Tukar Guling Tanah Desa Tanggul Tlare Jepara Akhirnya Dibatalkan, Ini Penjelasan Sang Kades

MuriaNewsCom, Jepara – Rencana tukar guling tanah desa yang dilakukan Pemdes Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung akhirnya dibatalkan. Kepastian itu dilakukan setelah ada penolakan dari warga di balai desa setempat, Jumat (23/3/2018).

Kades Tanggul Tlare Baidi mengaku memang ada pembicaraan (dengan investor) terkait tukar guling. Namun, hal itu menurutnya baru sebatas rencana.

”Kalau dari skala 100 persen baru 10 persen, baru pembicaraan. Rencananya mau dibuat POM Bensin sampai ke belakang area (dekat pantai) nanti untuk wisata,” jelasnya.

Baca Juga: 

Hanya saja, ia menyebut sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Saat itu, ia mengklaim tidak ada penolakan. Namun demikian, warga memang tak setuju jika peruntukan tukar guling untuk pembangunan hotel.

“Dengan ini ya, rencana (tukar guling) gagal. Karena kalau diteruskan akan menimbulkan ekses yang berkepanjangan,” terangnya.

Proses audiensi berakhir dengan damai. Kedua pihak, yakni pemerintah desa dan warga Tanggul Tlare mencapai kata sepakat. Hal itu dituangkan dalam surat pernyataan pembatalan proses tukar guling yang dilakukan oleh Pemdes.

Untuk mengamankan keadaan, Polres Jepara menurunkan puluhan personel. Selain itu beberapa aparat dari Satpol PP dan TNI pun ikut turun untuk mendinginkan suasana.

“Sebanyak 48 personel dari kepolisian kami turunkan bersama unsur keamanan dari TNI, Satpol PP, untuk mengamankan jalanya audiensi ini,” papar Wakapolres Jepara Kompol Aan Hardiansyah‎.

Editor: Supriyadi

Awas, Kades di Kudus Tak Netral di Pilkada Bisa Kena Semprit

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus ancam terapkan sanksi berat bagi kepala desa yang tidak netral dalam ajang Pilgub dan Pilbup Kudus 2018.

“Sanksi hukuman disiplin berat akan diterapkan bagi kades yang terbukti tidak netral dan melakukan pelanggaran (dalam ajang pilkada 2018),” ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Eko Hari Jatmiko, Senin (22/1/2018) saat sosialisasi pengawasan bagi seluruh kades yang diselenggarakan Panwaskab Kudus, di Hotel Griptha.

Eko menyebut, kepala desa dilarang mengunakan fasilitas milik desa untuk mendukung kampanye salah satu pasangan calon. Disamping itu, Kades juga dilarang memberikan dukungan kepada calon memanfaatkan jabatannya.

“Seperti memberikan dukungan kepada paslon dengan memberikan surat dukungan dan fotokopi KTP. Selain itu, mereka juga dilarang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan yag diberikan oleh oknum kades memanfaatkan institusi dan jabatannya, berpotensi menciptakan konflik horizontal. Oleh karenanya ia meminta agar kepala desa menjaga netralitas dan menciptakan iklim kondusif.

Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Jepara menyebut tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemkab. Pihaknya sebagai lembaga pengawas pemilu juga bisa melakukan tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan kades.

“Sesuai UU no 7/2017 pasal 29 huruf C, kades dan perangkat desa tidak boleh ikut terlibat kampanye, selama tahapan pilkada,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Catat, Ini Persyaratan Bagi Kades di Grobogan yang Mau Mencalonkan Lagi dalam Pilkades

Ratusan Kepala Desa dari beberapa kecamatan mengikuti rakor evaluasi ADD tahun 2017 secara bergiliran yang dilangsungkan selama dua hari di Gedung Riptaloka, Selasa (12/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Grobogan tahap I memang baru dihelat bulan November 2018 mendatang. Meski demikian, berbagai aturan sudah disiapkan Pemkab Grobogan untuk perhelatan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Salah satunya adalah mengatur persyaratan bagi Kades lama (incumbent) yang akan maju lagi dalam Pilkades.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menjelaskan, salah satu persyarakat bagi Kades yang akan maju lagi dalam Pilkades adalah membuat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir jabatan.

“LKPJ ini wajib dibuat sebelum kades mengakhiri masa jabatan. LKPJ ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kades secara tertulis selama melaksanakan tugasnya,” jelas Daru dalam rakor evaluasi ADD tahun 2017 hari kedua yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Selasa (12/12/2017).

Persyaratan lainnya bagi Kades yang mau maju lagi dalam Pilkadaes adalah mendapat rekomendasi dari Bupati Grobogan. Rekomendasi bisa diberikan dengan beberapa pertimbangan.

Diantaranya, sudah membuat LKPJ. Kemudian, Kades yang bersangkutan tidak ada tanggungan atau permasalahan yang berkaitan dengan keuangan desa.

“Khusus untuk Kades yang mau nyalon lagi memang harus ada rekomendasi dari bupati. Hal ini hendaknya perlu jadi perhatian,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades direncanakan dilangsungkan dalam dua gelombang. Pilkades gelombang pertama dijadwalkan pada akhir tahun 2018. Jumlahnya ada 222 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019.

“Jadi, dalam gelombang pertama ada beberapa kades yang masa jabatan baru berakhir Maret 2019. Tetapi pelaksanaan Pilkadesnya kita majukan pada akhir 2018. Namun, pelantikan 222 kades nanti akan dilakukan serempak bulan Maret 2019,” jelasnya.

Kemudian Pilkades gelombang kedua diperuntukkan bagi 51 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir setelah bulan Maret 2019.  Pelaksanaannya direncanakan akhir tahun 2019.

Sebelum Pilkades gelombang kedua dilangsungkan ada cukup banyak desa yang kosong posisi kadesnya. Nantinya, akan diisi oleh seorang pejabat sementara (Pjs) kepala desa sampai terpilihnya pejabat yang baru.

“Untuk tahap kedua kita jadwalkan akhir tahun 2019. Soalnya, pada pertengahan tahun ada pelaksanaan Pemilu legislatif,” terang mantan Kabag Tata Pemerintahan itu.

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan Pilkades, Pemkab Grobogan sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD senilai Rp 4 miliar. Dana tersebut nantinya diperuntukkan untuk membiayai keperluan Pilkades. Seperti pembuatan bilik suara, surat suara, dan honor panitia.

“Besar kecilnya dana yang diterima tiap desa beda-beda. Soalnya, jumlah pemilihnya juga tidak sama antara desa satu dengan lainnya,” katanya.

Editor: Supriyadi

Ratusan Kades dan Kepala SD se-Kudus Dites Urine, Ini Tujuannya

Petugas BNN Melakukan pemeriksaan urine di Kudus, Senin (11/12/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan Kepala Desa dan Kepala SD di Kabupaten Kudus memadati kawasan gedung Setda Pemkab Kudus, Senin (11/12/2017). Itu dilakukan untuk melakukan tes urine yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Joko Triyono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai di Kabupaten Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Hari ini yang dites urine sejumlah 1.100 orang. Terdiri dari Kades se-Kudus, pejabat puskesmas, UPT Pendidikan dan juga kepala SD. Selain itu ada pula yang dites urine dari kalangan PNS, yang mana pada kesempatan sebelumnya belum dites,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, ribuan pejabat yang melakukan tes urine dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan pada pagi tadi, sekitar jam 07.30 WIB yang diikuti oleh 323 kepala SD di Kudus.

Tahapan selanjutnya dilaksanakan pukul 10.00 WIB yang diikuti 368 orang yang terdiri dari 123 Kades di Kudus, 48 pejabat di ekselon IV dari tiap kecamatan, serta sejumlah pejabat lain seperti staff dan pejabat UPT Pendidikan di lingkup kecamatan.

Sementara, untuk gelombang tiga tes urin, dilaksanakan sekitar pukul 13.30 WIB dengan jumlah yang di tes urine 407. Jumlah tersebut mencakup kepala TU Puskemas beserta staff di sembilan kecamatan di Kudus.

Sekretaris BKD Yuliono menambahkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kesekian kali dilaksanakan. Karena, sebelumnya yang di tes adalah PNS di lingkungan Pemkab Kudus. Dan untuk kini, junlah anggaran yang dibutuhkan sejumlah 96 juta.

Disinggung soal pejabat yang absen, pihaknya belum bisa menjawabnya. Namun, dia menegaskan itu merupakan hal yang harus dijalani oleh semua pejabat di Kudus.

“Kalau sampai ada yang absen, maka akan kami kirim ke BNN provinsi untuk melakukan tes urine sendiri. Itu risikonya,” ucapnya.

Editor: Supriyadi

Ini Lima Tuntutan Kades Se-Kecamatan Undaan saat Demo di Depan Kantor DPRD Kudus

Belasan Kades se-Kecamatan Undaan ditemui anggota dewan usai berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 16 kepala desa (kades) di Kecamatan Undaan yang tergabung dalam Forum Peduli Petani Undaan (FPPU) menuntut lima hal saat berdemo di depan Kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). Lima hal tersebut berkaitan dengan pupuk yang sangat dibutuhkan petani.

Kades Berugenjang, Kiswo mengatakan, lima tuntutan yang digemborkan diharapkan bisa memperbaiki sistem penjualan pupuk. Karena itu, ia berharap tuntutan tersebut bisa dilakukan segera, maksimal tahun depan.

“Kita mencari solusi bersama, dan ini jangan berlaku hanya sesekali saja. Kalau bisa dilakukan seterusnya,” katanya disela-sela demo.

Baca: Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Ia menyebutkan, tuntutan pertama adalah adanya pembenahan sistem distribusi pupuk. Ini lantaran, pendistribusian pupuk selama ini dianggap tak tepat. Karena distribusi pupuk ada saat petani tak membutuhkan atau usai masa pemupukan. Sedang saat dibutuhkan, pupuk tak ada. 

Kedua, para petani Undaan meminta monopoli tunggal distribusi pupuk dihentikan. Diakui atau tidak, adanya monopoli distribusi pupuk sangat berdampak pada petani. Bahkan, sering kali petani menjadi korban para distributor dengan alasan kelangkaan pupuk hingga harganya melambung tinggi.

“Kami juga meminta agar ada distributor di Undaan. Sebagaimana diketahui di Undaan merupakan lumbung pangan Kudus, tapi tak ada distributor resmi,” pintanya.

Poin ketiga, adalah rasionalsasi pengecer pupuk dengan menyesuaikan luasan lahan pertanian di masing-masing desa. Semakin besar lahan sawah, maka pupuk juga makin banyak.

”Keempat, soal peningkatan pemahaman dan penguasaan lapangan mengenai personal pertanian dinas terkait. Dan kelima, solusi adanya dampak diberlakukan kartu tani. Itu semua harus dikaji dan diselesaikan,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Sejumlah kades berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan kepala desa (kades) se-Kecamatan Undaan, Kudus, menggelar demo di kantor DPRD setempat, Kamis (9/11/2017). Aksi digelar terkait adanya pupuk, yang dirasa sulit didapatkan petani setempat.

Kades yang ikut aksi berjumlah 16 orang. Selain kades, sejumlah petani di Undaan juga ikut aksi. Mereka menamakan diri dalam Forum Peduli Petani Undaan (FPPU).

Dalam orasinya, sejumlah kades mempertanyakan di mana peranan para anggota dewan. Terutama saat para petani merasakan kesulitan mendapatkan pupuk.

“Anggota dewan sudah mencederai rakyat dengan hal ini (pupuk sulit),” ujar salah satu kades yang melakukan orasi di hadapan massa.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka satu persatu maju ke mimbar orasi menyuarakan aspirasinya. Sebelumnya, mereka berangkat bersama dengan mengendarai truk. Sejumlah truk tampak memadati halaman kantor DPRD Kudus.

Kapolsek Undaan AKP Anwar mengatakan, semua kades di wilayah hukumnya mengikuti aksi soal pupuk ini. Warga dan kades merasa dipermainkan lantaran pupuk yang sulit dibeli para petani Undaan.

“Mereka (Kades) di Undaan menyuarakan aspirasinya soal susahnya pupuk. Sehingga mereka menggelar aksi pagi ini di DPRD Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Editor : Akrom Hazami

 

Kades di Pati Merasa ‘Dihantui’ Polisi dan Jaksa Terkait Dana Desa

Sejumlah kepala desa berada di Pendapa Pati seusai mengikuti agenda kunjungan Tim Banggar DPR RI dengan OPD dan kepala desa, Senin (3/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Desa Margorejo, Nabiyanto mengungkapkan ketakutannya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait dengan penggunaan dana desa. Hal itu diungkap Nabiyanto dalam Kunjungan Kerja Tim Banggar DPR RI dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (3/4/2017).

“Biarkan kami fokus kerja. Jangan dihantui sama bapak-bapak yang terhormat, polisi dan jaksa. Selama ini, kami merasa ketakutan menggunakan dana desa, karena dihantui kepolisian dan kejaksaan,” ungkap Nabiyanto.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, penggunaan dana desa tidak akan bermasalah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Karena itu, dia menyarankan kepada para kepala desa di Pati untuk tidak takut menggunakan dana desa.

“Kalau pelaksanaannya tidak ada yang menyimpang, tentu tidak masalah. Dalam menggunakan dana desa harus mengutamakan transparansi dan akuntabel, serta bertumpu pada kebutuhan masyarakat. Kalau sudah transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, polisi dan jaksa tidak akan ngapa-ngapain,” tutur Azis.

Selain itu, Pemkab Pati pasti punya petunjuk pelaksanaan dana desa. Petunjuk dan bekal dari pemkab itu yang mesti dilakukan kepala desa agar tidak terhantui dengan kesalahan dalam penggunaan dana desa.

“Polisi dan jaksa itu salah kalau ada penyimpangan penggunaan dana desa tapi dibiarkan. Polisi dan jaksa harus bertindak kalau ada penyelewengan dana desa, karena itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kades mesti menjalankan sesuai aturan agar tidak terhantui polisi dan jaksa,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Sekdes Bugel Gantikan Posisi Kades yang Konangan Judi Dadu di Grobogan

 

Camat Godong Mundakar menyerahkan SK Bupati Grobogan pada Pj Kades Bugel Susilo Budi Wahono di Kabupaten Grobogan, Rabu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Camat Godong Mundakar menyerahkan SK Bupati Grobogan pada Pj Kades Bugel Susilo Budi Wahono di Kabupaten Grobogan, Rabu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni akhirnya menetapkan Sekretaris Desa Bugel, Kecamatan Godong, Susilo Budi Wahono menjadi Pejabat (Pj) kepala desa setempat. Acara penyerahan SK dilakukan Camat Godong Mundakar kepada pejabat baru, Rabu (4/1/2017).

Sebelumnya, pelayanan di desa tersebut sempat terhambat beberapa bulan. Gara-garanya, Kepala Desa Bugel Imam Setiyadi berurusan dengan hukum karena tertangkap tangan saat berjudi dadu pada Selasa (22/12/2015) lalu.

Akibat terlilit kasus ini, Imam mendapat vonis 10 bulan kurungan. Buntutnya, yang bersangkutan akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bugel, beberapa bulan lalu.

Camat Godong Mundakar menyatakan, setelah pejabatnya kosong karena diberhentikan, sudah sempat ada stafnya yang ditunjuk jadi Pj Kades Bugel. Namun, kinerja Pj ini tidak bisa maksimal karena juga mengemban tugas di kecamatan.

“Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Sekdes Bugel ditetapkan jadi Pj Kades biar pelayanan masyarakat bisa lebih optimal. Kinerja Sekdes Bugel selama ini cukup bagus dan saya rasa mampu mengendalikan roda pemerintahan desa karena pengalamannya sudah lama jadi perangkat,” katanya.

Acara penyerahan SK Pj Kades Bugel juga dihadiri jajaran Muspika Godong. Selain itu, anggota LPMD, BPD, Ketua RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Bugel juga hadir dalam kesempatan itu.

Menurut Mundakar, pejabat yang baru diminta untuk memahami tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan baru mengenai desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat baru diminta untuk melibatkan berbagai komponen terkait, seperti LPMD dan BPD.

“Pejabat Kades ini akan mengemban amanah hingga tahun 2019, sesuai masa berakhirnya jabatan kades sebelumnya. Setiap enam bulan atau semester, kinerjanya akan kita evaluasi,” katanya.

Sementara itu, Pj Kades Bugel Susilo Budi Wahono menyatakan, meski berat namun jabatan yang diemban adalah suatu amanah yang besar harus dilaksanakan. Untuk itu, dia akan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam membangun dan memajukan desa.

Editor : Akrom Hazami

Duh, Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa di Grobogan Minim

Para kepala desa se-kabupaten Grobogan mendapat penjelasan masalah ADD 2016 dan penerimaan ADD tahun 2017 di Gedung SKB Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para kepala desa se-kabupaten Grobogan mendapat penjelasan masalah ADD 2016 dan penerimaan ADD tahun 2017 di Gedung SKB Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Program pemberdayaan masyarakat desa masih minim anggarannya di wilayah Grobogan. Kondisi ini ironis. Sebab, saat ini kucuran dana yang didapat hampir semuanya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menyatakan, sejauh ini bidang pemberdayaan masyarakat di desa hanya dapat alokasi anggaran Rp 2,9 miliar sekitar 0,69 persen saja. Angka ini berdasarkan hasil rekapitulasi APBDes 2016 di 273 desa.

Sebagian besar pendapatan desa dibelanjakan untuk bidang pembangunan. Yang mana, angkanya mencapai Rp 244 miliar atau 57,63 persen disusul bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 157 miliar atau 37,21 persen.

Kemudian, bidang pembinaan kemasyarakatan alokasinya hanya Rp 18 miliar atau 4,27 persen saja. Sedangkan biaya tak terduga alokasinya Rp 844 juta atau 0,20 persen.

“Jadi penggunaan dana di desa ini memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk bidang lainnya, alokasinya selisih jauh sekali,” kata Daru Wisakti saat menggelar evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Selasa (20/12/2016).

Ke depan, Daru meminta agar kepala desa juga memperhatikan bidang lainnya. Terutama pemberdayaan masyarakat seperti kalangan UMKM dan pengembangan BUMDes. Sebab, sektor ini dinilai juga cukup penting untuk mendapat anggaran supaya perekonomian di desa bisa berkembang cepat.

Menurutnya, kebijakan itu dinilai sangat memungkinkan. Sebab, pendapatan yang didapat desa saat ini dinilai cukup besar.

Dari rekapitulasi APBDes 2016 tersebut diketahui jika total pendapatan 273 desa mencapai Rp 454 miliar. Komposisinya, pendapatan asli desa mencapai Rp 119 miliar atau 26,3 persen, dana transfer Rp 224 miliar atau 73,5 persen. Dana transfer ini berasal dari dana desa, bagi hasil pajak, ADD, dan bantuan keuangan.

Daru menambahkan, pada tahun 2017, jumlah ADD yang akan dikucurkan ke 273 desa totalnya sekitar Rp 115 miliar. Jumlah ini turun sedikit dari kucuran ADD 2016 yang besarnya Rp 116 miliar.

Besarnya penyaluran ADD tiap desa nantinya tidak sama karena kondisinya berbeda-beda. Paling sedikit yang diterima pihak desa Rp 235 juta dan paling tinggi Rp 673 juta.

Sedangkan untuk penerimaan alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2017 besarnya Rp 8,2 miliar. Jumlah ini naik dari alokasi tahun 2016 yang nilainya Rp 8,1 miliar.

“Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini nanti juga dibagi untuk 273 desa. Besarnya penerimaan tiap desa mulai Rp 18 juta sampai Rp 62 juta,” jelas Daru.

Editor : Akrom Hazami

Langka, Bupati Kudus Baru Kali Ini Lantik Kades Hanya Seorang Diri

Bupati Kudus Musthofa melantik Kades Mijen, Kaliwungu, di pendapa pemkab setempat, Jumat (18/11/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa melantik Kades Mijen, Kaliwungu, di pendapa pemkab setempat, Jumat (18/11/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Desa Mijen, Kaliwungu, terpilih Darsan, telah dilantik oleh Bupati Kudus Musthofa di pendapa pemkab setempat, Jumat (18/11/2016). Kades yang terpilih karena Pergantian Antar Waktu (PAW) itu, dilantik seorang diri tadi.

Musthofa menyampaikan dalam sambutannya, pelantikan kali ini adalah spesial. Jika sebelumnya pelantikan dilakukan secara bersamaan atau serempak dengan beberapa kades, maka untuk kali ini hanya satu saja yang dilantik. “Sepanjang sejarah baru kali ini ada semacam ini. Jadi kades terpilih harusnya bangga lantaran dapat dilantik sendiri,” kata Musthofa.

Menurut Bupati, semenjak dilantik, kades bisa langsung bertugas. Pihaknya tidak menginginkan jikalau ada keluhan masyarakat tentang kades yang belum bekerja atau bertugas. Bahkan jika sampai ada laporan tentang kekosongan di desa, pihaknya langsung akan bertindak.

Termasuk juga dengan pelayanan yang diberikan kepada warga. Dia meminta agar pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam lamanya. Hal itu sudah menjadi risiko dengan jabatan menjadi kades sebagai pelayan masyarakat. “Semuanya akan terpantau, bahkan jika ada kabar kades suka jalan-jalan maka kami bisa langsung tahu. Sekarang zaman canggih, jadi dapat dengan mudah diketahui,” ungkapnya

Mengenai pembelajaran menjadi kades, bupati berpesan untuk tidak belajar kepada perangkat. Melainkan dapat belajar kepada kecamatan, asistan, Sekda atau bahkan kalau masih belum paham bisa langsung belajar dari Bupati Kudus.

Sekcam Kaliwungu M Fitrianto mengatakan, kades baru tersebut terpilih setelah ada pemilihan beberapa waktu yang lalu. Darsan menang setelah mengalahkan sejumlah lawannya dalam pilkades di bala desa itu. “Kades akan langsung bertugas setelah dilantik, hari ini juga. Kades akan menjabat selama tiga tahun lebih sebulan atau semenjak sekarang hingga 17 Desember 2019,” jelasnya.

Meninggalnya Kades Mijen Kaliwungu bebebepa waktu yang lalu, membuat jabatan kades di Desa Mijen kosong. Akhirnya posisi diisi oleh PJ Kades yakni Sekcam Kaliwungu, hingga akhirnya dilakukan pilkades.

Editor : Akrom Hazami

5 Tanda Pemerintahan yang Berhasil Versi Bupati Kudus

Bupati Kudus Musthofa saat mengisi materi Rapat kerja Kepala desa dan BPS se Kabupaten Kudus di lantai 4 Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat mengisi materi Rapat kerja Kepala desa dan BPS se Kabupaten Kudus di lantai 4 Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dalam memimpin sebuah pemerintahan, terdapat tolok ukur tersendiri dalam kriteria sukses atau tidak. Seperti halnya Bupati Kudus Musthofa, dalam menyukseskan sebuah pemerintahan, lima tanda dalam pemerintahan harus terpenuhi.

Baca juga : Bupati Kudus Perintahkan Kades untuk Silaturahmi Ke Rakyat

”Ada lima hal yang harus sudah terpenuhi sebagai tanda sebuah pemerintahan yang sukses. Jika kurang satu saja, maka pemerintahan belum bisa dikatakan sukses,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pertama tanda itu, kata Bupati, adalah kemiskinan masyarakat berhasil menurun. Dalam artian, pengangguran berhasil menurun melalui desa yang produktif. Sedangkan, untuk hal kedua adalah tidak padanya anak yang putus sekolah. Jika masih ada anak yang kelayapan dan tidak sekolah, maka pemerintahan juga belum bisa dianggap berhasil.

”Di Kudus, sudah ada KUP yang membantu usaha masyarakat. Dan total sekarang sudah hampir mendekati angka 1000,” ungkapnya.

Berikutnya, adalah adanya kesehatan yang mumpuni. Sedangkan kelima sekaligus yang terakhir, adalah infrastruktur yang bagus. Termasuk jalan dan jembatan hingga tingkat desa.

”Jangan sampai ada desa yang putus infrastrukturnya. Dari desa dengan desa lainnya harus sudah tersambung,” ungkapnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Bupati Kudus Perintahkan Kades untuk Silaturahmi Ke Rakyat

Bupati Kudus Musthofa saat mengisi materi rapat kerja Kepala Desa dan BPS se Kabupaten Kudus di lantai 4 Setda Kudus, Senin (7/3/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat mengisi materi rapat kerja Kepala Desa dan BPS se Kabupaten Kudus di lantai 4 Setda Kudus, Senin (7/3/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa, memerintahkan kepada setiap Kades di Kudus, untuk silaturahmi kepada masyarakat yang ada di kampungnya masing-masing. Hal itu diperintahkan bupati agar Kades semakin dekat dengan masyarakat.

”Jangan hanya silaturahmi menjelang pemilihan kepala desa semata, namun setelah jadi, lupa. Jadi untuk itu diinstruksikan agar dapat melakukan silaturahmi kepada masyarakat,” katanya saat mengisi materi rapat kerja Kepala Desa dan BPS se Kabupaten Kudus di lantai 4 Setda Kudus.

Menurutnya, silaturahmi yang dimaksudkan itu, bukan hanya kepada orang tertentu saja. Namun semua masyarakat agar didatangi agar Kades semakin dekat dengan masyarakat.

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Sebab jika dengan lebih dekat dengan masyarakat, maka dalam menyusun Program juga dapat lebih mementingkan kebutuhan masyarakat.

Selain meminta Kades untuk silaturahmi, kata Bupati yang menjabat kali kedua itu, Kades juga dapat memberikan pelayanan selama 24 jam. Dalam artian, Kades harus dapat dihubungi selama 24 jam.

”Kades harus jalin hubungan yang baik dengan masyarakat, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebab saya tidak ingin mengecewakan rakyat, jika rakyat kecewa, maka itu mengecewakan saya,” jelasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Hati-hati Pak Kades di Kudus, Anda Berpeluang Terjerat Kasus Hukum

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Dana desa yang jumlahnya sangat besar, diberikan kepada pemerintah desa. Namun yang harus diwaspadai yakni itu memiliki potensi permasalahan yang tinggi.

Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi saat memaparkan kepada SKPD di kantor Pemkab Kudus, Selasa (15/12/2015) mengatakan, dengan dana yang sangat besar maka risiko pemdes kena kasus hukum juga ada.

“Pengelolaan dana desa tergolong baru. Sebab baru 2015 baru dilaksanakan. Namun dengan biaya yang sangat besar itu juga risikonya tinggi kena kasus. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu sampai terjadi,” katanya.

Beberapa sebab di antaranya adalah SDM desa yang masih dinilai minim. Padahal, SDM juga sangat penting untuk pengelolaan dana desa secara mandiri.

Kondisi tersebut hampir terjadi di semua desa di seluruh Kudus. “Kalau masih seperti itu nanti pasti banyak desa yang bersalah. Makanya pendampingan juga harus ketat serta pelaporan penggunaan desa yang sesuai harus dikontrol,” imbuhnya.

Kurangnya SDM dalam pengelolaan dana desa secara mandiri, menjadi perhatian tersendiri bagi BPKP Jateng.

Tapi kini, tiap desa sudah diberikan kemudahan dalam mengurusnya, sebab aplikasi sudah disebarkan semua desa untuk mempermudah penggunaannya.

“Jadi tidak usah ribet, tinggal klik maka semuanya dapat diselesaikan. Itu juga dapat membantu perangkatnya desa yang masih kekurangan SDM,” tambah Bambang.

Aplikasi itu, kata dia, juga dapat membantu dalam menyusun laporan desa. Sebab dalam aplikasi serupa juga terdapat menu untuk membuat laporannya.

Harapannya tidak akan ada lagi desa yang kesulitan dalam membuat laporan. Sehingga, Pemkab Kudus juga tidak akan terganggu, mengingat laporan dari desa itu akan menjadi lampiran pemkab.

Sekda Kudus Noor Yasin membenarkan kalau desa mendapatkan aplikasi itu. Dan dia juga berharap aplikasi dapat membantu mempermudah penyusunan laporan dan pengembangan desa. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)