Ribuan PK Geruduk Kantor DPRD Pati

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan Pemandu Karaoke (PK) menggeruduk Kantor DPRD Pati, Rabu (14/2/2018). Mereka menuntut karaoke kembali dilegalkan kembali lantaran banyak yang mencari nafkah dari usaha tersebut.

Dari pantauan, ribuan PK tersebut datang menggunakan beberapa armada. Mulai dari truk, mobil, hingga sepeda motor lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak hanya itu, berbagai spanduk tuntutan juga dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya, spanduk bertuliskan Keluarga Kami Butuh Hidup, Anakku jadi pegawai negeri sipil (PNS), dari gaji pemandu karaoke (PK), hingga PK bukan PSK. Stop tutup karaoke.

Selain tuntutan agar usaha karaoke tidak ditutup, mereka juga membentangkan spanduk agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diam, turun ke Pati dan rakyat menanti.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi ini, setidaknya ada seribu lebih PK yang turun ke jalan. Jumlah ini hanya sebagian PK yang ada di Pati. Ini mengingat jika ditotal ada sekitar dua ribu lebih PK di Bumi Mina Tani.

Wirnoningsih, salah satu peserta aksi saat memberikan keterangan pada awak media. (ISTIMEWA)

”Jumlah karyawan (PK) yang ada lebih dari dua ribu orang. Karena itu kalau karaoke ditutup mau di kemanakan,” tegasnya kepada awak media.

Ningsih menjelaskan, dalam pembuatan perda yang ada, pemerintah juga tidak melakukan kajian yang lebih dalam. Terutama dampak yang ditimbulkan dari penutupan. Bahkan, pemkab juga tak memberi pembinaan yang jelas tentang keahlian dan penempatan pasca penutupan.

”Kalau ini tidak ada revisi, mau di kemanakan PK yang ada. Apa bisa mereka yang dilegalkan dalam perda menampung semuanya,” terangnya.

Bagi dia, penutupan karaoke di Pati juga akan menimbulkan efek domino. Terlebih pada keluarga. Ini mengingat banyak PK yang mencari nafkah dari pekerjaannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

”Pokoknya kita tak akan mau kalau karaoke ditutup. Kami akan di sini sampai ada kejelasan,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Satpol PP Minta Dukungan Polisi dan TNI untuk Tegakkan Perda Karaoke di Pati

Satpol PP Pati saat merazia sejumlah tempat karaoke di Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Pati Riyoso meminta dukungan dari polisi dan TNI untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke.

“Satpol PP siap mati-matian menegakkan Perda. Kami butuh dukungan mental dari polisi dan TNI,” ujar Riyoso, Jumat (24/11/2017).

Menanggapi permintaan itu, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan menyatakan, penyelesaian masalah tersebut harus memperhatikan karakter masyarakat Pati supaya tidak terjadi konflik horizontal.

“Kita harus memperhatikan kondusivitas. Jangan sampai terjadi konflik horizontal dalam menegakkan Perda yang mengatur karaoke,” kata AKBP Maulana.

Menurutnya, Satpol PP, polisi dan TNI merupakan satu paket. Dia meminta agar jangan ada yang merasa paling dominan dan pintar sendiri.

“Kita satu tekat, satu komitmen. Jangan ada yang merasa menjadi pahlawan dari yang lain, karena Satpol PP, polisi dan TNI satu paket,” jelasnya.

Sementara Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma menuturkan, pihaknya sudah menempuh langkah komunikasi dengan para pemilik karaoke.

Dia juga sudah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak untuk menekan risiko gesekan di lapangan. Berbagai langkah pembinaan untuk menghindari potensi konflik juga sudah ia tempuh.

Editor: Supriyadi

Penegakan Perda Lemah, Ormas Sebut Pengusaha Karaoke di Pati Kebal Hukum

Sejumlah perwakilan ormas melakukan audiensi dengan Bupati Pati Haryanto terkait dengan penegakan Perda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan organisasi masyarakat (ormas) meminta penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke dipertegas. Hal itu disampaikan mereka dalam audiensi dengan Bupati Pati Haryanto di Pendapa Pati, Kamis (23/11/2017).

Ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama Ahmad Khoiron mengatakan, sampai saat ini masih ada pengusaha karaoke yang kebal hukum. Pasalnya, masih banyak karaoke di Pati yang melanggar Perda belum berhasil ditertibkan.

“Para pengusaha menyalahi Perda yang sudah menjadi produk hukum warga Pati. Mereka tidak mau taat pada hukum dan masih melawan,” ujar Khoiron.

Dia menuturkan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Pati siap mendukung penegakan Perda. Bila diizinkan, mereka akan terjun ke lapangan untuk melakukan eksekusi.

Bupati Pati Haryanto menjelaskan, pihak Pemkab selama ini sudah melakukan penegakan yustisi. Jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, Haryanto menilai akan memberikan efek jera kepada pengusaha karaoke.

“Perda ini dibuat bukan atas inisiatif eksekutif, tetapi murni dari legislatif yang menampung aspirasi dari masyarakat. Tapi waktu Perda disidangkan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hasilnya menang sehingga Perda sah untuk ditegakkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, sebagian besar para pemandu karaoke yang bekerja di Pati berasal dari daerah lain, mulai dari Bandung, Jepara, Semarang hingga Tasikmalaya. Lebih dari 90 persen pemandu karaoke merupakan warga dari luar daerah.

Editor: Supriyadi

Langgar Perda, Banser Siap Sweeping Karaoke Bandel di Pati

Ketua GP Ansor Pati Imam Rifai saat mengukuhkan Banser Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua PC GP Ansor Pati Imam Rifai menyebut, Banser siap melakukan sweeping karaoke ilegal di Pati. Hal itu diungkap Rifai, Jumat (10/11/2017).

“Banser siap (melakukan) sweeping karaoke yang bandel dan tidak mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata,” ujar Rifai.

Sebelumnya, dia menahan anggotanya yang sudah tidak sabar untuk melakukan sweeping. Mereka geram dengan pengusaha karaoke yang dianggap tidak mematuhi Perda.

Baca: Ternyata, Makanan Ini yang Buat Belasan Siswa SDN Kayuapu Kudus Keracunan

“Sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah, kami siap digandeng untuk hadir dalam sidak penegakan Perda,” tambahnya.

Menurutnya, proses pembuatan Perda sudah sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan semua masukan dari elemen masyarakat. Terlebih, Perda Pariwisata sudah final setelah melalui uji materi dan upaya hukum di Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, dia mendorong agar Satpol PP tidak perlu ragu untuk menegakkan Perda secara menyeluruh tanpa pandang bulu. “Jangan ragu, apalagi takut. Kami siap dukung,” ucap Rifai.

Dia juga meminta kepada semua masyarakat Pati untuk mendukung upaya penegakan Perda dan menghormati produk hukum yang berlaku di Kabupaten Pati. Jika tidak ditegakkan, Rifai menilai Perda tersebut tidak berfungsi dan mandul.

Editor: Supriyadi

PSK Lorong Indah Pati Diajak Ikut Berantas Narkoba

Ratusan wanita tuna susila mengikuti sosialisasi P4GN di Hall Permata, Margorejo, Pati, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati bekerja sama dengan Polres Pati menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Hall Permata, Margorejo, Pati, Rabu (1/11/2017).

Kegiatan itu dihadiri Kabag Kesra Pemkab Pati Heri Supriyono, Tim Satuan Narkoba Polres Pati, Muspika Margorejo dan ratusan warga lokalisasi Lorong Indah (LI).

Heri mengatakan, peredaran narkoba saat ini berlangsung cukup masif sehingga masyarakat cukup rentan terdampak penyalahgunaan narkoba. Peredaran barang haram tersebut sangat memungkinkan terjadi di kawasan lokalisasi.

Baca: Siap-siaplah, Razia Kendaraan di Pati Akan Digencarkan Hingga Dua Pekan ke Depan

Karena itu, dia mengimbau kepada warga LI, termasuk pekerja seks komersial (PSK) untuk ikut memerangi penyalahgunaan narkoba. Caranya dengan menghindari transaksi maupun pemakaian.

“Narkoba saat ini sangat rentan peredarannya hingga menyasar ke masyarakat, termasuk di kawasan lokalisasi. Itu sebabnya, sosialisasi ini penting untuk menyadarkan semua pihak untuk menjauhi narkoba,” ujar Heri.

Hal yang sama disampaikan KBO Sat Narkoba Polres Pati Ipda Indra Irnawan. Menurutnya, narkoba sudah menjadi bahaya laten bagi keberlangsungan bangsa.

Dalam skala yang lebih luas, penyalahgunaan narkoba sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang generasi muda supaya tidak produktif.

“Dampaknya jelas sangat negatif. Keberadaan narkoba menjadi bahaya laten yang harus dihindari dan diperangi semua elemen masyarakat,” pungkas Ipda Indra.

Editor: Supriyadi

Puluhan PK di Pati Geruduk Safin Hotel, Begini Jawaban Satpol PP

Puluhan pemandu karaoke menggeruduk Safin Hotel, Kamis (20/10/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan pemandu karaoke (PK) menggeruduk The Safin Hotel Pati milik Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin, Kamis (19/10/2017) malam.

Musyafak, pengusaha karaoke menegaskan, aksi pengerahan PK bukan untuk melakukan demonstrasi. Namun, mereka ingin menyanyi bersama di Masterpiece Karaoke.

Hal itu dilakukan untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah kabupaten (pemkab) Pati yang dianggap tebang pilih dalam menegakkan Perda Karaoke. “Bukan demo, kami cuma ingin ngajak mereka untuk nyanyi bareng,” ujar Musyafak.

Suasana memanas setelah Musyafak mengamuk dan marah-marah di Hotel Safin. Namun, pihak Safin Hotel tidak menanggapinya.

Dia berteriak dan menyebut Pemkab Pati tidak adil dalam melakukan penegakan Perda. “Kalau karaoke dirazia, semuanya harus dirazia, jangan tebang pilih,” ucap dia.

Petugas Satpol PP sempat menghadang aksi mereka, sebelum satu peleton anggota kepolisian dan beberapa anggota TNI terjun untuk mengamankan situasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kasatpol PP Pati Riyoso saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sebagai penegak perda sudah melakukan penindakan sesuai dengan peraturan daerah.

“Semuanya kami razia, tidak ada tebang pilih. Siapa yang bilang tebang pilih? Semalam saya habis melakukan penertiban di Hotel 21, langsung ke Safin,” tegas Riyoso.

Dia menegaskan, penertiban karaoke di Pati berdasarkan perda yang sudah menjadi produk hukum masyarakat Pati. Karena itu, dia akan terus melakukan penertiban sesuai dengan amanat masyarakat yang tertuang dalam perda.

Editor : Ali Muntoha

Usai Tempat Karaoke Dinasty Kudus Digrebek, Satpol PP Merasakan …

Petugas Satpol PP melakukan pendataan saat penggrebekan tempat karaoke Dinasty di Jati Wetan, Kabupaten Kudus. (Facebook Djati Solechah)

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Kudus menduga masih ada tempat karaoke yang masih beroperasi. Padahal itu telah dilarang. Karena melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus. Ancaman atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, usai pihaknya menggrebek karaoke Dinasty di Desa Jati wetan, Jati, pihaknya akan melakukan giat lebih gencar lagi. “Soal kafe lain yang masih buka, kemungkinan masih ada yang buka lagi. Kami akan terus melakukan penindakan terkait hal tersebut,” kata Djati kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Selasa (8/8/2017).

Menurut dia, sebenarnya para pengusaha kafe dan karaoke sudah mengetahui mengenai larangan. Tapi mereka tetap membandel. Mereka malah melakukan aksi kucing-kucingan dengan pemkab. Seperti yang dilakukan pemilik Dinasty.

Pihaknya akan tetap menggelar penertiban. Apalagi, saat ini tidak sedikit masyarakat yang aktif melapor ke Satpol PP. Kendati demikian, Satpol PP berharap pemilik kafe dan karaoke menghormati aturan.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan laporan terkait peredarnya kafe karaoke. Kami harap masyarakat dapat rutin melakukan laporan kepada kami agar bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Satu Tempat Karaoke Lengkap dengan Pemandunya di Jati Wetan Kudus Masih Nekat Beroperasi

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

MuriaNewsCom, Kudus –  Satpol PP Kudus jengah akibat masih adanya tempat karaoke yang nekat beroperasi sekarang. Adalah Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jati Wetan, Jati.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya melakukan giat operasi ke tempat karaoke tersebut, Senin (7/8/2017) malam. Hasilnya mengejutkan, yakni Satpol mendapati Dinasty masih beroperasi.

“Pertama petugas kami datang ke lokasi. Dan menemukan kafe  (Dinasty) dalam keadaan tertutup. Karena tak percaya, petugas terus menunggu hingga dini hari. Akhirnya setelah beberapa kali mengutak-atik akal, kami memadamkan listrik, dan ternyata kafenya pun dibuka,” kata Djati kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/8/2017).

Dari penelusuran Satpol PP, pelanggan yang datang ke kafe langsung dipersilakan masuk. Petugas kafe mengunci tempat dari dalam, dan lampu langsung dimatikan. Hal itu untuk menimbulkan kesan kalau kafe sudah benar-benar tutup, dan bisa mengelabui petugas.

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

 

“Sebenarnya kami sudah kerap mendapatkan laporan akan masih bukanya kafe tersebut. Sayangnya, saat petugas beberapa kali melakukan giat, kafe ditemui dalam keadaan tertutup. Namun laporan masyarakat tak berhenti, hingga petugas melakukan sejumlah cara guna memastikannya. Seperti semalam misalnya,” ujarnya.

Saat ini, Satpol sudah membawa sejumlah perlengkapan karaoke di kafe tersebut. Seperti LCD dan juga soundsystem. Semuanya diamankan di kantor Satpol PP. Pemilik kafe juga dipanggil.

Editor : Akrom Hazami

Ini Kode Rahasia yang Bikin PK di Pungkruk Jepara Sering Lolos dari Razia Satpol PP

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Jepara Sutarno mengatakan, jika razia terhadap tempat karaoke di wilayah Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mloggo, sering menemui kegagalan.

Katanya, ketika petugas merazia tempat karaoke di kawasan ini, banyak tempat yang dijadikan karaoke tiba-tiba kosong dan taka da lagi pemandu karaoke (PK) yang berada di tempat tersebut.

Menurutnya, petugas yang sering dibikin kecele ketika melakukan razia tersebut, salah satunya, karena handy talky milik petugas Satpol PP ternyata sudah disadap. Sehingga, ketika terjun ke lapangan, banyak PK yang sudah tidak ada di tempat.

“Saya juga heran, saat akan melakukan razia, tiba-tiba saluran handy talky kami ada suara orang lain yang bukan petugas muncul. Mungkin itu disadap oleh orang lain. Sehingga saat kita datang ke lokasi karaoke itu sudah sepi,” kata Tarno.

Selain disadap, katanya, ketika petugas sampai di Pungkruk, warga setempat ada berteriak dengan kata “Telo, sprit, telo, sprit.” Diyakini, ucapan tersebut merupakan kode yang menandakan ada petugas yang datang untuk razia.

“Kata telo tersebut mengisyaratkan bahwa ada regu Satpol PP yang datang. Sedangkan sprit, menurut informasi yang ada, bahasa kode tersebut diisyaratkan sebagai anggota TNI yang ikut kegiatan razia. Mungkin warna seragam kita seperti warna ubi atau telo. Sedangkan sprit mungkin diisyaratkan sebagai seragam TNI. Sebab sama sama hijau,” katanya.

Dengan adanya kode tersebut, sontak pengelola karaoke menutup tempatnya, pun demikian dengan PK yang bekerja di tempat tersebut. Dengan begitu, seringkali mereka lolos dari razia petugas.

Editor : Kholistiono

Satpol PP Jepara Deteksi Menggeliatnya Kembali Karaoke di Pungkruk, Ada Puluhan PK yang Masih Layani Pria Hidung Belang

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Meski tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, sudah dibongkar oleh pemkab beberapa tahun lalu,Namun hal tersebut tak membuat jera bagi sebagian warga. Bahkan, saat ini geliat munculnya praktik esek-esek di tempat tersebut kembali muncul.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara mendeteksi, saat ini, setidaknya ada tiga tempat karaoke yang beroperasi. “Dari data yang kami dapatkan, jumlah rumah yang masih digunakan untuk tempat berkaraoke itu ada 3 rumah. Meski itu rumah atau lahan pribadi, namun hal itu sudah melanggar aturan yang ada,” ujar Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Trisno Santosa.

Menurutnya, dari tiga rumah yang dijadikan tempat karaoke tersebut, dua di antaranya terletak berdekatan. Sedangkan satunya lagi berada di titik yang berbeda. Untuk setiap tempat karaoke, setidaknya ada 10 pemandu karaoke (PK).

Terkait hal ini, pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan razia terhadap tempat tersebut. Sebab, hal tersebut sudah melanggar aturan dan kesepakatan. Pihaknya, bakal melakukan tindakan tegas, baik terhadap pemilik rumah maupun PK.

“Kita akan menindak itu. Yakni dengan cara mengenakan pasal tindak pidana ringan(tipiring), penyitaan alat serta yang lainnya. Sebab, sebelumnya kita juga pernah merazia itu, namun mereka masih membandel,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

GP Ansor Minta Penutupan Karaoke di Kudus Terus Berjalan

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa, sudah memerintahkan untuk membentuk tim kajian tentang keberadaan Perda Karaoke, Selasa (8/11/2016) sore lalu.  Meski demikian, selama perda masih melarang, maka keberadaan karaoke juga harus hilang dari Kudus.

Wakil Ketua GP Ansor Kudus, Saiful Anas, mengatakan kalau penegakan perda harus tetap dilakukan. Sebab aturan yang ada jelas, dan harus dilakukan. Dan dalam aturan juga berbunyi larangan keberadaan karaoke.

“Aturannya kan jelas, jadi selama aturan masih melarang ya harus ditegakkan. Itu sudah tugas Satpol PP dalam melakukan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (9/11/2016).

Pihaknya mengapresiasi langkah Bupati Kudus Musthofa, dalam menyikapi Perda 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Sebab upaya yang dilakukan tetap menjalankan perda yang terus diberlakukan.

Hingga kini setiap hari, pihaknya masih memantau situasi yang ada. Sedangkan untuk hasilnya juga selalu dilaporkan kepada yang berwenang mengatasinya.

Kemarin, sudah dilakukan pertemuan yang mempertemukan semua pihak. Semuanya bebas berpendapat dan juga mengusulkan ide. Namun ditegaskan kalau aturan sudah menjadi perda sehingga hatus tetap dilaksanakan.

Editor : Akrom Hazami

Bandelnya Tempat Karaoke di Kudus Ini, Dilarang Beroperasi tapi Tetap Nekat

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

MuriaNewsCom, Kudus – Perda tentang keberadaan karaoke di Kudus telah melarang beroperasinya tempat hiburan tersebut. Tapi sampai kini, masih ditemukan adanya tempat karaoke yang tetap nekat beroperasi.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil. Menurutnya, Satpol PP masih melakukan operasi terkait karaoke. Dan dari hasil penindakan yang dilakukan masih dijumpai adanya karaoke yang masih nekat untuk buka.

“Harus diakui kalau masih ada karaoke yang buka. Bahkan semalam juga masih ada yang buka meski kucing- kucingan,” katanya kepada MuriaNewsCom,  Rabu (9/11/2016).

Satpol PP sudah melakukan upaya penutupan. Hal yang dilakukan adalah dengan mendatangai lokasi hiburan tiap malam. Sampai akhirnya mereka benar-benar mau menutup tempah hiburannya.

Sedangkan untuk karaoke yang masih nekat buka, pihaknya sudah melakukan penyegelan paksa. Sedangkan beberapa lainya mengerti dengan menutup usahanya sendiri.

“Total karaoke ada 18 lokasi, empat dia ntaranya susah kami segel karena nekat buka. Beberapa lainnya mau menutup sendir,” jelasnya

Dia mengatakan, upaya ke depan yang akan dilakukan masih adalah menertibkan tempat karaoke yang masih beroperasi. Hal itu akan dilakukan terus, guna memastikan perda benar benar berjalan.

“Aturannya tegak lurus, jadi kalau melarang, berarti memag di Kudus tidak boleh ada karaoke. Jadi kami akan menindaknya bahkan kalau perlu kami tongkrongi depan karaoke,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Dewan Bakal Bantu Tuntutan Pengusaha Karaoke di Kudus

dewan

Pendemo dari kalangan tempat karaoke menyuarakan aspirasinya di depan Pendapa Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan PK dan waria yang melakukan aksi di depan pendapa Pemkab Kudus, wadul ke DPRD setempat, Selasa (8/11/2016).

Sejumlah perwakilan yang menggelar aksi ditemui oleh Edy Kurniawan, Wakil Komisi C, di kantor DPRD Kudus untuk membicarakan tuntutan mereka.

Tuntutan yang diinginkan sama, yakni agar Perda tentang Karaoke bisa dicabut agar pengusaha dapat berjalan dan pekerja masih dapat beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Kami akan membantu aspirasi dari masyarakat. Jadi silakan datang untuk menyuarakan keinginan kalian semua saat pembahasan tentang karaoke,” kata Edy, saat menemui massa.

Menurutnya, jika sejumlah pihak dapat duduk bersama akan lebih pas membuat kebijakan. Mulai dari dewan, pemkab dan juga pengusaha maupun ormas.

Untuk itulah diharapkan massa dapat usul saat pembahasan. Hal itu dapat dilakukan ketimbang banding, karena putusan sudah jelas sehingga perda tinggal dilaksanakan.

“Jangan menyalahkan satpol PP, mereka hanya menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan di Kudus,” ungkapnya .

Ari Setiawan, dari Cafe Star Kudus mengatakan upaya mereka agar perda dicabut akan terus dilakukan. Hal itu menyangkut soal pekerjaan.

“Ada ratusan pekerja. Dan semua membutuhkan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pengusaha Karaoke Kudus Berharap Tetap Bisa Beroperasi

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pendemo dari kalangan pekerja karaoke di Kudus tidak bisa bertemu dengan bupati lantaran sedang berada di luar kota, Selasa (8/11/2016).

Ahmad Soleh, salah satu dari demonstran mengatakan, aspirasi dari paguyuban meminta untuk tidak menutup karaoke. Pihaknya minta agar keberadaan karaoke masih bisa diperbolehkan beroperasi.

“Kami butuh makan, itu yang paling krusial. Bagaimana jika tidak bekerja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, tempat karaoke hendaknya dibiarkan beroperasi. Pihaknya janji akan menaati aturan yang ada, asalkan tetap bisa beroperasi. “Silakan atur kami, kami akan mentaati aturan yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya tidak dapat memutuskan hal tersebut. Sebab pembahasan tentang hal itu perlu pembicaraan lebih jauh lagi. Dan komunikasi kepada pihak terkait juga harus dilakukan.

“Rencananya pagi tadi ada pembahasan dengan bupati dan sejumlah pihak, terkait evaluasi sebulan penerapan tim penindak karaoke. Namun karena bupati ada acara pembahasan terpaksa harus diundur,” ungkapnya.

Dia mempersilakan jika nanti ada pembahasan dapat diikuti oleh kalangan karaoke. Dengan demikian mereka dapat menyuarakan pendapat masing masing.

Editor : Akrom Hazami

Tempat Karaoke di Kawasan Pungkruk Jepara Bergeliat Lagi

upload jam 1030 karaoke (e)

Razia narkoba yang digelar Polres Jepara di tempat karaoke di kawasan Pungkruk beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tempat hiburan karaoke di Kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, telah dirobohkan dan diratakan dengan tanah oleh Pemkab Jepara beberapa waktu lalu. Namun, hal itu tak menyurutkan niat para pengusaha karaoke untuk berhenti. Mereka kini mulai membuka usaha karaoke lagi.

Hanya saja, tempat karaoke yang saat ini ada tak sebanyak dulu. Selain itu, tanah yang ditempati bangunan karaoke bukan tanah yang berstatus milik Pemkab Jepara.

Salah seorang pengusaha karaoke, Yusuf mengatakan, dirinya kembali membuka usaha karaoke itu sejak empat bulan lalu. Hal itu dilakukan lantaran desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saya menyewa bangunan permanen setengah jadi milik warga Negara Korea, ada lima room karaoke,” ujar Yusuf, Kamis (14/4/2016).

Menurutnya, layaknya tempat hiburan karaoke pada umumnya. Dia juga menyediakan sejumlah pemandu karaoke (PK). Alasan dia menyewa bangunan di tanah milik warga Negara Korea karena jika mendirikan di atas tanah milik pemerintah sudah tidak berani lagi setelah peristiwa pembongkaran beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kawasan Pantai Pungkruk terkenal sebagai pusat lokasi hiburan karaoke. di sepanjang pantai, berdiri puluhan bangunan kafe karaoke. Namun, pada tahun 2015, Pemkab Jepara meratakan seluruh bangunan kafe karaoke. Kala itu dengan dalih, kawasan Pantai Pungkruk akan disulap menjadi pusat wisata kuliner. Tapi, hingga kini tanda-tanda Pantai Pungkruk akan dijadikan pusat wisata kuliner belum nampak. Puing-puing sisa bangunan kafe karaoke masing memenuhi lahan tersebut.

Editor : Kholistiono

Belum Ada Eksekusi, Diduga Pihak Berwenang Ada yang Main Mata terhadap Keberadaan Usaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan menegakkan perda selama ini dinilai main mata terhadap keberadaan usaha karaoke. Jangan sampai ada pemikiran jika ada gugatan, maka eksekusi belum bisa dilakukan.

”Ini pandangan keliru. Uji materi berbeda dengan pengadilan biasa yang ada persidangan. Contohnya pada kasus kios Kudus Plaza. Meski masih digugat, Satpol PP berani melakukan eksekusi. Dalam konteks usaha karaoke juga seharusnya berlaku,” katanya.

Disebutkan, selama ini hanya resto dan kafe yang bisa mengantongi izin usaha di Kudus. Itu pun jika pengusaha beritikad baik mengurus izin usahanya. Setelah ada putusan MA, tinggal dikaji lebih lanjut apa yang menjadi putusan hakim. ”Intinya menurut penilaian kami, sebelum ada putusan MA pun, maka perda tetap berlaku,” ujarnya.

Khabsyin mengatakan, uji materi atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke ke Mahkamah Agung (MA), seharusnya tak menghalangi penertiban karaoke.

Digugatnya Perda Karaoke tersebut, diminta tak menyurutkan langkah Pemkab Kudus untuk menertibkan usaha hiburan malam. Terlebih usaha karaoke di Kudus selama ini beroperasi secara ilegal, karena tak mengantongi izin.

”Upaya pengusaha karaoke dalam mengajukan uji materi memang harus dihormati sebagai hak masyarakat. Namun karena usaha karaoke di Kudus adalah ilegal karena tak berizin, maka tak ada alasan untuk tidak menertibkannya,” katanya, Selasa (23/2/2016).

Khabsyin mengingatkan legal standing (kedudukan hukum pemohon) yang dinilainya tak jelas. Karena usaha karaoke di Kudus ilegal, wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, tidak ada orang atau badan yang berhak mengaku punya usaha karaoke di Kudus. ”Mereka tidak punya legal standing. Kecuali jika di Kudus memang ada izin usaha karaoke,” katanya.

Seperti diberitakan, Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) resmi mengajukan gugatan uji materi atas perda ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 06 P/HUM/2016. Pada berkas permohonan uji materi ke MA melalui kuasa hukumnya, Asprehikasi menilai secara formil dan materiil perda tersebut tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : Titis Ayu Winarni

Video – Pemkab Pati Pastikan Eksekusi Karaoke Akan Tetap Dijalankan

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pemandu karaoke menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono memastikan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati akan tetap berjalan. Hal itu diungkap Sudiyono, usai massa menggeruduk Kantor Satpol PP dan Kantor Pemkab Pati, Kamis (21/1/2016).

“Hari ini, eksekusi memang kami batalkan, karena kondisinya tidak memungkinkan dan alasan keamanan. Tapi, itu bukan berarti putusan untuk menghentikan kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda tidak dijalankan. Pasti akan dijalankan,” katanya di depan awak media.

Bahkan, pihaknya sudah memastikan bahwa awal Januari 2016, kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus berhenti beroperasi. “Kegiatan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda harus dihentikan,” tuturnya.

Ditanya soal implementasi penegakan karaoke di lapangan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan jajarannya. “Bagaimana caranya dan juga teknik di lapangan nanti bagaimana, kami akan koordinasikan lebih lanjut. Eksekusi pasti akan kami jalankan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ketua Paguyuban Karaoke Instruksikan PK untuk Kembali Bekerja

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah seorang perempuan dari massa pengusaha karaoke tengah berbicara kepada petugas Satpol PP yang dibatasi dengan pagar Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom,Pati – Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto menginstruksikan kepada seluruh pemandu karaoke (PK) untuk kembali bekerja seperti biasanya. Hal itu dikatakan Heri, sebelum massa membubarkan diri usai menggelar demo di depan Kantor Pemkab Pati.

“Jadi, saya harap saat ini kalian bisa kembali ke tempat untuk bekerja. Pulang dan jangan anarkis di jalan. Jangan ada blayer-blayer motor,” pesan Heri kepada massa dari pihak pengusaha karaoke.

Heri juga mengklaim, bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Pemkab Pati, di mana hasil keputusan tersebut, di antaranya tidak ada penyegelan terlebih dahulu.

“Hari ini kita sudah berembug bersama dengan pihak pemda, yang mana keputusannya tidak ada operasi penyegelan terlebih dahulu,” tutur Heri di hadapan massa.

Seperti diberitakan sebelumnya, eksekusi yang mestinya dijalankan pemerintah saat ini, dibatalkan dengan alasan keamanan. Karena itu, pemda saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan polemik yang tak ada ujungnya tersebut.

Editor : Kholistiono 

Massa PK Pati Ricuh, Eksekusi Dibatalkan

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kericuhan terjadi saat ratusan massa ingin membuka paksa pintu gerbang Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ratusan massa pemandu dan karyawan karaoke beralih dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati, setelah Kasatpol PP Pati Suhud tidak bisa ditemui di kantornya.

Massa kemudian melakukan orasi dengan mengeraskan suara sepeda motor dari Kantor Satpol PP menuju Kantor Bupati Pati. Di depan gerbang, ratusan PK menuntut agar karaoke terus dibuka karena banyak janda yang hidup dari sana.

Selang beberapa waktu, sejumlah massa kemudian membuka paksa pagar Kantor Bupati hingga kericuhan terjadi. Pasukan keamanan dari Satpol PP dan kepolisian berusaha menghadang agar pintu itu tidak dimasuki ratusan massa.

Atas insiden tersebut, Pemkab Pati membatalkan rencananya untuk melakukan eksekusi terhadap karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

“Kami akan membahas lagi bersama dengan SKPD terkait. Hari ini, eksekusi kami batalkan karena memperhitungkan aspek keamanan,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono di depan awak media, Kamis (21/1/2016).

Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo meminta agar Pemkab Pati bersedia menunggu hingga keputusan MA secara resmi turun di Pengadilan Negeri Pati. “Setelah keputusan resmi turun, baru kita diskusikan kembali,” tandasnya.
Editor : Akrom Hazami

Ratusan PK Kepung Kantor Satpol PP Pati

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pemandu karaoke (PK) dari berbagai tempat hiburan karaoke di Pati menggeruduk dan menduduki paksa Kantor Satpol PP Pati, Kamis (21/1/2016) sore.

Aksi tersebut dilakukan untuk melawan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasukan keamanan dari Satuan Shabara Polres Pati dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kantor Satpol PP Pati yang dikepung ratusan PK dan pengusaha karaoke.

Sementara itu, ratusan personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi masih berada di Kantor Pemkab Pati, sebelum berangkat menuju lokasi karaoke yang akan disegel.

“Kasian PK bang. Berikan mereka kesempatan untuk bisa makan. Pemerintah jangan hanya mikir tinggal eksekusi saja,” kata Musyafak, salah satu pengusaha karaoke di Pati.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo juga hadir dan mengawal aksi PK yang mengepung Kantor Satpol PP.

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke di Pati Akan Melawan Jika Satpol PP Lakukan Eksekusi

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Satpol PP rencananya akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013. Eksekusi itu rencananya akan dimulai pada Kamis (21/1/2016) besok hingga akhir Januari 2016.

Namun, pihak pengusaha karaoke justru akan melakukan perlawanan. Hal ini ditegaskan Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo.

“Dasarnya apa mereka mau melakukan eksekusi? Putusan MA saja belum turun di Pengadilan Negeri. Lagipula, tidak ada sanksi yang tercantum dalam Perda,” kata Gulo saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Jawa Tengah jika Satpol PP menyalahgunakan wewenang dengan melakukan eksekusi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena itu, ia meminta agar Satpol PP tidak anarkis dan arogan dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau dia mau anarkis, kami dari segi hukum akan laporkan mereka ke Polda. Kalau mau main anarkis, teman-teman pengusaha karaoke katanya juga siap kalau diajak anarkis. Teman-teman siap melakukan perlawanan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

200 Personel Satpol PP Pati Siap Eksekusi Tempat Karaoke dan Prostitusi Terselubung

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disiapkan untuk melaksanakan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Eksekusi itu rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (20/1/2016) besok.

Kepala Satpol PP Pati Suhud mengatakan, masih ada sekitar 23 tempat karaoke di Pati yang tidak tertib dan melanggar Perda. Namun, secara nyata, kata dia, hanya ada sekitar 16 tempat karaoke yang masih nekat beroperasi meski melanggar aturan Perda.

“Ada sekitar 200 personel yang kami siapkan untuk eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda. Kami diberikan waktu pemerintah sejak 21 Januari hingga akhir Januari untuk melakukan penertiban,” kata Suhud kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, tempat karaoke yang terindikasi terdapat prostitusi tersebulung juga akan ditindak tegas. “Hotel berbintang di Pati juga menyediakan fasilitas karaoke. Itu tidak melanggar Perda karena sebagai bentuk fasilitas hotel. Tapi, jika ada indikasi prostitusi tersebung juga akan kami tertibkan,” imbuhnya.

Untuk mengawal proses eksekusi itu, pihaknya rencananya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah SKPD terkait juga dilibatkan untuk melancarkan penegakan Perda karaoke.

Editor : Akrom Hazami

Catat! Besok Tempat Karaoke di Pati Dieksekusi Paksa

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Satpol PP Pati sempat menyegel salah satu karaoke yang melanggar Perda beberapa bulan yang lalu, tetapi dicopot lagi dari pihak pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati rencananya akan mengeksekusi tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 pada Kamis (20/1/2016). Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan Setda Pati Sudiyono.

“Peringatan sudah kami layangkan, bahkan hingga surat peringatan (SP) yang ketiga. Mau tidak mau, tempat karaoke yang melanggar Perda akan kami tutup paksa pada 21 Januari 2016 besok,” kata Sudiyono saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Ia menegaskan, pengusaha karaoke harus patuh pada keputusan hukum. Selama ini, kata dia, Pemkab Pati sudah cukup memberikan peluang dan “jalan damai” untuk menyelesaikan persoalan tempat hiburan karaoke di Pati yang masih berjarak di dalam radius seribu meter dengan permukiman dan fasilitas umum.
Namun, pihak pengusaha karaoke sampai saat ini selolah membiarkan peringatan dari pemerintah dan bukannya ditaati. Karena itu, pemerintah sudah tak punya lagi “kesabaran” untuk menertibkan tempat karaoke yang melanggar Perda.

“Pemkab sudah melakukan persiapan matang, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pengusaha karaoke bahwa mulai 21 Januari 2016 akan ada penertiban sampai akhir Januari. Surat peringatan formal bahkan sudah tiga kali kami layangkan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Bocoran Aturan Karaoke dan Rumah Pijat di Jepara

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara saat ini masih getol ingin membatasi peluang terjadinya kemaksiatan di Kota Ukir. Saat ini tempat karaoke yang dituding menjadi salah satu tempat peredaran Miras dan prostitusi terselubung akan diatur dengan ketat. Selain itu tempat atau panti pijat juga demikian. Keduanya tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara untuk menjadi aturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih membeberkan beberapa aturan yang mungkin nanti akan dimasukkan dalam Perda tentang karaoke dan panti pijat. Untuk tempat karaoke, hanya diperbolehkan di kota-kota kecamatan saja, hanya untuk bernyanyi saja serta room/ruangan harus dengan kaca terbuka.

“Dalam hal ini masih bisa ditambah lagi persayaratan lain, seperti saklar lampu harus di luar ruangan. Sehingga jika ada pemeriksaan tidak mungkin akan mematikan lampu dari dalam ruangan. Bisa juga ditambah dengan tidak diperbolehkan berpakaian seronok dan lainnya. Intinya semua aturan ini nanti adalah dapat mencegah jangan sampai kebutuhan hiburan ini dinodai dengan tindak asusila,” terang Sholih.

Demikian halnya dengan keberadaan panti pijat, yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Menurut dia, karena panti pijat merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan.

“Di antarnya pemijat dan yang dipijat harus sejenis. Namun jika terpaksa harus lawan jenis maka harus ada muhrimnya atau ditemani suami atau istri. Selanjutnya juga masih dapat ditambah lagi aturan yang mengikat, sebagai bentuk pencegahan terhadap munculnya tindakan negatif yang akan terjadi. Semuanya ini baru dirumuskan bersama di Dewan (DPRD,red) untuk kebaikan dan kemaslahan umat,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Sholih, dia memohon kepada seluruh masyarakat dapat terus memantau perkembangan sekaligus memberikan saran dan masukan. Sehingga kasus dan kejadian sebagaimana tejadi di Pungkruk tidak akan muncul lagi di kemudian hari. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Jepara Dilegalkan, Asal….

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana di salah satu tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bagi Anda yang hobi nyanyi, kini di Jepara tempat karaoke dilegalkan. Setelah sebelumnya terjadi silang pendapat antara Pemkab Jepara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait pelarangan karaoke di Kota Ukir.

Akhirnya, Pemkab Jepara menegaskan bahwa karaoke akan dilegalkan. Hanya, pelegalan tersebut hanya sebatas untuk bernyanyi saja. Saat ini, DPRD Jepara telah memasukkan sejumlah aturan tentang karaoke di dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dalam pembahasannya, Pemkab Jepara sebagai eksekutif pun dilibatkan. Meski Ranperda tersebut sedianya disahkan dalam rapat Paripurna, Rabu (30/12/2015) ini, namun diundur.

“Setelah melihat dan mendengar berbagai aspirasi masyarakat pascapembongkaran karaoke di Pungkruk lalu, Pemerintah Kabupaten Jepara akan melegalkan Hiburan Karaoke. Dengan catatan hanya sebatas untuk bernyanyi,” ujar Sekretaris Daerah Sekda Jepara Sholih.

Menurutnya, saat ini segenap peraturan yang membatasi keberadaan aktivitas karaoke ke depan tengah digodok di DPRD. Di samping itu di DPRD juga tengah dibahas tentang segenap aturan tentang keberadaan rumah pijat kesehatan. Untuk itu, lanjutnya, diharapkan kepada segenap lapisan masyarakat dapat memberikan masukan, saran ataupun menanyakan kejelasan pembahasan kedua hal tersebut langsung di DPRD Jepara.

“Karaoke sebagai salah satu kebutuhan hiburan masyarakat nantinya akan diberikan ruang dan aturan secara khusus, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, demikian halnya dengan keberadaan rumah pijat yang menjadi salah satu alternatif kesehatan. Karena merupakan kebutuhan dan agar jangan sampai salah arah dan tujuan maka perlu adanya atruran dan pembatasan-pembatasan. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)