Presiden Jokowi dan Ulama Dunia Bakal Hadiri Muktamar JATMI di Pati

MuriaNewsCom, Pati – Presiden Joko Widodo dan ulama dunia dijadwalkan akan membuka muktamar Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (Jatmi) di Ponpes AKN Marzuqi, Slempung, Dukuhseti, Pati, Sabtu (3/10/2018).

Sesuai jadwal, muktamar Jatmi akan diadakan selama tiga hari. “Muktamar dimulai pada Sabtu, penutupannya Senin. Rencananya, pembukaannya oleh Presiden Jokowi. Bapak Yusuf Kalla juga akan hadir,” kata Ketua Umum Jatmi, KH Abdul Rauf dalam siaran press yang diterima MuriaNewsCom, Rabu (7/2/2018).

Sejumlah tokoh penting yang akan hadir, di antaranya Mantan Presiden RI Megawati, Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden PKS Sohibul Iman, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ada pula Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Perindo Hary Tanoe Soedibyo, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, pengusaha Chairul Tanjung, Mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sementara itu, guru mursyid tarekat yang akan hadir datang dari seluruh Indonesia, Asia Tenggara, China dan Timur Tengah. “Persiapan sudah matang, karena sudah dikebut dua bulan yang lalu,” kata Rauf.

Sejumlah kegiatan yang dilakukan selama muktamar, antara lain seminar, batsul masail, rapat pleno, serta penetapan ketua umum dan rais aam Jatmi yang baru. KH Nasihin berharap, ketua umum terpilih nantinya bisa mengemban amanah untuk organisasi tarekat tersebut.

Sederet nama yang dicalonkan menjadi ketua umum Jatmi, KH Nasihin menyebut ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rafiudin, cucu Syekh Nawawi Banten, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang, Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar, dan Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) As’ad Ali.

Untuk kandidat rais aam, ada tiga nama yang disebut. Mereka adalah Syekh Gozali dari Medan, Syekh Rasyid dari Bengkulu, dan Syekh Samsul Bayan dari Padang.

Editor: Supriyadi

Temui Presiden soal GTT, Begini Jawaban Jokowi pada Gubernur Ganjar

Presiden RI Joko Widodo. (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017). Dalam acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah itu, Ganjar juga menyampaikan keluhan guru tidak tetap (GTT).

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi memastikan akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Menurutnya, presiden juga memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan tenaga pendidik apapun statusnya.

“Sebelum penerimaan DIPA, presiden sudah mengawali dengan briefing soal kesejahteraan guru. Menurut beliau guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele,” katanya, dihubungi wartawan dari Semarang.

Usai acara, Ganjar menghadap presiden secara khusus untuk membahas GTT. Turut bergabung Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan,” kata Ganjar.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat. 

“Intinya kalau Pak Wapres harus hati-hati, Pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” terang Ganjar.

Gubernur menambahkan, status GTT saat ini tidak jelas, karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi, karena tidak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah daerah.

Persoalan ini memang lebih banyak mencuat pada GTT SD dan SMP yang jadi kewenangan bupati/walikota. “Karena untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” ujarnya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier),  dan mengajar minimal 24 jam per pekan. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di provinsi Jateng mencapai 14.638 orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Editor : Ali Muntoha

Jokowi Minta Maaf Tak Bisa Datang ke Balekambang Jepara

Joko Widodo, Presiden RI. (FB Presiden Joko Widodo)

MuriaNewsCom, Jepara – Musabaqoh Qiraatil Kutub (MQK) ke VI di Ponpes Roudlotul Mubtadiin, Balekambang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Jumat (1/12/2017).

Dalam kesempatan itu menag membawa pesan permintaan maaf dari Presiden RI Joko Widodo karena urung hadir.

“Saya menyampaikan salam dari presiden, diiringi permintaan maaf dari beliau. Semalam dalam peringatan Maulid Nabi di Istana Bogor, Presiden secara khusus menyampaikan maafnya karena tak bisa hadir (dalam Pembukaan MQK di Ponpes Roudlotul Mubtadiin),” tuturnya, sebelum memulai pidato sambutan.

Menurutnya,  presiden tak bisa hadir karena butuh istirahat. Hal itu karena sejak menikahkan putrinya Kahiyang, Joko Widodo tidak mengambil cuti dan terus melaksanakan kegiatan kenegaraan.

“Setelah melakukan rutinitas tersebut beliau sebagai manusia biasa juga merasa cukup lelah dan membutuhkan istirahat,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sempat menyinggung terkait ketidakhadiran Joko Widodo. 

“Saya yakin kehadiran dari Pak Menteri Agama, merupakan wakil dari Pak Presiden,” tuturnya singkat.

Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo memang sudah lama dipersiapkan. Pada bulan November lalu, Pemkab Jepara pun telah melakukan rapat-rapat persiapan. 

Seperti yang dilakukan pada tanggal 22 November 2017, pemkab bersama jajaran Polri dan TNI melakukan rapat persiapan kedatangan presiden. Dalam rapat dibahas pengamanan akan melibatkan 1.861 personel gabungan. 

Meski demikian, ketidakhadiran presiden tak mengurungkan semangat para peserta MQK ke VI di Ponpes Roudlotul Mubtadiin.

Acara pembukaan berlangsung meriah, dengan parade kafilah dan pertunjukan tari kolosal tentang Ratu Kalinyamat. Acara tersebut diikuti oleh 1.456 santri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Editor : Ali Muntoha

Jokowi Usulkan Undip Buka Jurusan Meme dan Toko Online

Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato ilmiah dalam Dies Natalie ke-60 Undip Semarang, Selasa (17/10/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membuka Fakultas Digital Ekonomi. Fakultas ini menurutnya sudah dikembangkan sejumlah universitas di luar negeri.

Di dalam fakultas ini nantinya, bisa membuka jurusan-jurusan tentang perekonomian yang memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan termasuk di dalamnya jika memungkinkan ada jurusan tentang meme.

“Kenapa tidak menyiapkan fakultas digital ekonomi, sebelum universitas lain mendahului?. Fakultas ekonomi digital, jurusannya bisa jurusan toko online, bisa saja aplikasi sistem, bisa saja financial teknologi, bisa saja jurusan meme,” kata Jokowi.

Hal ini dikatakan Jokowi ketika memberikan pidato ilmiah dalam Dies Natalis ke-60 Undip Semarang, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, metode pembelajaran yang diterapkan juga harus disesuaikan untuk generasi saat ini. Jokowi mengistilahkannya dengan “Generasi Y”. Menurutnya, perguruan tinggi harus punya langkah antisipasi agar generasi muda siap menghadapi perubahan zaman.

“Metode pembelajaran disesuaikan dengan generasi Y kita. Fasilitasi mahasiswa, jadi pembelajar yang aktif, punya etos kerja tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi perubahan perilaku sosial. Ia mencontohkan soal alat pembayaran, yang sudah bergeser ke pembeyaran nontunai. Jual beli juga menurutnya tak harus dilakukan di toko, karena bisa dilakukan melalui online.

Perkembangan seperti itu mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupan di masa depan sehingga perguruan tinggi juga harus ikut berkembang. Salah satunya dengan sekolah vokasi atau kejuruan.

“Ilmu terapan jadi kunci. Saya juga titip pada Pak Rektor dan jajaran civitas akademika, kita harus berubah. Universitas harus songsong transisi,” jelasnya.

Jokowi juga mengaku menyempatkan waktu khusus untuk menghadari dies natalis Undip ini. Ia menyisihkan waktu sekitar 1,5 jam untuk memberikan pidato dan harus terbang kembali.

Editor : Ali Muntoha

TNI-Polri Harus Akur, Jokowi Perintahkan Penyebar Isu Provokasi Pilkada Ditindak Tegas

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di sela-sela pengarahan peserta Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (9/10/2017). (Tribratanews)

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Joko Widodo meminta aparat TNI dan Polri meningkatkan soliditas jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kesolidan dua aparat keamanan ini dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya suasana kondusif.

Ini dikatakan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (9/10/2017). Dalam apel itu diikuti 546 pejabat kepolisian. Terdiri dari 19 pejabat utama, 33 kapolda, 461 kapolres metro dan Kapolresta seluruh Indonesia serta anggota lainnya.

”Menjelang 2018 (pilkada serentak) juga menuju 2019 (pemilu dan pilpres) betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detil. Pemetaan potensi friksi harus punya,” kata Jokowi.

Ia meminta agar Polri dan TNI menjaga isu-isu yang beredar selama pilkada. Penyebar isu-isu yang menjadikan sistuasi semakin panas harus ditindak dengan tegas.

”Tindak tegas penyebaran isu tersebut dikarenakan sangat membahayakan, silahkan diatur pemetaan, potensi konflik harus direncanakan agar preventif nya dilakukan, sumber sumber yang diperkirakan provokasi harus dipetakan dan di data secara komplit, jangan sampai setelah terjadi kejadian baru kita kebingungan,” ujarnya.

Menurutnya, dari pengalamannya mengkuti piwalkot, pilgub, hingga pilpres, kondisi gelaran pemilihan umum bisa dilihat dari bebagai hal, salah satunya solidnya hubungan TNI dan Polri.

Oleh karenanya, ia meminta semua komponen dari Polri harus loyal kepada negara. Karena menurut dia, politik Polri adalah politik negara.

”Sebab itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Polri, bahwa politik Polri adalah politik negara juga. Semua loyal dan setia pada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, selesai, tidak akan ada yang berani macem-macem. Saya yakini itu,” imbuhnya.

Selain itu Presiden juga menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat menjadi 4 besar atau 78 persen. Ia berharap capaian itu bisa lebih ditingkatkan dengan digitalisasi sistem pelayanan publik agar tidak menyulitkan masyarakat.

“Tapi saya tidak mau Kapolri berhenti di angka ini. Naikkan di atas 80. Diharapkan betul-betul ada public trust. InI (kepercayaan) harganya mahal,” pungkas Presiden.

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya memang perlu terus membangun hubungan dengan TNI. Selain itu juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak yang terkait Pilkada.

“Pak Presiden memberi garis bawah, hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di segala jajaran, karena TNI dan Polri pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid NKRI kuat,” kata Tito.

Dalam kunjungan kerja di Kota Semarang, Jokowi juga menyerahkan KIP (Kartu Indonesia Pintar)dan PKH (Program Keluarga Harapan)di SMAN 1 Semarang, serta menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Simpanglima Semarang.

Editor : Ali Muntoha

Presiden Sosialisasikan Tax Amnesty di Depan Ribuan Pengusaha Jateng-DIY

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan ribuan pengusaha di Grand Ball Room Rama Shinta, Patra Jasa Semarang Conventions Hotel, Selasa (9/8/2016) malam.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak), yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 28 Juni lalu. Sosialisasi ini digelar di Semarang setelah di Bandung dengan agenda serupa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, negara tengah memanggil pengusaha untuk turut peduli masalah ekonomi negara. Pertemuan kali ini adalah sosialisasi pengampunan pajak agar pertanyaan tentang pengampunan pajak bisa terjawab.

”Ada beberapa pertanyaan-penting dari pengusaha terkait pengampunan pajak. Seperti jaminan yang bisa diberikan ketika pengampunan dimanfaatkan. Dan jaminan penggunaan uang dari hasil pengampunan,” kata Ganjar saat mengawali sambutan.

Menurutnya, dalam sosialisasi ini pertanyaan-pertanyaan penting itu akan terjawab karena hadir Presiden Jokowi dan para menteri serta instansi terkait.

Presiden Jokowi gencar mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di berbagai perbankan dan lembaga keuangan di luar negeri untuk membawa pulang ke Indonesia. Sebab, pemerintah sangat memerlukan partisipasi para pemilik dana untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga gencar mengajak para pengusaha memanfaatkan pengampunan pajak ini untuk mempercepat pembangunan nasional.

Dari pantauan MuriaNewsCom, acara yang dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB, ribuan pengusaha terlihat antusias dengan hadir di lokasi beberapa jam sebelum acara dimulai. Ratusan personil keamanan terlihat di sekitar lokasi acara.

Para tamu diperiksa secara ketat untuk memastikan keamanan acara ini. Pengusaha yang hadir tidak hanya dari Semarang, namun juga dari semua kota yang ada di wilayah Jawa Tengah bahkan Yogyakarta.

Editor: Supriyadi