Distribusi Kartu Tani di Pati Baru Mencapai 53 Persen

Petani di Pati mengikuti launching kartu tani yang dilakukan secara serentak di Jawa Tengah melalui streaming di Ruang Pragola Setda Pati, Kamis (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petani di Pati mengikuti launching kartu tani yang dilakukan secara serentak di Jawa Tengah melalui streaming di Ruang Pragola Setda Pati, Kamis (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Distribusi kartu tani di Kabupaten Pati ternyata belum sepenuhnya tersalurkan hingga Januari 2017. Sampai saat ini, distribusi kartu tani baru mencapai 53 persen.

Padahal, kartu tani semula dijadwalkan selesai didistribusikan akhir 2016. Kartu tani saat ini penting dimiliki petani, karena pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya bisa dibeli menggunakan kartu tani.

Kebijakan itu berlaku mulai Januari 2017. Karenanya, persoalan distribusi kartu tani di Pati yang tersendat diharapkan segera diselesaikan. Bila tidak, petani yang belum mendapatkan kartu tani terancam tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Pihak BRI sebagai penyedia jasa perbankan kartu tani memastikan pendistribusian selesai pada akhir Februari 2017. “Kartu tani sudah disalurkan kepada sekitar 40.000 petani dari 75.000 petani yang masuk database Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI),” kata Kepala BRI Cabang Pati Joni Sukendra.

Dia menjelaskan, mekanisme pembelian pupuk bersubsidi, petani mesti menabung di BRI. Uang tabungan itu yang akan digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Bila tidak terisi tabungan, kartu tani tidak memiliki saldo yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

“Kartu tani sudah terintegrasi dengan perbankan. Selain untuk membeli pupuk bersubsidi, kartu tani bisa digunakan untuk menabung. Fungsinya sebagai alat pembayaran untuk memudahkan petani agar tidak repot membawa uang tunai saat ingin membeli pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Kunarso, salah seorang petani menyambut positif kehadiran kartu tani di Pati. Kartu tersebut dinilai bisa menjamin pemiliknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang jumlahnya dibatasi. Kendati diakui belum terbiasa dengan sistem tersebut, tetapi ke depan mereka akan bisa menyesuaikan dengan baik.

Editor : Kholistiono

Ratusan Petani di Pati Dapat Kartu Tani dari Gubernur Jateng

Sejumlah petani di Desa Kutoharjo, Pati menerima kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petani di Desa Kutoharjo, Pati menerima kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 215 petani di Kecamatan Pati mendapatkan kartu tani dari program yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Fungsi kartu tani mirip ATM yang bisa digunakan untuk keperluan dalam dunia pertanian, seperti pembelian pupuk bersubsidi.

PPL Balai Penyuluh Kecamatan Pati, Sri Ratnawati mengatakan, pembagian kartu tani baru tersebar di sejumlah daerah di Kecamatan Pati sebanyak 60 persen. Sisanya, 40 persen akan dibagikan pada tahap kedua.

“Dari jumlah 215 kartu tani, 60 persen kartu sudah dibagikan kepada petani di Desa Blaru, Panjunan, Plangitan, Sinoman, Sarirejo, Dengkek, Sidoharjo, Semampir, dan Sidokerto. Petani di desa lainnya di Kecamatan Pati akan diberikan pada tahap kedua,” ujar Ratna kepada MuriaNewsCom, Sabtu (24/12/2016).

Penerbitan kartu tani, dimulai dari tahap sosialisasi kartu tani di tingkat desa sampai kelompok tani. Mereka diminta untuk mengumpulkan KTP dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai bukti untuk melihat luas garapan masing-masing petani.

Dari data KTP dan SPPT yang dimiliki masing-masing petani tersebut, PPL memasukkannya dalam form 4 yang berisi fotokopi KTP, nama petani, NIK, dan luasan garapan. Dari form 4, data masuk ke form 5 yang berisi tentang nama petani, NIK KTP, luas garapan, dan kebutuhan pupuk yang sesuai dengan luas garapan.

Dari form 5 yang dimiliki PPL, masing-masing akan dilakukan sistem online oleh petugas admin kartu tani. Dengan adanya kartu tani tersebut, dia berharap agar harga pupuk tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan jumlah pupuk yang diterima petani tidak bisa dikurangi atau ditambah.

Editor : Kholistiono