Warga Jateng Bisa Lapor Penyelewengan Dana Desa ke Polri Pakai Android

MuriaNewsCom, Semarang – Polri meluncurkan aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa. Aplikasi tersebut bernama Sipades (Sistem Pendampingan Dana Desa).

Peluncuran Dana Desa dilakukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dalam lawatanya di Kota Semarang, sejak Kamis (22/3/2018). Aplikasi ini diinisai oleh Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga, dan sudah diujicoba Desa Brokoh dan Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang sejak 28 Desember 2017 lalu.

Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini dimanfaatkan sebagai media pelaporan dana desa bagi Bhabinkamtibmas dan memberikan informasi kepada masyarakat secara real time berbasis web dan mobile Android tentang penggunaan dana desa.

”Program Sipades ini sangat saya dukung. Karena ini program dari presiden dengan program padat karya sehingga menstimulasi, membangkitkan ekonomi masyarakat desa,” kata Tito.

SIPADES ini terdiri dari dua komponen utama. Yaitu web dashboard yang digunakan oleh eksekutif untuk melakukan monitoring serta memberikan referensi tentang embrio permasalahan penggunaan dana desa. Serta aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara aktual.

Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi penggunaan dana desa, serta melaporkan permasalahan seputar penggunaan dana desa. ”Nanti 3 atau 4 bulan rutin dievaluasi. Kalau di Jateng baik, bisa jadi model di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Usai di-launching, Sipades akan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten.

Baca : Dengan Sipades, Polri Jamin Kades Tak Perlu Takut Kena OTT

Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menyambut baik Sipades yang diinisiasi oleh Polri. Menurutnya, pendampingan perlu dilakukan mengingat dana desa yang saat ini digelontorkan pemerintah pusat, sangat besar.

“Sehingga bisa dipastikan sema desa bisa memanfaatkan dana desa dengan baik. Apalagi, tidak mungkin hanya mengandalkan pendamping desa yang satu orang menangani dua sampai tiga desa. Camat juga tidak mudah melakukan pengawasan per desa. Tapi dengan aplikasi yang dikenalkan ini, saya sangat mengapresiasi,” bebernya.

Heru berharap, para camat pun dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendampingi pelaksanaan dana desa. Sehingga, bisa memantau penyerapan, penggunaan, sampai sejauh mana pertanggungjawabannya dengan lebih mudah.

“Bukan untuk memantau terus kalau ada penyimpangan mengambil langkah represif, tapi mengantisipasi lebih awal dan mencegahnya,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Gedung Baru Mapolda Jateng Diresmikan Kapolri: Ini Rumah Rakyat, Bukan Kandang Macan

MuriaNewsCom, Semarang – Usai terbakar pada 2015 lalu, gedung Markas Polda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, sudah selesai dibangun ulang. Jumat (23/3/2018) pagi tadi, gedung baru itu diresmikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Gedung baru itu tampak lebih megah dibangun tujuh lantai dan dilangkapi dengan helipad (landasan helicopter) di atasnya. Pembangunan gedung baru ini menelan dana mencapai Rp 182,8 miliar. Dana tersebut juga berasal dari bantuan hibah Pemprov Jateng sebesar Rp 12 miliar, yang dikucurkan pada tahun 2017.

Selain helipad, lapangan parkir juga dibangun di basement, sementara bagian atas dibangun untuk lapangan upacara.

Lahan parkir gedung ini mampu menampung 162 kendaraan roda empat, dan 90 kendaraan roda dua. Lantai basement selain untuk tempat parkir, juga menjadi kantor SPKT Polda Jateng.

Ada empat lift di gedung baru tersebut. Dari empat lift tersebut, dua berada di tengah untuk kepentingan Polda, sementara dua di ujung kanan dan kiri untuk umum.

Dalam peresmian itu, Kapolda Jateng memberikan sambutan terlebih dahulu. Ia menyebut, jika gedung baru Mapolda Jateng itu kini menjadi lokasi jujugan untuk foto selfie.

“Ada ornamen salah satu tanda keajaiban dunia yakni Candi Borobudur di pagar depan Mapolda Jateng. Ornamen inilah yang diminati banyak warga,” ujarnya.

Meski demikian, kapolda tak mempermasalahkan hal itu. Ia bahkan menyambut dengan terbuka dan berharap halaman Mapolda Jateng menjadi salah satu spot terbaik untuk berfoto. ”Jadikan gedung baru ini seperti rumah rakyat yang indah dan megah,” katanya.

Kapolri Jendral Tito Karnavian juga mengamini hal itu. Ia berharap gedung baru ini benar-benar nyaman untuk nyaman untuk rakyat. Oleh karenanya, ia meminta jajaran Polda Jateng membuat suasana kantor yang ramat dengan masyarakat sipil.

“Kepolisian adalah institusi sipil, jadi jangan buat orang yang masuk polda ini serasa masuk ke kandang macan. Buat orang yang masuk polda itu serasa masuk perbankan, disambut dengan ramah, seperti orang mau masuk mall,” kata Tito.

Ia juga menceritakan tentang lobi-lobi yang harus ia lakukan untuk membangun gedung baru ini. Saat itu Tito menjabat sebagai Asisten Perencanaan Anggaran Kapolri.

Pada saat itu, gedung Mapolda Jateng belum menjadi prioritas. Yang diprioritaskan adalah Polda Sumbar karena kena gempa, dan Polda Papua Barat. Namun menjelang akhir tahun 2015, gedung Mapolda Jateng terbakar, sehingga ia pun melakukan lobi agar gedung ini bisa segera dibangun.

Gedung ini dibangun pakai uang negara karena itu harus dikembalikan dalam wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui gedung baru tersebut sebelumnya merupakan gedung A dan B yang difungsikan untuk ruang beberapa kesatuan di Polda Jateng, termasuk ruang kantor Kapolda Jateng. Namun pada Rabu 30 September 2015, terjadi kebakaran besar yang melumat habis gedung tersebut.

Meski tidak ada korban jiwa dan dokumen-dokumen penting bisa diselamatkan, namun kebakaran tersebut menyebabkan ratusan sepeda motor yang berada di tempat parkir, ludes dilalap api.

Editor : Ali Muntoha

Kapolri Pastikan Tak Ada Ancaman Teroris di Jateng Selama Natal

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat mengunjungi persiapan pos pengamanan Operasi Lilin Candi 2017 di Brebes. (Tribratanews Polda Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian memastikan hingga kini belum ada ancaman teror untuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Meski demikian, polisi tetap tak akan lengah, dengan mengetatkan pengawasan.

Ia menyebut, potensi terorisme tetap ada, terlebih beberapa tahun lalu di Jawa Tengah terjadi aksi teror di salah satu gereja di Solo. Pihaknya mengantisipasi agar kejadian itu tak terulang.

“Natal dan Tahun Baru 2018 ada beberapa potensi ancaman, di antaranya terorisme. Di Jawa Tengah, dulu ada salah satu gereja di Solo saat misa ada ledakan dan ada korban di sana. Ada peristiwa beberapa polisi yang ditembak pada saat melakukan pengamanan,” katanya.

Kamis (21/12/2017) kemarin, Kapolri turun ke Jawa Tengah untuk meninjau persiapan pengamanan dalam Operasi Lilin Candi 2017 Polda Jateng. Kapolri meninjau Pos Pengamanan Terpadu area gerbang Tol Brebes Timur (Brexit).

Meski belum ada informasi tentang rencana serangan teror, namun Kapolri tidak ingin jajarannya lengah. Dia meminta jajaran Polri di setiap wilayah di Tanah Air menyiapkan pengamanan, khususnya di tempat-tempat ibadah.

“Sampai hari ini tidak ada informasi rencana serangan teror dari hasil penyidikan kita. Namun kita tidak ingin underestimate atau menganggap remeh. Kita berusaha mempersiapkan pengamanan di tempat-tempat ibadah, termasuk mengajak warga dan ormas-ormas Islam yang biasa berpartisipasi dalam mengamankan tempat-tempat ibadah,” jelasnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga memperingatkan pelaku mafia pangan dan sembako agar tidak memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru 2018 untuk meraup laba. Apabila hal itu terjadi, pihaknya memastikan pelaku monopoli pangan itu akan dijerat dan diproses hukum.

“Pelaku-pelaku mafia pangan, monopoli pangan, kartel pangan dan sembako jangan mengambil keuntungan di tengah masyarakat yang bergembira dalam merayakan Natal dan akhir tahun. Kalau ada, nanti akan kita proses hukum. Kita akan operasi pangan,” tegasnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menjelaskan, pihaknya melakukan operasi pasar bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil jelang Natal dan Tahun Baru 2018.

“Kesiapan  kita bersama pemda, TNI, dan stakeholders lain melakukan pengecekan lapangan. Khususnya menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Alhamdulillah masih normal dan tidak ada kenaikan,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Brimob yang Tembak Mati 2 Rekannya Lalu Bunuh Diri di Blora Ternyata Bermotif Utang

Kondisi tiga anggota Brimob yang tewas setelah baku tembak di Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Blora – Kasus penembakan sesama brimob hingga menewaskan tiga anggota saat pengaman sumur minyak PT Sarana Gas Trembul (SGT) di  Dukuh Canggah, Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Blora, Selasa (10/10/2017) sekitar pukul 18.30 WIB lalu, mulai mendapat titik terang.

Motif yang simpang siur di masyarakat bahkan sudah terjawab. Ini menyusul statemen Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan motif penembakan terhadap sesama personel Brimob itu adalah masalah utang.

“Untuk sementara motif pribadi. Masalah stres karena utang,” kata Tito Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017) seperti dikutip tempo.co.

Baca: 3 Anggota Brimob Tewas Usai Saling Baku Tembak di Blora

Tito juga menegaskan soal teknis penggunaan senjata api untuk anggota Polri diatur dalam aturan internal yang sangat ketat.

Tak hanya itu, peraturan Kapolri juga mengatur pertanggungjawaban hingga laporan penggunaan senjata api sangat ketat. Karenanya, jika masih ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi yang keras.

“Kami hanya berharap insiden tidak membuat publik mengeneralisir soal perilaku anggota Polri keseluruhan, karena di lingkungan Polri ada ribuan yang menggunakan senjata dan tidak ada masalah selama ini. Hanya satu oknum yang melanggar,” tegas Tito seperti dilansir tribunnews.com.

Baca: Bripka Tejo Bunuh Diri Setelah Tembak Mati 2 Rekannya Sesama Brimob di Blora

Sebelumnya, Selasa (10/10/2017), terjadi penembakan  personel Brimob di daerah penambangan minyak dan gas Sarana Gas Trembul (SGT01), Dukuh Canggah, Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam insiden tersebut, tiga personel Brimob yang bertugas di area penambangan minyak tersebut tewas. Ketiganya adalah Brigadir Budi Wibowo, 30 tahun, Brigadir Ahmad Supriyanto (35), dan Brigadir Kepala (Bripka) Bambang Tejo (36).

Salah satu saksi mata, karyawan GSS Giken Sakata Singapura, Redi mengatakan, pukul 18.30 WIB terdengar rentetan tembakan 20 kali. Redi mendekat ke TKP untuk memastikan ada apa sebenarnya. Setelah sampai di TKP, Redi melihat satu orang tergeletak di depan tenda Pam Brimob.

Baca: Ini Spesifikasi Senjata Serbu yang Digunakan Brimob untuk Nembak Mati Rekannya di Blora

Redi menghubungi personel Polsek serta Koramil Ngawen. Sedangkan Brigadir Slamet mengaku saat mandi, dia mendengar suara letusan senjata. Penasaran, Brigadir Slamet bergegas ke sumber suara.

Brigadir Slamet diperintahkan oleh Brigadir Kepala Bambang untuk meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Ketiga jenazah masih berada di Blora dan belum ada informasi akan dibawa ke RS Bhayangkara Semarang untuk keperluan autopsi.

”Iya (masih di Blora). Belum ada info (dibawa ke RS Bhayangkara Semarang),” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Triatmaja, Rabu (11/10/2017) dini hari.

Editor: Supriyadi

Baca: Begini Firasat Keluarga Sebelum Anggota Brimob Pati Ini Tewas Ditembak Rekannya Sendiri

Kapolri di Purwokerto Singgung Peredaran Pil PCC Akan Diusut Tuntas  

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Purwokerto menerima cindera mata dari Rektor UMP Dr Syamsuhadi Irsyad, Sabtu. (Polda Jateng)

MuriaNewsCom, Banyumas – Kasus peredaran pil paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian polisi. Mengingat, akibat pil itu berujung jatuhnya korban jiwa, dan warga yang terdampak usai mengonsumsinya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Purwokerto, Sabtu (23/9/2017), mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas peredaran pil PCC. Polisi langsung bergerak usai kejadian pil PCC di Kendari. “Saya langsung perintahkan untuk telusuri dari mana,” kata Tito di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas.

Baca : Pemotor Tewas Terlindas Mobil di Jalan Inspeksi Bendung Klambu 

Di antara hasil penelusuran polisi, pil PCC di Kendari, salah satunya berasal dari Purwokerto. Selain juga dari Surabaya Jawa Timur, dan Cimahi Jawa Barat. Ditnarkoba Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus PCC tersebut, yakni MSAS, WY, serta pasangan suami istri BP dan LKW.

BacaHonda Jazz dan Sepeda Motor Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang di R Agil Kusumadya Kudus

Sementara itu, dalam pidato ilmiahnya, Tito mengambil topik Bagaimana Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Dominan. “Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2030 akan menjadi negara 5 besar setelah Amerika, Cina dan Korsel. Bahkan tahun 2045 apabila bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen dapat menjadi peringkat keempat,” ujarnya.

BacaBikin Heboh, Semburan Air Setinggi 30 Meter Muncul di Blora

Indonesia berpotensi menjadi negara dominan ekonomi apabila bisa menjadi negara dominan, namun ada beberapa syarat antara lain pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan stabilitas politik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus memiliki banyak investasi dan membutuhkan dana 5000 triliun namun APBN hanya 2000 triliun. Sedangkan 3000 triliun itu milik investor dan dari 50 konglomerat asal Indonesia, yang merupakan warga keturunan Tionghoa.

BacaNgeri, Motor Jadul yang Dipamerkan di Stadion Joyokusumo Pati Ini Harganya Setara Pajero Sport

“Tugas kita semua adalah menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan masyarakat, satu saja stabilitas rusak maka investor tidak mau ke Indonesia,” pungkas Kapolri.

Pada kesempatan itu, yang diwisuda UMP sebanyak 1.185 wisudawan/wisudawati yang terdiri dari 16 magister, 1.042 sarjana, dan 127 diploma.

Editor : Akrom Hazami

 

Kapolri Ajak Masyarakat Merawat Kebhinekaan

Kapolri Jendral Polisi M. Tito Karnavian saat berkunjung ke Ponpes Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat kebhinekaan dan kebangsaan yang pada akhir-akhir ini kembali menuai ujian.

Hal itu disampaikan Kapolri pada acara Safari Ramadan di kediaman Kiai Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) di komplek Pesantren Raudlatut Thalibien Leteh Rembang, Selasa (6/6/2017).

Menurut Tito, belakangan ini, demokrasi di Indonesia cenderung mengarah liberal sehingga muncul kelompok yang mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan yang ada di Indonesia, katanya, juga sudah mulai tak terbendung, sehingga sudah mulai menyinggung tentang kesukuan, keagamaan dan lainnya.

Mengentalnya bicara tentang kesukuan, bahkan dirinya mencontohkan, jika di Lampung terjadi konflik masalah tanah antara penduduk lokal dengan para pendatang (transmigran), primordialisme kesukuan, primordialisme keagaann, mulai menyentuh sensitif. Mulai dari antaragama dan sesama agama.

“Padahal yang ada di sumpah pemuda itu jelas. Yakni , bertumpah darah satu tanah air Indonesia,  berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga itu harus tetap dijaga,” ungkapnya.

Kapolri juga mengemukakan, bahwa kedatangannya kali ini bertujuan silaturrahmi dalam rangka safari Ramadan. Sebelum bertemu Gus Mus, ia terlebih dahulu menyempatkan diri sowan ke para kiai di Pekalongan dan beberapa daerah lain.

“Saat masih jadi Kapolres, Kapolda, saya nggak berani ke sini. Setelah menjadi Kapolri, saya baru berani bertemu Gus Mus,” canda Kapolri.

Tito sengaja mengunjungi sejumlah kiai lantaran ingin mendengarkan tausyiah-tausyiah kebangsaan nan menyejukkan. Ia berharap, tausyiah bernuansa seperti itu benar-benar bisa mendinginkan iklim di seluruh pelosok Tanah Air.

Turut hadir dalam kesempatan itu KH Maimoen Zubair, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono serta pejabat di lingkungan Mabes Polri serta Kodam IV/Diponegoro.

Gus Mus pun menyampaikan terima kasih kepada Tito, lantaran sudi berkunjung ke kediamannya nan sederhana. “Mudah mudahan safari Ramadan ini mendapat ridlo oleh Allah SWT. Apalagi ini di bulan Ramadan,” kata Gus Mus.

Selain itu, ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak kepolisian yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada anak buahnya panjenengan yang ada di Rembang (Polres Rembang). Sebab, semuanya sudah menyulap tempat saya ini menjadi bagus. Sebab aslinya tempat saya jni ya sederhana. Namun ini bisa berubah menjadi bagus,” ucapnya.

Sementara itu, KH Maimoen Zubair dalam tausiyahnya menyampaikan, jika kemerdekaan Indonesia diraih secara tidak mudah karena harus melalui peperangan yang cukup panjang.

Ia menyebut, umat Islam punya peran penting dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa melalui resolusi jihad para kiai sepuh.

“Jadi, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mempertahankan konsep negara kesatuan berasaskan Pancasila. Masa kekhilafahan sudah habis dengan berakhirnya khulafaur rasyidin, yang dimulai pada era Abu Bakar, ‎Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib,” ujar Mbah Moen.

Menutup ceramahnya, Mbah Moen menyatakan bahwa Islam tidak boleh dimonopoli oleh suatu bangsa. Guna mengatasi ancaman perpecahan di Indonesia, ia menyarankan kepada para elite untuk memberikan contoh.”Kalau yang di atas bersatu, yang di bawah bakal mudah disatukan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

SE Kapolri Tentang Hate Speech Disebut Hanya Petunjuk Teknis

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Beberapa pekan terakhir ini sejumlah media massa menyoroti terkait surat edaran (SE) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bernomor SE/06/X/2015 mengenai penegasan penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). SE tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin secara khusus menjelaskan bahwa SE yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut hanya berupa petunjuk teknis saja. Sebab, di Undang-undang sendiri sudah ada aturan yang jelas terutama terkait dengan transaksi informasi elektronik.

“Sebenarnya, SE tersebut hanya merumuskan secara teknis mengenai KHUP Pasal 310 dan 311 tentang Penghinaan dan Fitnah,” ujar Samsu Arifin kepada MuriaNewsCom, Rabu (11/11/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, SE Kapolri tentang hate speech tersebut juga merupakan delik aduan. Jika tidak ada yang melaporkan, maka tidak dapat diproses. Dengan aturan tersebut, juga dapat bermanfaat dimasa Pilkada agar tidak terjadi saling fitnah dalam persaingan.

SE tersebut memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi yang kontra. Sebab, dengan adanya aturan tersebut seolah-olah ruang berekspresi semakin dipersempit.

Sedangkan bagi yang pro dengan SE tersebut, mereka menganggap aturan tersebut penting agar dimanapun, kita harus menjaga etika. Sebab, mereka menilai tak jarang di media sosial misalnya, banyak orang yang menebar kebencian dan menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu yang mendramatisasi fakta sehingga sangat menjurus ke dalam fitnah.(WAHYU KZ/KHOLISTIONO)