Kudus Sumbang 1,62 Persen Luasan Lahan di Jateng

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus menyumbang 1,62 persen luasan lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kudus Musthofa, saat menyambut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sewaktu panen raya di Desa Berugenjang, Selasa (23/1/2018).

“Kudus adalah kabupaten terkecil di Jawa Tengah, namun dapat menyumbang 1,62 persen luasan sawah (padi) di Jawa Tengah. Hal itu karena kami konsisten agar luasan lahan kami tidak berkurang ditengah sektor industri di kota kami yang berkembang pesat,” kata Musthofa.

Ia menyebutkan, luasan padi di Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kudus, adalah 205 hektare. Di mana 50 hektare telah dipanen dan sisanya 155 belum memasuki penenan. Sedangkan produktifitasnya adalah 7,42 ton per hektare.

Kecamatan Undaan saja, memiliki luas lahan sebesar 6.015 hektare. Itu terdiri dari areal sawah seluas 5.742 hektare dan tegalan 273 hektare.

“Untuk harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini sebesar Rp 5.700. Panen padi akan dilakukan denfan menggunakan mekanisasi pertanian menggunakan Combine Harvester,” ujarnya.

Di tahun 2017, capaian produksi di Kudus mencapai 156.414 ton GKG. Sedangkan di 2016 jumlah produksi sebesar 171.278 ton GKG.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran yakin dengan panen raya yang telah dilakukan di beberapa daerah di Jateng, wilayah ini bisa surplus beras.

“(Panen raya di Jateng) setara 900 ribu ton, sedangkan perbulan konsumsinya mencapai 260 ribu ton. Ada surplus. Lalu kami mendorong agar produksi masuk ke Bulog,” tutur Amran.

Editor: Supriyadi

6 Bulan Kemiskinan di Jateng Berkurang 253 Ribu Orang

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jateng mengklaim selama enam bulan di tahun 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini turun drastis. Penurunanya tercatat sebanyak 253,23 ribu orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri mengatakan, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 4,450 juta orang (13,01 persen). Namun pada September 2017 ini menjadi 4,197 juta orang (12,23 persen).

“Secara nasional, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tersebut merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Barat,” katanya.

Ia menyebut, selama periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 73,51 ribu orang. Yakni dari 1,889 juta orang pada Maret 2017 menjadi 1,815 juta orang pada September 2017.

Sementara di daerah pedesaan, turun sebanyak 179,72 ribu orang. Dari 2,561 juta orang pada Maret 2017 menjadi 2,381 juta orang pada September 2017.

Sumber : Pemprov Jateng

Penurunan garis kemiskinan tersebut, kata Dadang, sebagian besar dipengaruhi peran komoditi makanan, yaitu mencapai 73,38 persen. Kondisi tersebut tak jauh berbeda pada Maret 2017, di mana komoditi pangan berpengaruh 73,41 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan gula pasir.

“Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Tengah di antaranya inflasi yang terkendali. Di mana selama Maret 2017-September 2017 terjadi Inflasi sebesar 1,16 persen. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat dari 97,50 pada Maret 2017 menjadi 102,56 pada September 2017. Penyaluran beras sejahtera yang juga semakin membaik,” ujarnya.

Meski demikian, pemprov masih terus menggenjot penurunan angka kemiskinan pada 2018 ini. Beberapa program telah disiapkan, mulai pada aspek pemberdayaan UMKM, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

”Tentunya, semua itu membutuhkan peran aktif masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Gagal Duetkan Maqadir, PKB Tetap Berambisi Usung Marwan Jafar di Pilgub Jateng

Marwan Jafar. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya memunculkan wacana untuk mendutekan Marwan Jafar dengan Sudirman Said (Magadir). Namun keinginan itu pupus, setelah Sudirman Said dideklarasikan Gerindra sebagai bakal calon gubernur.

Karena sebelumnya, PKB menginginkan Sudirman Said sebagai cawagubnya Marwan Jafar. Meski demikian, PKB tetap berambisi mengusung mantan Menteri Desa itu sebagai cagub pada Pilgub Jateng 2018 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori mengatakan, pihaknya masih berjuang untuk mengusung kadernya tersebut. Ia mengakui, PKB tak bisa mengusung sendiri, sehingga terus menjalin komunikasi dengan parpol lain.

“PKB masih mengajukan Marwan Jafar sebagai bakal calon gubernur. Komunikasi politik di level DPP maupun dengan parpol lain terus dilakukan,” katanya pada waratawan.

Gus Yusuf menyebut, DPW PKB Jateng masih menunggu keputusan dari DPP terkait siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang.Sembari menunggu arahan dari DPP, pihaknya selalu melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain di tingkatan Jawa Tengah.

“Kemungkinan merapat ke partai mana pun bisa. Semua partai kita ajak komunikasi, baik dengan Gerindra, PAN, Demokrat, PDI Perjuangan dan lainnya,” ujarnya.

Ia menyebut, apapun keputusan yang akan dikeluarkan DPP nantinya, menurut dia hal tersebut merupakan keputusan terbaik. Pihaknya akan menjalankan putusan tersebut, dan berjuang untuk memenangkan calon yang diusung.

Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sering mengeluarkan harapan untuk mewujudkan duet Maqadir (Marwan gandeng Dirman). Duet mantan menteri tersebut menurutnya sangat pas, dan mampu menandingi popularitas petahan.

Namun harapan tersebut pupus, setelah Sudirman Said diusung Gerindra sebagai cagub. Sejumlah partai seperti PAN dan PKS juga dikabarkan akan mendukung Sudirman Said.

Editor : Ali Muntoha

4 Perlintasan KA di Jateng Akan Dibangun Flyover

Proses pembangunan Flyover, yover Palur. Pemprov Jateng mengajukan pembangunan empat flyover di perlintasan kereta api. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah mengajukan pembangunan empat flyover di ruas jalan yang terdapat perlintasan rel kereta api. Pembangunan flyover itu diperkirakan akan mulai dilakukan pada 2018 mendatang.

Keempat perlintasan yang akan dibangun falyover yakni Perlintasan KA Mranggen, Purwosari Solo, Bojong Pekalongan dan Buntu Kroya Cilacap. Pembangunan ini diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Ciptakarya Jateng, Bambang NK mengatakan, tahap pertama yang akan dibangun adalah flyover Purwosari Surakarta.

“Yang di Solo sudah pasti dikerjakan tahun 2018. Sementara 3 yang lainnya sedang dilakukan pengajuan anggarannya,” ungkapnya di Gedung Berlian, Rabu (6/12/2017).

Dia menjelaskan, pembangunan flyover merupakan salah satu program penting guna mengurangi kemacetan yang sering terjadi di daerah daerah tersebut. “Selain sering macet, di daerah tersebut juga rawan kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Mengingat mahalnya beaya pembangunan flyover, jelas Bambang, maka anggarannya dimintakan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian PU. sementara fisibility study (FS) dan DED dilakukan oleh Pemprov Jateng.

“Biayanya sangat mahal, tiap 1 km butuh anggaran sebesar Rp 100 miliar rupiah, oleh karena itu kita mintakan dari Kementerian PU,” ujarnya.

Bambang mengaku juga sudah meminta masukan ke DPRD Jateng terkait pembangunan Fly Over utamanya di perlintasan kereta api di Pasar Ganepo Mranggen Demak.

Pihak, dewan juga menyarankan agar pemprov mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat melalui APBN.

“Kita sudah sampaikan ke dewan juga, dan dikatakan ini harus ada intervensi dari Kementerian PU,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Atlet Sepaktakraw Asal Jepara Perkuat Tim PSTI Jateng

Suasana latihan guna mempersiapkan laga Kejurnas antar klub di Sulawesi Tengah (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Atlet Sepaktakraw asal Jepara dipercaya untuk memperkuat kontingen Jawa Tengah dalam Kejuaraan Nasional Antar Klub di Palu – Sulawesi Tengah (3-9 Desember 2017). Dalam formasi tim, ada dua atlet perempuan yang berlatar belakang dari militer. 

Adalah Evana Rahmawati yang merupakan Polwan di Polsek Welahan Jepara dan Dini Mitasari yang kini bertugas sebagai Kowad di Kodam IV Diponegoro. Keduanya merupakan atlet sepaktakraw sebelum bergabung di kesatuan masing-masing. 

Evana Rahmawati mengaku bersyukur masih bisa dipercaya membela kontingen Jateng. “Semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Jateng, kita harus kerja keras karena lawan semua berimbang dan harus memaksimalkan waktu yang tersisa untuk latihan,” ujarnya, Kamis (30/11/2017). 

Ia menyatakan kini tengah memaksimalkan waktu berlatih yang tinggal sekitar tiga hari sebelum hari pertandingan. 

Hal serupa dikatakan oleh Dini Mitasari. Menurutnya kejuaraan tersebut merupakan tantangan baginya, untuk dapat memberikan yang terbaik. “Ini merupakan tantangan bagi kami untuk tampil terbaik. Musuh berat kami bukan dari lawan tetapi dari dalam diri kami untuk dapat memaksimalkan waktu berlatih yang singkat,” ujarnya. 

Sementara itu, Suko Hartono, pelatih Sepaktakraw yang ikut dalam kejurnas ini mengaku hao ini merupakan suatu kebanggaan. “Sebuah kebanggaan tersediri kami bisa dipercaya untuk melatih di ajang Kejurnas,” katanya. 

Dalam tim ini, Jepara mengirimkan delapan atlet dan seorang pelatih. Adapun susunan atlet Jepara yang dikirimkan untuk membela Jateng antara lain  Victoria Eka Prasetya, Toni Azhar, Rifki Puji Santoso, Evana Rahmawati, Tri Suryaningsih, Dini Mitasari, Alfia Yuli Rahmawati, Devi Lutfiana. Sementara itu Suko Hartono bertindak sebagai pelatih. 

Editor: Supriyadi

Guru Honorer dan Swasta di Jateng Harus Diberi Gaji Pokok dan Tunjangan

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Grobogan menggelar aksi menuntut kenaikan tingkat kesejahteraan mereka, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Setiap tahun tiap kali peringatan Hari Guru, isu yang tak pernah habis dibahas masih sama, tentang kesejahteraan guru.

Terutama guru swasta dan guru honorer yang tingkat kesejahteraannya sangat minim. Bahkan sangat timpang jika disandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono juga menyoroti masalah ini. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari para guru honorer dan guru swasta mengenai gaji mereka.

Ia mendesak, Pemprov Jateng memberikan perhatian yang nyata terhadap nasib para guru ini. ”Insentif gaji guru swasta dan honorer sangat minim. Pemprov harus memberikan perhatian,” katanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurut dia, guru adalah ujung tombak dari pendidikan dan berlangsungnya roda pembelajaran. Jika tingkat kesejahteraan guru rendah, menurutnya akan berimbaas pada tak maskimalnya kualitas pendidikan.

Karsono menyebut, semua guru di Jateng harus mendapatkan penghasilan pantas dan memadai. Antara lain meliput gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. Termasuk juga tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.

“Baiknya tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama pengajar. Kami berharap pemerintah juga memberikan kesejahteraan guru swasta hingga mencapai gaji dengan taraf ideal,” ujarnya.

Selain menyoroti gaji guru swasta, ia juga menyoroti  pelimpahan kewenangan sekolah menengah dan kejuruan dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi.

“Pelimpahan tersebut diharapkan bisa berjalan secara optimal sebagaimana sementara ini dikelola oleh kabupaten dan kota. Fraksi kami (F-PKS) saaat ini melihat keberadaan BP2MK sebagai perwakilan Dinas Pendidikan provinsi yang keberadaaanya di tingkat eks karesidenan masih belum maksimal,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Jateng Raih 2 Penghargaan Bergengsi Berupa Top IT dan Telco 2017

Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno menyerahkan penghargaan yang diterima Pemprov Jateng diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (31/10/2017). (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Penghargaan bergengsi diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yakni berupa dua penghargaan,  Top IT dan Telco 2017.

{enghargaan Top IT Implementation on Province Government 2017 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan penghargaan Top Leader in IT Leadership 2017 bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Penghargaan yang digagas Majalah Itech bersama Asosiasi TIK dan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), diserahkan Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno kepada Gubernur Ganjar Pranowo, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Kepala Diskominfo Jateng Dadang Somantri mengungkapkan, penghargaan diberikan kepada Ganjar sebagai apresiasi atas kepeloporan yang secara masif menggerakkan SKPD provinsi maupun pemerintah kabupaten dan  kota dalam menggunakan teknologi informasi.

Khususnya, untuk memberikan layanan kepada masyarakat maupun dalam tata kelola pemerintahan. “Termasuk, membuka akses bagi warga yang ingin berpartisipasi aktif, menyampaikan unek-unek, ide maupun saran,” katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi.

Realisasi dari kebijakan tersebut, hampir seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan layanan masyarakat berbasis IT dengan berbagai aplikasi sesuai domain tupoksinya. Termasuk peningkatan integrasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang dipusatkan di Diskominfo. Bahkan, saat ini sudah ada sistem Government Resources Management System (GRMS) mengenai tata kelola pemerintah mulai dari perencanaan sampai monitoring melalui sistem elektronik.

“Dukungan bapak gubernur luar biasa. Beliau support betul dalam penggunaan IT di Jawa Tengah, termasuk menggagas GRMS. Kami juga sudah memanfaatkan IT untuk video conference saat Musrenbangwil maupun pertemuan strategis lainnya. Bagaimana pun, kita harus menyadari kalau tidak melakukan transformasi digital, kita akan ketinggalan. Apalagi di era milenial seperti sekarang,” ujarnya.

Apresiasi di bidang IT itu relevan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang mendorong berkembangnya ekonomi digital di Indonesia yang hiperkompetitif. Penghargaan tersebut menjadi tantangan Pemprov Jateng untuk terus berbenah dan meningkatkan kekuatan TIK, sekaligus penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cerdas mengimplementasikan IT di semua lini pemerintahan sudah menjadi tuntutan. Semua pihak pun diharapkan dapat memanfaatkan IT untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan,” pungkas Dadang.

Editor : Akrom Hazami

Pacu UMKM, Tahun Depan Ekonomi di Jateng Harus Menanjak 6,2 %

Aktivitas UMKM di Jateng di bidang konveksi. Pemprov mendorong UMKM memanfaatkan Sadewa Market yang difasilitasi Pemprov Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menargetkan perekonomian di provinsi ini tumbuh pesat. Targetnya, pertumbuhan ekonomi harus naik menjadi 5,9-6,2 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono yakin target itu bisa terpenuhi. Hal ini melihat potensi UMKM, pertanian dan industri yang terus berkembang.

Pihaknya juga mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi UMKM dan industri kecil menengah (IKM). Apalagi sudah ada fasilitas Sadewa Market yang tidak hanya sebagai gerai online, tapi juga melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

“Kita punya Sadewa Market untuk mendata UMKM dan sekaligus membantu pemasaran atas produk mereka. Dengan data yang valid, maka kesulitan-kesulitan mereka dapat kita ketahui, sehingga bisa segera diberikan intervensi bantuan,” katanya.

Ditambahkan, selain UMKM dan IKM, sektor pertanian juga terus dibangun, baik dari sisi on farm maupun off farm. Sektor pertanian pun didorong untuk “melek” teknologi. Dari mulai penggunaan kartu tani, hingga pemasaran secara online melalui regopantes.com

Di bidang industri, pihaknya mendorong peningkatan investasi dengan berbagai kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta menyediakan tenaga kerja terampil. Penyediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan keinginan investor dilakukan melalui pendidikan vokasional dan pelatihan-pelatihan.

Sektor pariwisata, terang sekda, juga terus dibenahi, mengingat pertumbuhan pariwisata akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat. Saat ini, pihaknya tengah mengembangkan penataan pariwisata yang terintegrasi antara objek satu dengan yang lain.

“Saya pastikan Jateng akan terus berkreasi untuk memajukan sektor ekonomi di tahun depan. Tahun 2018 kita optimistis menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 5,9-6,2 persen,” bebernya.

Editor : Ali Muntoha

Cara Ganjar Jamin Warga dan Siswa Miskin di Jateng Bisa Tersenyum

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara simbolis, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah masih sangat sangat tinggi, mencapai 4,4 juta orang, atau 13,01 persen dari total penduduk di provinsi ini.

Pemerintah pusat terus menggulirkan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan, dan meringankan beban warga miskin. Namun masih ada puluhan ribu warga miskin di Jateng yang luput dari perhatian.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, puluhan ribu warga tersebut belum mendapat bantuan pemerintah. Baik dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, beras rakyat sejahtera, Jamkesmas dan bantuan-bantuan lainnya.

“Ini dampak dari sistem pendataan yang belum baik. Padahal mereka ini justru yang sangat membutuhkan, karena tidak punya sumber pendapatan atau sakit keras misalnya,” kata Ganjar di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (13/10/2017).

Untuk mengakomodasi persoalan ini, Ganjar membuat program Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Pemilik kartu ini akan mendapat bantuan sebesar Rp 250.000 tiap bulan yang diberikan dua kali dalam setahun.

“Ada sekitar 13 ribu lebih warga Jateng yang butuh bantuan khusus, karena belum terkaver bantuan apapun. Sehingga harapannya mereka yang membutuhkan ini secara konstitusional, mereka berhak mendapatkan jaminan itu. Pasal 34 UUD 1945 sudah sangat jelas menyebutkan dan ini kita wujudkan,” ujarnya.

Tahun ini, Ganjar membagikan 12.764 KJS. Tahun 2016 lalu, KJS yang berasal dari dana CSR Bank Jateng ini juga diberikan untuk 12.764 warga.

“Alokasi KJS tahun 2017 dialokasikan dalam APBD 2017 melalui Bansos di belanja tidak langsung sebesar Rp 38,29 miliar bagi 12.764 penerima, perorang memeroleh Rp 250.000 per bulan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko.

Baca : Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Untuk mendukung pendidikan, Ganjar juga membuat program bantuan siswa miskin (BSM). Bantuan ini untuk mendukung pengeluaran biaya personal siswa dari keluarga kurang mampu jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/SLB). 

“Penerimanya, bukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu siswa dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan,” kata Sudjarwanto.

Ia menyebutkan, pada 2013 dialokasikan untuk sejumlah 14.150 siswa, tahun 2014 pada 16.045 siswa, tahun 2015 ada 16.244 siswa, tahun 2016 ada 24.792 siswa, tahun 2017 ada 10.000 siswa. Dari tahun 2013 hingga 2017, total penerimanya sejumlah 81.231 siswa, anggarannya mencapai Rp 81.231.000.000.

Sedangkan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, di tahun 2015 terdapat 165.929 jiwa, tahun 2016 sejumlah 165.929, dan tahun 2017 ini ditarget 327.000 jiwa sementara hingga Maret 2017 telah tercapai 200.634 jiwa.

Editor : Ali Muntoha

Kartu Tani Jateng Bakal Diterapkan Secara Nasional

Seorang petani menunjukkan kartu tani yang bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Program Kartu Tani yang diterapkan di Jawa Tengah akan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) agar bisa diterapkan di sleuruh wilayah Indonesia.

Setelah dilucnurkan di Jateng, program serupa telah dilakukan di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa. Di antaranya di Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan, Momon Rusmono mengatakan, Kartu Tani mempunyai potensi untuk diterapkan secara nasional.

”Jateng sebagai inisiator, dan telah diterapkan di sejumlah daerah,” kata Momon dalam temu penyuluh pertanian di Semarang, Selasa (10/10/2017).

Program kartu tani ungkapnya memang mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk, bibit dan akses permodalan di bidang pertanian. Jika dalam pelaksanaannya belum optimal, hal itu ungkapnya sangatlah wajar karena program ini baru diterapkan.

“Insya Allah ke depan jauh lebih baik dan positif, serta semua bisa terdata dengan baik ‘by name by address’,” ujarnya. 

Keyakinan itu ungkapnya muncul karena Kementerian Pertanian memiliki data kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Data-data tersebut ungkapnya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan Kartu Tani di provinsi lainnya di Indonesia. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi rencana pengembangan Kartu Tani di seluruh provinsi di Indonesia. “Sudah diterapkan beberapa provinsi, dan sudah diperintahkan untuk menyusun itu, tinggal masing-masing provinsi saja karena ini akan menjadi data nasional,” katanya.

Program Kartu Tani merupakan langkah untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi secara enam tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

Bukan hanya soal distribusi pupuk bersubsidi serta keterjaminan persediaan pupuk, lebih jauh program ini juga untuk membantu mengalokasikan bantuan sarana produksi pertanian secara tepat sasaran. 

Selain itu, adanya kartu tani juga diharapkan bisa menyetabilkan harga komoditi pertanian saat mengalami lonjakan harga di pasar. Sebab dalam kartu ini terhubung pada sistem informasi pertanian Indonesia (Sinpi) yang juga memuat luas lahan hingga jenis komoditas yang ditanam.

Bahkan saat ini kartu tani juga sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis web dengan nama regopantes.com yang akan membantu petani memangkas rantai distribusi yang sebelummya sangat panjang, dan bisa mendapatkan harga yang pantas.

Di Jawa Tengah sendiri, hingga akhir Juli 2017 penyerahan Kartu Tani sudah mencapai 92.13 persen atau mencapai 1,506,160 petani dari total jumlah petani yang terdaftar yakni 1,634,862 orang. Dari jumlah tersebut, 84,65 persen atau sebesar 1,383,914 petani sudah menerima dan dapat memanfaatkan kartu. 

Editor : Ali Muntoha

Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng Diklaim Berhasil Turunkan Angka Kematian Ibu Hamil

Petugas tengah memberi imunisasi kepada bayi. Program penurunan angka kematian ibu dan anak di Jateng diklaim sukses. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng dinilai cukup sukses menekan angka kematian ibu hamil dan anak. Jumlah kematian ibu dalam proses kehamilan dan persalinan mengalami penurunan cukup signisikan sejak 2014.

Rata-rata angka penurunannya mencapai 14 persen per tahun. Tahun 2014 jumlah ibu hamil dan menyusui yang meninggal tercatat sebanyak 711 orang, dan menurun menjadi 619 kasus pada 2015.

Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan 602 kasus. Sementara pada semester I tahun 2017 tercatat hanya 227 kasus.

“Tahun ini menurun sekitar 25 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Semoga di semester II tahun ini jumlahnya juga menurun,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo, Senin (9/10/2017).

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan turunnya angka kematian ibu. Antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatan ibu. Menurut dia, gerakan 5 NG yakni Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.

“Gerakan 5 NG yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Surakarta pada Juli 2016 lalu, dan ini mulai menunjukkan hasil. Kesehatan ibu juga membaik dan tentunya ya itu, kesadaran masyarakat meningkat, sehingga angka kematian ibu bisa ditekan,” ujarnya.

Program 5 NG tersebut lanjutnya, merupakan gerakan gotong royong yang memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat mulai dari hulu hingga hilir.

Yaitu dengan menggerakkan bidan desa dan kader PKK untuk mengedukasi para perempuan sejak pra kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan. Selain itu juga mengajak masyarakat lainnya untuk memberi perhatian khusus pada ibu hamil dan sosialisasi perilaku hidup sehat.

“Tidak butuh waktu lama gerakan itu terdengar di masyarakat. Ternyata setelah kita amati, mempunyai daya ungkit yang cukup signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan masalah angka kematian ibu melahirkan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sebab hal ini juga menjadi indikator utama pembangunan kesehatan, baik dalam RPJMN dan RPJMD. 

Selain AKI, pertumbuhan positif indeks kesehatan masyarakat ini juga ditunjukkan dengan tren penurunan sejumlah indikator kesehatan, seperti kematian bayi, hingga  jumlah balita penderita gizi buruk.

Untuk kasus kematian bayi pada 2014 tercatat 6.486 kasus. Jumlah itu berkurang menjadi 6.483 kasus pada 2015 dan pada 2016 menurun lagi menjadi 6.478 kasus. Pada tahun ini hingga semester I 2017 angka kematian bayi tercatat 2.333 kasus. Sedangkan untuk persentase balita gizi buruk di Jawa Tengah juga bisa ditekan pada angka 0,03 persen dari jumlah populasi. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan untuk menekan AKI, salah satu hal yang perlu dilakukan yakni perilaku hidup bersih masyarakat yang harus terus didorong dan digiatkan. Menurutnya hal itu menjadi hulu dari semua permasalahan yang menyangkut kesehatan dan kemiskinan.

Editor : Ali Muntoha

Sebut Tak Cari Pekerjaan, Sudirman Said Tak Ngotot Jadi Calon Gubernur

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, tak lagi ngotot menjadi calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang. Ia menyatakan siap jika partai politik mengusungnya sebagai calon wakil gubernur.

Sejumlah parpol memang memasukkan nama Sudirman Said dalam bursa bakal calon yang akan diusung, namun hingga kini belum ada kepastian resmi.

Bahkan PKB beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan wacana untuk memasangkan Sudirman Said dengan Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja’far.

“Mau jadi gubernur, mau jadi wagub, saya terbuka. Yang penting bagi saya adalah berkontribusi bagi masyarakat Jateng,” katanya.

Ia menyebut, ia tak tengah mencari pekerjaan dalam Pilgub Jateng, sehingga tak ngotot menginginkan posisi gubernur. Sehingga ketika ditunjuk parpol untuk mendampingi tokoh laion dalam Pilgub Jateng mendatang, ia mengaku tak mempermasalahkannya.

“Saya sedang tidak mencari pekerjaan, jadi tidak penting saya dalam posisi apa,” ujarnya.

Parpol-parpol yang yang memasukkan nama Sudirman Said dalam kandidat yang potensial untuk diusung yakni Gerindra, PKS dan PAN. Hingga saat ini parpol-parpol tersebut tengah menunggu keputusan dari DPP masing-masing untuk menentukan pasangan calon yang bakal diusung.

“Partai Gerindra mengumumkan dua calonnya untuk bersosialisasi, PKS juga menyebut saya sebagai calonnya, berikutnya PAN juga,” terangnya.

Dari antusias parpol-parpol tersebut yang membuatnya tak tertarik untuk maju melalui jalur independen.

Sudirman Said juga menyebut dukungan dari tokoh dan kelompok masyarakat sudah cukup besar. Ini diketahuinya dalam sosialisasi yang dilakukan ke berbagai pelosok di Jateng dalam beberapa waktu terakhir.

Editor : Ali Muntoha

Zakat dari PNS Jateng Digunakan untuk Entaskan Kemiskinan

Seorang warga miskin tengah memulung sampah untuk dijual kembali ke pengepul. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dana zakat dari para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah akan diutamakan untuk pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Sebanyak 60 persen dana zakat akan disalurkan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dikatakan Ketua Baznas Provinsi Jateng KH Ahmad Darodji. Menurut dia, Baznas kabupaten/kota di Jawa Tengah telah sepakat mengenai hal ini.

”Ini hasil rapat kerja pimpinan Baznas Provinsi Jateng dan Baznas kabupaten/kota se-Jateng dengan pemerintah daerah yang digelar pada 2-3 Oktober 2017,” katanya.

Menurut dia, 60 persen dana zakat dari ASN maupun orang kaya yang masuk, akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Fakir miskin yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu warga miskin yang sudah tidak produktif atau sudah tidak mungkin bekerja serta warga miskin yang masih bisa produktif.

“Bagi fakir miskin yang sudah tidak produktif, dialokasikan 20 persen dari 60 persen tersebut. Berupa pemberian santunan, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Sedangkan yang masih bisa produktif, dialokasikan 40 persen dari 60 persen tersebut,” ujarnya.

Bagi fakir miskin yang masih produktif akan adakan pelatihan-pelatihan keterampilan, diberikan peralatan kerja, sejumlah tambahan suntikan modal, dan pendamping yang memonitor dan mengevaluasi mereka agar kerja tetap jalan.

Gubenur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, potensi zakat yang dikumpulkan Baznas sangat besar. Ia menyebut Baznas merupakan partner penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi sangat besar. Sebab, dana zakat yang diperoleh langsung dapat segera disalurkan kepada warga yang terindikasi miskin.

“Baznas ini kalau saya lihat potensinya nggilani, gedhe banget. Saya merasa ini partner saya karena tidak banyak cerewet tapi langsung eksekusi,” katanya.

Baca : Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Menurutnya, selama ini Baznas sangat membantu penurunan kemiskinan, salah satunya dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut mampu menjadi stimulan masyarakat untuk menumbuhkan spirit gotong royong karena mereka juga ikut membantu dengan mengumpulkan dana swadaya untuk perbaikan RTLH di sekitarnya.

Melihat besarnya potensi tersebut, Ganjar mendorong agar seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah segera membentuk Baznas. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat langsung digunakan untuk persoalan-persoalan kemiskinan.

Saat ini, ada beberapa daerah yang belum membentuk zakat. Di antaranya Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang dan Pemalang.

Untuk Blora, pengurus Baznas tinggal menunggu dilantik, di Magelang masih menunggu rekomendasi dari Baznas pusat. Sedangkan di Pemalang baru tahap seleksi pengurus.

“Ini merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang bisa ditunjukan dengan cara yang baik dan dahsyat. Maka saya selalu mendorong untuk segera dibentuk. Kalau perlu saya surati,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Material Langka Bikin Pembangunan Bandara A Yani Terhambat

Maket pembangunan Bandara Internasional A Yani Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Massifnya proyek pembangunan yang dilakukan di Pulau Jawa berdampak pada program percepatan pembangunan Bandara Internasional A Yani Semarang. Padahal Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pengembangan bandara itu sudah bisa dioperasikan pada Maret 2018 mendatang.

GM Angkas Pura I Bandara A Yani Semarang, Kolonerl CPN Maryanto mengakui jika saat ini percepatan pembangunan tengah terkendala material bangunan yang mulai langka.

“Karena banyak proyek di Jawa, sehingga material seperti besi, pasir dan batu menjadi langka. Namun percepatan terus berjalan dan kami upayakan untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap yakin target 2018 bisa tercapai. Ia mencontohkan empat paket pembangunan telah dikebut. Paket 1 menurutnya sudah selesai 90 persen, sementara paket 2 sudah rampung 100 persen. Sedangkan paket 3 baru 30 persen, dan paket empat sedang berjalan.

“Nanti Januari akan dilihat perkembangannya apakah bisa dioperasikan pada Maret 2018 mendatang,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Semarang juga ikut mengebut proyek infrastruktur penunjang bandara. Terutama Jalan Madukoro yang akan menjadi akses menuju bandara, sepanjang 2,2 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menyebut, anggaran sebesar Rp 25,6 miliar disiapkan untuk proyek ini.

Jalan ini yang ruasnya masih satu jalur, akan diperlebar menjadi dua jalur dan dibeton. Proyek ini ditarget selesai pada akhir tahun ini. Setelah pembangunan jalan rampung, akan dilanjutkan dengan pembangunan jalur pedestrian dan pengaturan estetika jalan.

Di sepanjang Jalan Madukoro, kata dia, rencananya dibangun jalur hijau karena masih menyisakan space cukup luas dan bervariasi, mulai 2,4-4 meter untuk ditanami berbagai tanaman.

“Setelah jalan ini (Madukoro) selesai, siap melayani masyarakat pengguna transportasi udara ke terminal penumpang bandara yang rampung 2018,” terangnya.

Akses ke bandara, kata dia, akan semakin lancar dan bisa mengurangi kepadatan Jalan Siliwangi yang selama ini menjadi jalur utama menuju bandara tersebut.

Iswar mengatakan akses Jalan Madukoro akan lebih lengkap dan lancar dengan dibangunnya fly over di persimpangan Arteri Yos Sudarso oleh Kementerian PUPR. Perlintasan KA di Jalan Madukoro rencananya juga akan diganti dengan fly over, sehingga akses masyarakat pengguna jalan akan semakin lancar.

“Untuk fly over Madukoro sudah tahap detail engineerinh design (DED) tahun ini dan rencananya dibangun pada tahun depan menunggu hasil koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Liga Santri Nasional Regional 1 Jateng Dibuka di Kendal

Kegiatan pembukaan Liga Santri di Kendal. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kendal – Liga Santri Nusantara (LSN) Regional 1 Jawa Tengah, telah resmi dibuka pada Minggu (3/9), di Lapangan Garuda Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Kick Off dilakukan oleh Anggota DPR RI, Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Salam.

Ketua Panitia Pelaksana LSN Regional 1 Jateng, Sholahuddin Alahmadi mengatakan, bahwa untuk regional 1 Jateng diikuti oleh 27 tim yang terdiri dari 27 pondok pesantren (ponpes). Untuk zona Semarang Raya (Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal) dibuka di Kendal diikuti 14 tim.
Sedangkan untuk zona Pati Raya (Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, BLora, Grobogan) ada 13 tim, rencananya akan dibuka di Kabupaten Blora pada 15 September 2017 mendatang.
“Khusus untuk di zona Semarang Raya yang di Kendal, akan memperebutkan piala Gus Alam Cup,” kata Sholahuddin.
Koordinator LSN Regional Jateng, Fahsin M Faal mengungkapkan, di beberapa regional sudah hampir menyelesaikan pertandingan dan menemukan juara region. Diharapkan, juara regional I Jateng akan bisa masuk putaran nasional dan menjadi juara nasional.
“Kalau tahun lalu di Stadion Maguwoharjo Sleman finalnya diwakili oleh Jateng dan DIY, dan untuk Jateng diwakili regional I Jateng saat itu Solo Raya, harapannya tahun ini regional 1 Jateng bisa masuk ke final lagi,” katanya.
Menurutnya, ada semangat baru penyelenggaraan LSN tahun ini. Karena pelaksananya adalah Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau sebuah perkumpulan pondok pesantren bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

“Ini adalah putaran ketiga LSN. Harapan kita semua bahwa tahun ini adalah titik tolak jadi penyelenggaraan yang mandiri, profesional, berkualitas. Maka besar harapan tahun 2018 LSN sudah bisa diakui sebagai liga amatir resmi dari PSSI,” katanya.
Jika sudah bisa mandiri, maka tahun depan ketika sudah masuk menjadi liga amatir PSSI maka potensi dari para santri ponpes sudah masuk database PSSI. “Bahkan mulai tahun ini, data para pemain sudah masuk database PSSI,” ujarnya.
Harapannya, imbuh Fahsin, ke depan LSN bisa dikelola secara professional. Sehingga potensi santri bisa berkembang. Jika tahun 2016 lalu ada peserta LSN dari Sulteng, Muhammad Raffly, yang mampu menembus skuad timnas U-19 asuhan pelatih Indra Syafri, tahun ini diharap lebih banyak lagi.“Tahun ini harus bisa lebih banyak yang masuk,” katanya.
Ketua RMI Jateng, KH Manzur Labib mengatakan, pihaknya berharap bahwa jika pada tahun lalu yang masuk final adalah dari Jateng Region 1, maka tahun ini Region 1 mestinya juga bisa masuk ke final kembali.
Anggota DPR RI, Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Salam, mengatakan bahwa saat ini santri sudah pernah ada yang jadi Presiden RI, Menteri, Anggota DPR RI, Kepala daerah, polisi, TNI, dan lain-lain. Sayangnya, dari banyaknya pemain sepakbola di Indonesia dan dunia, hanya segelintir yang dari santri.
“Maka kita berharap tahun ini separuh dari pemain nasional adalah dari santri, sebagai bukti bahwa santri serba bisa. Harapannya pemain dari regional 1 bisa muncul pemain seperti Ronaldo dan Messi, sebab mereka yang tidak mondok saja bisa masa santri yang mondok kok malah tidak bisa,” katanya.
Sementara itu, pada laga perdana adalah peserta dari Ponpes Al Itqon Bugen Semarang (Al Itqon FC) dengan Ponpes Ashabul Kahfi Polaman Mijen Semarang (Aska FC).
Untuk memverifikasi pemain, pihak penyelenggara melakukan tes terhadap para pemain. Yakni mereka diuji membaca Doa Qunut dan Salawat Nariyah. Ujicoba ini sebagai upaya meminimalisasi adanya pemain yang bukan dari kalangan santri, yakni pemain bon.
“Tapi semua tadi sudah bisa baca Doa Qunut dan Salawat Nariyah,” kata Sholahuddin.

Editor : Akrom Hazami

Pesta Rakyat Jateng Digelar di Jepara, Tingkat Hunian Hotel Meningkat

Wisatawan menikmati suasana di salah satu hotel di kawasan Bandengan, Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jepara Dodi Iskandar mengatakan, pihaknya mencatat telah terjadi peningkatan tingkat hunian hotel sejak Kamis-Sabtu (24-26/8/2017).

PHRI berpendapat, kenaikan tingkat hunian hotel karena adanya perhelatan akbar, Pesta Jateng 2017. Tidak heran jika tamu yang datang berasal  dari sejumlah kota dan kabupaten di provinsi ini. Baik itu dari kalangan pemerintahan, maupun dari warga biasa.

Dodi menyontohkan peningkatan okupansi mencapai 100 persen di Hotel D’Season. “Sebanyak 60 persen merupakan wisatawan yang mungkin sengaja berlibur di saat momen pesta rakyat tersebut. Sementara itu sisanya sebanyak 40 persen adalah pemesan kamar dari dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jateng,” kata Dodi yang juga manajer hotel tersebut.

Meski terjadi kenaikan tingkat hunian hotel, bukan berarti tidak ada kamar. Dirinya memantau, ada beberapa kamar sejumah hotel yang masih tersedia di wilayah Bandengan. Wisatawan biasanya melakukan reservasi lebih dulu. PHRI memprediksi banyak pengunjung yang datang langsung, atau tanpa reservasi lebih dulu.

Pesta Rakyat Jateng 2017 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah dimulai pagi ini. Gelaran tersebut akan dibuka langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sekadar informasi, Kabupaten Jepara terpilih sebagai tempat penyelenggaraan hari jadi Jawa Tengah sejak 25-27/8/2017. Penyelenggara telah menyiapkan empat lokasi kegiatan, yaitu Alun-alun Jepara ; Alun-alun Jepara II; Gedung Wanita Jepara; dan Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Nelayan Jateng Diserang di Mimika, DPRD : Jangan Melaut Dulu

Ilustrasi kapal nelayan Jateng. DPRD Jateng meminta agar nelayan Jateng sementara tak melaut di Perairan Mimika, Papua. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bentrok antara nelayan asal Jawa Tengah dan nelayan lokal di Mimika, Papua, 9 Agustus 2017 lalu membuat para nelayan masih mengalami trauma. Sebanyak 126 nelayan dari provinsi ini harus dipulangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI, pascakejadian tersebut.

Kalangan DPRD Jawa Tengah mengaku sangat prihatin. Anggota Komisi B DPRD Jateng Mifta Riza, yang sempat datang ke Mimika untuk memediasi kasus tersebut, meminta nelayan dari Jateng untuk sementara tidak menangkap ikan di perairan sekitar Mimika, Papua, untuk menghindari memanasnya suasana.

“Saya minta mereka tidak kembali lagi ke Mimika untuk sementara waktu sampai situasinya benar benar kondusif,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Nelayan Jawa Tengah yang bekerja di Mimika jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka berasal dari Kendal, Brebes, Tegal, Pemalang, Demak, maupun Kota Semarang.

Mereka kebanyakan bekerja sebagai ABK kepada pengusaha kapal setempat. Selain itu ada juga nelayan yang membawa kapal sendiri dan menangkap ikan di Mimika.

“Ada satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu masalah kecemburuan sosial. Nelayan asal Jateng rajin-rajin, sehingga ikan hasil tangkapannya banyak dan besar-besar. Sementara nelayan setempat hasilnya tidak sebanyak nelayan kita,” ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, lanjut Politisi Gerindra ini, karena etos kerja Nelayan Jateng sangat bagus, mau kerja keras dan juga didukung dengan alat tangkap yang lebih baik dibanding Nelayan setempat.

“Kecemburuan tersebut diperparah dengan adanya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi perusakan tempat tinggal nelayan Jateng dan perampasan terhadap harta benda mereka,” jelasnya.

Mifta Reza yang pada waktu itu melakukan mediasi bersama Anggota Komisi B Riyono di Mimika menambahkan, dari mediasi yang dilakukan, nelayan Mimika akhirnya sepakat minta dilakukan transfer teknologi dan pembelajaran cara penangkapan ikan kepada nelayan Jateng.

“Saya minta Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng memfasilitasi transfer teknologi ini dan mengkondisikan agar situasi disana benar benar kondusif dan nelayan yang dipulangkan bisa kembali melaut di Mimika,” terangnya.

Senada dengan Reza, Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, sebelum kembali ke Mimika lagi, komunikasi dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan guna memastikan situasinya kondusif dan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dari 126 nelayan yang dipulangkan dari Mimika, 87 di antaranya merupakan warga Kendal.

“Komunikasi dengan pemerintah daerah setempat menjadi kewenangan Pemprov Jateng dengan Papua. Saya akan dorong komunikasi tersebut,” katanya dikutip dari Beritajateng.net.

Editor : Ali Muntoha

Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Jangan Lewat Simpanglima Semarang Besok, karena Ada Upacara Hari Jadi Jateng

Warga beraktivitas di Simpanglima Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (15/8/2017) kawasan Simpanglima (Lapangan Pancasila) Semarang ditutup untuk jalur transportasi, mulai pukul 06.30 WIB. Terkait hal tersebut, masyarakat diharap mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, penutupan jalan dilakukan mengingat pada hari tersebut dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal itu, arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Sriwijaya, Jalan Veteran, kawasan Kampung Kali, Jalan Erlangga, Jalan Pandanaran II, dan sekitarnya.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena kawasan Simpanglima ditutup sebentar untuk upacara bendera Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon pengguna jalan mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima. Penutupan kawasan Simpanglima juga akan dilakukan pada Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI, Kamis 17 Agustus,” katanya.

Ditambahkan, pada Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut, seluruh peserta kembali mengenakan pakaian adat, seperti yang biasa digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tanggal 15. Namun, pakaian yang digunakan kaum pria pada upacara kali itu adalah beskap Jawi Jangkep, lengkap dengan blangkon, keris, dan selop. Pakaian tersebut merupakan pakaian khas Jawa Tengah yang berasal dari kaum bangsawan dan keluarga keraton Surakarta.

“Untuk wanita juga menggunakan pakaian kebaya khas Jawa Tengah dengan kain jarik dan selop,” beber Dadang.

Ditambahkan, pesta rakyat sebagai pucak peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah kembali akan diselenggarakan di luar ibukota provinsi ini, yakni di Kabupaten Jepara, mulai 25-27 Agustus mendatang. Beragam acara digelar di Alun-alun Jepara, mulai dari Pameran Produk Kriya Dekranasda, UMKM Food Festival dan Kuliner, Pameran Peningkatan Produk Industri Agro, Pojok Konsultasi Bisnis, Parade Band, Lomba Nyanyi, Lomba Fotografi, Pameran Digital Kreatif Media, Festival Olahraga Rekreasi Daerah.

“Pada 25 Agustus malam, juga akan ada Pertunjukan Seni Budaya Jawa Tengah yang diikuti seluruh kabupaten/ kota. Silakan datang ke Alun-alun, dan nikmati ragam seni dan budaya yang ada di provinsi ini,” jelas Dadang.

Pada 26 Agustus akan dilangsungkan Pesta Obor, Dekranasda Carnival, Gowes Jelajah Jepara, Festival Kupat/ Lepet/ Jajanan Pesisir, Ketoprak Kontemporer, Bumi Kartini Night Run, Penjualan Sembako Murah, Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk Disabilitas. Ada pula band dengan dimeriahkan artis nasional Kunto Aji and Friend. Para pemuda yang hendak mencari lowongan kerja, bisa memanfaatkan job fair yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus. Ada pula Pameran UMKM Binaan BNP2TKI.

Kemeriahan Hari Jadi Jawa Tengah masih berlanjut pada 27 Agustus dengan Festival Thongtek Jepara, Senam Pagi, Jalan Sehat, Lomba Menggambar dan Mewarnai, Orkes Melayu Ersa Musik, serta Penutupan Pesta Rakyat dengan menghadirkan grup band kondang Shaggydog. Sebelumnya, pada 24 Agustus juga diselenggarakan Jateng Bersalawat di Lapangan Mrican Mulyo Harjo Jepara.

“Selama 25-27 Agustus itu juga, disediakan makan gratis di dapur umum yang berada di sekitar alun-alun. Sama seperti namanya, pesta rakyat, kegiatan ini diselenggarakan untuk masyarakat Jawa Tengah, termasuk warga Jepara. Ayo catat tanggalnya, dan ikuti kegiatannya untuk bersama memeriahkan Hari Jadi Jawa Tengah,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazamii

Dai Perempuan Jateng Sepakat Dukung Musthofa jadi Gubernur 

Ketua Dai perempuan Jateng Rajimah Putri Sukandar (kacamata) saat menyatakan dukungan kepada Musthofa sebagai Gubernur Jateng kelak. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dai Perempuan Jawa Tengah menyatakan dukungannya kepada Musthofa, maju sebagai Gubernur Jateng periode 2018-2023. Diketahui, Musthofa berniat mencalonkan diri sebagai gubernur di provinsi ini. 

Rajimah Putri Sukandar, Ketua Dai Perempuan Jateng, menyatakan, pihaknya sepakat mendukung Musthofa maju menjadi gubernur.  Kesepakatan tersebut muncul setelah sebelumnya Dai Perempuan Jateng menggelar rapat.

“Rapat sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, tidak ada nama lain yang kami dukung selain nama Musthofa. Akhirnya kami mendukungnya,” kata Rajimah saat jumpa pers di salah satu rumah makan di Kudus. Senin (14/8/2017).

Pihaknya juga meyakini jika dukungannya tersebut akan berbuah nyata. Menilik pilgub dulu, Dai perempuan pernah mendukung Bibit-Rusti. Dan nyatanya, Bibit-Rustri jadi. Kini, pihaknya ingin mendukung Musthofa. Pihaknya berharap, Musthofa mendapat rekomendasi dari dari DPP PDI Perjuangan.

Pihaknya optimistis jika dukungannya amat besar. Ditunjang dari jumlah anggota Dai Perempuan yang tersebar di Jateng. Jumlah anggotanya mencapai ribuan orang. Dai Perempuan Jawa Tengah saat ini tersebar di 26 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Dia sendiri melihat sosok Musthofa merupakan sosok pas jadi gubernur. Rajimah yang merupakan asli warga Jati, Kudus, telah merasakan kepemimpinan dua periode Musthofa.

“Pernah bupati datang ke kampung saya saat ada acara, beliau langsung menemui saya. Saat itulah, saya terharu lantaran mau menemui saya yang hanya warga kampung biasa,” ungkap dia.

Sementara, Putuanah, Sekretaris Dai Perempuan Kudus meengatakan, pihaknya memang sepakat mendukung Musthofa.

 

Editor : Akrom Hazami

BKSDA Jateng  Pertimbangkan Penghentian Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah akan menghormati putusan rapat dengar pendapat, terkait pengambilan terumbu karang di perairan Jepara. Namun demikian, pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tersebut. 

Hal itu dikatakan oleh Haris Yunanto Kabag Tata Usaha BKSDA Provinsi Jateng, usai pertemuan di Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (11/8/2017). 

“Berdasarkan pembicaraan tadi disepakati untuk menghentikan (pengambilan terumbu karang,red), maka kami pertimbangkan untuk lakukan pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga : DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Namun pada pertemuan lanjutan, ia berharap agar pengusaha terumbu karang ikut serta, dalam pertemuan selanjutnya. Dirinya juga tidak bisa serta merta melakukan penghentian ekspoitasi terumbu karang secara sepihak. 

“Yang harus kami terima adalah alasan untuk menghentikan, kami sebagai pelayan masyarakat tak bisa menghentikan secara sewenang-wenang. Jadi kami mengharapkan UD (Usaha Dagang-pengusaha) datang (dalam pertemuan di Semarang) agar bisa mendengarkan apa yang bisa diinginkan forum dalam hal ini DPRD Jateng,” imbuhnya. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Disinggung tentang surat izin pengambilan terumbu karang, dirinya mengakui pihaknya memang memberikan izin tersebut. Akan tetapi hal itu berdasarkan peraturan yang masih berlaku. 

“Karena undang-undang yang kami anut no 5 tahun 1990 (tentang Konservasi SDAH dan E) sebelumnya tidak dicabut atau dikecualikan, kemudian peraturan pemerintah nomor 8/1999 (tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) tidak ada yang mencabut maka tetap kita berlakukan. Dan kami selalu bicara tentang jenis yang diboleh dimanfaatkan jenis tertentu, atau yang dilindungi jenis tertentu. Bukan semua jenis terumbu karang itu dilarang,” imbuhnya.

Terkait pengawasan, ia menyebut telah melakukannya secara rutin. Hal itu dilaksanakan dengan pengecekan melalui laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, pihaknya mengklaim telah mengawasi pengambilan terumbu karang secara langsung ke perairan Jepara. Selain itu, BKSDA juga telah mewajibkan pengusaha terumbu karang untuk melakukan transplantasi karang.

Editor: Supriyadi