Dana Rp 6,7 Triliun Disebar ke Seluruh Jateng, Tiap Desa Terima Rp 836 Juta

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa untuk Jawa Tengah sebesar Rp 6,74 triliun pada tahun 2018 ini. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6,3 triliun.

Dana ini akan disebar ke 7.809 desa yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dengan dana sebesar itu, rata-rata tiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 863 juta.

”Kalau tahun 2017 lalu rata-rata tiap desa mendapat Rp 817 juta, sekarang naik rata-rata Rp 863 juta tiap desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng, Sudaryanto.

Ia mengatakan, tiap tahun Dana Desa yang dikucurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diberikan ke Jateng hanya sebesar Rp 2,2 triliun, meningkat menjadi Rp 5.002 triliun pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, sebagian besar Dana Desa ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

”Mayoritas atau 93 persen masih digunakan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Selain dana dari APBN, di tahun 2018 Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta perdesa di Jateng. Alokasi ini juga meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 30 juta perdesa.

Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya sudah dibagi dalam dua kelompok. Yakni Rp 30 juta untuk perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) dan sisanya sebesar Rp 20 juta untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Editor : Ali Muntoha

Pengurus Jadi Penyelenggara Pemilu, Konferwil Ansor Jateng Dipercepat

Pembukaan Rakerwil PW GP Ansor Jateng di Ponpes Kyai Parak Bambu Runcing. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Temanggung – Konferensi Wilayah (Konferwil) Pimpin Wilayah GP Ansor Jateng dipercepat. Konferwil yang sedianya digelar pada Mei 2018 mendatang, dipercepat menjadi 12 November 2017.

Hal ini disebabkan sebagian besar pengusur PW GP Ansor Jateng terpilih sebagai penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota KPU ataupun panwaslu di berbagai daerah di Jateng.

Sementara dalam perundangan yang baru, penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan ikut dalam organisasi kemasyarakat (ormas).

Hal ini dikatakan Sekretaris PW GP Ansor Jateng, Sholahuddin Aly, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Ponpes Kyai Parak Bambu Runcing, Kecamatan Parakan, Temanggung, Sabtu (28/10/2017).

Rakerwil ini digelar sebagai persiapan pelaksanaan konferwil 12 November 2017 di Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pra Konferensi Wilayah (Konferwil), di Ponpes Kyai Parak Bambu Runcing, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, (28-29/30/2017).

“Percepatan dilakukan karena pimpinan wilayah sudah melaksanakan tugas-tugas utama. Yakni kaderisasi yang telah melampui target yang dijalankan. Sehingga kalau menunggu jadwal masa khidmah mestinya selesai Mei 2018, maka sahabat-sahabat tidak ada kesempakat ngurusi organisasi lagi,” katanya.

Rakerwil dihadiri oleh Pengurus Pimpipan Pusat GP Ansor, pengasuh Ponpes Kyai Parak Bambu Runcing, Parakan KH Haidar Muhaiminan, jajaran Pimpinan Wilayah GP Ansor Jateng, serta pengurus harian Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten/Kota se Jateng.

Dalam Rakerwil ini, akan dilakukan akreditasi kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang (PAC), dan pimpinan cabang (PC). Selanjutnya, juga membahas tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan Ansor Jateng ke depan.

“Kami berharap perdebatan jangan terlalu lama. Poin yang krusial sebaiknya disimpan saja di arena Konferwil,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Sebut Tak Cari Pekerjaan, Sudirman Said Tak Ngotot Jadi Calon Gubernur

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, tak lagi ngotot menjadi calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang. Ia menyatakan siap jika partai politik mengusungnya sebagai calon wakil gubernur.

Sejumlah parpol memang memasukkan nama Sudirman Said dalam bursa bakal calon yang akan diusung, namun hingga kini belum ada kepastian resmi.

Bahkan PKB beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan wacana untuk memasangkan Sudirman Said dengan Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja’far.

“Mau jadi gubernur, mau jadi wagub, saya terbuka. Yang penting bagi saya adalah berkontribusi bagi masyarakat Jateng,” katanya.

Ia menyebut, ia tak tengah mencari pekerjaan dalam Pilgub Jateng, sehingga tak ngotot menginginkan posisi gubernur. Sehingga ketika ditunjuk parpol untuk mendampingi tokoh laion dalam Pilgub Jateng mendatang, ia mengaku tak mempermasalahkannya.

“Saya sedang tidak mencari pekerjaan, jadi tidak penting saya dalam posisi apa,” ujarnya.

Parpol-parpol yang yang memasukkan nama Sudirman Said dalam kandidat yang potensial untuk diusung yakni Gerindra, PKS dan PAN. Hingga saat ini parpol-parpol tersebut tengah menunggu keputusan dari DPP masing-masing untuk menentukan pasangan calon yang bakal diusung.

“Partai Gerindra mengumumkan dua calonnya untuk bersosialisasi, PKS juga menyebut saya sebagai calonnya, berikutnya PAN juga,” terangnya.

Dari antusias parpol-parpol tersebut yang membuatnya tak tertarik untuk maju melalui jalur independen.

Sudirman Said juga menyebut dukungan dari tokoh dan kelompok masyarakat sudah cukup besar. Ini diketahuinya dalam sosialisasi yang dilakukan ke berbagai pelosok di Jateng dalam beberapa waktu terakhir.

Editor : Ali Muntoha

Ini Alasan Kenapa Investor Berbondong-bondong Masuk ke Jateng

Aktivitas pabrik garmen yang berasal dari investasi asing di Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Investasi yang masuk ke Jawa Tengah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatanya mencapai 53 persen per tahun dan mampu menyerap sebanyak 541.520 tenaga kerja.

Tiap tahun ada ribuan investor yang menanamkan investasinya di Jawa Tengah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo menyebut, membanjirnya investasi ke Jawa Tengah tak lepas dari reformasi perizinan yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

”Kini pengurusan perizinan di kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mengedepankan kemudahan, kecepatan, bebas biaya, transparansi dan akuntabel,” katanya, Jumat (6/9/2017).

Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan. Bidang paling banyak ialah di kesbangpol, energi sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, perindustrian dan perdagangan  serta tenaga kerja dan transmigrasi.

Keberhasilan penataan PTSP dapat diketahui dari indikator indeks kepuasan publik yang mencapai 102,8 persen. Padahal semula target kepuasan publik hanya di angka 87,38 persen.

Ia menyebut, untuk mempercepat pelayanan, PTSP kini menyederhanakan perizinan. Meliputi pemotongan alur birokrasi sehingga proses lebih cepat dan pengurangan syarat dokumen. “SOP kami tata, dokumen-dokumen persyaratan yang dulu banyak dan merepotkan pemohon kami kurangi,” ujarnya. 

Pihaknya juga memberi beragam kemudahan bagi investor. Di antaranya insentif investasi untuk industri pionir.

Investasi ini bisa berupa pembebasan pajak 5 sampai 15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor. Selain itu ada juga kemudahan pengurusan izin hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu.

Pemprov Jateng juga menerapkan izin klik pada empat kawasan industri. Yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal. 

“Ixin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi,” terangnya.

Baca : Investor yang Masuk ke Jateng Ternyata Segini Banyaknya

Untuk menertibkan pelaku usaha, Pemprov Jateng juga aktif melakukan penindakan. Baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun pengawasan petugas di lapangan.

Sejak Januari hingga September 2017 terdapat 53 pengaduan masyarakat. Terbanyak pengaduan soal penyalahgunaan izin.

“Sudah 46 yang selesai ditindaklanjuti, sisanya proses. Seperti penyalahgunaan izin di Magelang, kami terjunkan inspektur tambang, ternyata terbukti dan izinnya kami cabut,” jelas Prasetyo.

Hal baru yang dicoba ialah pelayanan perizinan online agar pengurusan bisa lebih cepat dan mudah. Saat ini baru dicoba untuk lima perizinan yang bersifat administratif.  “Kami coba lima dulu misalnya rekomplit, angka pengenal import, ijin usaha simpan pinjam, dan izin genset,” pungkasnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar.

“Kalau di Pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Zakat dari PNS Jateng Digunakan untuk Entaskan Kemiskinan

Seorang warga miskin tengah memulung sampah untuk dijual kembali ke pengepul. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dana zakat dari para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah akan diutamakan untuk pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Sebanyak 60 persen dana zakat akan disalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dikatakan Ketua Baznas Provinsi Jateng KH Ahmad Darodji. Menurut dia, Baznas kabupaten/kota di Jawa Tengah telah sepakat mengenai hal ini.

”Ini hasil rapat kerja pimpinan Baznas Provinsi Jateng dan Baznas kabupaten/kota se-Jateng dengan pemerintah daerah yang digelar pada 2-3 Oktober 2017,” katanya.

Menurut dia, 60 persen dana zakat dari ASN maupun orang kaya yang masuk, akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Fakir miskin yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu warga miskin yang sudah tidak produktif atau sudah tidak mungkin bekerja serta warga miskin yang masih bisa produktif.

“Bagi fakir miskin yang sudah tidak produktif, dialokasikan 20 persen dari 60 persen tersebut. Berupa pemberian santunan, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Sedangkan yang masih bisa produktif, dialokasikan 40 persen dari 60 persen tersebut,” ujarnya.

Bagi fakir miskin yang masih produktif akan adakan pelatihan-pelatihan keterampilan, diberikan peralatan kerja, sejumlah tambahan suntikan modal, dan pendamping yang memonitor dan mengevaluasi mereka agar kerja tetap jalan.

Gubenur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, potensi zakat yang dikumpulkan Baznas sangat besar. Ia menyebut Baznas merupakan partner penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi sangat besar. Sebab, dana zakat yang diperoleh langsung dapat segera disalurkan kepada warga yang terindikasi miskin.

“Baznas ini kalau saya lihat potensinya nggilani, gedhe banget. Saya merasa ini partner saya karena tidak banyak cerewet tapi langsung eksekusi,” katanya.

Baca : Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Menurutnya, selama ini Baznas sangat membantu penurunan kemiskinan, salah satunya dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut mampu menjadi stimulan masyarakat untuk menumbuhkan spirit gotong royong karena mereka juga ikut membantu dengan mengumpulkan dana swadaya untuk perbaikan RTLH di sekitarnya.

Melihat besarnya potensi tersebut, Ganjar mendorong agar seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah segera membentuk Baznas. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat langsung digunakan untuk persoalan-persoalan kemiskinan.

Saat ini, ada beberapa daerah yang belum membentuk zakat. Di antaranya Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang dan Pemalang.

Untuk Blora, pengurus Baznas tinggal menunggu dilantik, di Magelang masih menunggu rekomendasi dari Baznas pusat. Sedangkan di Pemalang baru tahap seleksi pengurus.

“Ini merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang bisa ditunjukan dengan cara yang baik dan dahsyat. Maka saya selalu mendorong untuk segera dibentuk. Kalau perlu saya surati,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Material Langka Bikin Pembangunan Bandara A Yani Terhambat

Maket pembangunan Bandara Internasional A Yani Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Massifnya proyek pembangunan yang dilakukan di Pulau Jawa berdampak pada program percepatan pembangunan Bandara Internasional A Yani Semarang. Padahal Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pengembangan bandara itu sudah bisa dioperasikan pada Maret 2018 mendatang.

GM Angkas Pura I Bandara A Yani Semarang, Kolonerl CPN Maryanto mengakui jika saat ini percepatan pembangunan tengah terkendala material bangunan yang mulai langka.

“Karena banyak proyek di Jawa, sehingga material seperti besi, pasir dan batu menjadi langka. Namun percepatan terus berjalan dan kami upayakan untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap yakin target 2018 bisa tercapai. Ia mencontohkan empat paket pembangunan telah dikebut. Paket 1 menurutnya sudah selesai 90 persen, sementara paket 2 sudah rampung 100 persen. Sedangkan paket 3 baru 30 persen, dan paket empat sedang berjalan.

“Nanti Januari akan dilihat perkembangannya apakah bisa dioperasikan pada Maret 2018 mendatang,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Semarang juga ikut mengebut proyek infrastruktur penunjang bandara. Terutama Jalan Madukoro yang akan menjadi akses menuju bandara, sepanjang 2,2 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menyebut, anggaran sebesar Rp 25,6 miliar disiapkan untuk proyek ini.

Jalan ini yang ruasnya masih satu jalur, akan diperlebar menjadi dua jalur dan dibeton. Proyek ini ditarget selesai pada akhir tahun ini. Setelah pembangunan jalan rampung, akan dilanjutkan dengan pembangunan jalur pedestrian dan pengaturan estetika jalan.

Di sepanjang Jalan Madukoro, kata dia, rencananya dibangun jalur hijau karena masih menyisakan space cukup luas dan bervariasi, mulai 2,4-4 meter untuk ditanami berbagai tanaman.

“Setelah jalan ini (Madukoro) selesai, siap melayani masyarakat pengguna transportasi udara ke terminal penumpang bandara yang rampung 2018,” terangnya.

Akses ke bandara, kata dia, akan semakin lancar dan bisa mengurangi kepadatan Jalan Siliwangi yang selama ini menjadi jalur utama menuju bandara tersebut.

Iswar mengatakan akses Jalan Madukoro akan lebih lengkap dan lancar dengan dibangunnya fly over di persimpangan Arteri Yos Sudarso oleh Kementerian PUPR. Perlintasan KA di Jalan Madukoro rencananya juga akan diganti dengan fly over, sehingga akses masyarakat pengguna jalan akan semakin lancar.

“Untuk fly over Madukoro sudah tahap detail engineerinh design (DED) tahun ini dan rencananya dibangun pada tahun depan menunggu hasil koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Hebat, Kearsipan Jepara Masuk Nominasi Enam Besar Tingkat Nasional

Tim Penilai Tingkat Nasional diterima langsung oleh Bupati Jepara, Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Tim Penilai Tingkat Nasional diterima langsung oleh Bupati Jepara, Marzuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kearsipan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, sebagai Wakil Jawa Tengah ditingkat nasional masuk nominasi 6 besar tingkat Nasional. Atas keberhasilan tersebut, Tim Penilai Tingkat Nasional datang ke Jepara. Kehadirannya di Jepara juga sekaligus melakukan penilaian lapangan untuk menentukan yang terbaik nantinya.

Tidak hanya penilaian lapangan, tahap berikutnya nanti Kepala Kantor Arsip juga diminta untuk presentasi di hadapan tim penilai di Jakarta. Kehadiran Tim Penilai di Jepara di terima langsung Bupati Jepara di Ruang Kerja Bupati didampingi Asisiten III Sekda, Kepala BKD, Bappeda serta Kepala Dinas/Instansi serta Bagian terkait.

Keenam Kabupaten/Kota tersebut disamping Kabupaten Jepara adalah Kota Yogyakarta, Probolinggo,  Kabupaten Bogor,  Pangkal Pinang Sumatra Selatan serta Kabupaten Payah Kumbuh Sumatra Barat.

Ketua Tim Penilai dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Gunawan menyatakan bahwa disamping lomba tingkat Kabupaten Kota juga diselenggarakan lomba tingkat Provinsi. Adapan nominasi 6 besar tingkat propinsi, yaitu Propinsi DIY, Jawa Barat, Padang Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI dan Banten.

”Perlu diketahui hasil penilaian 6 nominasi terbaik adalah merupakan hasil penilaian dari sisi administrasi. Untuk membuktikan kegiatan di lapangan, keenamnya dilihat dan dinilai langsung kelokasi dengan jadwal dan hari yang berbeda. Dari penilaian lapangan dan presentasi inilah nantinya dapat dilihat nilai tertinggi dan  terbaik se-Indonesia,” terang Gunawan, melalui rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan yang lebih terpenting lagi adalah menjadikan kegiatan ini lebih berdaya guna, bermanfaat dan memasyarakat. Sehingga melalui lomba ini mampu memberikan nilai tambah berupa data kearsipan yang akurat bagi kepentingan daerah dan masyarakat pada umumnya.

”Namun demikian prestasi dan kejuaraan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja juga sangat diperlukan. Sehingga dapat memacu kegiatan berjalan lebih baik dan lebih semangat. Lebih-lebih jika bisa mendapatkan juara atau menjadi yang terbaik, tentunya akan lebih bersemangat,” katanya.

Editor: Supriyadi

Keistimewaan Batik Blora Ini yang Membuatnya Terbang Sampai Luar Negeri

Sutik Sudarwati, ketua kelompok usaha bersama (KUB) Cengkir Gading memperlihatkan batik dengan pewarna alami buatan kelompoknya. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sutik Sudarwati, ketua kelompok usaha bersama (KUB) Cengkir Gading memperlihatkan batik dengan pewarna alami buatan kelompoknya. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Batik Blora dengan pewarna alami, tembus hingga luar negeri. Hal tersebut tidak lepas dari sponsor Pertamina yang memberdayakan masyarakat Blora, khususnya sekitar area operasi Pertamina.

Sutik Sudarwati, ketua kelompok usaha bersama (KUB) Cengkir Gading yang merupakan kelompok yang memproduksi batik alami mengatakan, batik yang memiliki keunggulan berupa perbedaan warna pada setiap potongnya. Dan juga, ramah lingkungan, karena dari pewarna alami. Dengan kata lain, limbahnya tidak berbahaya dan tidak ada efek samping.

”Batik pewarna alami belum banyak dikembangkan, padahal bahan-bahan batik alami tersedia di Blora. Motif dan corak batiknya dengan pewarna alami terlihat natural berbeda dengan batik lainnya. Itu yang menjadi keunggulan dan khas,” tutur Sutik kepada MuriaNewsCom.

Sementara, Sudharto mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora mengapresiasi kepedulian Pertamina terhadap masyarakat sekitar operasinya yang diberdayakan, bahkan disponsori hingga ke Singapura dan Malaysia.

Ia juga mengatakan, pengembangan batik dengan pewarna alami ini merupakan terobosan baru. Kualitas produk juga harus diperhatikan, karena menurutnya keunggulan batik menarik dari sisi motif.  Untuk itu, perajin diharapkan untuk tidak patah semangat, paling tidak untuk kelompok Cengkir Gading salah satu pioner untuk mengembagkan batik di Blora.

”Keseriusan ini diharapkan Blora punya ikon batik pewarna alami. Blora menjadi basis batik pewarna alami,” ujar Sudharto.

Yuliantio perwakilan dari pihak PT Pertamina EP Asset 4 Cepu mengungkapkan, batik dengan pewarna alami nantinya tidak hanya dengan kain saja. ”Pengaplikasiannya tidak hanya kain saja, tetapi juga produk jadi yang lain. Dan tentu, perajin harus lebih berinovasi agar bisa mengembangkan motif,” tuturnya dalam penutupan pelatihan membatik dengan warna alam tahap II Kleompok Usaha Bersama Cengkir Gading belum lama ini. (RIFQI GOZALI/TITIS W)