Gunakan 35 Bus, Ribuan Nelayan Cantrang Pati Ngluruk ke Istana Negara

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang di Pati, berangkat ke Istana negara, Selasa (17/1/2018). Ribuan nelayan berangkat secara serempak menggunakan 35 bus untuk bertemu presiden RI Joko Widodo.

Hery, nelayan cantrang pati menyebutkan, jumlah nelayan yang ikut ke Jakarta sejumlah 1.500an nelayan. Semuanya menggunakan bus yang mencapai 35 bus untuk bersama-sama meminta kelegalan kapal cantrang diperbolehkan operasi kembali.

”Ini merupakan janji yang kami buat para nelayan untuk datang langsung menemui presiden,” katanya kepada awak media.

Baca: Ribuan Nelayan di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

Menurut dia, Permen no 71 tahun 2016 harus dibatalkan dan melegalkan cantrang. Jika dipertahankan hanya akan membuat nelayan cantrang asli Indonesia semakin menderita.

Sementara, Rasmijan, nelayan centrang yang ikut ngluruk ke Jakarta menyatakan hal yang sama. Bagi dia, pemerintah tak memiliki alasan melarang kapal cantrang. Apalagi jika alasannya kapal cantrang merusak karang.

”Mari kita cek sama-sama kalau tidak percaya. Soalnya kami sudah cek dan itu tidak merusak karang,” ungkap dia.

Ditambahkan, selain menggelar aksi di istana, para nelayan juga berencana menggelar istighotsah bersama para nelayan di hari yang sama. Langkah itu dilakukan supaya pemerintah melek untuk melihat kembali potensi centrang.

Editor: Supriyadi

Baca: Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Pemkab Pati Siap Tindaklanjuti Tuntutan Nelayan Cantrang

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati siap menindaklanjuti tuntutan warga pati, khususunya nelayan Pati perihal kapal cantrang untuk diperbolehkan operasi kembali. Pemkab Pati juga berjanji akan menandatangani tuntutan para nelayan yang tergabung dalam petisi nelayan cantrang Pati.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Edy Martanto mengatakan, apa yang diinginkan para nelayan dipastikan akan ditindaklanjuti. Karena, nelayan pati juga bagian dari masyarakat di kabupaten yang dikenal dengan slogan Bumi Mina Tani.

”Seperti apa yang diinginkan para nelayan, bakal kami tindaklanjuti. Saya akan laporan kepada bapak Bupati perihal tersebut,” katanya

Menurut dia, seperti keinginan para nelayan Cantrang, selain Bupati Pati, tandatangan juga akan dilakukan oleh ketua DPRD Pati. Yang mana hasil dari tandatangan tuntutan akan dibawa para nelayan cantrang ke Jakarta.

Dalam petisi tertulis permintaan kepada bapak Presiden Jokowi, agar kapal cantrang dapat diperbolehkan kembali melaut. Selain itu, mereka juga menuntut sebelum ada legalitas diperbolehkan cantrang, nelayan tetap diperbolehkan melaut.

Editor: Supriyadi

Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang di Kabupaten Pati menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memperbolehkan kapal cantrang beroperasi kembali.  Surat tersebut ditulis bersama saat aksi di Juwana, Senin (8/1/2018).

Dari pantauan, surat tersebut ditulis dalam secarik kertas putih. Selain meminta centrang beroperasi kembali, Presiden Jokowi juga diminta memilih antara nelayan Indonesia ataukah Menteri Susi.

“Bapak presiden bisa memilih, apakah akan memilih kami para nelayan ataukah Menteri Susi,” kata koordinator aksi Rasmijan saat aksi.

Baca: Ribuan Nelayan Di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

Surat tersebut, kata dia, rencananya akan dikirim langsung kepada presiden saat aksi ke Jakarta medio Januari 2018. Dalam hajat tersebut, mereka sudah mempersiapkan 50 bus untuk membawa para nelatyan.

Disebutkan, Menteri Susi tak memiliki alasan untuk melarang cantrang beroperasi. Karena, dari hasil penelitian menyebutkan kapal cantrang ramah lingkungan bahkan di kedalaman 50 meter. Untuk itu, apa yang ditudingkan kapal cantrang merusak karang tidaklah benar.

“Kapal cantrang sudah beroperasi semenjak tahun 80an. Dan selama ini tidak ada masalah, tapi kenapa tiba-tiba kapal dilarang berlayar,”imbuhnya

Editor: Supriyadi

Dihadiri Ganjar, Nelayan Jepara Pertanyakan Efektivitas Alat Tangkap Ikan Pengganti Cantrang

Ganjar Pranowo saat berdialog dengan nelayan saat penyerahan alat penangkapan ikan di BBPBAP Jepara, Senin (16/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan 258 paket alat penangkapan ikan (API) kepada nelayan di Jepara, Senin (16/10/2017).

Ratusan alat tersebut merupakan pengganti cantrang dan arat yang selama ini digunakan oleh nelayan di pesisir utara Laut Jawa. Meskipun diberi bantuan, sebagian nelayan khawatir kalau hasil dari alat tersebut tidak sebanyak alat yang sudah lama mereka gunakan saat ini. 

Acara yang berlangsung di aula milik Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan pihak terkait. 

Listiono nelayan asal Kedung mengatakan, selama ini pihaknya menggunakan cantrang dan arat saat melaut. Ia khawatir apakah nantinya hasil yang didapatkan bisa seperti saat sekarang. 

“Apa nantinya ketika alat tangkap diganti hasil ikannya bisa seperti sekarang ini, bisa untuk menyekolahkan anak dan sebagainya,” ungkapnya saat ditanya Ganjar Pranowo terkait kesulitan saat melaut. 

Hal serupa diungkapkan oleh Mustain. Nelayan itu menginginkan semua nelayan mendapatkan alat tangkap yang ramah lingkungan. ” Saya dengar kan sampai Desember nanti (batas penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan), nah yang belum kebagian bagaimana?,” tuturnya. 

Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar langsung melemparnya pada pejabat KKP Suseno Sukoyono. Dalam jawabannya ia meyakinkan, penggantian alat tangkap merupakan upaya pemerintah menjaga keberlangsungan pasokan ikan. 

“Tentang pertanyaan kalau pakai alat ini (ramah lingkungan) cukup tidak? Jika nelayan terus memakai arat, kalau kita memunyai anak, sebelum anak kita besar ikannya sudah habis. Dengan menggunakan Cantrang dan arat yang punya ukuran satu inchi ikan akan habis. Alat ini memang tak seganas arat dan cantrang, tapi jauh lebih memadai dari alat tangkap lainnya,” ucap Staf Ahli Menteri KKP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga itu. 

Sementara terkait penggantian cantrang dan arat dengan alat tangkap ramah lingkungan, Suseno menjawab hal tersebut akan terus dilihat perkembangannya. Lantaran untuk proses penggantian memerlukan anggaran yang tak sedikit. 

“Dalam melakukan hal itu, kita perlu bahu membahu mengingat keterbatasan APBN kita. Bantuan yang saat ini diberikan diprioritaskan bagi yang terdata. Kami percaya nelayan Jepara adaptif terhadap kebijakan ini. Untuk (penggantian cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan) perlu kerjasama dengan instansi lain,” ungkapnya. 

Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah harus hadir dalam penggantian cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan.

“Sebenarnya yang dibutuhkan kan waktu, kalau sampai akhir Desember mereka tak boleh (menangkap dengan cantrang) dan bantuan belum ada, maka keluwesan-keluwesan itu  yang diharapkan dari mereka agar mereka diizinkan (menggunakan cantrang). Kecuali negara memberikan bantuan itu,” tuturnya. 

Untuk permasalahan pelarangan cantrang, Ganjar mengaku telah berbicara dengan Susi Pudjiastuti. Hal itu terkait dengan penggantian alat tangkap. 

“Saya sudah bicara dengan Bu Menteri Susi, karena itu kebijakan pemerintah, maka pemerintah harus ikut tanggungjawab. Caranya kasih saja bantuan alat tangkapnya. Sudah ada pengajuan asuransi dan pengajuan permodalan, bantuan ini bisa selesaikan persoalan itu, tapi harus cepet. Kalau batasnya sampai Desember ya sampai Desember sanggup, kalau tidak  ya harus ada jeda  perpindahan toleransi, kalau tidak kasihan mereka,” tuturnya. 

Dalam rilis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, untuk nelayan Jepara ditargetkan ada 289 paket API yang akan diberikan. Sementara untuk Jawa Tengah akan diberi 2.341 paket. 

Pada kesempatan itu, diberikan juga bantuan Asuransi Nelayan. Untuk Jepara dari target 3500 orang, saat ini sudah terealisasi sebanyak 715 nelayan. Selain itu untuk Jepara diberikan fasilitas akses permodalan sebesar 1.890 miliar hasil kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap dan BRI.

Editor: Supriyadi