Kapolri Ajak Masyarakat Merawat Kebhinekaan

Kapolri Jendral Polisi M. Tito Karnavian saat berkunjung ke Ponpes Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat kebhinekaan dan kebangsaan yang pada akhir-akhir ini kembali menuai ujian.

Hal itu disampaikan Kapolri pada acara Safari Ramadan di kediaman Kiai Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) di komplek Pesantren Raudlatut Thalibien Leteh Rembang, Selasa (6/6/2017).

Menurut Tito, belakangan ini, demokrasi di Indonesia cenderung mengarah liberal sehingga muncul kelompok yang mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan yang ada di Indonesia, katanya, juga sudah mulai tak terbendung, sehingga sudah mulai menyinggung tentang kesukuan, keagamaan dan lainnya.

Mengentalnya bicara tentang kesukuan, bahkan dirinya mencontohkan, jika di Lampung terjadi konflik masalah tanah antara penduduk lokal dengan para pendatang (transmigran), primordialisme kesukuan, primordialisme keagaann, mulai menyentuh sensitif. Mulai dari antaragama dan sesama agama.

“Padahal yang ada di sumpah pemuda itu jelas. Yakni , bertumpah darah satu tanah air Indonesia,  berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga itu harus tetap dijaga,” ungkapnya.

Kapolri juga mengemukakan, bahwa kedatangannya kali ini bertujuan silaturrahmi dalam rangka safari Ramadan. Sebelum bertemu Gus Mus, ia terlebih dahulu menyempatkan diri sowan ke para kiai di Pekalongan dan beberapa daerah lain.

“Saat masih jadi Kapolres, Kapolda, saya nggak berani ke sini. Setelah menjadi Kapolri, saya baru berani bertemu Gus Mus,” canda Kapolri.

Tito sengaja mengunjungi sejumlah kiai lantaran ingin mendengarkan tausyiah-tausyiah kebangsaan nan menyejukkan. Ia berharap, tausyiah bernuansa seperti itu benar-benar bisa mendinginkan iklim di seluruh pelosok Tanah Air.

Turut hadir dalam kesempatan itu KH Maimoen Zubair, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono serta pejabat di lingkungan Mabes Polri serta Kodam IV/Diponegoro.

Gus Mus pun menyampaikan terima kasih kepada Tito, lantaran sudi berkunjung ke kediamannya nan sederhana. “Mudah mudahan safari Ramadan ini mendapat ridlo oleh Allah SWT. Apalagi ini di bulan Ramadan,” kata Gus Mus.

Selain itu, ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak kepolisian yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada anak buahnya panjenengan yang ada di Rembang (Polres Rembang). Sebab, semuanya sudah menyulap tempat saya ini menjadi bagus. Sebab aslinya tempat saya jni ya sederhana. Namun ini bisa berubah menjadi bagus,” ucapnya.

Sementara itu, KH Maimoen Zubair dalam tausiyahnya menyampaikan, jika kemerdekaan Indonesia diraih secara tidak mudah karena harus melalui peperangan yang cukup panjang.

Ia menyebut, umat Islam punya peran penting dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa melalui resolusi jihad para kiai sepuh.

“Jadi, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mempertahankan konsep negara kesatuan berasaskan Pancasila. Masa kekhilafahan sudah habis dengan berakhirnya khulafaur rasyidin, yang dimulai pada era Abu Bakar, ‎Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib,” ujar Mbah Moen.

Menutup ceramahnya, Mbah Moen menyatakan bahwa Islam tidak boleh dimonopoli oleh suatu bangsa. Guna mengatasi ancaman perpecahan di Indonesia, ia menyarankan kepada para elite untuk memberikan contoh.”Kalau yang di atas bersatu, yang di bawah bakal mudah disatukan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

SE Kapolri Tentang Hate Speech Disebut Hanya Petunjuk Teknis

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Beberapa pekan terakhir ini sejumlah media massa menyoroti terkait surat edaran (SE) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bernomor SE/06/X/2015 mengenai penegasan penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). SE tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.

Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin secara khusus menjelaskan bahwa SE yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut hanya berupa petunjuk teknis saja. Sebab, di Undang-undang sendiri sudah ada aturan yang jelas terutama terkait dengan transaksi informasi elektronik.

“Sebenarnya, SE tersebut hanya merumuskan secara teknis mengenai KHUP Pasal 310 dan 311 tentang Penghinaan dan Fitnah,” ujar Samsu Arifin kepada MuriaNewsCom, Rabu (11/11/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, SE Kapolri tentang hate speech tersebut juga merupakan delik aduan. Jika tidak ada yang melaporkan, maka tidak dapat diproses. Dengan aturan tersebut, juga dapat bermanfaat dimasa Pilkada agar tidak terjadi saling fitnah dalam persaingan.

SE tersebut memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi yang kontra. Sebab, dengan adanya aturan tersebut seolah-olah ruang berekspresi semakin dipersempit.

Sedangkan bagi yang pro dengan SE tersebut, mereka menganggap aturan tersebut penting agar dimanapun, kita harus menjaga etika. Sebab, mereka menilai tak jarang di media sosial misalnya, banyak orang yang menebar kebencian dan menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu yang mendramatisasi fakta sehingga sangat menjurus ke dalam fitnah.(WAHYU KZ/KHOLISTIONO)