Gunakan 35 Bus, Ribuan Nelayan Cantrang Pati Ngluruk ke Istana Negara

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang di Pati, berangkat ke Istana negara, Selasa (17/1/2018). Ribuan nelayan berangkat secara serempak menggunakan 35 bus untuk bertemu presiden RI Joko Widodo.

Hery, nelayan cantrang pati menyebutkan, jumlah nelayan yang ikut ke Jakarta sejumlah 1.500an nelayan. Semuanya menggunakan bus yang mencapai 35 bus untuk bersama-sama meminta kelegalan kapal cantrang diperbolehkan operasi kembali.

”Ini merupakan janji yang kami buat para nelayan untuk datang langsung menemui presiden,” katanya kepada awak media.

Baca: Ribuan Nelayan di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

Menurut dia, Permen no 71 tahun 2016 harus dibatalkan dan melegalkan cantrang. Jika dipertahankan hanya akan membuat nelayan cantrang asli Indonesia semakin menderita.

Sementara, Rasmijan, nelayan centrang yang ikut ngluruk ke Jakarta menyatakan hal yang sama. Bagi dia, pemerintah tak memiliki alasan melarang kapal cantrang. Apalagi jika alasannya kapal cantrang merusak karang.

”Mari kita cek sama-sama kalau tidak percaya. Soalnya kami sudah cek dan itu tidak merusak karang,” ungkap dia.

Ditambahkan, selain menggelar aksi di istana, para nelayan juga berencana menggelar istighotsah bersama para nelayan di hari yang sama. Langkah itu dilakukan supaya pemerintah melek untuk melihat kembali potensi centrang.

Editor: Supriyadi

Baca: Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan cantrang di Kabupaten Pati menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memperbolehkan kapal cantrang beroperasi kembali.  Surat tersebut ditulis bersama saat aksi di Juwana, Senin (8/1/2018).

Dari pantauan, surat tersebut ditulis dalam secarik kertas putih. Selain meminta centrang beroperasi kembali, Presiden Jokowi juga diminta memilih antara nelayan Indonesia ataukah Menteri Susi.

“Bapak presiden bisa memilih, apakah akan memilih kami para nelayan ataukah Menteri Susi,” kata koordinator aksi Rasmijan saat aksi.

Baca: Ribuan Nelayan Di Pati Desak Cantrang Diizinkan Lagi Berlayar

Surat tersebut, kata dia, rencananya akan dikirim langsung kepada presiden saat aksi ke Jakarta medio Januari 2018. Dalam hajat tersebut, mereka sudah mempersiapkan 50 bus untuk membawa para nelatyan.

Disebutkan, Menteri Susi tak memiliki alasan untuk melarang cantrang beroperasi. Karena, dari hasil penelitian menyebutkan kapal cantrang ramah lingkungan bahkan di kedalaman 50 meter. Untuk itu, apa yang ditudingkan kapal cantrang merusak karang tidaklah benar.

“Kapal cantrang sudah beroperasi semenjak tahun 80an. Dan selama ini tidak ada masalah, tapi kenapa tiba-tiba kapal dilarang berlayar,”imbuhnya

Editor: Supriyadi

Pembuat Beras Analog Asal Grobogan Ini Bangga Produknya Dibeli Presiden Jokowi, Begini Ceritanya

Ambarwati (tengah) pembuat Rasteja dari Desa Klampok, Kecamatan Godong saat dapat kesempatan bertemu Presiden Jokowi di Semarang, Sabtu (23/12/2017) (istimewa)

MuriaNewsCom, GroboganSebuah momen istimewa berhasil didapat Ambarwati, salah satu pelaku UMKM dari Desa Klampok, Kecamatan Godong, Sabtu (23/12/2017). Yakni, bisa bertatap muka langsung dan berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih bangga lagi, Jokowi juga berkenan membeli produk beras analog dari bahan ketela dan jagung (Rasteja) yang dibuatnya selama ini.  

”Waduh, senang sekali dan bangga bisa bertemu Bapak Presiden. Ini momen luar biasa sekali,” kata Ambarwati saat dihubungi lewat ponselnya.

Baca: Beraksi di ATM Pom Bensin, Sindikat Pembobol ATM asal Palembang Diringkus Polres Jepara

Pertemuan Ambarwati dengan Jokowi itu berlangsung dalam acara penyerahan sertifikat untuk rakyat secara serentak di Lapangan Pancasila Simpanglima Semarang siang tadi. Dalam acara itu juga diadakan pameran produk unggulan UMKM dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Jadi saya diminta pihak BPN Grobogan untuk ikut mengisi stan pameran UMKM. Selain saya, ada dua UMKM lain dari Grobogan yang ikut. Yakni, pembuat sale pisang dan telur asin,” jelas Ambar.

Menurutnya, selain Rasteja, ada beberapa produk lagi yang dibawa. Antara lain, nasi jagung instan, emping jagung dan singkong goreng crispi. Selama acara, Jokowi tidak ada agenda mengunjungi stand pameran UMKM.

Pasca acara penyerahan sertifikat Ambarwati berupaya untuk bisa bertemu dengan Jokowi sekedar buat mengenalkan Rasteja. Upaya untuk mendekati presiden butuh perjuangan karena pengamanan yang cukup ketat dan banyaknya orang yang hadir.

Baca: Dosen Pembimbing Skripsi Jokowi Ternyata Asli Grobogan, Rumahnya Sangat Sederhana

”Singkatnya, saya akhirnya dapat kesempatan untuk bisa menghadap Pak Presiden. Saya cerita soal Rasteja dan beliau (Presiden) sangat terkesan dan akhirnya membeli satu produk kemasan 1 kg yang saya bawa tadi. Senang sekali rasanya dapat kesempatan itu,” jelasnya dengan nada penuh semangat.

Amba mengatakan, dalam pembuatan rasteja dan aneka makanan ringan yang dilakukan selama ini, didapat dari bimbingan dan pengarahan dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Grobogan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sementara itu, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Grobogan Heru Prajadi mengaku bangga karena produk rasteja mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Menurutnya, Ambarwati selama ini merupakan pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maju Jaya Desa Klampok yang menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Grobogan. KUB ini bidang usahanya berkaitan dengan pangan dengan jenus produk yang dibuat berupa makanan siap saji dari bahan jagung dan ketela.

Baca: Ini Sosok Agus Maarif, Ustaz Ganteng Asli Pati yang Baca Alquran di Pernikahan Anak Jokowi

Menurutnya, selama ini pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengembangan pada pelaku UMKM yang mengarah pada hasil pertanian muapun peternakan. Dalam pengembangan, Pemerintah Grobogan telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Wujudnya melalui pembuatan techno park  (TP).

Adanya TP di Grobogan dirasa sangat diperlukan. Dengan program ini membawa dampak positif. Sebab, pihak BPPT itu membantu penyediaan peralatan khususnya pasca produksi hingga pemasaran.

”Program ini sangat bagus sekali dan memang sangat kita butuhkan. Melalui program ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya petani dan pelaku UMKM,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Dosen Pembimbing Skripsi Jokowi Ternyata Asli Grobogan, Rumahnya Sangat Sederhana

Inilah rumah sederhana di Desa Tambakselo yang dulunya merupakan tempat tinggal Kasmudjo, dosen pembimbing skripsi Presiden Joko Widodo ketika kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Jogjakarta. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemberitaan terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan dosen pembimbing skripsinya ketika kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta bernama Kasmudjo, mendapat perhatian cukup besar dari banyak warga Grobogan.

Soalnya, dosen yang bertemu Jokowi dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (19/12/2017) itu ternyata berasal dari Kecamatan Wirosari, Grobogan.

Maraknya pemberitaan berbagai medai tentang pertemuan antara presiden dan mantan dosennya itu setidaknya membuat bangga banyak orang. Terlebih, bagi warga Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari yang merupakan tempat kelahiran dari Kasmudjo.

“Iya benar kalau Pak Kasmudjo aslinya warga Tambakselo. Sekarang beliau tinggalnya di Jogja tetapi kakak kandungnya dan kerabatnya masih banyak di sini. Ayo, saya antarkan ke rumah kerabatnya,” kata Kades Tambakselo Sareh Joko Prasetyo saat ditemui wartawan di balai desa, Kamis (22/12/2017).

Rumah kelahiran Kasmudjo berada di Dusun Krajan RT 04, RW 04 yang letaknya cukup dekat dari balai desa. Dari gang sebelah selatan balai desa masuk ke barat sekitar 100 meter saja. Rumah ini sekarang ditempati Darsono, kakak sulung Kasmudjo.

Rumah yang ditunjukkan Sareh ini modelnya limasan dengan konstruksi utama dari kayu. Dinding rumahnya terbuat dari papan jati. Lantai rumahnya masih terbuat dari tegel model lama.

Di ruang tamu tampak perabotan sederhana dan modelnya masih kuno. Baik meja, kursi maupun almari. Pada dinding kayu di ruang tamu, banyak terdapat foto yang dibingkai figura. Di antaranya, ada satu foto besar hitam putih satu anggota keluarga.

“Ini foto bapak dan ibu bersama adik-adik saya. Foto ini dibuat tahun 1951,” terang Darsono saat ditanyakan mengenai foto tersebut.

Darsono dan Kades Tambakselo Sareh Joko Prasetyo menunjukkan foto Kasmudjo yang dipasang di dinding ruang tamu, Kamis (22/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Darsono menceritakan, ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putra pasangan Samingun dan Sami (keduanya sudah meninggal). Kedua adiknya Susilo dan Supremi juga sudah meninggal beberapa tahun lalu.

“Dari empat bersaudara, sekarang tinggal saya dan Kasmudjo. Ia adalah saudara saya paling ragil (bungsu),” jelas pensiunan Kepala SDN 01 Tambakselo itu.

Sejak kecil sampai lulus SMA, Kasmudjo tinggal di Desa Tambakselo. Kasmudjo sekolah di SDN 01 Tambakselo, SMPN 1 Wirosari dan SMAN 1 Purwodadi.

Selama tinggal di desa yang ada di pinggiran hutan itu, Kasmudjo juga beraktivitas seperti teman lainnya. Misalnya, membantu di sawah atau menggembala sapi di kawasan hutan.

“Satu hal yang saya ingat sampai sekarang dari Kasmudjo. Yakni, saat ia menangis karena sapinya pada berulah ketika digembala dihutan. Akhirnya, saya susul ke hutan sama istri saya,” katanya sambil tertawa.

Setelah lulus SMA, Darsono langsung meminta Kasmudjo untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, saat itu Kasmudjo sempat mengkhawatirkan soal biaya.

“Ketika Kasmudjo masih SD, bapak saya meninggal. Jadi, waktu itu ia sempat mikir biaya kuliah. Namun, saya tegaskan kalau tidak perlu bingung masalah biaya. Sebagai kakak tertua, saya yang berkewajiban menyekolahkan adik. Terlebih, saya tahu kalau adik saya ini orangnya pandai dan disiplin,” cerita Darsono sambil mengenang momen itu.

Akhirnya, Kasmudjo mantap untuk meneruskan pendidikan ke UGM. Saat mendaftar kuliah sekitar tahun 1969, Darsono ikut mengantarkan ke Jogja. Akhirnya, Kasmudjo diterima di Fakultas Kehutanan UGM dan berhasil menyelesaikan kuliahnya tepat waktu.

“Setelah lulus, adik saya sempat dapat dua tawaran kerja. Yakni, jadi dosen di UGM dan jadi sinder di Perhutani. Ia sempat konsultasi soal itu dan saya sarankan pilih jadi dosen saja,” kata pria berusia 85 tahun yang masih terlihat sangat sehat itu.

Meski saat ini tinggal di Jogja, Kasmudjo yang sudah dikaruniai dua anak itu masih sering pulang ke Desa Tambakselo untuk bersilaturahmi dengan sanak kerabatnya.

“Kalau ada kerabat yang punya gawe, biasanya ia menyempatkan datang. Kalau pas Lebaran rutin pulang kampung,” imbuhnya.

Disinggung soal pertemuan adiknya dengan presiden, dua hari lalu, Darsono sempat melihat melalui tayangan berita televisi. Saat itu, ia bahkan sempat berteriak memanggil anak dan cucunya untuk melihat televisi.

“Saya teriak panggil anak dan cucu waktu itu sampai pada kaget. Mereka tak kasih tahu kalau ada Mbahmu Kasmudjo sama Pak Presiden. Sebagai kakaknya, saya bangga adik Kasmudjo bisa bertemu dengan presiden dengan suasana akrab,” pungkas bapak yang punya sembilan anak itu. 

Editor : Ali Muntoha

Bupati Pati Terima Penghargaan Tertinggi di Bidang Kelautan dari Presiden Jokowi

Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan di bidang kelautan dari Presiden Jokowi, Rabu (13/12/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dari Presiden Joko Widodo. Penyerahan penghargaan dilakukan Mendagri RI Tjahjo Kumolo di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Rabu (13/12/2017).

Penghargaan yang diterima Haryanto merupakan penghargaan tertinggi di bidang kelautan. Artinya, kepemimpinan Haryanto dinilai berhasil dalam membangun Pati menjadi negeri maritim yang berkontribusi untuk nasional.

“Saya tidak menyangka sebelumnya, karena ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang kelautan. Pati dianggap berhasil melakukan tindakan nyata dalam pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan,” ujar Haryanto.

Selain itu, ada sejumlah poin penting yang membuat Pati meraih penghargaan bergengsi tersebut. Satu di antaranya, Pati dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perikanan.

Keberhasilan tersebut, sambung Haryanto, merupakan buah dari kerja bareng pemerintah bersama masyarakat. Dia mengucapkan terima kasih kepada warga Pati yang ikut berkontribusi hingga penghargaan tertinggi di bidang kelautan itu diterima.

Secara terpisah, Jokowi menyatakan jika laut yang menaungi sebagian besar wilayah Indonesia bukan menjadi pemisah, tetapi justru pemersatu bangsa. Melalui Deklarasi Juanda, negara kepulauan seperti Indonesia bisa diterima secara internasional.

Dengan alasan itu, pemerintah saat ini gencar memperkuat ketahanan maritim dengan memberantas illegal fishing. Dengan begitu, kekayaan laut Indonesia bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Alasan itu pula yang membuat Jokowi berkomitmen menggerakkan sektor maritim dengan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang memiliki kontribusi tinggi di bidang kelautan dan perikanan. Ia sadar, pemanfaatan sektor maritim akan membuat Indonesia menjadi bangsa besar.

Editor: Supriyadi

Begini Jawaban Pemkab Terkait Tuntutan JMPPK Terkait Penghentian Perpanjangan Izin Pendirian Pabrik Semen di Pati

Ratusan massa JMPPK menggelar aksi unjuk rasa penolakan pabrik semen PT Indocement di depan Kantor Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Asisten I Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono memastikan bila keputusan terkait perpanjangan izin pendirian pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) mengacu pada kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Hal itu disampaikan Sudiyono, usai menemui perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/12/2017).

“Keputusan yang diambil harus mengacu pada kajian yang dilakukan lingkungan hidup. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi kerancuan kebijakan yang menimbulkan bias informasi,” kata Sudiyono.

Kajian yang dilakukan juga bersifat teknis, sehingga bila dilakukan secara spontan menjadi tidak efektif. Karena itu, pihak pemerintah akan menentukan keputusan setelah melakukan kajian secara komprehensif dengan tidak mengabaikan tuntutan dari massa pengunjuk rasa.

“Tentu tuntutan dari peserta massa akan dipertimbangkan. Namun, keputusan tidak bisa dilakukan secara spontan, harus ada kajian secara komprehensif terlebih dahulu,” tuturnya.

Dia juga memastikan bila tuntutan dari peserta unjuk rasa sudah dicatat untuk disampaikan Bupati Pati. Pasalnya, dia tidak bisa mengambil keputusan secara mendadak tanpa ada pertimbangan dari bupati.

“Saat ini, beliau sedang di Cirebon untuk mendapatkan penghargaan di bidang perikanan dan kelautan dari Presiden Jokowi sehingga tidak bisa menemui massa,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa JMPPK menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati. Mereka menuntut agar perpanjangan izin pabrik semen PT SMS, anak perusahaan PT Indocement dihentikan.

Editor: Supriyadi

Bupati Pati Haryanto Kembali Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi

Bupati Haryanto saat meninjau hasil perikanan di TPI Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto kembali menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut berupa tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 124/TK/2017.

Dari informasi, penyerahan penghargaan rencananya akan diterima pada Peringatan Hari Nusantara di Kota Cirebon, Rabu (13/12/2017) besok.

Selain Pati, ada sejumlah kepala daerah lain yang akan menerima penghargaan yang sama. Mereka adalah Bupati Pacitan, Probolinggo, Bone, Klungkung, Walikota Pariaman dan Pare-Pare.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan Presiden karena Pemkab Pati dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan melalui tindakan nyata pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

“Pak Bupati juga dianggap sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Edy.

Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, sambung Edy, kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kelautan-perikanan dituntut untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, serta menunjukkan integritas moral dan keteladanan dalam bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan.

Menanggapi hal itu, Haryanto menuturkan, penghargaan tersebut memang secara khusus ditujukan kepadanya. Namun, dia menyebut penghargaan itu sebetulnya untuk Pemkab dan masyarakat Pati.

Melalui penghargaan tersebut, Haryanto ingin Pati terus menjadi daerah maju dengan potensi maritimnya. Dia yakin, potensi daerah akan berkembang pesat bila didukung dengan pemerintah dan masyarakatnya.

Karena itu, Haryanto ingin mempersembahkan penghargaan dari Presiden Jokowi tersebut kepada masyarakat Pati. “Apa yang saya lakukan, semuanya untuk rakyat,” pungkas Haryanto.

Editor: Supriyadi

Temui Presiden soal GTT, Begini Jawaban Jokowi pada Gubernur Ganjar

Presiden RI Joko Widodo. (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017). Dalam acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah itu, Ganjar juga menyampaikan keluhan guru tidak tetap (GTT).

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi memastikan akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Menurutnya, presiden juga memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan tenaga pendidik apapun statusnya.

“Sebelum penerimaan DIPA, presiden sudah mengawali dengan briefing soal kesejahteraan guru. Menurut beliau guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele,” katanya, dihubungi wartawan dari Semarang.

Usai acara, Ganjar menghadap presiden secara khusus untuk membahas GTT. Turut bergabung Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan,” kata Ganjar.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat. 

“Intinya kalau Pak Wapres harus hati-hati, Pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” terang Ganjar.

Gubernur menambahkan, status GTT saat ini tidak jelas, karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi, karena tidak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah daerah.

Persoalan ini memang lebih banyak mencuat pada GTT SD dan SMP yang jadi kewenangan bupati/walikota. “Karena untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” ujarnya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier),  dan mengajar minimal 24 jam per pekan. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di provinsi Jateng mencapai 14.638 orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Editor : Ali Muntoha

Hari Ini, Gubernur Ganjar Temui Jokowi Bahas Nasib GTT

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Nasib guru tidak tetap (GTT) kian tak menentu dan tersandera berbagai peraturan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui Presiden Jokowi besok Rabu (6/12/2017) hari ini untuk memperjuangkan masa depan para pahlawan pendidikan tersebut.

Ganjar mengatakan, akan menyampaikan nasib GTT langsung ke hadapan Jokowi. Ia berjanji akan mengawal terus sampai mana tuntutan yang disuarakan GTT selama ini. 

”Rabu (hari ini) saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK),” kata Ganjar di Semarang, Selasa (5/12/2017).

Ganjar hari ini memang berada di Jakarta. Ia dijadawalkan mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018 serta Anugerah Dana Rakca thn 2017 oleh Presiden RI. Acara berlangsung di Istana Bogor.

Ganjar akan memanfaatkan waktu di sela-sela acara untuk membicarakan nasib GTT bersama presiden. Menurut dia, masa depan bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin. 

“Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan nasib jutaan GTT yang tersebar di Jateng sehingga bisa memperoleh kesejahteraan layak.

Ganjar mengungkapkan, keberadaan GTT ternyata tidak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

”Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan harapan terkait dengan tuntutan para GTT.

“Bapak Presiden sudah merespon permasalahan guru honorer dan kekurangan guru yang akan diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Penyelesaian kekurangan guru, kata dia, akan dilakukan dengan sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terdepan, terluas, tertinggal (3T), dan guru yang berprestasi.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu.

Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Janji Ganjar ini menindaklanjuti keluhan GTT terkait kesejahteraan melalui media sosial ke akun miliknya.

Di antaranya, para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Para GTT meminta agar gubernur turut memperjuangkan dan mengawal tuntutan para GTT.

Editor: Supriyadi

Jokowi Minta Maaf Tak Bisa Datang ke Balekambang Jepara

Joko Widodo, Presiden RI. (FB Presiden Joko Widodo)

MuriaNewsCom, Jepara – Musabaqoh Qiraatil Kutub (MQK) ke VI di Ponpes Roudlotul Mubtadiin, Balekambang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Jumat (1/12/2017).

Dalam kesempatan itu menag membawa pesan permintaan maaf dari Presiden RI Joko Widodo karena urung hadir.

“Saya menyampaikan salam dari presiden, diiringi permintaan maaf dari beliau. Semalam dalam peringatan Maulid Nabi di Istana Bogor, Presiden secara khusus menyampaikan maafnya karena tak bisa hadir (dalam Pembukaan MQK di Ponpes Roudlotul Mubtadiin),” tuturnya, sebelum memulai pidato sambutan.

Menurutnya,  presiden tak bisa hadir karena butuh istirahat. Hal itu karena sejak menikahkan putrinya Kahiyang, Joko Widodo tidak mengambil cuti dan terus melaksanakan kegiatan kenegaraan.

“Setelah melakukan rutinitas tersebut beliau sebagai manusia biasa juga merasa cukup lelah dan membutuhkan istirahat,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sempat menyinggung terkait ketidakhadiran Joko Widodo. 

“Saya yakin kehadiran dari Pak Menteri Agama, merupakan wakil dari Pak Presiden,” tuturnya singkat.

Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo memang sudah lama dipersiapkan. Pada bulan November lalu, Pemkab Jepara pun telah melakukan rapat-rapat persiapan. 

Seperti yang dilakukan pada tanggal 22 November 2017, pemkab bersama jajaran Polri dan TNI melakukan rapat persiapan kedatangan presiden. Dalam rapat dibahas pengamanan akan melibatkan 1.861 personel gabungan. 

Meski demikian, ketidakhadiran presiden tak mengurungkan semangat para peserta MQK ke VI di Ponpes Roudlotul Mubtadiin.

Acara pembukaan berlangsung meriah, dengan parade kafilah dan pertunjukan tari kolosal tentang Ratu Kalinyamat. Acara tersebut diikuti oleh 1.456 santri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Editor : Ali Muntoha

MQK VI di Balekambang Jepara Hari Ini Dibuka, Ribuan Santri Jadi Peserta

Santri di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin, Balekambang, Jepara. Ponpes ini akan menjadi lokasi MQK N VI 2017. (Ponpes Balekambang)

MuriaNewsCom, Jepara – Musabaqoh Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke VI di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin, Balekambang, Nalumsari, Jepara bakal diikuti 2.680 santri. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi pada Jumat (1/12/2017) besok pukul 14.00 WIB. 

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama Ahmad Zayadi mengatakan, bila sesuai jadwal, Presiden RI Joko Widodo akan membuka langsung kegiatan tersebut.

“Upacara pembukaan akan berlangsung di lapangan Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin, Balekambang, Jepara,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (30/11/2017). 

Selain itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama sejumlah menteri kabinet kerja dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. 

Persiapan MQK ke VI menurut Zayadi telah mendekati tahap akhir. Para santri dari perwakilan provinsi telah tiba sejak Rabu (29/11/2017). Selain itu, dewan juri juga telah tiba di venue acara pada siang ini.

Ada tiga perlombaan pokok dalam MQK. Pertama, lomba membaca, menerjemahkan, dan memahami kitab kuning. Total ada 25 bidang yang akan dikompetisikan dan terbagi dalam tingkatan, yaitu: dasar, menengah, dan tinggi.

Untuk marhalah ula (tingkat dasar), lanjut Zayadi, ada lima bidang lomba, yakni: Fiqh, Nahwu (gramatika Bahasa Arab), AkhlakTarikh (sejarah), dan Tauhid

Marhalah ula diikuti santri yang sudah berada di pesantren minimal satu tahun, dan berusia maksimal lima belas tahun kurang sehari,” ujarnya.

Untuk marhalah wustha (tingkat menengah), ada sembilan bidang lomba, yakni: Fiqh, Nahwu (gramatika Bahasa Arab), Akhlak, Tarikh (sejarah), Tafsir, HadisUshul Fiqh, Balaghah, dan Tauhid. Bidang ini diikuti para santri yang sudah menetap minimal satu tahun di pondok pesantren dengan usia maksimal 18 tahun kurang sehari.

Sedang untuk marhalah ulya (tingkat tinggi), ada 11 bidang lomba. Selain sembilan bidang lomba seperti yang dilombakan pada tingkat menengah, dua lainnya adalah bidang Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis.

Marhalah ulya ini akan diikuti santri yang sudah mukim di pesantren minimal satu tahun, dan berusia maksimal 21 tahun kurang sehari,” urainya.

Kedua, lomba debat konstitusi berbasis kitab kuning. Lomba ini akan menggunakan Bahasa Arab dan Inggris.

Ketiga, Eksibisi, yaitu pertunjukkan atraktif tentang nazham kitab populer di pondok pesantren yang diisi oleh Tim (maksimal 5 orang) dari setiap kafilah. Nazham yang akan ditampilkan antara lain dari kitab  Alfiyah Ibn Malik (kitab berisi 1000 bait syair tentang ilmu gramatika Bahasa Arab).

Selain kegiatan pokok tersebut, ada sejumlah kegiatan penunjang yang dihelat di lokasi MQK. Kegiatan penunjang sifatnya tidak dilombakan. Kegiatan sersebut adalah Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren, Sarasehan dan Musyawarah MQK, Bazar dan Pameran Produk Pondok Pesantren, Diskusi Kepesantrenan dan Kitab Kuning, Pentas Seni kaum santri.

Menurut Ahmad Zayadi, pentas seni MQK 2017 juga akan menghadirkan Habib Syeikh. Habib Syeikh dijadwalkan mengisi Pentas Seni, pada Sabtu, (2/12/2017), mulai pukul 19.30 WIB.

Editor : Ali Muntoha

Kiai Muda Pati Sebut Kepemimpinan Jokowi Jadi Penanda Lahirnya Kasunanan di Indonesia

Pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum Kajen, Margoyoso, KH Abdullah Umar Fayumi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kiai muda yang mengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kajen, Margoyoso, KH Abdullah Umar Fayumi menyebut kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi penanda lahirnya konsep “kasunanan” di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam sebuah diskusi terbatas peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Dari siklus sejarah, Jokowi menjadi penanda awal kembalinya pola susuhunan atau kasunanan,” ujar kiai muda yang akrab disapa Gus Umar, Jumat (27/10/2017).

Menurutnya, ada dua pola kepemimpinan seorang penguasa, raja atau presiden. Pertama, konsep kepemimpinan Ki Ageng yang bertumpu pada pergerakan rakyat untuk membangun sebuah negara.

Kedua, konsep Sri Aji yang bergerak pada penguasaan pemerintahan untuk membangun rakyat. Sementara Jokowi disebut sudah memulai pergerakan dari dua arah sekaligus, yakni Ki Ageng dan Sri Aji.

Pola itu yang disebut susuhunan atau kasunanan. Artinya, pembangunan dimulai dari dua arah sekaligus, yaitu dari pemerintah dan rakyat.

Gus Umar juga menilai, konsep Nawa Cita dalam pemerintahan Jokowi menjadi langkah awal bagi Indonesia menjadi bangsa besar. Sebuah negara-bangsa yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi dunia global.

Hal itu dilihat dari potensi Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah dengan penduduk yang besar. Dia melihat, kehadiran Nawa Cita hendak menghidupkan kembali semangat Tri Sakti yang digelorakan Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Editor: Supriyadi

Jokowi Usulkan Undip Buka Jurusan Meme dan Toko Online

Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato ilmiah dalam Dies Natalie ke-60 Undip Semarang, Selasa (17/10/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membuka Fakultas Digital Ekonomi. Fakultas ini menurutnya sudah dikembangkan sejumlah universitas di luar negeri.

Di dalam fakultas ini nantinya, bisa membuka jurusan-jurusan tentang perekonomian yang memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan termasuk di dalamnya jika memungkinkan ada jurusan tentang meme.

“Kenapa tidak menyiapkan fakultas digital ekonomi, sebelum universitas lain mendahului?. Fakultas ekonomi digital, jurusannya bisa jurusan toko online, bisa saja aplikasi sistem, bisa saja financial teknologi, bisa saja jurusan meme,” kata Jokowi.

Hal ini dikatakan Jokowi ketika memberikan pidato ilmiah dalam Dies Natalis ke-60 Undip Semarang, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, metode pembelajaran yang diterapkan juga harus disesuaikan untuk generasi saat ini. Jokowi mengistilahkannya dengan “Generasi Y”. Menurutnya, perguruan tinggi harus punya langkah antisipasi agar generasi muda siap menghadapi perubahan zaman.

“Metode pembelajaran disesuaikan dengan generasi Y kita. Fasilitasi mahasiswa, jadi pembelajar yang aktif, punya etos kerja tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi perubahan perilaku sosial. Ia mencontohkan soal alat pembayaran, yang sudah bergeser ke pembeyaran nontunai. Jual beli juga menurutnya tak harus dilakukan di toko, karena bisa dilakukan melalui online.

Perkembangan seperti itu mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupan di masa depan sehingga perguruan tinggi juga harus ikut berkembang. Salah satunya dengan sekolah vokasi atau kejuruan.

“Ilmu terapan jadi kunci. Saya juga titip pada Pak Rektor dan jajaran civitas akademika, kita harus berubah. Universitas harus songsong transisi,” jelasnya.

Jokowi juga mengaku menyempatkan waktu khusus untuk menghadari dies natalis Undip ini. Ia menyisihkan waktu sekitar 1,5 jam untuk memberikan pidato dan harus terbang kembali.

Editor : Ali Muntoha

Presiden Jokowi Diminta Datang ke Pati, Ada Apa?

Bupati Pati Haryanto (kanan) saat memberikan kenang-kenangan kepada Sekretaris Anggota Wantimpres baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berharap Presiden Joko Widodo bisa datang ke Pati untuk menyerahkan 4.000 sertifikat tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2017.

Pati merupakan daerah kecil yang mendapatkan jatah program PTSL terbesar kedua di Jawa Tengah, setelah Kota Semarang. Program yang digagas Jokowi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut memberikan fasilitas pengurusan tanah gratis untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

“Sebisa mungkin Bapak Presiden Jokowi nanti bisa menyerahkan langsung bukti sertifikat tanah yang sudah terdata dan disertifikatkan masyarakat. Sebab, jumlah kita mencapai 4.000 lahan,” ujar Bupati Pati Haryanto, Senin (16/10/2017).

Sejauh ini, ada daerah yang jumlah sertifikasi tanahnya lebih sedikit dari Pati, tapi Presiden datang untuk melakukan penyerahan secara simbolis. Sementara Pati jumlahnya sangat banyak dalam menyukseskan program sertifikasi tanah gratis.

Karena itu, Haryanto menganggap Kabupaten Pati sudah layak didatangi Presiden Jokowi terkait dengan program PTSL. “Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa datang ke Pati dan menyerahkan langsung,” imbuh Haryanto.

Diberitakan sebelumnya, Pati mendapatkan program PTSL terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Program tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2017.

Saat ini, BPN Pati sudah berhasil membuat lebih dari 15.300 sertifikat program PTSL. Sementara pengukuran tanah di semua warga yang mendapatkan program PTSL ditargetkan selesai pada awal November 2017.

Editor: Supriyadi

Jokowi Perintahkan Tahun Depan Pembangunan Bandara A Yani Harus Rampung

Pesawat lepas landas dari landasan pacu Bandara A Yani Semarang. Pengembangan bandara tersebut ditarget rampung 2018 mendatang. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden RI Joko Widodo memerintahkan pembangunan Bandara A Yani Semarang dikebut. Ia meminta tahun 2018 mendatang pengembangan bandara tersebut harus sudah rampung dan dioperasikan.

Ia memberi target pembangunan bandara harus rampung pada pertengahan 2018 dan toleransi paling lambat hingga akhir 2018.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu bahkan optimistis, Bandara A Yani bisa selesai tepat waktu. Karena pihaknya tidak menerima laporan keluhan dalam proses pengerjaan yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

“Kita terus ingin mempercepat itu (pengembangan bandara) dan kita harapkan nanti akhir 2018 selesai. Ini kan runway (landasan pacu) ada, ada tambahan taxi way dan apron depan. Tapi yang penting terminalnya sudah besar. Tahun 2018 nanti kita lihat,” ujarnya.

Presiden berharap melalui pengembangan Bandara Ahmad Yani akan mampu menampung dan melayani lebih banyak penumpang setiap harinya.

Baca : Material Langka Bikin Pembangunan Bandara A Yani Terhambat

Sementara itu, berdasarkan diskusi pada Rapat Koordinasi Progress Pengembangan Bandara Ahmad Yani di Hotel Puri Garden, Selasa (9/8/2017) lalu,  Project Manajer PT Angkasa Pura I, Toni Alam menyampaikan, pihaknya menargetkan bandara bisa beroperasi pada Maret 2018. Untuk mencapai target tersebut, percepatan terus dilakukan.

Deputi Setwapres Togar Silaban yang saat itu memimpin rapat meminta target yang sudah ditetapkan menjadi pegangan semua pemangku kepentingan. Mulai dari kontraktor, pengawas, project management, PT Angkasa Pura di pusat hingga pemerintah daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang).

Editor : Ali Muntoha

TNI-Polri Harus Akur, Jokowi Perintahkan Penyebar Isu Provokasi Pilkada Ditindak Tegas

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di sela-sela pengarahan peserta Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (9/10/2017). (Tribratanews)

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Joko Widodo meminta aparat TNI dan Polri meningkatkan soliditas jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kesolidan dua aparat keamanan ini dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya suasana kondusif.

Ini dikatakan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (9/10/2017). Dalam apel itu diikuti 546 pejabat kepolisian. Terdiri dari 19 pejabat utama, 33 kapolda, 461 kapolres metro dan Kapolresta seluruh Indonesia serta anggota lainnya.

”Menjelang 2018 (pilkada serentak) juga menuju 2019 (pemilu dan pilpres) betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detil. Pemetaan potensi friksi harus punya,” kata Jokowi.

Ia meminta agar Polri dan TNI menjaga isu-isu yang beredar selama pilkada. Penyebar isu-isu yang menjadikan sistuasi semakin panas harus ditindak dengan tegas.

”Tindak tegas penyebaran isu tersebut dikarenakan sangat membahayakan, silahkan diatur pemetaan, potensi konflik harus direncanakan agar preventif nya dilakukan, sumber sumber yang diperkirakan provokasi harus dipetakan dan di data secara komplit, jangan sampai setelah terjadi kejadian baru kita kebingungan,” ujarnya.

Menurutnya, dari pengalamannya mengkuti piwalkot, pilgub, hingga pilpres, kondisi gelaran pemilihan umum bisa dilihat dari bebagai hal, salah satunya solidnya hubungan TNI dan Polri.

Oleh karenanya, ia meminta semua komponen dari Polri harus loyal kepada negara. Karena menurut dia, politik Polri adalah politik negara.

”Sebab itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Polri, bahwa politik Polri adalah politik negara juga. Semua loyal dan setia pada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, selesai, tidak akan ada yang berani macem-macem. Saya yakini itu,” imbuhnya.

Selain itu Presiden juga menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat menjadi 4 besar atau 78 persen. Ia berharap capaian itu bisa lebih ditingkatkan dengan digitalisasi sistem pelayanan publik agar tidak menyulitkan masyarakat.

“Tapi saya tidak mau Kapolri berhenti di angka ini. Naikkan di atas 80. Diharapkan betul-betul ada public trust. InI (kepercayaan) harganya mahal,” pungkas Presiden.

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya memang perlu terus membangun hubungan dengan TNI. Selain itu juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak yang terkait Pilkada.

“Pak Presiden memberi garis bawah, hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di segala jajaran, karena TNI dan Polri pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid NKRI kuat,” kata Tito.

Dalam kunjungan kerja di Kota Semarang, Jokowi juga menyerahkan KIP (Kartu Indonesia Pintar)dan PKH (Program Keluarga Harapan)di SMAN 1 Semarang, serta menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Simpanglima Semarang.

Editor : Ali Muntoha

Undangan Pernikahan Kahiyang Ayu Telah Dicetak, 4 Ribu Tamu Diundang

Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Foto: Instagram

MuriaNewsCom, Solo – Acara pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu bakal dilangsungkan pada awal bulan depan. Undangan juga telah rampung dicetak.

“Udah jadi tapi belum disebar,” ujar juru bicara keluarga, Gibran Rakabuming Raka di katering Chilli Pari, Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (6/10/2017) dilansir dari detik.com.

Ditanya mengenai desain, dia mengatakan belum akan mempublikasikan.”Nanti dua minggu sebelum acara (akan disebar),” imbuhnya.

Dia memperkirakan ada sekitar 4.000 orang tamu yang bakal hadir. “Untuk acaranya Ayang (panggilan Kahiyang) ya hampir 4.000-an tamu. Konsepnya prasmanan,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Gibran juga menjelaskan soal daftar menu masakan khas Jawa sudah disiapkan untuk dihidangkan di acara pernikahan adiknya. Salah satunya adalah martabak Markobar yang juga merupakan produk bisnis kulinernya.

“Ada cabuk rambak, gudeg, sate kere, timlo, tengkleng, kambing guling dan ledre, Markobar manis sama asin. Ya makanan Solo semua,” ujar dia.

Acara pernikahan Kahiyang akan diselenggarakan pada 8 November 2017 di gedung Graha Saba Buana. Sedangkan upacara adat siraman diselenggarakan sehari sebelumnya di kediaman Jokowi. 

Panitia acara pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby Afif Nasution, mulai memfungsikan pusat media (media center) di Jalan Letjen Suprapto No 295, Solo, Jumat, sekitar 50 meter dari Gedung Graha Saba Buana yang menjadi lokasi resepsi.

“`Media center` ini, akan memudahan teman-teman media untuk menggali informasi dari perkembangan proses pernikahan Kahiyang-Bobby,” kata kata Quirinto Endi, Koordinator Media Center Pernikahan Kahiyang-Bobby dikutip dari Antarajateng.com.

Editor : Akrom Hazami

 

Tol Bawen-Salatiga Diresmikan Presiden Hari Ini 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan tol Bawen-Salatiga, Senin. (tribratanewspolda jateng)

MuriaNewsCom, Salatiga – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan penggunaan ruas tol Bawen – Salatiga, Senin (25/09/2017).  

Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini soemarno dan para Forkopimda Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang permasalahan atau kendala pembangunan infrakstuktur di Indonesia.

“Banyak masalah terhadap pembangunan infrakstuktur di Indonesia ini seperti sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan, kurangnya koordinasi pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan dan masih banyak masalah-masalah yang lain,” kata Jokowi dilansir dari tribratanewspolda jateng.com.

Baca : Sadis, Suami di Jepara Ini Tega Bakar Istri

Pembangunan infrastruktur di Jateng berlangsung cepat sebab adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan instasi terkait lainnya. “Pengerjaan infrakstuktur kerjasama antara pemerintahan, BUMN, jasa marga dan sarana prasarana dari Jawa Tengah dan juga dari instansi swasta maka pekerjaan tersebut menjadi cepat selesai,” ungkap Presiden.

Kecepatan membangun infrakstuktur segera diselesaikan dan dengan infrakstuktur tersebut selesai maka membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, serta mobilitas orang menjadi lebih cepat dan juga harga barang menjadi lebih murah.

Baca : Sambil Momong Putrinya, Pria Ini Jalan Kaki Salatiga-Ungaran untuk Berjualan

Sebelumnya tol sepanjang 17,6 km ruas Bawen-Salatiga merupakan seksi 3 dari ruas tol Semarang-Solo dengan total panjang 72,64 km. Seksi 1 dan 2 sudah terlebih dahulu beroperasi yaitu dari Semarang menuju Bawen dengan panjang 10.8 km yang telah beroperasi pada 17 November 2011 silam.

Editor : Akrom Hazami

BacaIni yang Disampaikan Presiden Jokowi Saat Kunjungi Salatiga

Presiden Bahas Media Sosial pada Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional di Magelang

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional (PERWIMANAS) II di Magelang, Senin (18/9/2017). (Polres Magelang)

MuriaNewsCom, Magelang – Presiden RI Joko Widodo membuka acara Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional (PERWIMANAS) II di Lapangan Tembak Akademi Militer Magelang, Senin (18/9/2017).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman dan para peserta kemah SD, SMP dan SMA perwakilan NU dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan dinamika perkembangan media sosial di Indonesia. “Media sosial saat ini sangat terbuka semua orang boleh mengabarkan apa saja banyak saat ini media sosial banyak yang menjelek-jelekkan, banyak yang fitnah,” ucap Presiden.

Presiden juga mengajak seluruh  komponen bangsa untuk lebih kreatif supaya tidak tertinggal dengan negara lain. “Saya mengajak kita semuanya untuk menyadari banyak tantangan- tantangan ada di depan kita perbanyak ide-ide kreatif perbanyak inovasi- inovasi baru dan bekerja secara cepat supaya tidak tertinggal oleh negara-negara lain,”ungkap Jokowi.

Presiden mengingatkan agar warga bersiap diri karena tantangan perubahan begitu cepat setiap detik, serta setiap menit perubahan begitu cepat. Menurutnya, jangan pernah merasa puas diri oleh apa yang  diperoleh terus tingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan silat dari PBNU dan Marching band dari Taruna dan Taruni Akademi militer. Presiden juga hadir menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat wilayah Magelang di lapangan Drh Soepardi. Presiden berharap semua pihak untuk mendukung program sertifikat tanah.

Presiden juga berpesan dalam pengurusan serifikat ini harus dipercepat “Saya berharap para Kanwil BPN agar urusan yang berkaitan dengan sertifikat dipercepat supaya tidak ada sengketa di kemudian hari dan memiliki status hak hukum tanah yang dimiliki jelas,” ujarnya..

Sebelumnya sebanyak 4.212 menerima sertifikat se-kota dan kabupaten Magelang guna mempertahankan kepemilikan hak tanah yang dimilikinya.

Editor : Akrom Hazami

Joko Widodo Temui Anggota DPRD Sidoarjo saat di Grobogan

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Joko Widodo (kaos merah) saat menerima kedatangan tamunya dari DPRD Sidoarjo Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Joko Widodo (kaos merah) saat menerima kedatangan tamunya dari DPRD Sidoarjo Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak tujuh anggota DPRD Sidoarjo melangsungkan kunjungan kerja ke Grobogan, Jumat (20/1/2017). Rombongan wakil rakyat dari Jawa Timur yang melangsungkan kunker ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Nur Qolib.

Rombongan dari Sidoarjo ini tiba di kantor DPRD Grobogan sekitar pukul 08.00 WIB. Sebelum diterima Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, rombongan ini sempat ditemui Sekretaris Dewan Pangkat Joko Widodo.

“Kunjungan tadi tidak lama, sekitar dua jam saja. Tadi yang datang dari Sidoarjo adalah unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD,” kata Pangkat, usai menerima tamunya.

Menurutnya, kedatangan kolega dari DPRD Sidoarjo dalam rangka studi banding tiga hal utama. Yakni, mekanisme pembahasan APBD, Perda dan tata kelola keuangan.

Dalam proses pembahasan APBD dan Perda ada hal-hal yang ingin dipelajari dan akan diterapkan di Sidoarjo. Yakni, adanya pembentukan pansus untuk membahas APBD dan Perda.

“Pembahasan APBD dan Perda di Sidoarjo belum menggunakan pansus tetapi dari fraksi-fraksi. Kalau di sini kita bentuk pansus untuk mempercepat proses pembahasan. Kemudian, pendapat dari fraksi-fraksi tetap terakomodir dalam laporan yang disampaikan pansus dalam rapat paripurna,” jelasnya.

Selama ini, keberadaan pansus dinilai tidak menimbulkan konflik internal. Sebab, pansus itu anggotanya merupakan perwakilan dari komisi dan fraksi yang ada.

“Selama ini, keberadaan pansus justru bisa mempercepat proses pembahasan APBD maupun Perda. Tadi, kita juga bawakan banyak dokumen mengenai pembentukan pansus dan agenda kerja yang dilakukan untuk dipelajari. Termasuk juga tata kelola keuangan yang kita lakukan juga kita sampaikan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Jokowi : Keamanan Data Tax Amnesty Dijamin

Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY di Hotel Patra Jasa Semarang. (MuriaNewsCom /Wahyu KZ)

Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY di Hotel Patra Jasa Semarang. (MuriaNewsCom /Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Semarang – Keamanan data dari program pengampunan pajak (tax amnesty) dijamin. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, dan tidak dapat diminta oleh siapapun.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY, di Grand Rama Shinta Ballroom Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8/2016) malam.

Menurut Jokowi, jaminan itu telah tertuang dalam Undang-undang tentang pengampunan pajak yang telah disahkan oleh DPR RI. Selain itu, dari semua penegak hukum juga telah menandatangani kesepakatan keamanan data itu.

“Yang mengatakan keamanan data itu Undang-undang, bukan saya. Lembaga penegak hukum sudah tanda tangan untuk tidak menggunakan data pengampunan pajak. Saya tegaskan, keamanan dat dijamin,” tegas Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menerangkan bahwa siapa saja tidak boleh memberikan data pengampunan pajak. Jika ada yang membocorkan data itu, akan dipidana lima tahun.

“Ini peringatan untuk petugas pajak. Ingat, ancamannya lima tahun,” kata Jokowi.

Ia menambahkan, pihaknya secara khusus membuat Satgas untuk mengawasi pengampunan pajak, meskipun menteri keuangan juga memiliki pengawas sendiri.

“Saya awasi sendiri pengampunan pajak ini. Biarkan menteri punya pengawas sendiri. Saya juga bentuk pengawas. Jadi hati-hati kalau mau main-main,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami