Jepara Dianggap Seksi Sebagai Jujugan Investasi

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara merupakan daerah yang banyak diincar oleh investor untuk menanamkan modalnya. Namun hal ini harus diikuti keseriusan pemerintah, untuk mempermudah perizinan dan menyediakan tenaga kerja.

Hal itu disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah Gideon Suhartoyo, Minggu (18/3/2018), saat peringatan Hari Pekerja Nasional di Pantai Kartini. Menurutnya, bersama tiga kabupaten lain, Bumi Kartini dianggap kondusif sebagai lokasi industri besar.

“Ada empat daerah di Jawa Tengah yang dianggap seksi oleh investor. Yakni Jepara, Brebes, Salatiga dan Grobogan. Apa faktornya? satu kondusif dan kedekatan dengan pelabuhan serta jalan tol,” katanya.

Namun, lanjut Gideon, pemerintah daerah tak lantas ongkang-ongkang kaki. Pemkab Jepara dituntut  melakukan pembenahan kemudahan perizinan dan peningkatan kapasitas pekerja.

Jika tidak, maka akan banyak pekerja lokal yang terserap ke industri-industri besar yang diramalkan akan migrasi ke Jepara. “Jepara ini seksi sekali untuk industri yang akan bermigrasi dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Vietnam. Namun hal itu harus diikuti komitmen pemerintah,” ujarnya.

Disinggung persaingan mendapatkan pekerja, antara industri besar dengan UMKM di Jepara, Gideon tak menampik hal itu. Menurutnya, solusi upah sektoral dapat memangkas kesenjangan tersebut.

“Itulah kenapa upah sektoral itu penting, bayangkan sekarang seorang ibu rumah tangga memunyai usaha gorengan dengan dua karyawan, kan tak mungkin kemudian dia disuruh bayar sesuai upah minimum kabupaten,” jelasnya.

Hal tersebut diakui oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Beberapa saat lalu, ia menyebut, wilayahnya ini memang menjadi incaran investor.

“Beberapa hari yang lalu saya mengikuti buisness meeting (pertemuan bisnis) di Solo. Dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang menyita simpati calon investor itu kabupaten kita Jepara,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Marzuqi menyebut, dirinya telah bertemu beberapa di antaranya. Di sektor perusahaan padat karya ada yang telah menjajaki kemungkinan berbisnis dan membuka pabrik di wilayah Jepara.

“Ada perusahaan tekstil yang kini berada di Boyolali yang telah berkomunikasi dengan saya, apakah bisa saya memenuhi pekerja. Waktu itu saya jawab kalau untuk penuhi langsung saya tidak bisa, tapi kalau untuk mengomunikasikannya bisa. Hal itu karena, perusahaan disana mulai kewalahan untuk mencari pekerja,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Tarik Investor, Pemprov Jateng Segera Luncurkan E-Service

Industri tekstil menjadi salah satu investasi yang cukup dominan di Provinsi Jawa Tengah. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jateng akan segera meluncurkan layanan E-Service untuk mempermudah perizinan investasi di provinsi ini. Aplikasi ini akan diluncurkan pada November 2017 mendatang di Surakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menyebut, aplikasi E-Service ini akan mempermudah pihak investor dalam mengurus perizinan. Dengan program ini ditargetkan, investasi yang masuk ke Jateng akan semakin besar.

“Pertumbuhan investasi terus membaik. Sejak 2013 hingga sekarang peningkatanya 52 persen. Investasi asing kebanyakan sektor energy, dan untuk investasi dalam negeri tekstil,” katanya.

Menurut dia, aplikasi E-service akan melayani 166 jenis perizinan. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang aspek-aspek yang dibutuhkan investor, untuk melakukan investasi di Jawa Tengah.

Salah satunya informasi tentang tata ruang, agar investor tidak lagi terkendala tata ruang saat mendirikan pabrik.

“Banyak investor mengeluh kesulitan membangun pabrik, dan ternyata mereka salah beli lahan, karena lingkungan sekitar lahan tidak mendukung untuk dibangun industri,” ujarnya.

Aplikasi ini juga disambut baik kalangan perusahaan. Karena proses perizinan bisa dilakukan secara oniline.

Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi Didik Sukmono mengatakan, pengusaha yang ingin berinvestasi ke Jawa Tengah biasanya ingin agar pengurusan perizinan tidak terlalu lama dan biayanya pun tidak terlalu mahal. Sehingga e-service sangat diharapkan mampu memenuhi tuntutan dari para pengusaha.

“Pengusaha hanya ingin jangan sampai ada start up yang lama untuk mengurus perizinan, itu tuntutan pengusaha. Yang kedua adalah startup cost-nya jangan tinggi-tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Didik juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/ kota menyeragamkan perizinan konstruksi agar memudahkan mereka membangun industri yang akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Kalau kita bicara tentang perizinan ada dua hal. Satu perizinan yang sifatnya prakonstruksi yang di-cover oleh provinsi dan kami merasakan nyaman. Hanya ketika mau masuk ke izin teknis atau izin konstruksi yang ada di kabupaten/kota, kami mengamati satu kabupaten/ kota dengan yang lain itu masih berbeda-beda, belum seragam,” ungkapnya.

Editor : Ali Muntoha

Investasi Mal di Kudus Diusulkan Diperlonggar

Pengguna jalan melintas di dekat salah satu bangunan mal di Kudus. (MuriaNewsCom)

Pengguna jalan melintas di dekat salah satu bangunan mal di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Aturan investasi mal di Kudus akan diperlonggar. Hal itu menyusul Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus agar tidak membatasi aturan investasi mal.

Kepada wartawan, Kepala BPMPPT Revlisianto Subekti menuturkan, pengetatan aturan toko swalayan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Toko Swalayan yang dibahas Pansus II, diharapkan sebatas minimarket.

Digulirkannya raperda itu bermula dari kekhawatiran menjamurnya minimarket atau toko modern bakal mematikan usaha toko kelontong dan pasar tradisional. Karena usaha minimarket menjamur hingga pedesaan.

“Kami berharap pembatasan seperti jarak, jam buka, maupun kuota hanya diberlakukan untuk minimarket. Untuk mall atau pusat berbelanjaan yang berskala besar tetap diberi kelonggaran,” ujar Revli.

Investor yang hendak mendirikan mal biasanya hanya mengincar lokasi strategis di wilayah perkotaan. Mereka tidak mungkin membuka usaha di wilayah pedesaan atau pinggiran.

Banyak calon investor yang hendak menanamkan modalnya dengan mendirikan mal di wilayah Kota Kudus. Seperti baru-baru ini ada investor yang mengincak sebuah lokasi di Jalan Sudirman persis di depan Mapolres Kudus.

“Namun ketika mendengar Raperda ini digulirkan, mereka memilih mundur. Kami setuju jika mal diberi aturan secara khusus, namun berbeda dengan pengetatan aturan pada minimarket,” katanya.

Kabupaten Kudus selama ini dikenal sebagai segitiga emas. Banyak pemodal yang menginginkan membuka usaha di Kudus, karena konsumennya selama ini berasal dari wilayah Kudus dan kabupaten tetangga lainnya.

“Konsumen mal mereka di Semarang juga banyak yang dari wilayah Kudus dan sekitarnya. Karena itu mereka ingin membuka usaha di sini, karena akses Kudus sangat strategis,” katanya.

Ketua Pansus II Aris Suliyono memahami usulan eksekutif, agar Kudus tetap menjadi kabupaten pro investasi. Raperda ini, lanjut dia, memang digulirkan dengan semangat melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional dari serbuan minimarket.

“Khusus minimarket, kami siapkan aturan pembatasan seperti kuota satu unit untuk wilayah tiga desa, jarak dari pasar tradisional sekitar 500 meter, dan jam operasional mulai jam 10.00. Aturan ini masih kami godok dalam pembahasan di tingkat Pansus,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Soal Investasi Pabrik Semen di Pati, Ini Kata Bupati

Ratusan pemuda melakukan tanam pohon di kawasan Sendang Jibing Prawoto sebagai aksi penolakan pabrik semen di desanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan pemuda melakukan tanam pohon di kawasan Sendang Jibing Prawoto sebagai aksi penolakan pabrik semen di desanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Investasi pabrik semen atau pabrik-pabrik lainnya di Pati dinilai baik selama bisa memenuhi sejumlah syarat. Hal itu diungkapkan Bupati Pati Haryanto, Selasa (5/4/2016).

“Setiap investasi akan direspons baik selama itu memenuhui sejumlah syarat, antara lain sudah sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan,” tuturnya kepada MuriaNewsCom.

Ia menilai, setiap investasi yang masuk Pati akan memberikan tiga hal. Pertama, investasi bisa membuka lapangan pekerjaan. Kedua, investasi bisa meningkatkan perekonomian.

“Selanjutnya, investasi bisa meningkatkan infrastruktur. Namun, semua investasi harus sesuai dengan aturan, terutama soal lingkungan harus benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

Pernyataan itu dilontarkan Haryanto, setelah ditanya soal adanya wacana pendirian pabrik semen di Desa Prawoto, Wegil, dan Pakem, Sukolilo, Pati yang akan memanfaatkan lahan seluas 1.650 hektare. Kabarnya, PT Garuda Tudung Perkasa yang akan masuk dan berinvestasi di sana.

Dari informasi yang dihimpun, PT Garuda Tudung Perkasa akan melakukan penambangan di tiga desa tersebut dengan jenis bahan galian batu gamping menjadi bahan pembuatan semen. Mendengar informasi tersebut, warga Desa Prawoto pun bergejolak dan beramai-ramai menandatangani petisi berisi penolakan pabrik semen di desanya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Bupati Pati Ngaku Belum Komunikasi dengan Investor Pabrik Semen di Prawoto Pati 

Ini Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Rembang

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang merilisi nilai investasi pada 2015 mencapai Rp5,5 triliun. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang merilisi nilai investasi pada 2015 mencapai Rp5,5 triliun. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi di wilayah Rembang telah berada di jalur yang tepat. Sebab sejak lima tahun terakhir atau tepatnya mulai 2011 hingga 2015, hanya tercatat sekali mengalami penurunan jumlah investasi, yakni pada 2014. Bagaimana grafik pertumbuhannya, berikut MuriaNewsCom hadirkan untuk Anda.

Berdasarkan catatan dari KPPT Kabupaten Rembang, nilai investasi pada 2011 mampu mencapai Rp 249 miliar. Jumlah tersebut meningkat hingga 50 persen lebih atau tepatnya mencapai Rp 670 miliar. Lalu pada 2013 hanya mengalami peningkatan sebesar Rp 3 miliar atau menjadi Rp 673 miliar. Nilai investasi menurun drastis di 2014 menjadi Rp 460 miliar.

Salah satu penyebabnya utama anjloknya nilai investasi tersebut adalah salah satu perusahaan rokok di Rembang berhenti produksi, seiring terbitnya regulasi pemerintah untuk menaikkan cukai. Namun pada 2015 nilai investasi kembali melejit hingga 500 persen lebih dibandingkan pada 2014. Sebab nilai investasi mampu menembus angka Rp 5,5 triliun seiring dengan PT Semen indonesia (Persero) Tbk yang mulai mendatangkan mesin dan peralatan.

“Guna meningkatkan intensif daerah dan mengacu peraturan terkait penanaman modal, Pemkab juga telah menyusun Perda tentang penanaman modal dan penyusunan rencana umum penanaman modal untuk pelaksanaan hingga tahun 2025. Di antaranya adanya pembebasan biaya masuk dan pengurangan PPH selama 6 tahun untuk menarik investor,” ujar Rofieq Dahlevi, Kepala Seksi (Kasi) Penanaman Modal di KPPT Kabupaten Rembang, Sabtu (22/8/2015). (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Fantastis, Nilai Investasi di Rembang Tembus Rp 5,5 Triliun

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang merilisi nilai investasi pada 2015 mencapai Rp5,5 triliun. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang merilisi nilai investasi pada 2015 mencapai Rp5,5 triliun. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang merilisi nilai investasi di wilayah Rembang pada 2015. Pertumbuhan investasi di Kota Garam dalam kurun waktu 5 tahun ini diklaim mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, hanya dalam kurun waktu enam bulan terakhir atau sejak Januari 2015 hingga Juni 2015 total nilai investasi mampu menembus Rp 5,5 Triliun.

“Hingga Juni 2015 tercatat sudah ada 15 perusahaan skala besar dan skala UMKM 292 unit usaha. Usaha ini sudah dalam konteks realisasi atau operasional. Sedangkan diluar konteks tersebut, terkait kepeminatan dan dalam proses perizinan jumlahnya pada kisaran 10 untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA Penanaman (Modal Asing) sekitar 3 sampai 5 perusahaan,” ujar Rofieq Dahlevi, Kepala Seksi (Kasi) Penanaman Modal di KPPT Kabupaten Rembang, Sabtu (22/8/2015).

Rofieq Dahlevi mengatakan, para investor yang telah menanamkam modalnya di Rembang rata-rata tertarik pada bidang sektor industri, perikanan maupun pertambangan. Menurutnya, ketertarikan investor juga ditopang adanya pelabuhan umum di Rembang, sehingga mereka tidak perlu repot-repot ke Surabaya maupun Semarang. Dia menegaskan, akses ini mampu menekan biaya perjalanan dan menarik minat para investor.

“Sesuai dengan Rencanan Umum Pembangunan Menengah (RPJM), pembangunan investasi dipetakan kedepan hingga tahun 2025. Klasifikasinya terbagi menjadi kelompok pemodal asing dengan investasi lebih dari Rp1 miliar dan pemodal dalam negeri baik swasta maupun masyarakat dengan kategori dibawah Rp1 miliar,” kata Rofieq Pahlevi. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)