Keberadaan Akses Akan Tingkatkan Perekonomian Warga

Pengguna melintas di Jalan Lingkar Utara, di Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengguna melintas di Jalan Lingkar Utara, di Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus Hamidin, mengatakan kalau keberadaan jalur lingkar utara bakal sangat membantu perusahaan dalam pengiriman barang.

Hal itu diungkapkannya kepada MuriaNewsCom, Rabu (28/9/2016). Menurutnya, perkembangan usaha sangat berpotensi meningkat. Khususnya memunculkan industri industri baru serta pengembangan industri agar lebih besar lagi.

“Sayangnya, di lokasi jalan lingkar bukanlah kawasan industri. Maka dari itu kami berharap pemerintah dapat membuat kebijakan baru, tentang tata ruang dan peraturannya. Agar industri skala besar juga mendapatkan izin di sana,” katanya saat dihubungi.

Menurutnya, untuk industri kecil atau rumahan jelas tidak ada kendala. Sebab proses izin yang relatif lebih mudah. Apalagi, jika usaha adalah milik warga sekitar, yang mana sudah memiliki lahan di sekitar area jalan lingkar utara.

Jalan lingkar itu, lanjutnya juga bakal menguntungkan perusahaan. Jika selama ini perusahaan harus memutar terlebih dahulu saat mengirim barang pesanan. Dengan jalan baru itu maka akan cepat sampai. Keadaan itu jelas menguntungkan dari segi biaya juga.

Editor : Akrom Hazami

Jalan Lingkar Utara Akan Mempermudah Jalur Ekonomi Warga

Salah satu ruas pembangunan jalan lingkar utara Mijen-Peganjaran, Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu ruas pembangunan jalan lingkar utara Mijen-Peganjaran, Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jika nanti jalan lingkar utara Mijen-Peganjaran jadai, maka akan banyak manfaatnya. Seperti halnya dengan mempermudah masyarakat dalam mengembangkan perekonomian warga.

Itu diungkapkan Pj Kades Mijen M Fitrianto. Dia mengatakan warga sebenarnya senang jika jalan jadi. Sebab apapun yang akan dilakukan warga akan sangat dekat dengan sarana transportasi.

“Seperti halnya jalur pertanian, sebagaimana diketahui, banyak warga yang berprofesi sebagai petani. Dengan demikian akan mempermudah akses dan pengangkutan hasil panen,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, kata dia, dari segi jualan warga juga lebih diuntungkan. Karena, dampak penjualan meningkat drastis dibandingkan dengan sebelumnya saat masih belum ada jalan.

Sementara untuk pihak desa, belum memiliki gambaran mau dibuat apa untuk membantu warga. Hal itu dipercayakan kepada warga dan pihak desa hanya sebatas mendukungnya saja

Sama halnya Kades Klumpit, Subadi. Dia mengatakan hal yang sama. Dia berharap jalan segera jadi sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin kebutuhannya

“Yang pasti akan ramai, jika ramai warga mau usaha atau bercocok tanam juga akan semakin mudah dan kemungkinan ramai lebih mungkin,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Permasalah Sertifikat Tanah di Mijen Terjadi Sejak 2002

jalan-lingkar-1

Warga melintas di Jalan Lingkar Utara Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Desa Mijen, Kaliwungu, M Fitrianto menuturkan, pembuatan jalan lingkar utara Mijen-Peganjaran, sudah dimulai sejak tahun 2002. Proses pelaksanaannya melalui program Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). Dalam program tersebut, semua pemilik lahan, baik di tepi jalan maupun yang berada lebih jauh dari jalan, hanya sedikit lahan yang kena.

Hanya, proses pembebasan lahannya diganti sertifikat. Prosesnya itu ternyata terbentur persoalan. Di antaranya ketidakcocokan peta desain dengan pembuatan sertifikat. “Hal itu karena warga tidak ingin dirugikan dan menginginkan haknya. Makanya agak susah memang. Namun kami yakin pada kali ini akan selesai karena sudah ada kesepakatan,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom.

Menurutnya, proses sekarang saat ini berupa penggambaran peta desain. Sebab pengukuran kemarin adalah pengukuran terakhir yang dilakukan petugas BPN. “Jadi sesuai kesepakatan adalah maksimal 15 Oktober akan ada peta desain yang disetujui warga. Namun warga sudah ada rembukan terlebih dahulu supaya proses selesai dan diterima,” ujarnya.

Ditambahkan Sekdes Mijen Subroto, pembasan lahan jalan lingkar utara sangat berbeda-beda. Pada lingkar Selatan dulu dimulai pada 1992. “Kalau dulu, di lingkar selatan mudah. Karena tahu tahu masyarakat sudah mendapatkan sertifikat. Jadi warga juga menerimanya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Warga Mijen Berharap Sertifikat Tanah

Salah satu ruas di jalan lingkar utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu ruas di jalan lingkar utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Warga Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, berharap agar pembuatan sertifikat tanah, sebagai kompensasi pembangunan Jalan Lingkar Utara, segera selesai prosesnya.

Toat, warga Desa Mijen mengatakan kalau dia sangat mendukung jika sertifikat jadi. Bahkan, dia sudah menunggu mulai 2002 lalu, untuk mendapatkan sertifikat yang diidamkan. “Sudah menunggu selama ini, jadi berharap sertifikat agar segera jadi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia yang berprofesi sebagai petani itu mengaku tidak menginginkan tanahnya untuk dijual. Melainkan lebih menginginkan guna dibagi dengan ketujuh anaknya dan dibangunkan rumah. Meski anaknya tujuh orang, namun dia tidak memecah sertifikat tanahnya . Melainkan masih utuh karena dia masih hidup. Nantinya, biar anaknya yang memecah sendiri.

Sementara, Kordinator FKMDM Fauzan Akbar mengatakan, kalau warga selama  ini mengawasi pembangunan jalan lingkar. Bahkan hingga jalan jadi akan terus diawasi hingga sertifikat jadi “Sesuai dengan janji, per 15 Oktober harus sudah ada gambaran atau peta. Jika tidak, kami dari warga akan melakukan aksi lagi terkait hal itu,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

“Jika Berani Bongkar Blokade Jalan Lingkar Utara Mijen, Akan Dilawan”

Tim dari pemerintah sedang meninjau lokasi Jalan Lingkar Utara, Mijen, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Tim dari pemerintah sedang meninjau lokasi Jalan Lingkar Utara, Mijen, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Blokade Jalan yang dilakukan oleh oleh warga Desa Mijen, Kaliwungu hingga kini masih dilakukan. Bahkan, warga sampai ada yang berjaga, untuk memastikan blokade tidak dibongkar. Seperti halnya diungkapkan Tumiran, warga setempat yang menjaga pemblokadean jalan agar tidak ada yang membongkar.

“Pokoknya saya akan jaga di lokasi pemblokadean. Jika ada yang berani membongkar akan kami lawan,” katanya dengan nada tinggi.

Menurutnya, tentang tawaran pihak pemerintah untuk membuka jalan belum bisa dilakukan. Sebab, warga belum melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah. Selain itu, kalaupun secepatnya dilakukan pengecekan lapangan serta pengukuran, dia juga tidak bisa menjamin blokade akan dibuka.

Hal itu berkaitan dengan harapan warga agar sertifikat pergantian ganti rugi lahan, jadi. “Saya ya harus bilang sama teman teman. Namun yang jelas, akibat sertifikat tidak jadi sampai sekarang, kami merasa dirugikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan warga Mijen yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Desa Mijen (FKMDM) melakukan aksi blokade Jalan Lingkar Utara, Rabu (7/9/2016) pukul 09.00 WIB.  Puluhan warga menutup akses, lantaran marah kepada pemerintah yang menjanjikan akan memberi sertifikat tanah sebagai ganti pembangunan jalan.

Koordinator aksi, Fauzan Akbar, mengatakan warga kecewa berat. Untuk itulah, mereka menggelar aksi dengan menutup Jalan Lingkar Utara, Mijen, Kaliwungu. “Kami tidak akan membuka jalan ini sebelum ada kejelasan sertifikat. Soalnya kasus ini sudah lama, sejak 2002 lalu hingga sekarang,” katanya saat melakukan aksi di lokasi.

Editor : Akrom Hazami

Jalan Lingkar Utara di Mijen Kaliwungu masih Diblokade, Ini Janji Pemkab Kudus

jalan-lingkar-1

Tim dari pengerjaan proyek Jalan Lingkar Utama meninjau lokasi pembangunan di Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, Jumat (9/9/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kabid Tata Ruang  Dinas Ciptakaru Kudus Sunaryo mengatakan, pemblokadean Jalan Lingkar Utara di Mijen, Kaliwungu, Kudus, sampai Jumat (9/9/2016), mengganggu proses pembangunan proyek.

“Kami sedang merancang bersama tim dari BPN dan juga Dinas Bina Marga. Bagaimana caranya warga mau membuka jalannya. Sebab proses tuntutan warga pasti dilakukan,”  katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk mempercepat tuntutan warga juga giat dilakukan. Bahkan, pembahasan terkait hal itu juga dibahas mulai Jumat. “Makanya kami datang menemui warga lagi hari ini. Kami meminta kelonggaran untuk dapat dibuka portal yang dibuat warga,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau saja BPN dapat cepat bertindak, tentu akan membuat warga lebih mengerti. Minimal,  pengecekan lapangan dan juga pengukuran di lapangan bisa dilakukan hari ini.

“Warga butuh bukti, jadi dengan adanya aktivitas di lapangan, maka warga akan tahu kalau kami juga bertindak. Sehingga blokade dibuka dan proyek jalan bisa dilanjutkan pengerjaanya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga berharap kalau pihak desa dan juga kecamatan ikut aktif berkomunikasi dengan warga. BPN Kudus berjanji bakal menyelesaikan kasus sertifikat tanah milik warga Mijen, Kaliwungu. Rencananya, pecan depan sudah dilakukan pengukuran tanah, pekan depan.

“Jika lancar, maka dalam sepekan pengukuran selesai, kemudian dilakukan penggambaran peta petak. Jadi secepatnya dapat rampung,” ujar Wahyu Satrihadi, Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan BPN.

Editor : Akrom Hazami

Pembuatan Sertifikat Tanah Ganti Jalan Lingkar Utara Kudus Dianggarkan Rp 250 juta

Seorang pengendara melintas di Jalan Lingkar Utara di Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, Kamis.

Seorang pengendara melintas di Jalan Lingkar Utara di Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, Kamis.

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus Sumiyatun, mengatakan pembuatan sertifikat tanah sebagai ganti pembangunan Jalan Lingkar Utara tidak mudah. Perlu dilakukan beberapa proses, termasuk juga dengan kesepakatan semua warga.

Hal itu dikatakannya sebagai respons atas diblokadenya jalan tersebut. Dia prihatin dengan kondisi tersebut. Seharusnya,warga bisa bersabar karena proses sertifikat tanah sedang diproses. “Kalau mau minta jaminan jaminan apa? Sertifikat pasti diproses, namun perlu diketahui untuk mendapatkan ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (8/9/2016).

Tahapan yang dimaksud, adalah pengukuran tanah. Gesekan antarwarga juga diwaspadai, lantaran beberapa titik tanah dipindah dan ada yang dipakai untuk akses jalan. Untuk itu, sertifikat butuh kesepakatan warga. Dia khawatir jika ada warga yang memiliki tanah luas, akan merasa dirugikan jika dapat yang kecil. “Kami akan proses, dan biayai semuanya. Anggaran sudah ada 2016 sejumlah Rp 250 juta, yang digunakan untuk biaya sertifikasi,” imbuhnya.

Jumlah tersebut, juga termasuk dengan biaya pemecahan tanah oleh ahli waris dan keluarga. Hal itu juga sebagai fasilitas, sehingga tanah yang dipecah juga difasilitasi. “Awalnya ada 68 petak tanah yang belum disertifikasi, namun kini setelah dipecah menjadi 179 petak. Semuanya akan ditangani,” jelasnya.

Dia menambahkan akan melakukan kordinasi dengan BPN secepatnya. Hal itu bertujuan agar proses sertifikat tanah dapat segera selesai, dan jika ada permasalahan dapat segera dibagi solusinya.

Editor  : Akrom Hazami

Baca juga : Marah, Warga Mijen Kudus Blokade Jalan Lingkar Utara 

Jalan Lingkar Utara Kudus masih Diblokade

Pengguna jalan melintas di Jalan Lingkar Utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengguna jalan melintas di Jalan Lingkar Utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ancaman warga Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, untuk tetap memblokade Jalan Lingkar Utara, terbukti benar. Kamis (9/9/2016) siang, jalan tersebut terpantau masih diblokade, dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Meski demikian, pada bagian tepi blokade terlihat longgar. Sehingga kendaraan roda dua masih bisa melintasinya. Hanya, untuk kendaraan berat tidak dapat melintas. Termasuk juga, kendaraan proyek pembangunan jalan menjadi terganggu.

Hal itulah yang dikhawatirkan Pemkab Kudus. Dalam hal ini Dinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab proyek pembangunan jalan terganggu. “Harusnya pengaspalan pekan ini bisa diselesaikan. Tapi dengan ditutup, maka belum tentu rampung. Akses jalan saja tidak bisa masuk, ” kata Jaswanto, Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM.

Dia berharap warga dapat segera membuka portal tersebut. Tujuannya agar pembangunan bisa dilanjutkan, sehingga jalan bisa segera terealisasi. Sedangkan untuk tuntutan warga, sekarang masih diproses di BPN. Tuntutan mendapatkan sertifikat, akan segera didapatkan karena sudah ada tim.

“Kalau pembangunannya sudah 65 persen. Tinggal sedikit lagi selesai. Tapi dengan adanya hal ini maka pengaspalan sulit diselesaikan pekan ini,” pungkasnya.

Editor  : Akrom Hazami

Baca juga : Marah, Warga Mijen Kudus Blokade Jalan Lingkar Utara 

Proyek Jalan Lingkar Utara Mijen-Peganjaran Terhambat Pembebasan Lahan

Komisi C DPRD Kudus melakukan pemantauan di lokasi pembangunan jalan lingkar Mijen-Peganjaran, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Komisi C DPRD Kudus melakukan pemantauan di lokasi pembangunan jalan lingkar Mijen-Peganjaran, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek jalan lingkar  utara (JLU) Mijen-Peganjaran, Kudus,terancam terputus. Karena masih ada warga menolak membebaskan lahan menggunakan sistem Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP).

Saat ini  masih terdapat dua bidang lahan milik warga yang menolak untuk dibebaskan. Kondisi itu diakui Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kudus, Jaswanto. Menurutnya masih ada dua bidang lahan warga sepanjang sekitar 200 meter yang masih belum bisa dibebaskan.

“Sampai sekarang masih proses, sebab pemiliknya masih menolak menggunakan sistem KTP,” kata Jaswanto saat komisi C melakukan sidak di jalan lingkar.

Menurutnya, pengadaan lahan jalan lingkar Mijen-Peganjaran sudah dimulai sejak tahun 2002. Program itu menggunakan program KTP.  Hanya sedikit lahan warga yang terkena proyek pembangunan jalan tersebut. Tapi masih ada pemilik yang menolak lahannya dibebaskan.

Plt Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan, Pemkab Kudus dapat melakukan ganti rugi kepada masyarakat penolak pembebasan tanah  “Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Kalau pemilik lahan menolak membebaskan tanahnya dengan program KTP, pemkab seharusnya bisa mengambil langkah pemberian ganti rugi,” katanya.

Keberadaan ruas jalan itu sangat berguna untuk memecah kemacetan, terutama di jalur Kudus-Jepara. Jika proyek pembangunan itu selesai, maka masalah macet bisa teratasi.

Dari data yang ada, proyek jalan lingkar Mijen-Peganjaran menelan anggaran total hingga Rp 47,3 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp 15 miliar dan Bantuan Gubernur Rp 32,35 miliar.

Total ruas jalan yang akan dibangun sepanjang sekitar 5 km dengan lebar jalan sekitar 7 meter. Selain untuk membangun badan jalan, anggaran tersebut juga untuk membangun dua jembatan yang dilintasi yakni jembatan Sungai Sat dan Sungai Kemudi masing-masing dianggarkan Rp 12,5 miliar.

Editor : Akrom Hazami

Jalan Lingkar Mijen Kudus Selesai, Kendaraan Berat Harus Lewat Sana

Perangkat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu menunjukkan jembatan jalur lingkar Mijen yang sudah jadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Perangkat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu menunjukkan jembatan jalur lingkar Mijen yang sudah jadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Diselesaikannya pembangunan jalan lingkar Mijen, yang melewati tiga kecamatan, di antaranya Kaliwungu, Gebog, dan Bae membawa aturan baru bagi pengguna kendaraan besar. Sebab, nantinya kendaraan besar diharuskan melewati jalan baru tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan ESDM Sam’ani Intakoris kepada MuriaNewsCom menurutnya, untuk memecah kemacetan jalan, kendaraan besar diwacanakan harus melewati jalur lingkar Mijen tersebut.

”Jadi kerajaan besar bermuatan nanti harus lewat sana. Dan tidak diperbolehkan melewati daerah perkotaan karena untuk mengurai kemacetan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jalur tersebut dapat mengurangi kemacetan hingga 60 persen di daerah perkotaan. Khususnya, bagi pengguna jalan yang hendak ke Kudus bagian utara, mereka tidak perlu memutar melewati daerah perkotaan melainkan langsung dapat melewati jalur tersebut.

Dikatakan Sam’ani, keramaian kendaraan pada jalur perkotaan, terjadi pada jam sekolah dan jam kerja. Yakni kisaran pada pukul 06.30 WIB hingga 07.15 WIB. Jalur di perkotaan terkenal sangat macet, karena anak sekolah dan karyawan yang berangkat kerja.

Jalan yang diselesaikan pada tahun ini tersebut, memiliki panjang hingga lima kilometer. Nantinya lebar jalan empat meter ditambah dengan bahu jalan masing-masing 1,5 meter. Sehingga total lebar secara keseluruhan tujuh meter.

Dia mengungkapkan, sebenarnya wacana jalan lingkar sudah ada semenjak lama. Diketahui olehnya, jalan itu sudah mulai dirintis pada tahun 90an. Kemudian pada 94 lingkar tenggara dibuat, dan pada 98an mulai digabungkan pembangunan secara melingkar.

”Yang jelas masyarakat sangat senang dengan adanya jalan tersebut. Bahkan tuntutan ke Polres juga saya dengar dicabut. Dan soal harga tanah, dapat meningkat ber puluh puluh kali lipat,” ungkapnya. (FAISOL HADI/TITIS W)