Massa Penolak Pabrik Semen Singgah di Pendapa Pati

 Massa JMPPK yang menggelar aksi long march dari Rembang menuju Semarang beristirahat di Pendapa Kabupaten Pati, depan Rumah Dinas Bupati Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Massa JMPPK yang menggelar aksi long march dari Rembang menuju Semarang beristirahat di Pendapa Kabupaten Pati, depan Rumah Dinas Bupati Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dari Rembang dan Pati yang menggelar aksi long march tolak pabrik semen singgah di Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (6/12/2016). Mereka beristirahat di pendapa, setelah lelah berjalan dari Rembang.

Selain beristirahat, mereka memakan nasi bungkus yang dibawa dari perbekalan. Ibu-ibu penolak semen tampak lahap memakan perbekalan di pendapa, depan Rumah Dinas Bupati Pati.

Tepat setelah mereka sampai dan beristirahat di pendapa, hujan deras mengguyur. Beberapa di antara mereka tertidur, karena lelah berjalan dari Rembang yang dijadwalkan sampai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat (9/12/2016).

“Aksi long march ini sebagai bentuk prihatin dan tirakat kami agar pabrik semen di Rembang ditutup. Sebab, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan dan memerintahkan pabrik semen di Rembang ditutup. Kami berharap, Gubernur Jawa Tengah segera mencabut SK pendirian pabrik semen sesuai dengan perintah MA,” ujar Joko Prianto, koordinator JMPPK Rembang.

Senada dengan itu, Ketua JMPPK Gunretno menuturkan, aksi jalan kaki menjadi bentuk tirakat warga JMPPK yang menolak pendirian pabrik semen di Rembang maupun di Pati. “Kami semua berharap, pabrik semen tidak berdiri di Pegunungan Kendeng, baik di Pati maupun Rembang,” ucap Gunretno.

Editor : Kholistiono

Pemuda Tuntut Pabrik Semen Hengkang dari Bumi Pati

Ratusan pemuda bergelora dalam kegiatan Kendeng Nancepke Sumpah Pemuda di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jumat (28/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan pemuda bergelora dalam kegiatan Kendeng Nancepke Sumpah Pemuda di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jumat (28/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi para pemuda yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk menggelar serangkaian acara bertajuk “Kendeng Nancepke Sumpah Pemuda” di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jumat (28/10/2016).

Mereka melakukan penanaman pohon, pengucapan ikrar sumpah pemuda untuk menjaga bumi pertiwi agar tetap lestari dan menghelat panggung kesenian yang dimeriahkan Marjinal, Momo Biru, Budi Djarot, serta Rak Band. Semangat Sumpah Pemuda bergelora di sana.

Dayu Marantika, pemuda yang ikut dalam kegiatan tersebut mengatakan, pemuda harus berada di garda paling depan dalam menyelamatkan bumi pertiwi dari kerusakan dan kehancuran akibat pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Karena itu, para pemuda yang ikut dalam kegiatan tersebut bergelora dalam menyuarakan penolakan pabrik semen.

“Kita keras menolak pabrik semen. Bahkan, pemuda-pemuda di sini yang ikut semuanya menolak rencana pendirian pabrik semen. Tapi, mungkin ada penyusup-penyusup pro semen yang datang dan membuat kerusuhan itu bisa jadi ada,” kata Dayu.

Dalam perilaku, penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng tersebut dilakukan dengan menanam pohon. Lingkungan menjadi rumah bagi manusia, sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan pabrik semen dianggap menjadi bencana besar bagi penduduk yang hidup di sekitarnya.

“Dalam sumpah pemuda ini, kami berharap jaringan muda terbangun, bukan hanya memaknai Sumpah Pemuda dengan hal-hal yang biasa. Pemuda harus kuat, terutama dalam menjaga bumi pertiwi agar tetap lestari,” imbuh Dayu.

Dalam kegiatan tersebut, dia menuntut dua hal. Pertama, surat salinan dari Mahkamah Agung (MA) harus segera diturunkan. Kedua, kasus rencana pendirian pabrik semen di Pati harus segera selesai di mana pabrik semen harus pergi dan hengkang dari Pati.

“Jangan sampai ada pabrik semen di Pati. Mereka harus pergi dari Pati, demi Pati Bumi Mina Tani dan kelestarian Pegunungan Kendeng untuk masa depan anak cucu generasi bangsa ke depan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Kendeng Disebut Pegunungan Purba yang Menyimpan Kekayaan Situs Bersejarah

 Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kawasan pegunungan Kendeng disebut sebagai pegunungan purba yang menyimpan kekayaan situs bersejarah bagi generasi bangsa. Karena itu, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) menolak rencana eksploitasi yang dilakukan PT Indocement.

“Kami yakin, pegunungan Kendeng semestinya dilindungi kelestariannya. Bukan semata-mata karena telah menghidupi pertanian dan makhluk yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, Kendeng merupakan pegunungan purba yang menyimpan berbagai kekayaan situs bersejarah,” kata Ketua JMPPK Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Selain itu, Gunretno menyebut, pegunungan Kendeng memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital. Salah satunya, keberadaan Kendeng yang berada di kawasan bentang alam karst dan cekungan air tanah (CAT). Dengan begitu, pelestarian ekosistem pegunungan Kendeng bisa mencegah ancaman bencana ekologis.

“Seperti pesan leluhur kami, pegunungan Kendeng harus tetap lestari demi kehidupan warganya, demi lestarinya pertanian, demi menjaga keseimbangan lingkungan, demi menjaga lumbung pangan nasional, demi terhindarnya bencana ekologis, dan demi menjaga Indonesia sebagai negara-bangsa yang lebih baik,” tutur Gunretno.

Ia juga yakin bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui dan mendengar fakta lapangan yang sebenarnya. Hal itu yang membuat Gunretno dan warga Kendeng nekat ingin menemui Presiden untuk menceritakan berbagai pelanggaran dan pengabaian syarat-syarat wajib bagi sebuah program pembangunan yang dibuat secara sistematis demi mulusnya pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng.

“Segala syukur yang mendalam, karena masih ada harapan dari Pak Jokowi yang bersedia mendengarkan suara kami. Kami berharap agar pertemuan kami dengan Pak Jokowi menjadi tonggak sejarah penting perjuangan kami dan kaum petani melawan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng. Kami yakin masih ada cahaya keadilan di negeri ini,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pati

 Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)


Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bertandang ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menyusul putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding Pemkab Pati dan PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS).

Dari hasil pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah keputusan. Salah satunya, perlunya sebuah analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencananya, KLHS akan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, lantaran persoalan di Pegunungan Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah yang meliputi lima kabupaten, serta satu provinsi. KLHS sendiri membutuhkan waktu selama setahun.

Selama setahun pula, semua izin harus dihentikan. Selain itu, pemerintah sudah menjamin adanya dialog yang sehat dari berbagai pihak selama KLHS berlangsung. “Dalam pertemuan kemarin, Bapak Presiden merasa penting mendorong sebuah kajian KLHS. Karena, KLHS bisa memfasilitasi terintegrasinya isu-isu lingkungan hidup dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis,” ujar Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Dengan keputusan tersebut, Gunretno mengaku bahwa Presiden tidak serta merta membatalkan izin pertambangan dan menghentikan pembangunan pabrik semen. Kendati begitu, dengan adanya KLHS, Gunretno yakin bila Pegunungan Kendeng tidak boleh dirusak atau dibongkar hanya demi pembangunan pabrik semen.

“Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal proses KLHS di Pegunungan Kendeng nanti. Dengan begitu, apa yang sudah disepakati antara warga dan Bapak Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik,” harap Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Temui Anggota DPRD Pati, Ini Tuntutan Warga JMPPK

Sejumlah wanita JMPPK menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah wanita JMPPK menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menginap di tengah Alun-alun Pati, setelah menempuh jarak sekitar 20 km dari Dukuh Ngerang, Tambakromo, Jumat (20/5/2016) dini hari.

Pagi hari, setelah berdoa bersama berharap Gunung Kendeng selamat, mereka mendatangi Kantor DPRD Pati yang disambut jajaran Komisi C DPRD Pati. Perwakilan warga JMPPK akhirnya menggelar audiensi di Ruang Sidang Paripurna.

Ketua JMPPK Gunretno mengatakan, warga JMPPK menuntut agar revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) segera direvisi. “Kami berharap agar daerah Pati selatan, pegunungan Kendeng dikembalikan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat itu Pati bagian selatan dalam Perda ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Namun, daerah tersebut tiba-tiba saja menjadi kawasan industri dan pertambangan melalui revisi Perda tanpa ada sosialisasi.

Gunretno menuding, banyak data lingkungan yang dihilangkan pada saat daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan industri dan pertambangan pada 2011. “Banyak sumber mata air di Pati selatan yang bisa menjadi dasar untuk mengembalikan daerah selatan sebagai wilayah pertanian,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Pati Awi mengaku akan menampung aspirasi dari warga JMPPK. Awi berjanji akan memperjuangkan aspirasi melalui agenda revisi Perda RTRW.

“Kami sudah menampung aspirasi itu. Kami akan mengusulkan tuntutan itu saat revisi Perda RTRW berlangsung. Saat ini, draf revisi raperda masih digodok di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Warga Kendeng Diminta Tunggu Keputusan Menteri Kehutanan

Administratur Perhutani KPH Pati Dadang Harjianto (pertama dari kiri) tengah memberikan penjelasan dalam audiensi kepada warga JMPPK di Perum Perhutani Pati, Rabu (3/6/2015). (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Sejumlah perwakilan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar audiensi di Perum Perhutani Pati, Rabu (3/6/2015). Dalam audiensi tersebut, warga meminta penjelasan soal keberlangsungan hutan yang ada di wilayah Pegunungan Kendeng.

Lanjutkan membaca