Aneh tapi Nyata, di Kudus Ada Siswa Sudah Lulus tapi Terima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP 2 e

Siswa SD berangkat sekolah di salah sudut di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – program Perlindungan dan Pengentasan Kemiskinan 2016 di Kabupaten Kudus , dinilai masih banyak salah sasaran.

Salah satunya adalah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di Kudus, ditemukan siswa yang sudah lulus tapi masih terima KIP.  Salah satunya adalah Praditya Puja, asal Desa Bulungcangkring, Jekulo Kudus.

Di hadapan Disdikpora Kudus, Praditya mengaku, menerima KIP. “Sudah lulus paket C dan baru mendapatkan bantuan pendidikan jenis KIP,” katanya.

Merasa mendapatkan bantuan yang tidak semestinya, Praditya segera lapor ke Lembaga Kegiatan Belajar Mengajar (LKBM). LKBM memberikan saran agar datang ke Disdikpora guna menanyakan apakah KIP yang baru sampai, masih bisa dipakai atau tidak.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengaku, kekeliruan penerima KIP memang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Kudus.  Menurutnya, penerima KIP kerap kurang pas sasaran. Mengingat pendataannya berdasarkan pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Praktis, banyak siswa yang sudah lulus atau sudah melanjutkan sekolah.

“Banyak yang sudah lapor kepada kami. Mereka yang sudah lulus baru mendapatkan adanya KIP. Padahal kartu tersebut harus masih sekolah,” katanya.

Karenanya, KIP tidak bisa dipakai bila penerimanya tidak lagi sekolah. Dia memberikan solusi, agar program KIP tepat sasaran. Salah satunya dengan mencantumkan data anak putus sekolah supaya bisa diusulkan. Tujuannya biar mendapatkan bantuan guna melanjutkan kembali sekolahnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Siswa SMP di Kudus Ogah Terima Bantuan KIP, Dana Senilai Rp 3,4 Miliar Tak Tersalurkan

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom)

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Kabupaten Kudus senilai Rp 3,44 miliar dari pemerintah pusat tahun 2015 tak tersalurkan. Ini lantaran siswa penerima KIP ogah mengambil dana tersebut tanpa alasan jelas.

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi mengungkapkan, bantuan pendidikan tersebut merupakan bantuan yang diberikan tahun 2015 lalu, dengan sasaran 4.588 siswa SMP yang tersebar di 20 SMP di Kudus.

”Ini khusus SMP saja. Sedang bantuan yang diterima, nominalnya adalah Rp 750 ribu untuk tiap siswanya,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya, ribuan siswa tersebut tidak mengambil bantuan tersebut. Padahal dana tersebut sudah diketahui pihak sekolah. ”Kalau mengenai alasan kenapa sampai tidak mengambil, hingga kini belum diketahui. Karena penyalurannya langsung ke sekolah,” ujarnya.

Meski begitu, bantuan tersebut masih digulirkan tahun ini. Namun, prosesnya berbeda dibanding tahun lalu. Untuk proses KIP tahun ini sedang [roses distribusi, yang langsung diberikan ke siswa melalui keluarga.

”Makanya kami tidak tahu jumlah persis penerimanya. Yang pasti, data yang ada sekarang sejumlah empat ribuan itu yang belum mencairkan,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Dana Bantuan Siswa Miskin Sering Dibelanjakan Aneh-aneh

Mendikbud Anies Baswedan menunjukkan KIP yang akan dibagikan untuk siswa miskin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Mendikbud Anies Baswedan menunjukkan KIP yang akan dibagikan untuk siswa miskin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Pemerintah pusat menyiapkan dana belasan triliun untuk membantu siswa miskin dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun nyatanya, dana bantuan untuk keperluan pendidikan itu, pada faktanya sering digunakan oleh penerima untuk kebutuhan lain, selain untuk menunjang pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengakui hal ini, dan memang pengawasan tak bisa dilakukan daengan ketat.

Menurut dia, bantuan yang diberikan kepada siswa seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan. “Sesuai dengan fungsinya, untuk membantu siswa miskin bersekolah. Jadi kebutuhannya dapat dilengkapi dengan ini,” katanya, saat berkunjung di Kudus, malam tadi.

Hanya saja, tidak dapat dipungkiri kalau sebenarnya risiko penyelewengan bantuan tetaplah ada. Bahkan, meski tahu adanya penyelewengan, tidak ada punishment khusus, lantaran dianggap sebagai kebutuhan siswa.

“Sekarang begini, jika ada kelurga atau siswa yang kekurangan makan, dan mendapatkan bantuan ini digunakan untuk makan, apa bisa ditindak? Tidak bisa,” ujarnya.

Namun, risiko tersebut sudah diminimalisasi dengan pencairan yang dilakukan dua kali. Pencairan juga disebutkan pas pencarian semester, sehingga dapat diperuntukkan sebagai kebutuhan sekolahnya.

“Mei nanti cair, itu merupakan pencairan tahap pertama. Nah dengan dicairkan pas kebutuhan sekolah, besar kemungkinan bantuan akan dipergunakan untuk kebutuhan sekolah,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Siswa Miskin di Kudus Ditanting Semangatnya dengan Kartu Bantuan

Sejumlah siswa tengah mencari materi pelajaran melalui komputer di perpustakaan. Siswa miskin akan mendapat bantuan melalui KIP. (MuriaNewsCom)

Sejumlah siswa tengah mencari materi pelajaran melalui komputer di perpustakaan. Siswa miskin akan mendapat bantuan melalui KIP. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ada alasan khusus kenapa siswa miskin harus diberikan kartu, baru mendapat bantuan uang ketimbang langsung diberikan uang. Hal itu diberikan untuk memotivasi siswa miskin, termasuk yang ada di Kabupaten Kudus, supaya lebih serius dalam belajar karena merasa lebih diperhatikan.

Kartu sebagai sarana untuk me-nanting (mengangkat/menarik) semangat siswa, agar semakin semangat dalam belajar.

Hal itu disampaikan Mendikbud Anies Baswedan. Menurutnya dengan memiliki KIP yang di dalamnya tertera nama siswa, maka akan membuat siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Lain halnya jika langsung diberikan tunai, maka akan membuat siswa tetap merasa kurang diperhatikan.

“Itulah gagasan Bapak Presiden, jadi ketika siswa tidak semangat, dengan melihat kartu itu akan semangat kembali. Karena mereka akan berpikiran kalau pemerintah itu memperhatikan mereka,” katanya saat kunjungan ke Pura Grup, malam tadi.

Sebenarnya dalam kartu tersebut, tidak ada chip khusus, atau bagian yang canggih. Namun, dalam kartu seperti KTP itu, namun kartu untuk satu siswa dan lainnya tak sama, sehingga tak akan tertukar.

Sebab, dalam kartu itu terdiri identitas siswa, mulai dari nama, alamat, nama orang tua dan kode keluarga miskin. Sehingga, meskipun namanya sama tidak akan tertukar satu dengan lainnya

Mengenai masa berlaku kartu, dikatakan tidak ada masa berlakunya. Karena, setelah mengisi daftar biodata kembali, akan diketahui status siswa yang terkait. Apakah masuk dalam keluarga miskin atau tidak.

“Sekarang masih proses cetak, jadi Maret-April cetak, kemudian Mei langsung dibagikan ke siswa yang terdaftar,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Mendikbud Sebut Rp 11 Triliun untuk Biayai Pendidikan Siswa Miskin

Mendikbud Anies Baswedan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar. (MuriaNewsCom / Faisol Hadi)

Mendikbud Anies Baswedan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar. (MuriaNewsCom / Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membiayai pendidikan siswa dari kalangan tidak mampu. Dana sebesar itu hanya untuk siswa miskin di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud, belum termasuk sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Dana itu masuk dalam progam Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jumlah tersebut, merupakan jumlah keseluruhan dari pembuatan kartu hingga bantuan yang diterima oleh para siswa.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat kunjungan ke Pura Grup malam tadi. Menurutnya jumlah Rp 11 triliun merupakan jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan. Jumlah itu, digunakan untuk 14 juta siswa miskin yang berada di bawah Kemendikbud.

“Kalau yang lainnya, sekitar tiga jutaan. Namun yang menangani adalah Kemenag. Jadi sudah berbeda,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penerima kartu tersebut merupakan siswa dengan usia enam hingga 21 tahun. Atau mereka yang duduk di bangku SD hingga SMA / SMK se-Indonesia.

Untuk bantuan yang didapat, bervariatif. Siswa SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA Sederajat Rp 1 juta. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima tiap siswa yang dicairkan dua kali selama setahun.

“Pencairan dilakukan di dua Bank. Untuk SD dan SMP, pencairan dilakukan di BRI. Sedangkan untuk SMA, pencairan dilakukan di BNI,” ujarnya.

Cara pencairan juga mudah. Yakni untuk siswa yang sudah mendapatkan kartu, lansung membawanya ke bank terkait tiap ganti semester. “Untuk penerima KIP, tiap tahun akan mengisi data, pengisian dilakukan pada akhir semester genap. Data itulah yang digunakan sebagai acuan mendapatkan di tahun berikutnya,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Duh, di Negeri Ini 17 Juta Siswa Berasal dari Keluarga Miskin

 

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (MuriaNewsCom / Faisol Hadi)

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (MuriaNewsCom / Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan membeberkan data tentang banyaknya siswa di Indonesia, yang berasal dari keluarga miskin. Dari catatan yang didapatkannya, di negeri ini jumlah siswa miskin mencapai 17 jutaan siswa.

Data itu didapatkan menteri dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, dan telah diverifikasi ulang. Hal ini disampaikan Menteri Anies saat berkunjung ke Pura Group Kudus, Sabtu (16/4/2016) malam tadi.

“Jumlah siswa miskin itu tersebar di sekolah negeri maupun swasta. Untuk jumlah dari sekolah negeri siswa miskin mencapai 14 jutaan, sedangkan untuk sekolah swasta sekitar tiga jutaan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Data siswa miskin yang diperolehnya, merupakan basis data terpadu. Yang mana, data yang diambil dari BPS yang sudah diverifikasi. Di mana sebelumnya tercatat di sekolah negeri terdapat 17 juta siswa miskin, namun setelah diverifikasi menyusut menjadi 14 jutaan.

Ia meyakini, tingkat keakuratan data itu sangat tinggi. Sebab selain menggunakan data terbaru, juga dilakukan verifikasi untuk memastikannya.

“Sebenarnya survei dilakukan mulai Desember 2015 lalu, kemudian Februari datanya sampai ke kami kemudiaan diverifikasi lagi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pada tahun ajaran berikutnya juga akan dilakukan pendataan tambahan untuk siswa miskin. Hal itu terkait dengan progam pemerintah mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Editor : Ali Muntoha