Kabar Gembira, Pemerintah Pusat Bakal Buka Gerai Pendaftaran Izin Cantrang di Pelabuhan Juwana

MuriaNewsCom, Pati – Belum terealisasinya izin kapal cantrang usai dilegalkan kembali oleh pemerintah mulai mendapat titik terang. Hal ini menyusul rencana pemerintah pusat untuk membangun gerai pendaftaran izin di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Juwana.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pati Edy T mengatakan, informasi pendirian gerai ini diperoleh saat menghadiri pertemuan di Semarang, Rabu (24/1/2018) lalu. Dalam pertemuan baik perwakilan kemeterian kelautan dan pusat berjanji akan segera membangun gerai untuk memudahkan izin cantrang.

“Informasi yang kami terima saat pembahasan, jadi dalam waktu dekat ini dari pemerintah pusat dan provinsi bakal membuat gerai perijinan di PPP Juwana. Sehingga, para nelayan cantrang bisa langsung mengurusnya untuk segera berlayar,” katanya kepada MuriaNewsCom

Sayangnya, untuk waktu persisnya masih menunggu pembahasan lanjutan dari pusat dan provinsi. Karena, untuk proses izin cantrang merupakan wewenang dari provinsi dan pusat. Sedang di tingkat kabupaten hanya sebatas memfasilitasi saja.

Sementara, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Pati Japar Lumban Gaol membenarkan hal itu. Namun, hingga kini  masih dibahas soal waktu dibukanya gerai di PPP Juwana.

“Gerai akan dibuka dalam waktu dekat ini. Termasuk di Rembang juga demikian. Mudah-mudahan pekan depan dapat dimulai,” ungkap dia.

Disinggung soal jumlah kapal cantrang, dia menyebutkan di PPP Juwana mencapai 168 kapal cantrang. Semuanya menunggu izin untuk bisa beroperasi kembali.

Editor: Supriyadi

Tak Ada Payung Hukum, Nelayan Cantrang Pati Masih Was-was Berlayar

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan cantrang di Kabupaten Pati menyambut gembira atas dibolehkannya kapal cantrang kembali berlayar. Apalagi, pernyataan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Heri Budianto,  seorang nelayan cantrang asal Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati misalnya, dia mengaku gembira atas pernyataan  Presiden Joko Widodo yang membolehkan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

“Dengan ini maka nelayan tak lagi khawatir saat mau melaut mencari. Karena sudah dua bulan tidak bekerja melaut,” katanya.

Menurut dia, para nelayan siap mematuhi aturan pemerintah selagi melegalkan kapal cantrang. Termasuk dengan bobot kapal yang juga diatur pemerintah.

Kendari demikian, dia mengakui masih was-was akan dilegalkan cantrang tanpa adanya cantolan hukum. Untuk itu, diharapkan pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis pengurusan izin melaut untuk kapal jenis cantrang.

“Jika juknisnya sudah dibentuk, maka nelayan siap mengajukan ijin berlayar,” ungkapnya.

Disinggung soal jumlah kapal cantrang, dia menyebut memiliki jumlah mencapai 170an kapal. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dengan kapal berbagai ukuran.

Editor: Supriyadi

Cerita Ganjar Melobi Menteri Susi soal Kapal Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Di balik kebijakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mencabut sementara larangan cantrang, ternyata ada peran Gubernur Ganjar Pranowo, yang gigih melobi sang menteri.

Dari enam wilayah yang diperbolehkan cantrang beroperasi, lima di antaranya di Jawa Tengah. Kepada wartawan, Ganjar menceritakan bahwa sebelum Susi mengumumkan di tengah demo nelayan di Jakarta  17 Januari 2018, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng.

Pemberian diskresi itu dilakukan melalui surat menteri Susi nomor: 18/MEN-KP/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

Surat tersebut merupakan balasan surat Ganjar tentang permohonan perpanjangan waktu penggunaan cantrang. Menariknya, surat Ganjar nomor 523/0000807 itu juga tertanggal 12 Januari.

“Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama,” kata Ganjar, di rumah dinas gubernur, Kamis (18/1/2018).

Surat dari Menteri Susi kepada Gubernur Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu, karena Ganjar menyampaikan data valid. Bahwa dari 6334 kapal di bawah 10 GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2341 atau 36,95%. Artinya masih ada 3993 atau 63,05% yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu,” jelasnya.

Tak cuma ke Susi, Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan bahwa tanggal 17 Januari akan ada demo nelayan di Jakarta.

Ganjar juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan presiden di Jateng pada Senin (15/1/2018) lalu.

Yang terjadi kemudian, pada 15 Januari itu Jokowi dan Ganjar justru langsung bertemu perwakilan nelayan di warung sate Batibul Bang Awi Tegal. Hadir 16 nelayan yang merupakan perwakilan dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.

“Hasilnya dicapai kesepakatan dengan nelayan dan Pak Jokowi akan menerima perwakilan yang didemo tanggal 17 di istana untuk mendetilkan solusinya,” kata Ganjar.

Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada Menteri Susi.

“Saya sampaikan terimakasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya,” terangnya.

Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.

KKP juga membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.

Editor : Ali Muntoha

Dianggap Melanggar HAM, Jokowi Didesak Evaluasi Pelarangan Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah mengevaluasi kembali peraturan tentang pelarangan 21 alat tangkap cantrang. Pasalnya, Komnas HAM menganggap Permen KP Nomor 71/2016 yang mengatur pelarangan ini melanggar HAM.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono, dalam keterangan perssnya Selasa (9/1/2018).

Ia menyebut, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi bahwa permen tersebut telah menggar hak asasi nelayan dan mengakami cacat proses dan substansial.

“Peraturan ini juga telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang menyengsarakan nelayan dan pelaku industri perikanan dalam skala yang besar,” katanya.

Pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo mengundang para nelayan untuk diajak dialog. Pasalnya, pemerintah hingga akhir 2017 tidak juga memenuhi janji untuk melakukan kajian bersama soal cantrang.

“Dialog ini harus dilakukan karena selama enam bulan nelayan menunggu janji-janji pemerintah namun tidak kunjung dipenuhi,” kata pria yang juga Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng itu.

Baca : Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat Untuk Presiden Jokow

Ia juga menuding, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering melakukan provokasi dengan menyebut akan melarang operasional cantrang mulai 1 Januari 2018.

Pihaknya dan beberapa pihak terkait telah melakukan uji petik bekerja sama dengan akademisi dan sejumlah pihak yang hasilnya secara ilmiah menyatakan bahwa tidak ada indikasi apapun cantrang dan payang merusak lingkungan.

Ribuan nelayan di Juwana, Senin (8/1/2018) menggelar aksi demonstrasi menuntut cantrang kembali dilegalkan. Pasalnya, dengan pelarangan ini ribuan nelayan menjadi menganggur dan kehilangan mata pencarian.

Editor : Ali Muntoha

Ribuan Nelayan di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang asal Kabupaten Pati, Senin (8/1/2018) kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi. Mereka tetap menolak kebijakan tentang pelarangan cantrang, karena dianggap akan menghilangkan sumber kehidupan nelayan.

Kali ini mereka menggelar demo di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Juwana, Pati.

Koordinator aksi Rasmijan, menyebutkan jumlah masa yang ikut aksi mencapai 2 ribuan nelayan. Semuanya menurut dia, merupakan korban dari kebijakan larangan cantrang.

“Ini aksi kesekian kalinya kami laksanakan. Kami tak akan bosan aksi agar cantrang diperbolehkan kembali,” katanya kepala awak media saat aksi.

Ia menyebut, selama cantrang dilarang beroperasi banyak nelayan yang menganggur. “Cantrang  harus segera dilegalkan, supaya kami tidak nganggur lagi,” tuntutnya.

Dia menyebutkan, jumlah kapal cantrang di Juwana mencapai 150-an kapal dengan ribuan anak buah kapal. Semuanya sudah nganggur, sejak sebelum Desember 2017 lalu. Akibatnya para nelayan bingung memenuhi kebutuhan hidup.

Nahkoda Kapal Cantrang, Nahwi, menambahkan selama ini nelayan sudah cukup menderita. Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat nelayan makin sengsara.

“Apa pemerintah mau membuat kami para nelayan menderita dan miskin. Padahal kami itu nelayan Indonesia, bukan asing,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Menteri Susi Heran Nelayan Pantura Masih Ribut Cari Ikan Rucah: Nggo Opo, Pakan Bebek?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukkan jaring ramah lingkungan yang diberikan pada nelayan di Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan, tak ada lagi perpanjangan masa transisi pelarangan alat tangkap cantrang bagi nelayan di Jawa Tengah. Izin penggunaan cantrang itu akan berakhir 31 Desember 2017 mendatang.

“Tidak ada perpanjangan lagi, masa transisi (Dari cantrang ke alat penangkap ikan yang ramah lingkungan) sampai 31 Desember 2017,” kata Susi.

Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyerahkan bantuan paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton sebanyak 30 persen. Jumlah setara dengan 2.000 paket dari total 7.255 nelayan.

Ia menjelaskan bahwa penggantian alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melindungi mata pencaharian para nelayan.

“Pemerintah saat ini memperhatikan dan memastikan perlindungan kepada nelayan, kita harus memastikan bahwa laut itu ada banyak ikannya terus menerus untuk masa depan, tidak hanya untuk sekarang,” ujarnya.

Susi mengajak nelayan di wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jateng untuk menangkap ikan yang mempunyai nilai jual tinggi agar kesejahteraannya meningkat.

“Lainnya (nelayan) sudah di Arafuru dan Natuna. Dapatnya ikan kakap, kerapu, tengiri, senangin, gogokan. Lha kok nelayan pantura malah cari ikan rucah (ikan kecil-kecil). Nggo opo, pakan bebek?” ujarnya.

Para nelayan juga diajak menjaga kekayaan laut dari berbagai praktik pencurian ikan oleh nelayan asing.

Ia juga menyebut pemerintah tidak mempersulit para nelayan kecil. Ia telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bahwa kapal berukuran di bawah 10 GT tidak memerlukan izin apapun ketika melaut.

“Kalau kapalnya di bawah 10 GT, langsung melaut saja, tidak perlu mengurus izin apapun. Syaratnya cuma satu, tidak menggunakan cantrang saat melaut, kalau ketahuan akan saya tangkap,” pungkasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo berharap proses peralihan alat tangkap bisa berjalan lancar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah diperintahkan untuk terus mendampingi.

Dia juga menyampaikan aspirasi nelayan agar alat penangkap ikan ramah lingkungan yang sudah diberikan pihak kementerian bisa dimodifikasi sesuai lokalitas yang ada, mengingat kondisi perairan masing-masing wilayah berbeda.

”Kami juga berharap payung hukum penggunaan alat tangkap yang diterapkan lebih luwes. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Selama masa transisi, pihak kepolisian pun diharap ikut memberikan pengayoman dan perlindungan kepada nelayan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Nelayan Juwana Butuh Kepastian Hukum Soal Toleransi Penggunaan Kapal Cantrang

 Sejumlah nelayan berada di atas kapal, usai bersandar di kawasan Pelabuhan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah nelayan berada di atas kapal, usai bersandar di kawasan Pelabuhan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabar yang menyebutkan adanya toleransi penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang hingga Juni 2017, ternyata tidak membuat nelayan di Juwana, Pati bisa bernapas lega. Pasalnya, sejumlah nelayan belum menerima informasi resmi dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Meski awalnya sedikit lega, tetapi mereka butuh kepastian hukum. “Kami butuh kepastiaan informasi soal toleransi yang kabarnya diperpanjang hingga Juni 2017. Setidaknya, informasi itu kami terima secara tertulis biar ada kepastian hukum. Bila tidak, itu cukup berbahaya,” ujar Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB), Bambang Wicaksana, Selasa (3/1/2017).

Di satu sisi, mereka senang dengan kabar adanya masa toleransi penggunaan alat tangkap cantrang yang diperpanjang hingga Juni 2017. Di sisi lain, informasi tersebut cukup meresahkan, lantaran banyak nelayan yang saat ini ketakutan melaut karena batas penggunaan alat cantrang habis pada 31 Desember 2016 lalu.

“Saya banyak ditanya nelayan soal kepastian informasi itu. Saya tidak bisa jawab, karena saya butuh kepastian dan bukti nyata berupa surat resmi dari pemerintah. Kalau hanya sekadar kabar, kami tidak bisa menjawab kepada para nelayan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar beredar menyebutkan bahwa batas toleransi penggunaan alat tangkap ikan cantrang diperpanjang, setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyepakatinya dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alat tangkap cantrang sendiri dilarang pemerintah pada Januari 2015, karena masuk kategori pukat tarik.

Akibatnya, kebijakan tersebut menulai gejolak di kalangan nelayan. Aksi demonstrasi tak jarang dilakukan, hingga pemerintah akhirnya memberikan batas toleransi hingga 31 Desember 2016. Sampai saat ini, nelayan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk beralih alat tangkap.

“Kalau mau ganti jenis alat tangkap, kita juga harus modifikasi kapal. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Itu belum termasuk ganti sarana pembekuan ikan yang harganya sangat mahal. Karena itu, peralihan alat tangkap dari cantrang ke jenis purse seine tidak semudah yang dibayangkan,” pungkas Bambang.

Editor : Kholistiono

Pelarangan Kapal Cantrang Ditunda Hingga Juni 2017, Nelayan Juwana Sedikit Lega

 Sejumlah kapal cantrang bersandar di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah kapal cantrang bersandar di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan Juwana merasa sedikit lega, lantaran penerapan pelarangan kapal cantrang ditunda hingga Juni 2017. Sebelumnya, nelayan yang masih menggunakan kapal cantrang diberikan tenggang waktu hingga 31 Desember 2016 lalu.

Perpanjangan toleransi penggunaan kapal cantrang tersebut, menyusul kesepakatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kesepakatan toleransi itu muncul, lantaran nelayan dianggap masih belum siap untuk meninggalkan kapal jenis pukat hela dan pukat tarik yang dilarang dalam Permen Nomor 2 Tahun 2015.

Bambang Wicaksana, salah seorang nelayan Juwana mengaku belum bisa meninggalkan kapal dengan alat tangkap cantrang. Jika dipaksakan, gejolak sudah pasti diakui akan terjadi di kalangan nelayan. Pasalnya, pemilik kapal akan berhenti melaut dan menunggu hingga ada bantuan untuk mengganti alat tangkap.

Akibatnya, banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan karena tidak berani melaut. “Saat ini, sudah banyak kapal cantrang yang setelah bongkar, kemudian bersandar karena tidak berani melaut. Hal itu akan membuat kawasan parkir kapal di Juwana sangat padat. Karenanya, kebijakan toleransi hingga Juni 2017 ini cukup membuat kami lega,” ungkapnya, Senin (2/1/2017).

Di pelabuhan Juwana sendiri, setidaknya ada sekitar 500 kapal cantrang yang bersandar. Dari jumlah tersebut, 300 kapal milik warga Pati, sisanya milik nelayan asal Rembang dan daerah lainnya. Di tengah masa toleransi ini, nelayan masih menunggu bantuan dari pengusaha dan pemerintah untuk mengganti alat tangkap.

Untuk mengganti alat tangkap cantrang menjadi purse seine, setiap kapal membutuhkan biaya sekitar Rp 1 miliar. Biaya tersebut, belum termasuk modifikasi kapal untuk penyesuaian alat tangkap purse seine. Tak hanya itu, alat pendingin ikan juga akan menyesuaikan, sehingga total satu kapal diperkirakan mencapai Rp 3 miliar agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan KKP.

Ironisnya, pemilik kapal sebagian besar sudah memiliki kredit di perbankan. Tak main-main, beberapa di antara pemilik kapal menjaminkan rumahnya untuk kredit perbankan. Karena itu, nelayan Juwana berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Editor : Kholistiono

Tak Hanya Nelayan, Pekerja di Pengolahan Ikan juga Was-was Jika Kapal Cantrang Dilarang Beroperasi

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Mendekati batas akhir toleransi masa pelarangan kapal cantrang, Sabtu (31/12/2016) mendatang, nelayan cantrang di Kabupaten Rembang dibikin pusing. Namun, tak hanya nelayan saja, para pekerja di pengolahan ikan juga was-was.

Sumarni, salah satu warga yang bekerja di pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang, mengatakan, jika pada awal tahun 2017 nanti kapal cantrang benar-benar dilarang untuk beroperasi, maka, akan berdampak luas terhadap terhada perekonomian warga. Baik itu nelayan maupun mereka yang bekerja di sektor pengolahan ikan.

“Selain nelayan, kita yang bekerja di pengolahan ikan ini juga bisa terkena imbasnya. Sebab, kapal cantrang memang selama ini bisa mendapatkan ikan yang banyak, yang kemudian bisa menyuplai usaha pengolahan ikan dengan banyak juga,” kata Marni.

Dirinya berharap, pemerintah bisa nasib nelayan dan juga warga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Seperti halnya dirinya. Ketika hasil tangkapan laut lancar, maka, dirinya setiap hari bisa bekerja di pengolahan ikan, dengan gaji Rp 50 ribu per hari.

“Kalau benar-benar cantrang dilarang, lha seperti saya ini mau beralih ke pekerjaan apalagi. Karena memang selama ini, saya bekerja di pengolahan ikan. Kalau pengolahan ikannya sepi, tentunya, kami juga tidak bisa bekerja. Kami ini bingung,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono