Ojek Online Grab yang Beroperasi di Pati Ternyata Belum Berizin

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait angkutan online di Mapolres Pati, Selasa (24/10/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Objek online berbasis aplikasi, Grab yang beroperasi di Kabupaten Pati tenyata belum mengantongi izin. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Pati Tri Haryama dalam rapat koordinasi keberadaan angkutan online di Mapolres Pati, Selasa (24/10/2017).

“Grab belum mendapatkan izin dari Kominfo yang notabene Grab hanya jual aplikasi, tapi kenyataannya sebelum mendapatkan izin Grab sudah beroperasi dengan menggunakan atribut lengkap Grab,” ujar Tri.

Menurutnya, penggunaan atribut lengkap Grab tanpa dilengkapi izin dapat membahayakan keselamatan diri maupun penumpang. Karena itu, dia melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut.

Baca: Bikin Haru, Bocah 12 Tahun Asal Karanggeneng Grobogan Ini Rela Putus Sekolah Demi Merawat Ibunya

“Kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin dan berbadan usaha, selama belum berizin berarti ilegal dan dapat dilakukan penindakan. Sementara Peraturan Menteri Perhubungan hanya mengatur taksi online, untuk ojek online masih digodok,” imbuhnya.

Kendati begitu, pihaknya mengakui bila keberadaan angkutan online saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi konsekuensi dari perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan.

Karena itu, rapat tersebut dilandasi pada semangat kekeluargaan sehingga bisa mencari dan menemukan solusi terbaik. “Kita berharap, masalah bisa diselesaikan tanpa masalah,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

PMII Jepara: Dewan Tak Konsisten

PMII Demo (e)JEPARA – Ditundanya revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. DPRD Jepara dinilai tak konsisten.

“Dulu ngomongnya berkomitmen untuk memprioritaskan revisi Perda tentang toko modern, kok malah ditunda. Ini jelas tidak konsisten,” kata Ketua Umum PMII Jepara Ainul Mahfud kepada MuriaNewsCom, sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, sejak gagalnya Ranperda tentang toko modern di rapat paripurna, semua toko modern berjejaring di Jepara berani beroperasi. Padahal, jelas dalam kajiannya, banyak toko modern yang melanggar aturan. Itu sebabnya, pihaknya sangat menyesalkan DPRD Jepara yang terkesan melindungi pemodal besar dan menyengsarakan rakyat.

“Menurut kami, pembatasan keberadaan toko modern sangat penting. Sebab, sedikit demi sedikit, keberadaan mereka mematikan sumber penghasilan rakyat kecil terutama pedagang tradisional dan pedagang kecil,” katanya.

Sementara itu, Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Revisi Perda Toko Modern Gagal, PMII Jepara Kecewa

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Rencana revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2015) lalu. Salah satu pihak yang merasa kecewa dengan gagalnya revisi tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara.

Ketua Umum PMII cabang Jepara, Ainul Mahfud mengatakan, pihaknya sangat mengecewakan pihak DPRD Jepara yang tidak mengesahkan revisi Perda tentang toko modern tersebut. Sebab, sebelumnya pihak Dewan maupun eksekutif telah sepakat dan berkomitmen untuk sesegera mungkin merevisi Perda tersebut.

“Perda tentang toko modern itu banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemodal besar. Seperti fakta saat ini, toko modern sudah merebak dimana-mana. Kondisi ini sangat merugikan pedagang tradisional,” kata Ainul kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/7/2015).

Dalam rapat paripurna Senin (6/7/2015 lalu, DPRD Jepara hanya mengesahkan enam ranperda, padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal. (WAHYU KZ/SUWOKO)