Blora dan Grobogan, Sama-sama Punya Jalan Jelek, Ini Lho Reaksi Wakil Rakyatnya  

dprd E

Ketua Komisi C Iffah Hermawati menyerahkan cinderamata PADA Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli saat melangsungkan kunjungan kerja. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kabupaten Blora dan Grobogan memang memilik jalan raya yang rusak. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit.

Dari data yang dihimpun, di Grobogan misalnya. Panjang jalan provinsi di Grobogan yang masuk kewenangan BPT Bina Marga Jateng Wilayah Purwodadi sekitar 152 km.

Sejak beberapa tahun lalu hingga akhir 2016 nanti, ruas jalan yang selesai diperbaiki panjangnya baru mencapai 113 km. Sedangkan, sisanya sekitar 39 km akan dituntaskan pada tahun 2017.

Di Blora, perubahan status jalan raya Blora – Cepu dari jalan provinsi menjadi jalan nasional belum diikuti dengan perbaikan dalam skala besar. Jalan sepanjang 35 kilometer itu bahkan rusak parah.

Selain karena musim hujan, tonase jalan juga sudah tak kuat menahan beban kendaraan. Faktanya banyak jalan berlubang di jalan nasional tersebut. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini hanya menganggarkan untuk perawatan rutin.

Hal itulah yang membuat anggota DPRD Blora, Rabu (15/6/2016) melangsungkan kunjungan kerja di Grobogan. Wakil rakyat yang datang ini adalah anggota yang tergabung dalam komisi C dan D.

Rombongan tamu dari kabupaten tetangga itu dipimpin Ketua Komisi C Iffah Hermawati dan Ketua Komisi D Siswanto beserta para anggotanya. Kabid Bina Marga Wilayah Timur Dinas Bina Marga Grobogan Ibnu Arli dan Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Moh Amin menyambut kedatangan rombongan.

Kedatangan wakil rakyat ini bertujuan untuk belajar bersama dalam pengelolaan pembangunan insfrastruktur dan sumber daya manusia.

”Kami ingin meningkatkan kapasitas DPRD sesuai tugas-tugas di komisi. Kedatangan kami kesini untuk sama-sama belajar dan tukar pendapat dengan SKPD di Pemkab Grobogan,” kata Iffah.

Menurutnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini. Seperti pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN. Terlebih, untuk kegiatan yang pengerjaannya ada di lintas SKPD.

”Ada beberapa persoalan yang kita temui selama ini. Khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur jalan. Ini yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana langkah dinas dalam menghadapi masalah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Iffah juga memberi masukan untuk Pemkab Grobogan dalam pengelolaan jalan milik perhutani. Pemerintah kabupaten harus membuat semacam kesepakatan dengan kementrian terkait penanganan jalan yang ada di atas lahan perhutani.

Editor : Akrom Hazami

 

Jalan Pertanian di Blora Rusak Parah, Warga Minta Perhatian Pemkab

Jalan pertanian rusak parah di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Jalan pertanian rusak parah di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Jalan pertanian sepanjang tiga kilometer yang ada di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora rusak parah. Kerusakan tersebut ditengarai oleh seringnya truk pengangkut hasil pertanian dan peternakan di daerah tersebut.

Yudi Noor (34), warga setempat, mengaku bahwa kerusakan jalan tersebut sejak musim panen pertama hingga musim panen kedua. Pasalnya, seusai panen, banyak kendaraan rda empat yang melewati jalur tersebut.

Ia juga merasa kesulitan ketika harus melewati jalur tersebut ketika hendak ke sawah. ”Rekoso banget, jalan berupa lumpur yang naik sepeda harus dituntun,” kata Yudi.

Dia memerinci kerusakan jalan terlihat mulai dari jalan dengan lebar lima meter di sebelah timur  dukuh Doyok hingga pertigaan makam. Akses transportasi sepanjang 1,5 kilometer tersebut memang masih berbatu yang rusak akibat guyuran hujan dan tonase yang lemah.

Untuk kerusakan kedua, dari pertigaan makam memasuki jalan setapak bekas rel kereta api. ”Jalan sejauh dua kilometer dengan lebar tiga meter itu tidak bisa dilewati sepeda motor,” ungkapnya.

Hutomo, Kepala Dukuh Doyok, mengaku, bahwa akses mobilisasi pertanian yang melewati jalan tersebut sangatlah vital. Setiap hari dilewati warga Dukuh Ngriking, Kemiri, Nglahar, Ngrejeng, Kodokan dan beberapa desa lain untuk mengambil rumput pakan ternak sapi di lahan Perhutani BKPH Ngrangkang.

”Pemdes sudah pernah memprogramkan berupa proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Namun realisasinya nihil. Kita belum tahu kapan akan dibangun,” ujarnya.

Dia mengharapkan supaya Bupati Blora Djoko Nugroho melalui SKPD terkait dan anggota DPRD Kabupaten Blora dapat memprogramkan pembangunan JUT. Sehingga ribuan petani yang melewati jalan tersebut dapat lancar.

”Kalau tidak tahun ini, Pemkab dan DPRD bisa memprogramkan pada tahun 2017 atau tahun 2018,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Jalan Rembang Rusak, Bupati : 3 Tahun lagi Semua Selesai Diperbaiki

Salah satu jalan antar kecamatan penghubung Sedan dan Sarang di Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Salah satu jalan antar kecamatan penghubung Sedan dan Sarang di Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Banyaknya jalan di Rembang yang rusak menjadi salah satu alasan bagi Bupati Rembang, Abdul Hafidz untuk menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai program prioritas. Hal tersebut disampaikannya pada hari pertama, ia kembali menempati ruangan kerjanya, Kamis (18/2/2016).

Ia menjanjikan dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun jalan di Rembang akan mulus. Pihaknya mengaku sudah menganggarkan dana di atas Rp 100 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2016 ini.

“Kalau soal infastruktur jalan, saya targetkan dua sampai tiga tahun, jalan antarkecamatan antar desa sudah diperbaiki. Tahun ini ada sekitar Rp 100 miliar lebih untuk jalan. Sedangkan untuk targetnya, kalau 100 persen sepertinya tidak bisa. Jadi, targetnya 70 sampai 80 persen,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hafidz, dengan adanya Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), ia berharap agar para SKPD dan pihak terkait, untuk bisa menjalankan program yang berkaitan dengan infrastruktur tanpa ragu-ragu.

“Artinya, ketika kita sudah ada pendamping dari penegak hukum, SKPD atau pihak yang didampingi bisa melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur, bisa menjalankan tanpa ragu-ragu,” tambahnya.

Menurutnya, dengan lahirnya TP4D menjadi awal bagi Pemkab Rembang untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur. Setelah acara serah terima jabatan dengan Pj Bupati Suko Mardiono pada Senin 22 Februari nanti, ia berjanji akan mulai melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap.

“Soal perbaikan infrastruktur, akan kami lakukan secara bertahap. Kami juga menargetkan, semua kegiatan terealisasi sesuai rencana dan tidak ada lagi Silpa sampai ratusan miliar rupiah,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami