Pedagang Buah di Jepara Kebingungan Saat Lapaknya Kena Razia Satpol PP

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di trotoar jalan. Razia kali ini difokuskan di Jalan Jepara – Kudus, tepatnya di kawasan pasar Ngabul dan di Jalan KM Sukri. Pedagang buah yang ada di lokasi pun tak luput dari razia tersebut.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Nuril Abdillah mengatakan, PKL yang ditertibkan ini sebelumnya sudah diberikan peringatan agar tidak berjualan di trotoar jalan. Hal itu
lantaran keberadaan mereka mengganggu pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar jalan itu. Lima pedagang buah yang nekad jualan di trotoar jalan terpaksa ditertibkan.

”Sekitar sepekan yang lalu sudah kami peringatkan agar membereskan dagangannya, namun sampai pagi ini masih nekad,” ujar Nuril kepada MuriaNewsCom, Senin (19/10/2015).

Menurutnya, sebelumnya PKL ini sudah diminta untuk pindah di depan pasar Ngabul baru atau masuk ke pasar buah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, para pedagang ini tetap bergeming dan bertahan di trotoar jalan.

Lebih lanjut Nuril menjelaskan, PKL yang berjualan di trotoar ini ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal ini karena mereka sudah berdagang di tempat yang bukan diperuntukkannya dan menggangu ketertiban pejalan kaki. (WAHYU KZ/TITIS )

PMII Jepara: Dewan Tak Konsisten

PMII Demo (e)JEPARA – Ditundanya revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. DPRD Jepara dinilai tak konsisten.

“Dulu ngomongnya berkomitmen untuk memprioritaskan revisi Perda tentang toko modern, kok malah ditunda. Ini jelas tidak konsisten,” kata Ketua Umum PMII Jepara Ainul Mahfud kepada MuriaNewsCom, sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, sejak gagalnya Ranperda tentang toko modern di rapat paripurna, semua toko modern berjejaring di Jepara berani beroperasi. Padahal, jelas dalam kajiannya, banyak toko modern yang melanggar aturan. Itu sebabnya, pihaknya sangat menyesalkan DPRD Jepara yang terkesan melindungi pemodal besar dan menyengsarakan rakyat.

“Menurut kami, pembatasan keberadaan toko modern sangat penting. Sebab, sedikit demi sedikit, keberadaan mereka mematikan sumber penghasilan rakyat kecil terutama pedagang tradisional dan pedagang kecil,” katanya.

Sementara itu, Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Revisi Perda Toko Modern Gagal, PMII Jepara Kecewa

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Rencana revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2015) lalu. Salah satu pihak yang merasa kecewa dengan gagalnya revisi tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara.

Ketua Umum PMII cabang Jepara, Ainul Mahfud mengatakan, pihaknya sangat mengecewakan pihak DPRD Jepara yang tidak mengesahkan revisi Perda tentang toko modern tersebut. Sebab, sebelumnya pihak Dewan maupun eksekutif telah sepakat dan berkomitmen untuk sesegera mungkin merevisi Perda tersebut.

“Perda tentang toko modern itu banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemodal besar. Seperti fakta saat ini, toko modern sudah merebak dimana-mana. Kondisi ini sangat merugikan pedagang tradisional,” kata Ainul kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/7/2015).

Dalam rapat paripurna Senin (6/7/2015 lalu, DPRD Jepara hanya mengesahkan enam ranperda, padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal. (WAHYU KZ/SUWOKO)