, Jumat (7/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan kunjungan kerja ke DPRD Grobogan, Jumat (7/7/2017). Kedatangan rombongan sebanyak 10 orang itu dipimpin Ketua Komisi B Sigit Kushariyanto

Rombongan diterima Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo di ruang rapat paripurna II.  Ikut hadir pula, Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto dan Kabid Penyuluhan dan Sarana Prasarana Latifawati.

Tujuan wakil rakyat dari Bojonegoro ke Grobogan adalah untuk studi banding masalah penyaluran kartu tani. Mulai dari proses pendataan, pembuatan, distribusi hingga penggunaan kartu.

“Di Bojonegoro, saat ini baru akan mulai membuat kartu tani. Mereka merasa perlu mencari informasi kesini karena di Grobogan sudah mulai menyalurkan kartu tani sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, sebagian kartu tani sudah dipakai transaksi petani,” jelas Budi Susilo.

Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto menyatakan, jumlah petani yang terdata sebanyak 199.577 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 168.000 petani sudah dapat kartu tani.

Meski belum maksimal namun penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk sudah mulai dilakukan petani. Dari 19 kecamatan, sudah 17 kecamatan yang sudah mulai mengaplikasikan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dijelaskan, penggunaan kartu yang diterbitkan BRI tersebut memang masih memerlukan penyesuaian bagi para petani. Sebab, masih ada beberapa kendala teknis yang ditemui dilapangan. Misalnya, kesulitan masalah sinyal internet, dan banyaknya petani yang belum paham teknologi.

Untuk mempercepat penggunaan, dibuat percontohan di setiap desa dari masing-masing kecamatan.

“Kepada petani yang telah memegang kartu untuk melakukan uji coba sesegera mungkin. Dengan demikian, jika ada kesulitan dalam penggunaan bisa segera dicarikan solusi,” jelasnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Pelaksanaan Kartu Tani di Pati Jadi Rujukan Nasional

Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) saat meninjau pelaksanaan program kartu tani di Pati, Selasa (21/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksanaan program nasional kartu tani yang dijalankan di Pati ternyata menjadi rujukan nasional. Hal itu diungkap Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) saat meninjau pelaksanaan program kartu tani di Pati, Selasa (21/3/2017).

Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bungaran Saragih mengatakan, progres pelaksanaan kartu tani di Jawa Tengah paling tinggi. Dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, Pati dinilai menjadi daerah yang paling baik dalam pelaksanaan kartu tani.

“Di Indonesia, progresnya yang paling bagus adalah Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Tengah, Pati yang paling bagus. Artinya, Kabupaten Pati layak menjadi rujukan nasional dalam hal pelaksanaan kartu tani,” tutur Saragih.

Penyediaan pupuk bersubsidi melalui kartu tani merupakan program dari pemerintah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Selain itu, kartu tani menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memerangi mafia pupuk.

Karena itu, program dari pemerintah tersebut akan selalu dipantau pencapaiannya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, Pati dinilai memiliki kemajuan yang baik sehingga perlu menjadi percontohan secara nasional.

“Ini berlangsung sangat alami. Tidak ada istilah pilot project. Hanya saja, kemajuan Pati dalam hal pelaksanaan kartu tani sangat baik, kami kemudian memutuskan untuk menjadikan rusukan di nasional,” tuturnya.

Namun, dia mencatat masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kartu tani di Pati. Penyebarannya sampai saat ini masih belum merata ke 21 kecamatan, baik data final petani yang mengikuti program maupun data pupuk yang akan disalurkan.

Editor : Kholistiono

Kartu Tani di Pati Baru Diberlakukan April 2017

Suasana pembagian kartu tani di Desa Kutoharjo, Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Program Kartu Tani di Pati baru akan mulai berlaku efektif pada April 2017 mendatang. Dengan pemberlakuan aturan tersebut, petani di Pati yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Pemberlakuan kartu tani mestinya mulai awal 2017. Namun, distribusi kartu tani yang belum selesai membuat pemberlakuan diundur hingga April 2017. Ketentuan tersebut sudah mendasarkan pada Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah.

“Distribusi yang belum selesai membuat kartu tani mulai diberlakukan secara efektif pada April 2017. Selain itu, pemutakhiran data di SIMPI juga terus dilakukan sehingga butuh waktu hingga April,” ujar Kepala Dinas Pertanian Pati Muchtar Efendi, Sabtu (11/2/2017).

Akibat dari pemberlakuan Kartu Tani tersebut, petani di Pati yang tidak memiliki Kartu Tani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi yang harganya lebih murah di pasaran. Karena itu, petani masih punya waktu untuk membeli pupuk bersubsidi hingga 31 Maret 2017.

Terkait dengan distribusi, Muchtar tidak bisa memastikan waktu selesainya Kartu Tani. Sebab, kewenangan menyalurkan kartu tersebut ada pada bank rekanan yang ditunjuk. Namun, dia memastikan bila sampai saat ini distribusi kartu tani di Pati sudah mencapai 84,2 persen.

Kunarso, salah satu petani mengaku senang dengan adanya program Kartu Tani. Pasalnya, petani sudah memiliki alokasi pupuk yang ditentukan pemerintah karena memegang kartu tani. Karena itu, petani tidak khawatir dengan kekurangan pupuk.

Petani di Pati Bisa Beli Pupuk Bersubsidi Tanpa Kartu Tani hingga Maret 2017

Dia berharap, program Kartu Tani bisa mengatasi problem kelangkaan pupuk yang sempat pernah terjadi di Pati. Kelangkaan pupuk terjadi biasanya terjadi karena adanya “mafia” yang membeli pupuk dari petani dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal.

Editor : Ali Muntoha

Distribusi Kartu Tani di Pati Baru Mencapai 53 Persen

Petani di Pati mengikuti launching kartu tani yang dilakukan secara serentak di Jawa Tengah melalui streaming di Ruang Pragola Setda Pati, Kamis (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petani di Pati mengikuti launching kartu tani yang dilakukan secara serentak di Jawa Tengah melalui streaming di Ruang Pragola Setda Pati, Kamis (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Distribusi kartu tani di Kabupaten Pati ternyata belum sepenuhnya tersalurkan hingga Januari 2017. Sampai saat ini, distribusi kartu tani baru mencapai 53 persen.

Padahal, kartu tani semula dijadwalkan selesai didistribusikan akhir 2016. Kartu tani saat ini penting dimiliki petani, karena pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya bisa dibeli menggunakan kartu tani.

Kebijakan itu berlaku mulai Januari 2017. Karenanya, persoalan distribusi kartu tani di Pati yang tersendat diharapkan segera diselesaikan. Bila tidak, petani yang belum mendapatkan kartu tani terancam tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Pihak BRI sebagai penyedia jasa perbankan kartu tani memastikan pendistribusian selesai pada akhir Februari 2017. “Kartu tani sudah disalurkan kepada sekitar 40.000 petani dari 75.000 petani yang masuk database Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI),” kata Kepala BRI Cabang Pati Joni Sukendra.

Dia menjelaskan, mekanisme pembelian pupuk bersubsidi, petani mesti menabung di BRI. Uang tabungan itu yang akan digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Bila tidak terisi tabungan, kartu tani tidak memiliki saldo yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

“Kartu tani sudah terintegrasi dengan perbankan. Selain untuk membeli pupuk bersubsidi, kartu tani bisa digunakan untuk menabung. Fungsinya sebagai alat pembayaran untuk memudahkan petani agar tidak repot membawa uang tunai saat ingin membeli pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Kunarso, salah seorang petani menyambut positif kehadiran kartu tani di Pati. Kartu tersebut dinilai bisa menjamin pemiliknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang jumlahnya dibatasi. Kendati diakui belum terbiasa dengan sistem tersebut, tetapi ke depan mereka akan bisa menyesuaikan dengan baik.

Editor : Kholistiono

Petani di Pati yang Belum Punya Kartu Tani Akan Diikutkan Pemutakhiran Data

Seorang petani menunjukkan kartu tani saat acara pembagian kartu tani di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, beberapa hari yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang petani menunjukkan kartu tani saat acara pembagian kartu tani di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, beberapa hari yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Petani di Pati yang belum memiliki kartu tani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi yang dipasok dari pemerintah. Akibatnya, mereka harus membeli pupuk non subsidi hingga memiliki kartu tani.

Rencananya, mereka yang belum memiliki kartu tani akan diikutkan pada pemutakhiran data pemilik kartu tani 2017. Namun, waktu pemutakhiran data belum bisa dipastikan, sehingga petani yang ketinggalan tidak memiliki kartu tani diminta untuk membeli pupuk non subsidi.

“Nanti ada pemutakhiran data kartu tani, tapi belum tahu kapan waktunya. Yang jelas, 2017 nanti pasti ada. Konsekuensinya, petani yang belum punya kartu tani harus membeli pupuk non subsidi untuk kebutuhan pertanian,” kata Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati, Puji Hartatik.

Sesuai dengan aturan, stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati untuk 2017 diperuntukkan bagi petani yang memiliki kartu tani. Karena itu, mereka yang ketinggalan belum punya kartu tani diharapkan bersabar untuk menunggu hingga ada waktu pemutakhiran data.

Sejauh ini, para petani di Pati diakui sudah terakomodasi dengan memiliki kartu tani. Bila ada yang belum punya, Puji menyebut ada dua kemungkinan. Pertama, petani mengabaikan sosialisasi kartu tani. Kedua, perangkat desa kurang sukses dalam melakukan sosialisasi program kartu tani.

Editor : Kholistiono

Mulai Januari 2017, Petani di Pati Tidak Bisa Beli Pupuk Bersubsidi Tanpa Kartu Tani

 Seorang petani menunjukkan kartu tani yang bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang petani menunjukkan kartu tani yang bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Petani di Kabupaten Pati dipastikan tidak akan bisa membeli pupuk bersubsidi bila tidak memiliki kartu tani. Ketentuan tersebut mulai berlaku per Januari 2017.

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati Puji Hartatik mengatakan, pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah hanya untuk petani yang memiliki kartu tani. Kartu tersebut bisa didapatkan dengan mendaftar di kelompok tani setempat.

“Petani yang belum punya kartu tani memang tidak bisa membeli pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah pusat. Ketentuan itu berlaku, mulai Januari 2017. Solusinya, petani bisa mendaftar di kelompok tani yang ada di daerahnya masing-masing,” ujar Puji, Jumat (30/12/2016).

Hanya saja, petani yang saat ini mengajukan kartu tani belum bisa dipastikan segera mendapatkan atau tidak. Sebab, pengadaan kartu tani pada tahap berikutnya masih menunggu dari kebijakan pemerintah pusat.

“Kartu tani sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu. Kalau ada petani yang sekarang ini belum mendapatkan kartu tani, bisa mendaftar di kelompok tani setempat. Namun, kepemilikan kartu tani belum bisa dipastikan karena pengadaan kartu tani pada tahap selanjutnya menunggu kebijakan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Kendati begitu, dia memastikan bila pengadaan kartu tani akan dilakukan pada 2017. Hal itu untuk mengakomodasi para petani yang belum mendapatkan kartu tani. Tapi, kepastian waktu pengadaannya belum bisa dipastikan.

Editor : Kholistiono

Ratusan Petani di Pati Dapat Kartu Tani dari Gubernur Jateng

Sejumlah petani di Desa Kutoharjo, Pati menerima kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petani di Desa Kutoharjo, Pati menerima kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 215 petani di Kecamatan Pati mendapatkan kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Fungsi kartu tani mirip ATM yang bisa digunakan untuk keperluan dalam dunia pertanian, seperti pembelian pupuk bersubsidi.

PPL Balai Penyuluh Kecamatan Pati, Sri Ratnawati mengatakan, pembagian kartu tani baru tersebar di sejumlah daerah di Kecamatan Pati sebanyak 60 persen. Sisanya, 40 persen akan dibagikan pada tahap kedua.

“Dari jumlah 215 kartu tani, 60 persen kartu sudah dibagikan kepada petani di Desa Blaru, Panjunan, Plangitan, Sinoman, Sarirejo, Dengkek, Sidoharjo, Semampir, dan Sidokerto. Petani di desa lainnya di Kecamatan Pati akan diberikan pada tahap kedua,” ujar Ratna kepada MuriaNewsCom, Sabtu (24/12/2016).

Penerbitan kartu tani, dimulai dari tahap sosialisasi kartu tani di tingkat desa sampai kelompok tani. Mereka diminta untuk mengumpulkan KTP dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai bukti untuk melihat luas garapan masing-masing petani.

Dari data KTP dan SPPT yang dimiliki masing-masing petani tersebut, PPL memasukkannya dalam form 4 yang berisi fotokopi KTP, nama petani, NIK, dan luasan garapan. Dari form 4, data masuk ke form 5 yang berisi tentang nama petani, NIK KTP, luas garapan, dan kebutuhan pupuk yang sesuai dengan luas garapan.

Dari form 5 yang dimiliki PPL, masing-masing akan dilakukan sistem online oleh petugas admin kartu tani. Dengan adanya kartu tani tersebut, dia berharap agar harga pupuk tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan jumlah pupuk yang diterima petani tidak bisa dikurangi atau ditambah.

Editor : Kholistiono