Tiga Komisi di DPRD Kudus Bahas Soal GTT hingga Museum Pati Ayam di Kementerian

Komisi A DPRD Kudus saat melakukan konsultasi ke Kemenpan RB. (Humas DPRD Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengirim anggota dari tiga komisi untuk melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian di Jakarta. Mereka membahas mengenai berbagai regulasi, mulai dari nasib guru tidak tetap (GTT) hingga soal pengembangan Museum Patiayam.

Komisi A DPRD Kudus berkonsultasi mengenai regulasi non-ASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sementara Komisi B ke Kementerian Kebudayaan untuk membahas mengenai Museum Pati Ayam. Dan Komisi D bertandang ke BKKBN dan Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD Kudus menyebut, permasalahan tenaga outsourcing, GTT maupun pegawai tidak tetap (PTT) harus segera diselesaikan. Hanya saja menurut dia, Kemenpan meminta daerah untuk berhati-hati.

”Tenaga nonASN akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Peraturan itu akan menjadi acuan daerah untuk merekrut tenaga nonASN,” katanya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kudus menyebut, dari hasil konsultasi ditemukan adanya harapan untuk pengembangan Museum Patiayam. Menurut dia, pemerintah pusat mengucurkan dana, asalkan mempunyai lahan sendiri.

”Syaratnya memang harus ada lahan sendiri agar hibah pemerintah pusat bisa turun. Selama ini status tanah masih milik pemerintah desa,” ujarnya.

Penggunaan tanah aset desa terganjal proses kontrak. Mukhasiron mengatakan, ada salah seorang warga yang siap menghibahkan tanahnya untuk pengembangan Museum Patiayam. Sehingga Pemkab Kudus harus segera meresposnnya.

Terlebih Kementerian Kebudayaan telah membuat DED (detail engineering design) untuk pengembangan museum purbakala tersebut. Namun, prosesnya mandeg karena terganjal status tanah museum.

“Kami datang ke kementerian untuk meyakinkan agar proses DED dilanjutkan. Terlebih sudah ada warga yang siap menghibahkan lahan untuk museum. Kami juga akan meminta pemkab segera menindaklanjutinya,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi D Setia Budi Wibowo menyebut, kedatangan ke Kementerian Kesehatan, sebagai persiapan untuk pembahasan raperda tentang penyakit menular yang akan dibahas tahun depan. Sementara di BKKBN untuk membahas nasib penyuluh KB.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Minta Rekrutmen Outsourcing di OPD Harus Ada Analisa Kebutuhan

Rapat koordinasi antara DPRD dengan OPD membahas penggunaan tenaga outsourcing. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus menyatakan tak mempermasalahkan organisasi perangkat daerah (OPD) merekut tenaga alih daya (outsourcing), asal tak ada aturan yang dilanggar.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani saat rapat koordinasi antara DPRD dengan sejumlah OPD di Kudus, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, saat ini jumlah tenaga outsourcing di sejumlah OPD mencapai ribuan orang. Ia menyebut, jumlah tenaga alih daya yang tercatat dalam rakor itu sebanyak 1.200 orang, sementara ada sejumlah OPD yang tidak datang.

“Tadi ada beberapa yang absen, seperti Disdikpora Kudus. Sehingga jumlahnya lebih banyak,” katanya.

Dikatakan, dari sekian banyak OPD di Kudus, yang memiliki tenaga outsourcing terbanyak terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Dinas ini memiliki 331 tenaga alih daya. Jumlah yang banyak itu, dibutuhkan untuk tenaga kebersihan di lingkup Pemkab Kudus.

Selain PKPLH, Disdukcapil juga memiliki jumlah outsourcing yang cukup tinggi. Yaitu sejumlah 60 petugas. Kemudian untuk Dinas Pertanian dan Pangan 50 petugas, serta DKK 78 tenaga alih daya.

Perekrutan tenaga alih daya tersebut, kata politisi PKB itu, tidak dipermasalahkan, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar. Selain itu, kata dia, perekrutannya memang sesuai kebutuhan dan setiap tahunnya juga berlanjut.

“Jika keberadaan tenaga alih daya tersebut tidak ada bedanya sebelum ada perekrutan, tentu patut menjadi bahan evaluasi kebutuhannya,” ujarnya. 

Sementara jika keberadaan tenaga alih daya ini cukup penting, kata Ilwani, setiap tahunnya layak diadakan perekrutan. Karena kebijakan tersebut mampu mengurangi pengangguran di Kudus.

Dijelaskan, dari pertemuan itu, pihaknya menemukan adanya hal yang kurang. Terutama mengenai Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), yang tidak ada dalam penggunaan outsourching.

“Penentuan outsourcing di masing-masing OPD, dibutuhkan analisis jabatan dan analisa beban kerja. Sehingga kebutuhan tenaga di masing-masing OPD akan diketahui berapa jumlahnya,” jelasnya.

Dia juga menyebut, penyusunan Anjab dan ABK saat ini sedang berjalan di masing-masing OPD dan mengirimkannya ke Bagian Orpeg Kudus.

“Anjab itu disusun langsung OPD terkait, sedangkan ABK merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Orpeg. Verifikasi dibutuhkan untuk memastikan apakah kebutuhan tenaganya sudah sesuai beban kerja atau belum,” jelasnya.

Dia berharap Anjab dan ABK dapat diselesaikan tahun ini. Sehingga, pada pertemuan nantinya, dapat dibahas lebih detail kebutuhan tenaga outsourcing di tiap OPD. “Jadi tidak asal rekrutmen saja, melainkan ada dasarnya dari Anjab dan ABK,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ilwani : Anggota Dewan Harus Terus Belajar Tingkatkan Kualitas

Anggota DPRD Kudus berfoto bersama di sela-sela megikuti workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. (Humas DPRD Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani menyebut, setiap anggota dewan harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas. Pasalnya, masyarakat menaruh banyak harapan terhadap wakil-wakilnya yang duduk sebagai legislator.

Ia menyebut, kualitas anggota dewan bisa diukur dari produk hukum maupun penganggaran yang dikeluarkan. Kualitas dewan akan terlihat jika produk-produk tersebut mampu berdampak luas pada masyarakat.

Oleh karenanya menurut dia, anggota dewan harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya dengan mengikuti workshop Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini digelar selama tiga hari Jumat-Minggu (1-3/12/2017) di Yogyakarta dengan menggandeng perguruan tinggi dan pakar. ”Kita butuh terus belajar agar menghasilkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” katanya.

Tiga pakar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akademisi pun dihadirkan sebagai narasumber. Sehingga para anggota dewan bisa meningkatkan kualitas dalam menyusun produk-produk hukum.

Menurut dia, tingginya harapan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan kualitas dan kompetensi wakil rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ”Baik dalam penganggaran, pembentukan regulasi dan pengawasan,” ujarnya.

Apalagi pada 2018 mendatang, ada 33 rancangan peraturan derah (raperda) yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) siap untuk dibahas.Workshop ini menjadi bekal penting bagi para wakil rakyat, agar perda yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Editor : Ali Muntoha

APBD Kudus 2018 Disetujui, Dewan Minta Awal Tahun Program Langsung Digenjot

Penandantangan naskah persetujuan APBD 2018 oleh DPRD Kudus, dan Bupati Kudus Musthofa. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kudus tahun 2018, dalam sidang paripurna DPRD Kudus, Rabu (29/11/2017) malam.

Ketua DPRD Kudus, Masan, mengatakan, struktur APBD Kudus 2018,  terdiri dari pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar  Rp 1,740 triliun. Sementara belanja daerah, sebesar Rp 1,1830 triliun.

“Masih ada defisit sebesar Rp 63.068 miliar. Namun defisit tersebut, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 63.068 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan menjadi nol,” katanya.

Dengan disahkan APBD 2018, organisasi perangkat derah (OPD) diharapkan bisa segera gerak cepat, agar semua proram bisa segera dilaksanakan.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pengesahan APBD 2018 sudah tepat waktu, namun pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun anggaran. “Kami ingin awal tahun pelaksanaan kegiatan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara Bupati Kudus Musthofa mengatakan, muatan APBD 2018 pada dasarnya difokuskan pada program prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional.

“Tentunya saya terimakasih atas pengesahan APBD tahun 2018 ini. Harapannya program tersebut bisa tepat sasaran,” kata Musthofa.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013 sampai 2018, katanya, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat dan tepat aturan.

Editor : Ali Muntoha

Guru Tidak Tetap Ngadu Soal Kesejahteraan ke Pimpinan Dewan

Ratusan GTT dan PTT saat melakukan audiensi dengan DPRD Kudus. (istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus diwaduli ratusan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang mengabdi di sejumlah sekolah di Kudus, Rabu (8/11/2017). Mereka mengadukan kesejahteraan mereka yang masih memprihatinkan.

Saat ditemui Ketua DPRD Kudus, Masan mereka meminta agar DPRD Kudus memperjuangkan nasib mereka.

Ketua Forum Kebangkitan Guru (FKG) Kabupaten Kudus Supriyono menyebut, nasib GTT dan PTT saat ini cukup memprihatinkan. Kondisi tersebut, kata dia, berawal ketika ada pengangkatan tenaga honorer kategori II tahun 2013. 

Dari sebanyak 504 orang honorer kategori dua, hanya 206 orang yang dinyatakan lulus tes CPNS. Sedangkan sebanyak 109 orang honorer K2 di antaranya telah menerima SK pengangkatan CPNS. Sisanya, sebanyak 97 orang honorer hingga kini belum menerima SK CPNS. 

Dari sebanyak 395 honorer kategori dua yang terdaftar, lanjut dia, sebanyak 225 orang tenaga honorer telah menerima honor setara upah minimum kabupaten (UMK). Sedangkan 170 tenaga honorer hingga kini belum mendapatkan honor setara UMK, ditambah yang teranulir karena ditengarai sebagai honorer siluman.

Menurutnya, saat ini masih banyak guru yang mendapatkan honor kurang dari Rp 200 ribu per bulan. Jumlah ini tak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap, bantuan dari DPRD Kudus agar diupayakan mendapatkan payung hukum yang melindungi GTT dan PTT,” katanya. 

Ia mengatakan, guru yang tidak mendapatkan honor sesuai UMK karena tidak diatur dalam petunjuk teknis anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kudus.

Eko Mardiana, guru yang sudah diangkat sebagai PNS yang mendampingi para GTT dan PTT menyebutkan, dari pendataan di enam kecamatan ada sebanyak 1.089 orang GTT dan PTT. “Sedangkan kecamatan lainnya masih dilakukan pendataan,” ujarnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua DPRD Kudus Masan meminta FKG menyajikan data jumlah GTT dan PTT di Kudus, termasuk masa kerjanya.  Pihaknya akan mengupayakan untuk mendorong agar guru mendapatkan honor yang layak.

“Hanya saja, kami tidak bisa menjanjikan bisa diangkat sebagai CPNS, karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Ia menilai, peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT sangat mungkin dilakukan, meskipun besaran nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

“Mudah-mudahan, jika datanya segera tersaji bisa dikaji secepatnya dengan dinas terkait agar bisa diusulkan lewat APBD 2018,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Kudus Sahkan APBD Perubahan 2017

Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus Musthofa menandatangani APBD Perubahan 2017. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengesahkan APBD Perubahan 2017, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kudus, Jumat (20/10/2017) malam.

Ketua DPRD Kudus, Masan dan Bupati Kudus, Musthofa menandatangani persetujuan bersama tentang APBD Perubahan tersebut. Dalam perubahan APBD ini, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,005 triliun.

Sementara pos belanja menjadi Rp 2,168 triliun. Dalam perubahan APBD ini terdapat defisit sebesar Rp 162,68 miliar yang ditutup dengan pembiayaan netto. Jadi, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol rupiah.

Pelaksanaan APBD Perubahan 2017 masih harus menunggu evaluasi gubernur Jawa Tengah. evaluasi gubernur dilaksanakan maksimal 14 hari kerja.

Pada rapat paripurna ini, masing-masing komisi di DPRD Kudus melaporkan hasil pembahasan perubahan anggaran dengan (organisasi perangkat daerah) OPD mitra kerjanya.

Masan meminta dalam sisa waktu yang sedikit itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemkab. OPD diminta melakukan perencanaan secara matang agar semua kegiatan bisa berjalan optimal.

”Kami mendorong agar OPD melakukan perencanana matang, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun cukup sempit,” katanya.

Pihaknya juga berharap evaluasi dari gubernur segera turun, karena banyak program pembangunan yang sudah menanti.

”Apalagi banyak anggaran untuk kegiatan sosial, seperti santunan kematian hingga anggaran untuk perawatan kelas III gratis,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Kata Komisi B Tentang Penyegelan Pabrik Beton yang Serobot Jalan Desa

Proses penyegelan pabrik beton PT SJB di Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Senin (9/10/2017) sore. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap pabrik beton PT Surya Jaya Beton (SJB) di Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Pabrik itu disegel dan ditutup operasinya.

Penyegelan dilakukan lantaran pabrik itu tak mengantongi izin. Selain itu, perusahaan tersebut juga diketahui menyerobot jalan milik desa yang berada di sekitar pabrik.

Penyegelan dilakukan Senin (9/10/2017) sore kemarin. Ketua Komisi B DPRD Kudus mengatakan, penyegelan ini merupakan tindaklanjut dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Pihaknya menilai, PT SJB membandel dengan tetap melakukan operasional, meskipun sudah diperingatkan karena izin belum diperbaharui.

”Izin belum diperbaharui karena luasan PT SJB mengalami penambahan. Keluhan dari warga juga banyak terkait jalan desa yang diambil alih. Perusahan juga tidak melakukan bina lingkungan kepada masyarakat,’” katanya.

Baca ; Duh, Jalan Desa di Garung Kidul Kudus Dicaplok Perusahaan Beton

Ia menyebut, pihaknya telah melakukan sidak dan memanggil manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan juga berdalih telah menyelesaikan permasalahan keluhan warga dengan pihak desa. Namun pihaknya menyangsikan keterangan tersebut.

”Kami akan meminta bukti-bukti yang jelas mengenai masalah ini,” ujarnya.

Pihaknya mendesak PT SJB untuk segera melakukan proses perbaruan izin. Dan selama proses perizinan berlangsung, perusahaan tersebut dilarang beroperasi.

Perwakilan PT SJB Joko Mulyono menyebut, pihaknya menerima penyegelan tersebut. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah memproses pembaharuan izin, mulai yang terkait luasan lahan hingga perubahan kepemilikan.

Ia juga mengklaim masalah jalan desa yang telah diserobot prosesnya telah selesai dengan pihak Desa Garung. “Kami sudah memenuhi permintaan warga untuk membuat jalan desa dengan lebar 4 meter”, pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Komisi B DPRD Kudus Panggil Perusahaan Pencaplok Jalan Desa Garung Kidul

Direktur RS Mardi Rahayu Curhat ke Komisi D Soal BPJS Kesehatan

Suasana rapat Komisi D DPRD Kudus dengan instansi kesehatan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi D DPRD Kudus memanggil sejumlah instansi kesehatan di Kudus, mulai dari rumah sakit, Dinas Kesehatan hingga BPJS Kesehatan, Selasa (3/10/2017). Kesempatan ini digunakan manajamen rumah sakit swasta untuk curhat mengenai kendala yang mereka hadapi selama ini.

Seperti Direktur Umum RS Mardi Rahayu Kudus, dr Pujianto. Menurut dia, semenjak ada BPJS Kesehatan, pemasukan rumah sakit menjadi turun hingga 20 persen. Hal itu menurut dia, menjadi dilema pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

“BPJS Kesehatan itu, memberikan batasan dalam pengobatan. Jadi cukup tak cukup bebannya sudah ditentukan. Padahal, pengobatan ada banyak, mulai murah hingga mahal, dan pasien yang dulunya bisa memilih yang mahal jadi tak bisa,” katanya.

Menurut dia, klaim BPJS Kesehatan dari RS Mardi Rahayu hanya sekitar Rp 10 miliar. Dengan jumlah tersebut, dianggap terlalu mepet buat operasional rumah sakit tipe B seperti itu.

Hasilnya, ketika mau meningkatkan kualitas dan alat akan susah. Seperti saat ini, yang terdapat alat rusak senilai Rp 11 miliar. Dengan pemasukan yang berkurang, maka untuk membeli alat lagi juga menjadi kendala.

“Apalagi alat tersebut juga memiliki perawatan yang mahal, dipakai ataupun tidak, maka pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya perawatan sekitar Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Melihat hal tersebut, dia meminta kepada dewan dan Pemkab Kudus untuk hadir dalam persoalan tersebut. Minimal, dengan cara melengkapi alat yang mahal di RSUD, kemudian saat ada pasien yang membutuhkan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit daerah tersebut.

Sementara rumah sakit lain meminta agar pemkab juga memberikan jatah dana cukai seperti yang diterima RSUD.

Em Nadjib Hassan, perwakilan RSI Sunan Kudus meminta agar rumah sakit swasta juga dibantu mengembangkan pelayanan seperti menambah  bantaun alat kesehatan.

“Seperti halnya RSUD yang dibantu menggunakan dana cukai, kami juga minta demikian. Soalnya dana cukai sangat banyak dan eman-eman jika hanya dibiarkan menumpuk,” pintanya.

Menurut dia, permintaan tersebut muncul untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Selain itu, biaya yang diambil juga bukan dari APBD, melainkan dari dana cukai. Sehingga, pemberian bantaun dianggap lumrah.

“Minimal 10 persen saja dari cukai, itu pasti sangat membantu. Dan kami siap syukuran jika bisa dilaksanakan,” katanya sambil tersenyum.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo menyatakan pihaknya siap mengupayakan untuk membantu rumah sakit swasta dalam pengadaan alat dan peningkatan pelayanan. Karena, hal semacam itu diperbolehkan.

“Kalau swasta malah bisa diurus dengan mudah. Sistem yang diterapkan adalah hibah. Lain halnya dengan RSUD yang lebih susah,” jawab dia.

Ia menyebut, Komisi D sengaja memanggil sejumlah instansi kesehatan agar terjalin komunikasi yang apik. Sehingga, instansi kesehatan dapat mengungkap permasalahan yang terjadi selama ini.

“Jadi semuanya harus jalan bareng-bareng. Tak hanya satu dua rumah sakit tapi semuanya. Termasuk juga dengan Klinik, pihak DKK dan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Sarankan Wonosoco Jadi Daerah Agrowisata

Ketua DPRD Kudus Masan memberikan sambutan dalam pengukuhan Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Desa Wonosoco. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Desa Wonosoco, di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dipandang mempunyai potensi besar di sektor pariwisata. Oleh karananya, kalangan DPRD Kudus menyarankan agar desa itu dikembangkan menjadi agrowisata.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kudus, Masan, dalam pengukukuhan Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur, di Balai Desa Wonosoco, Senin (2/10/2017). Dalam kegiatan itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi B DPRD Kudus serta Wakil Administratur Perhutani KPH Purwodadi Teguh Waluyo.

Menurut dia, geografi Desa Wonosoco yang dialiri sungai dari aliran sistem waduk Kedungombo yang membelah desa dan diapit perbukitan karst, menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata.

“Kami di DPRD memiliki pemikiran untuk mengembangkan Wonosoco menjadi daerah agrowisata. Program serupa mulai diterapkan di Desa Wates, Kecamatan Undaan. Ada lahan seluas empat hektare di Wates yang siap digarap untuk agrowisata,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan dan dukungan infrastruktur. Saat ini menurut dia, penataan akses infrastruktur jalan dan jembatan menuju Wonosoco terus dikebut.

Untuk mengimbanginya, pihaknya berharap warga sungguh-sungguh menata wilayah desanya.

“Jika warganya tidak sungguh-sungguh, maka mimpi mewujudkan Wonosoco sebagai daerah agrowisata tentunya sulit terwujud,” ujarnya.

Sementara Kades Wonosoco Setya Budi menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman banjir bandang yang melanda desanya saat musim hujan. Ia menyebut, banjir bandang kerap menerjang Wonosoco sejak 2009.

“Kondisi perbukitan di Wonosoco sudah sangat parah dan belum tertangani dengan baik,” paparnya.

Sejumlah petak lahan lain seperti petak VI yang masuk ke wilayah Desa Prawoto, Pati kondisinya juga tak lebih baik. Namun karena statusnya milik Perhutani, warga maupun pemerintah desa tak bisa berbuat banyak.

“Kami berharap dengan terbentuknya kelompok tani hutan ini, ada langkah sinergis antara masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Perhutani sebagai pemangku lahan,” harapnya. 

Wakil Administratur Perhutani KPH Purwodadi Teguh Waluyo mengakui, kerusakan lahan di perbukitan Wonosoco cukup mengkhawatirkan. Dengan menggandeng LMDH, pihaknya akan berupaya mengembalikan lahan tersebut kembali hijau.

Warga akan dilibatkan dalam langkah nyata dalam melakukan reboisasi di lahan yang kritis. Tak hanya itu, LMDH juga diminta ikut membantu mendorong meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga hutan. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Komisi B Sidak Pembangunan Pasar Piji dan Pentaan PKL Colo, Ini yang Ditemukan

Komisi B DPRD Kudus saat melakukan sidak di proyek Penataan PKL Colo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Pasar Piji dan proyek penataan PKL di kawasan Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Senin (18/9/2017). Dari hasil sidak itu, dewan menemukan fakta-fakta yang membuat mereka kecewa.

Di Pasar Piji, proyek pembangunan yang telah menyedot anggaran dengan nilai sebesar Rp 26 miliar dalam dua tahun anggaran itu, ditemukan adanya titik pembangunan yang tak sesuai. Ketua Komisi B DPRD Kudus, Mukhasiron menyoroti adanya bagian bangunan yang kuran memerhatikan kualitas dan estetika bangunan.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” katanya.

Kondisi yang sama juga terjadi saat Komisi B mendatangi proyek penataan PKL Colo, yang nilai kontraknya mencapai Rp 24 miliar. Kembali anggota dewan dibuat kecewa dengan pengecoran talud yang menjadi bagian dari pekerjaan.

Ia melihat pengecoran talud tersebut kurang maksimal. Pasalnya, ada beberapa bagian cor yang terlihat kurang rapi dan sedikit retak.

”Ada bagian yang retak dan tidak dikerjakan dengan benar. Terutama pada pekerjaan tahap awal,” ujarnya.

Pihaknya berharap kontraktor bisa memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan. Jangan sampai proyek publik yang menelan anggaran puluhan miliar tersebut kualitasnya mengecewakan.

Komisi B juga berencana memanggil dinas terkait untuk menjelaskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Aris, pelaksana proyek Penataan PKL Colo membantah kalau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan tetap memperhatikan spesifikasi serta RAB yang sudah ditentukan.  ”Untuk spesifikasinya, tetap sesuai dengan yang ditentukan,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Komisi C Minta Trotoar di Kudus Ramah Difabel dan Lansia

Komisi C DPRD Kudus saat melakukan sidak proyek drainase dan trotoar di ruas jalan Jember – Peganjaran Kudus, Senin (18/9/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi C DPRD Kudus, Senin (18/9/2017) siang, menggelar sidak proyek drainase dan trotoar di ruas jalan Jember – Peganjaran Kudus. Sidak dilakukan agar pembangunan sesuai dengan spesifikasi dan hasilnya ramah terhadap pejalan kaki.

Terlebih banyak trotoar yang sudah terbangun di kota ini yang tak ramah terhadap difabel dan lansia. Sekretaris Komisi C DPRD Kudus Ahmad Fatchul Azis mencontohkan trotar di wilayah perkotaan yang dibuat naik turun.

Konstruksi bangunan itu dinilai menyulitkan kaum difabel dan para lanjut usia. Padahal menurut dia, trotoar idealnya harus rata.

“Di jalan Pramuka misalnya, penyandang tuna netra panti Rehabsos kerap terpaksa turun ke jalan. Pasalnya mereka sering terjatuh saat berjalan di trotoar yang permukaannya dibuat naik turun,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus Ali Mukhlisin menambahkan, proyek penataan drainase dan trotoar tak boleh hanya sekadar mempercantik kota saja. Namun, drainase harus berfungsi optimal untuk mengurangi genangan di jalan.

“Jangan sampai drainase dan trotoar hanya menjadi pajangan saja. Ke mana air di drainase itu mengalir harus dipikirkan betul-betul. Jangan sampai setelah proyek jadi, tapi air di dalam drainase tidak bisa mengalir lancar,” ujarnya.

Proyek drainase dan trotoar di ruas jalan Jember – Peganjaran yang disidak, menelan anggaran sebesar Rp 1,96 miliar. Dana itu digunakan untuk membangun drainase sepanjang 626 meter dan trotoar sepanjang 125 meter. 

“Masih ada 501 meter drainase yang belum dibangun trotoar di ruas itu. Kami berharap dinas terkait bisa mengusulkan anggarannya di Perubahan APBD 2017, sehingga bisa tuntas tahun ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana proyek dari CV Teknik Mandiri Heri Prasetyo mengatakan, permukaan trotoar di ruas jalan tersebut memang dibuat rata, sehingga aman untuk lansia dan kaum difabel.

Ia memastikan proyek tersebut bakal selesai tepat waktu, yakni 18 November 2017 mendatang.

Editor : Ali Muntoha

Dana Desa Naik Drastis, Begini Pesan Pimpinan DPRD Kudus

Ilwani, Wakil Ketua DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2017 ini, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah kepada setiap desa mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, harus disikapi dengan baik oleh kepala desa dan para perangkatnya.

Ia meminta Dana Desa tersebut bisa bermanfaat untuk semua sektor. Termasuk berimbas pada perbaikan kondisi bangunan dan kesejahteraan guru madrasah diniyah takmiliyah (MDT).

Menurut dia, masalah bangunan dan kesejahteraan guru MDT sangat banyak tersebar di desa-desa, sehingga jika dipasrahkan pada pemkab saja, maka pemda akan mengalami kesulitan. Pihak desa harus pintar memanfaatkan peningkatan Dana Desa untuk perbaikan masalah ini.

Anggaran yang ditransfer ke 123 desa di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp 219,89 miliar.  Rinciannya, Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar sebesar Rp 103,69 miliar, ADD (APBD Kudus) sebesar Rp 106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp 1,95 miliar.

Ilwani mengakui, Kudus sudah memiliki Perda yang mengatur tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Hanya saja, perda tersebut belum berjalan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di MDT.

“Solusi termudahnya, Pemdes harus mau mengalokasikan anggaran untuk perbaikan gedung madrasah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru MDT,” kata Ilwani, di sela-sela kunjungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (18/4/2017) lalu.

Selain dari Dana Desa, menurut dia, ada sumber lain yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Yakni hasil lelang banda desa. ”Sementara untuk urusan perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bisa saja menggunakan anggaran dari transfer pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.

Ilwani mengatakan, hasil lelang banda desa yang dikelola desa-desa di Kabupaten Kudus cukup besar. Rata-rata nilainya mencapai Rp 400 juta. Anggaran sebesar itu dinilainya sudah memadai jika dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas MDT.

“Apalagi manfaat MDT di desa sangat besar. Jika Pemdes tidak mau turun tangan dan hanya berharap kucuran anggaran dari Pemerintah Daerah, jelas akan sangat sulit mengingat keterbatasan anggaran daerah. Paling realistis ya menggunakan anggaran di desa,” paparnya.

Ia juga menyarankan, agar program atau kegiatan oleh pemdes selalu berorientasi pada kegiatan fisik saja. Namun juga menyasar kualitas MDT naik dengan anggaran yang dikelola desa. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Kudus Sangat Rawan, Perda Penanggulangan Bencana Mendesak

Warga bahu bergotong royong memotong pohon yang menimpa rumah warga setelah diterjang bencana angin putting beliung. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendorong pemerintah setempat untuk segera merampungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana. Ranperda ini merupakan usulan pihak eksekutif dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan perda yang mengatur tentang penanggulangan bencana tersebut. Apalagi di Kudus, kerawanan bencana cukup tinggi.

“Melihat potensi bencana di Kabupaten Kudus seperti banjir dan angin kencang, memang sudah saatnya Kabupaten Kudus memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Pernyataan ini disampaikannya di sela-sela menyalurkan bantuan 2.000 genting untuk korban bencana angin putting beliung di Balai Desa Hongosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, Selasa (7/3/2017).

Saat ini pula menurut dia, ratusan korban angin puting beliung hingga masih kesulitan mengakses bantuan. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat maupun instansi dan perusahaan.

“Padahal kebutuhannya sangat mendesak. Kami di Komisi D pun akan mengupayakan bantuan yang dibutuhkan masyarakat seperti semen, batu bata, hingga genting kerpus,” ujarnya.

Dengan banyaknya kerawanan bencana di daerah ini, Mukhasiron menganggap perlunya standar khusus atau standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan bencana. Oleh karenanya perda yang mengatur masalah ini sangat mendesak.

Politisi PKB itu beraharap, pihak eksekutif segera merampungkan draft rancangan perda tersebut, sehingga bisa segera dibahas di tingkat pansus DPRD. Dengan percepatan penggodokan aturan hukum ini, diharapkan tahun ini juga ranperda itu bisa segera disahkan menjadi perda.

 “Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, namun SKPD dan instansi terakit, serta peran penting masyarakat. Dengan adanya SOP yang diatur dalam perda, maka kerja penanggulangan bencana lebih spesifik dan terstruktur.

Kepala Desa Honggosoco Baidowi mengatakan, untuk memperbaiki kerusakan sebanyak 85 rumah milik warganya, dibutuhkan sebanyak 20 ribu-an genting. Hingga kini sudah tersalurkan sebanyak 11 ribu genting, sehingga masih kekurangan sebanyak 9 ribu genting.

“Ada tiga rumah yang roboh dan mendesak segera diperbaiki. Namun sejauh ini warga hanya bisa bergotong royong membersihkan puing. Sementara bahan bangunan menunggu bantuan pihak lain,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Komisi A Dapat Ilmu Jika Ingin Pilkada Kudus Aman, Maka Perlu Netralitas PNS

Anggota DPRD Kudus saat tengah melakukan kunjungan kerja. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebentar lagi, Kabupaten Kudus bakal melaksanakan gawe besar, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan berlangsung pada 2018 mendatang.

Guna memastikan pelaksanaan pilkada nantinya akan aman, Komisi A DPRD Kudus melakukan studi banding ke Kabupaten Batang. Pasalnya, daerah tersebut dianggap sukses melaksanakan pilkada.

”Kita kan, melihat Kabupaten Batang itu bisa melaksanakan pilkada dengan damai dan tanpa ekses. Ini yang kami apresiasi, sehingga kami perlu belajar ke Batang untuk mengetahui rahasianya,” papar Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto.

Komisi A sendiri, menurut Mardijanto, ingin sekali mendapatkan ilmu dari Kabupaten Batang, terkait pelaksanakan pilkada yang aman dan damai. Sehingga ke depan, yakni tahun 2018 mendatang, Pilkada Kudus juga bisa berjalan damai dan kondusif.

”Ini akan menjadi referensi kami, dalam pelaksanaan pilkada mendatang di Kudus. Sehingga juga bisa sukses melaksanakan pilkada dengan baik. Karena itu yang kami inginkan semua,” jelas Mardijanto.

Studi banding ini sendiri, sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di Batang, rombongan ditemui Wakil Ketua DPRD Batang Nur Untung Slamet, Ketua Panwaskab Mizan Sya’roni, Kepala Kantor Kes Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata mewakili Plt Bupati Nasikhin, dan anggota KPU Batang Divisi Teknis Gunadi Fitriyanto.

Menurut Kepala Kantor Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata, keberhasilan Pilkada Batang karena adanya kerja sama semua elemen. Baik KPU, Panwas, Pemkab Batang, Desk Pilkada, kalangan intelejen, maupun berbagai elemen lain. ”Kuncinya, ketika terdapat permasalahan, diselesaikan melalui pertemuan bersama,” katanya.

Di samping itu, menurut Agung, netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga merupakan salah satu faktor penting, dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Batang. ”Hal itu juga menentukan sekali soal netralitas ASN,” tegasnya.

Sedangkan anggota KPU Divisi Teknis Gunadi Fitriyanto menjelaskan, semua tahapan Pilkada 2017 sudah dilalui. Tahapan pilkada dan pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam kesuksesan hajat politik lima tahunan ini. (NAP)

Editor: Akrom Hazami

Bencana Datang Tiap Tahun, Dewan Usulkan Perda Penanggulangan Bencana


MuriaNewsCom, Kudus –
Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini, yang memiliki potensi bencana terbilang besar. Baik itu banjir, ataupun tanah longsor.

Bencana yang datang hampir setiap tahun tersebut, memang tidak bisa dihindari. Karenanya, Kudus dipandang sudah saatnya memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur soal penanggulangan bencana ini.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, pihaknya memang mendorong eksekutif untuk segera merampungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana tersebut.

Apalagi, sebagaimana disampaikan Mukhasiron, ranperda tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Ranperda) 2017 ini. ”Dan lagi, yang mengusulkan ranperda itu adalah eksekutif. Ini dikarenakan Kudus merupakan daerah dengan potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sehingga dipandang perlu untuk membuat perda tersebut,” katanya.

Dikatakan Mukhasiron, pihaknya melihat jika penanggulangan bencana ini, memang memerlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih spesifik dan lebih baik lagi.

”Sehingga saya berharap penyusunan draft ranperda bisa segera dikebut dan dikirimkan ke dewan. Tentunya biar segera dibahas dan disahkan tahun ini. Tentu saja bersama-sama dengan 18 ranperda lainnya,” ujarnya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, penanggulangan bencana sendiri, bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja. Termasuk di dalamnya, peran penting masyarakat juga sangat menentukan.

”Itulah yang kita sebut, gunanya SOP pada penanggulangan bencana. Sehingga saat itu terjadi, kita sudah tahu apa yang akan dilakukan dan harus bagaimana. Baik masyarakat ataupun pemerintahnya, memahami SOP dengan baik,” tegasnya.

Saat terjadi bencana, ditambahkan Mukhasiron, korban bencana juga akan bisa diperhatikan dengan baik. Tidak hanya bisa menunggu saja bantuan pemerintah, yang belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan.

”Sehingga dengan adanya perda ini, maka apa yang dibutuhkan masyarakat juga akan segera terpenuhi. Karena sudah diatur dengan baik di dalam perda. Dengan begitu, semuanya akan bisa teratasi dengan baik,” imbuhnya. (NAP)

Editor: Akrom Hazami

Komisi B Apresiasi Acara Promosi Wisata yang Digelar Dinas

Berbagai stand produk unggulan Kabupaten Kudus yang hadir di acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016), diserbu pengunjung.(MuriaNewsCom/Merie)

Berbagai stand produk unggulan Kabupaten Kudus yang hadir di acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016), diserbu pengunjung.(MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Acara Pagelaran Pentas Seni dan Budaya Kudus Ngrembaka Kudus Raharja, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (16/10/2016) kemarin, diapresiasi Komisi B DPRD Kudus.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, acara itu memang sangat bagus. Baik dari konsep acaranya, maupun pelaksanaannya yang sangat sukses.

”Melihat ribuan orang yang datang, membuktikan bahwa acara ini sangat bagus. Apalagi meski acara ini sasarannya adalah warga Kabupaten Kudus yang tinggal di Jakarta, namun ternyata banyak warga Jakarta lainnya yang juga menghadiri acara ini. Berarti kan, tujuan dari acara ini berhasil,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, ditampilkan beragam kesenian khas Kudus. Namun yang paling menarik dan menjadi serbuan pengunjung adalah aneka kuliner yang dihadirkan di sana.

Aneka makanan khas Kudus seperti lentog, sate kerbau, soto kerbau, wedang coro, dan berbagai kuliner khas Kudus lain, habis diserbu pengunjung. Mereka begitu menikmati setiap sajian yang dihidangkan di acara itu. Begitu juga tari-tariannya.

Selain itu, juga dihadirkan beragam potensi Kudus lainnya. Yakni dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang turut menggelar produk-produknya di lokasi acara.

Ada perajin batik, pisau, bordir, gebyok, jenang, jamu, dan beragam produk lainnya. Termasuk juga produk kopi asli Colo, yang banyak diserbu pengunjung. Bahkan, dari pagi hingga sore, stand kopi ini termasuk yang paling laris.

Muhtamat menilai bahwa acara itu memang sudah sukses membawa nama Kudus lebih dikenal. Bukan saja menjadi ajang reuni bagi warga Kudus yang tinggal di Jakarta dan sudah lama tidak menikmati segala hal yang berbau Kudus, namun nama Kudus sebagai daerah dengan potensi yang besar, juga akan terkenal.

”Saya apresiasi apa yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus dengan menggelar acara ini. Karena itu, kegiatan semacam ini perlu untuk dilanjutkan. Barangkali di daerah-daerah lain, yang sekiranya potensinya juga besar untuk jadi ajang promosi bagi Kudus,” tuturnya.

Muhtamat menambahkan, kegiatan-kegiatan yang sudah baik itu, memang perlu didukung. Apalagi hal ini terkait dengan upaya Kabupaten Kudus untuk semakin memperkenalkan potensinya ke wilayah-wilayah lain.

”Biar bisa terkenal di Indonesia, termasuk ke mancanegara. Karena ini memang untuk kebaikan Kabupaten Kudus sendiri. Kita tentu saja akan dukung hal itu,” imbuhnya. (ADS)

Editor: Merie

Lindungi Warisan Asli Indonesia, DPRD Kudus Bakal Usulkan Perda Kretek

Pekerja sektor industri hasil tembakau kretek di Kabupaten Kudus mencapai puluhan ribu. Karena itu, kretek sebagai warisan dan budaya asli Kudus, harus dipertahankan. (MuriaNewsCom)

Pekerja sektor industri hasil tembakau kretek di Kabupaten Kudus mencapai puluhan ribu. Karena itu, kretek sebagai warisan dan budaya asli Kudus, harus dipertahankan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Industri hasil tembakau (IHT) adalah nafas dari masyarakat Kabupaten Kudus. Usaha ini menjadi penopang utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah ini.

Utamanya adalah produksi rokok kretek. Masih banyak usaha-usaha rokok kretek, termasuk dalam skala kecil, yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Karena itu, perlidungan terhadap kretek sendiri, juga harus dilakukan.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan jika kretek itu sudah menjadi budaya dan warisan tersendiri dari Kabupaten Kudus. ”Dan usaha-usaha yang merupakan usaha kretek, sudah sepatutnya kita lindungi,” tegasnya.

Masan mengatakan, upaya perlindungan terhadap usaha atau industri kretek ini, supaya warisan itu tidak hilang ditelan zaman. Atau tergeser dengan kehadiran rokok-rokok jenis yang baru.

Kretek, menurut Masan, adalah produk asli Indonesia. Apalagi, kretek lahir dari seorang Djamhari yang asli Kudus. Sehingga Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota kretek.

”Sehingga, memang sudah sewajarnya kalau kemudian kita sebagai warga Kudus, dan anggota dewan, menjaga dan melindungi kretek sebagai ikon Kudus itu sendiri. Dan itu sangat penting dilakukan,” tegasnya.

Caranya, sebagaimana disampaikan Masan, adalah dengan mengusulkan peraturan daerah (perda) terkait dengan kretek itu sendiri. Dia berharap jika usulan perda itu datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus atau eksekutif.

”Namun yang jelas, harus diusulkan soal perda itu. Supaya bisa mengayomi dan melindungi usaha kretek di Kudus ini. Sehingga puluhan ribu warga Kudus yang menggantungkan nasib sebagai pekerja di sektor kretek, bisa terlindungi,” paparnya.

Sudah menjadi tugas pemerintah, untuk bisa menjaga dan melindungi identitas Kudus tersebut. Karena jika sampai hilang, maka dampaknya akan sangat panjang sekali. Yang jelas, akan merugikan warga Kudus itu sendiri. ”Dan jangan sampai itu terjadi,” tegasnya.

Masan menambahkan bahwa sampai kapanpun Kretek adalah Kudus. Sehingga sampai anak cucu mendatang, akan tetap bisa menikmatinya. ”Selain budaya dan warisan itu bisa lestari, warga Kudus juga akan tetap sejahtera nantinya dari sektor ini. Karena memang itu yang kita harapkan,” imbuhnya. (NEWSADS)

Editor: Merie