Diterima Kajari, Demontran Eksploitasi Air Pegunungan Muria Diminta Buat Laporan Resmi

Para demonstran menyampaikan aspirasi sambil membawa miniatur truk tangki bertuliskan Air Pegunungan Muria, Kamis (2/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan warga Kudus yang tergabung dalam Lembaga Aspirasi Publik menggelar aksi unjukrassa menuntut penghentian eksploitasi air Pegunungan Muria diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Herlina Setyorini, Kamis (2/11/2017).

Kajari baru itu menerima demonstran di Aula Kejaksaan. Dalam kesempatan tersebut, Kajari menyebutkan kalau masyarakat bisa langsung melaporkan secara resmi kepada kejaksaan jika ada persoalan.

“Silahkan dapat menyampaikan secara tertulis. Nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada pendemo.

Baca: Warga Kudus Jalan Mundur Sambil Narik ’Truk Tangki’ Tolak Eksploitasi Air Gunung Muria

Kajari menjelaskan keberadaan laporan dapat dijadikan sebagai bukti dalam penindakan. Sebaliknya, jika hanya disampaikan lisan, maka hanya sebatas informasi yang sifatnya tak  akurat dan tak kuat. Untuk itu, diharapkan dapat dilakukan secara resmi.

“Saya ucapkan terimakasih sudah datang, saya baru sepekan menjabat dan dengan adanya hal ini akan tahu informasi tentang Kudus. Namun jangan sedikit sedikit demo,” jelasnya.

Dalam hal tersebut, masa memberikan berkas kepada Kajari Kudus. Menyikapi hal tersebut Kajari belum bisa menentukan sikap, lantaran belum membaca berkas yang diterima.

Editor: Supriyadi

KMKB Desak Kajari Ungkap Kecurangan Pembahasan APBD Kudus

Puluhan masa dari beberapa LSM di Kudus menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Kudus sambil mengenakan topeng monyet, Rabu (25/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – LSM Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) mengutuk pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan yang diduga penuh konspirasi. Mereka menilai, pembahasan APBD yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan menjadi ajang bagi-bagi kue oleh oknum-oknum anggota DPRD.

”Kami mengutuk anggota DPRD yang terduga konspirasi. Sehingga, kami meminta Kajari Kudus bertidak,” ungkap orator aksi Sururi Mujib yang juga Ketua KMKB saat melakukan demo, Rabu (25/10/2017).

Karena itu, ia mendesak Kepala Kejaksaan Negeri berani membongkar hal yang dianggap kecurangan pembahasan APBD dan APBD perubahan. Jika dibiarkan, hal itu akan terus berlanjut saat tak ada tindakan.

Baca: LSM di Kudus Domo Kejaksaan Negeri Sambil Kenakan Topeng Monyet

Dia menyebutkan, dalam membahas APBD, selalu menjadi kegaduhan, antara tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pimpinan/anggota DPRD maupun antar sesama anggota DPRD.

Salah satunya adalah pembahasan soal dana aspirasi, yang mana  ada dalam judul kegiatan dan tititk-titik yang dititipkan di OPD. Selanjutnya, proyek yang sudah terkondisikan itu langsung melalui kontraktor untuk berkomunikasi dengan OPD terkait.

”Ini tugas para bapa-bapak yang ada di kejaksaan. Kalau tidak diusut, akan semakin menjadi-jadi dan menjadi budaya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Intel Kejari Kudus Dadan Ahmad Sobari yang menemui demonstran berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh KMKB ke pimpinan. Ini lantaran Kajari Kudus sedang tugas luar kota.

“Untuk mengungkap kasus membutuhkan bukti yang kuat. Yang jelas akan kami teruskan kepada pimpinan,” ujarnya.

Editor: Supriyadi