Kepala Dinas Ini Rela Nyamar Jadi Kernet untuk Bongkar Pungli di Dishub Kudus

MuriaNewsCom, KudusĀ – Sam’ani Intakoris Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kudus menangkap basah anak buahnya yang lakukan pungutan liar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk melakukannya, ia harus melakukan penyamaran sebagai kernetĀ pikap.

Saat dihubungi MuriaNewsCom, ia membenarkan hal itu. Menurutnya dirinya memang melakukan tangkap tangan oknum petugas Dishub Kudus yang lakukan pungutan liar, tak sesuai ketentuan.

“Iya benar, ada oknum Dishub yang meminta lebih untuk retribusi (pengujian) kendaraan. Orang tersebut sudah kita bina dan geser,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Senin malam (19/3/2018).

Menurutnya, operasi tangkap tangan yang dilakukannya bermula dari laporan warga yang mengeluh kepadanya. Keluhan tersebut terkait dengan proses Uji KIR.

“Saya kemudian berinisiatif untuk melakukan penyamaran, dengan memakai sandal jepit dan topi rimba. Tidak hanya itu, selama proses tersebut saya juga bertanya-tanya kepada sopir-sopir lain terkait proses tersebut. Nah ternyata memang ada tindakan pungli. Kejadiannya Kamis (15/3/2018) minggu kemarin,” tambahnya.

Dirinya menyebut, setidaknya ada dua oknum petugas Dishub yang melakukan tindakan pungli. Setelah terbukti, ia lantas menghukum anak buahnya itu.

“Kami sudah geser oknum tersebut, (tidak lagi menangani KIR). Sementara masih di Dishub. Namun ketika melakukan kesalahan lagi, bukan tak mungkin kita mutasi ketempat lain,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan informasi yang dikumpulkan pungutan liar yang dilakukan yakni sebesar Rp 56 ribu. Padahal sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus No 9/2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, jumlahnya tidak mencapai sebesar itu.

Terdapat empat tipe kendaraan sesuai dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Pertama mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 35.000, sementara untuk tipe kendaraan tersebut dengan JBB sampai 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 30.000. Sementara untuk kereta gandengan dan kereta tempelan tarifnya sebesar Rp 25.000 dan untuk mobil penumpang umum sebesar Rp 25.000.

Per item masih ditambah Retribusi penggantian tanda uji berkala sebesar Rp 6.500, retribusi penggantian buku uji berkala sebesar Rp 7.500 dan penggantian tanda samping Rp 2.000. Jika dikalkulasi, untuk kendaraan dengan JBB lebih dari 9000 kg, retribusi yang dibayarkan maksimal Rp 51.000. Sementara untuk kendaraan dengan tipe dibawahnya hanya Rp 46.000, dan Rp 41.000.

Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika merasa dipungut melebihi peraturan.

“Silakan lapor langsung kepada saya, sertakan bukti foto, agar kemudian tidak fitnah. Jikalau benar akan kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Editor: Supriyadi