Disdikpora Kudus Pastikan Tak Ada Jalan Pintas untuk Dapatkan Ijazah Paket B dan C

Tangkapan layar dari postingan tentang jasa pembuatan ijazah kejar paket B dan C. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus mengaku belum tahu adanya jasa calo ijazah paket B dan C tanpa mengikuti pendidikan yang sedang heboh di media sosial.

Hanya saja, pihak Disdikpora memastikan pembuatan ijazah tanpa mengikuti pendidikan tak bisa dilakukan. Apalagi modelnya hanya membayar sejumlah uang.

Kabid Paud dan Dikmas pada Disdikpora Kudus Moch Soleh menegaskan, tidak ada yang namanya jalan pintas mendapatkan ijazah. Setiap siswa baik itu reguller ataupun paket harus mengikuti pembelajaran dan Ujian Nasional untuk mendapat ijazah.

“Jadi, itu (pembelian ijazah) tidak benar. Karena itu, kami minta masyarakat agar tak terayu akan adanya jasa yang mengaku bisa memberikan ijazah asli,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (23/11/2017).

Soleh menjelaskan, untuk mendapatkan ijazah paket B atau C harus mengikuti pendidikan paket juga. Termasuk lamanya pendidikan yang juga tiga tahun, serta mengikuti Ujian Nasional sebagai persyaratan kelulusan.

Jika dalam ujian tak lulus, lanjut dia, maka siswa juga dinyatakan tak akan lulus dan akan mengulang kembali pada tahun selanjutnya. “Jadi tidak benar jika ada yang jual ijazah sekolah,” tegasnya

Disingung soal tindak lanjut dari dinas, dia menyebutkan belum mengambil sikap penelusuran ataukah tindakan lainya terhadap akun Facebook tersebut. Hanya, dia berpesan agar masyarakat tak terkecoh akan hal tersebut.

Baca: Calo Ijazah Paket B dan C di Kudus Hebohkan Netizen

Sebelumnya, Sebuah akun Facebook bernama Fero Yusuf SulaiMan membuat heboh netizen, khususnya di Kudus. Karena, postingan dari akun tersebut menyatakan bisa membuatkan ijazah paket B dan C tanpa harus mengikuti pendidikan atau ujian.

Tak hanya itu yang membuatnya heboh. Namun juga tentang keaslian dari ijazah yang diberikan. Akun tersebut menjamin ijazah asli.

“Yang butuh ijazah paket B dan paket C bisa hubungi saya* tanpa sekolah lama2 * langsung dibuatin asli,” tulisnya seperti dalam unggahan ke grup BAKULAN KUDUS.

Dalam postingan tersebut, juga dituliskan untuk sementara wilayah yang dilayani adalah Kudus saja. Namun untuk wilayah lain juga dijanjikan bakal dilayani nantinya.

“Dibantu pengerjaannya sampai jadi* minat inbox Fbku* khusus wilayah Kudus* wilayah lain menyusul*,” imbuh dia dalam postingan.

Editor: Supriyadi

Dilaporkan Soal Ijazah Palsu, Begini Respon Wabup Jepara

Wakil Bupati  Jepara Andi Kristiandi. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Dugaan adanya pejabat di Kabupaten Jepara yang menggunakan ijazah palsu kembali mengemuka. Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi menduga ada politisasi dibalik pelaporan tersebut. 

Desas-desus penggunaan ijazah palsu, sempat mencuat setelah pasangan Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih tahun 2017. Namun hal itu menguap tanpa kejelasan.

Belakangan, sebuah lembaga swadaya masyarakat mengklaim telah melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat DPRD dan KPU Jepara, kepada Polda Jawa Tengah.  

“Di dunia ini apa sih yang tak terkait dengan politik, semuanya ada unsur politik,” kata Dian Kristiandi, Wakil Bupati Jepara, Kamis (14/9/2017). 

Ia mengatakan, yang berwenang mengeluarkan ijazah adalah universitas. Sehingga dirinya menyarankan mengklarifikasi hal tersebut kepada universitas yang bersangkutan. 

“Tanya saja sama universitas. Silakan klarifikasi sama universitas. Saya tidak tahu wong dikeluarkan seperti itu, apakah tiba-tiba (universitas) keluarkan tanpa komunikasi dan proses? Kalaupun salah, salahnya di mana,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Dian mempersilakan proses hukum berjalan. “Yang bisa mengatakan salah itu kan pengadilan, kita menghormati proses hukum kok,” pungkas Wakil Bupati. 

Sebelumnya, dikutip dari Media Indonesia, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Jepara mendatangi Kepolisian Daerah Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (22/8/2017).

Mereka melaporkan dugaan ijazah palsu Wakil Bupati Jepara Kristiandi dan berharap polisi segera mengusut kepemilikan gelar sarjana yang bersangkutan.

“Kami berharap, kepolisian bisa mengusut tuntas adanya dugaan ijazah palsu yang dilakukan Wakil Bupati Jepara,” kata Yusak, Ketua Alisansi Peduli Jepara seusai menyerahkan laporan ke Mapolda Jateng.

Menurutnya, dugaan ijazah palsu di Kabupaten Jepara ternyata tidak hanya dilakukan wakil bupati, tetapi juga sejumlah pejabat eselon dua dan tiga.

“Kalau kepolisian mau mengusut, kami siap untuk menunjukkan bukti-bukti,” kata Yusak.

Pimpinan Rumah Peradaban Jepara, Nor Kamal juga meminta hal yang sama. Sebelum melaporkan ke Polda Jateng, pihaknya sudah melakukan penelusuran. Kuat dugaan, ke-18 pejabat itu menggunakan ijazah palsu.

Dari penelusuran, ijazah itu diterbitkan Universitas Sultan Fatah (Unisfat) Demak 2009. Ada kejanggalan, sebab ke-18 pejabat itu hanya mengemban kuliah selama 8 bulan sebelum mendapat ijazah.

Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Unisfat, Teguh Edhie Wibowo membantah ijazah palsu itu. Dia menyebut ke-18 pejabat itu pindahan. “Mereka merupakan pindahan dari perguruan tinggi di Jawa Timur,” tandas Teguh Edhie.

Editor: Supriyadi

Inspektorat Tegaskan Hasil Verifikasi Ijazah Bersifat Rahasia

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Rembang ketika mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Rembang ketika mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pihak Inspektorat Kabupaten Rembang menolak untuk membeberkan hasil verifikasi ijazah milik para pegawai negeri sipil (PNS) setempat. Sebab Inspektorat menegaskan hasil verifikasi tersebut bersifat rahasia, sehingga publik tidak diperbolehkan mengetahui hasilnya. Instruksi tentang verifikasi tersebut terkait dengan munculnya dugaan peredaran ijazah palsu dari perguruan tinggi bermasalah di kalangan abdi negara.

”Hasil verifikasi terhadap ijazah PNS tidak diungkap kepada publik, bahkan sekadar indikasi tidak boleh. Sebab hasil verifikasi bersifat rahasia. Laporannya langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan ke Bupati,” ujar Fahrudin, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Rembang, Sabtu (12/9/2015).

Meski hasil verifikasi tertutup bagi publik, Fahrudin menegaskan verifikasi dilakukan secara serius dan penuh integritas. Menurutnya ijazah yang diperiksa bakal diuji dengan aturan perundangan yang berlaku. Bahkan laporan yang dikirim ke Men-PAN RB wajib disertai alat bukti yang cukup. Sehingga diharapkan tidak ada kecurigaan terhadap ijazah yang diragukan legalitasnya.

”Sejauh ini kami belum sekalipun menerima aduan kegelisahan dari PNS tentang verifikasi ijazah. Nantinya hasil verifikasi memunculkan asal-usul ijazah seorang PNS, termasuk status legalitasnya. Kalau tentang palsu atau tidak, itu bukan ranah kami, melainkan wilayah kepolisian. Namun verifikasi yang kami lakukan sesuai standar Dirjen Dikti,” kata Fahrudin.

Fahrudin mengaku telah mengirimkan laporan tahap pertama hasil verifikasi ijazah PNS Rembang pada Kamis (10/9/2015). Menurutnya, jumlah ijazah yang diverifikasi dan dilaporkan diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Dia menyebutkan alokasi waktu untuk memverifikasi ijazah PNS bakal berlangsung hingga Oktober 2015 mendatang. (AHMAD FERI/TITIS W)

Antisipasi Pemalsuan, Inspektorat Verifikasi Ketat Ribuan Ijazah PNS Rembang

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Rembang ketika mengikuti upacara. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Rembang ketika mengikuti upacara. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pihak Inspektorat Kabupaten Rembang telah menerima instruksi langsung dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB). Perintah itu terkait dengan munculnya dugaan peredaran ijazah palsu di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Guna mengantipasi dugaan persoalan ini berkembang, pihak Inspektorat bakal memverifikasi secara ketat ribuan ijazah milik abdi negara di Kota Garam.

Saat ini jumlah PNS di Kabupaten Rembang mencapai sekitar 8000 orang. Namun jumlah ijazah yang akan diverifikasi kurang dari jumlah tersebut. Sebab verifikasi ijazah para PNS itu hanya dilakukan mulai dari jenjang pendidikan DIII, sarjana, hingga pasca-sarjana. Hingga kini proses verifikasi ijazah masih terus berlangsung, jika terbukti menggunakan ijazah palsu PNS bakal menerima sanksi berat.

”Tugas verifikasi ijazah PNS dari kementerian (Men-PAN RB) berkaitan dugaan peredaran ijazah palsu. Kami tidak menentukan ijazah palsu atau tidak, tetapi menyajikan hasil klarifikasi sesuai standar Dirjen Dikti. Nantinya hasil verifikasi akan kami sampaikan kepada menteri terkait dan tembusan Bupati,” ujar Fahrudin, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Rembang, Sabtu (12/9/2015).

Fahrudin mengatakan, verifikasi bakal difokuskan terhadap keabsahan ijazah. Sehingga delapan tim inspektorat bakal mengecek, apakah ijazah PNS itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi atau belum. Selain itu, inspektorat juga akan memeriksa, apakah PNS itu benar-benar kuliah atau tidak.

”Soal benar kuliah atau tidak, inspektorat mengecek tahun masuk dan keluar, serta jumlah satuan kredit semester atau SKS yang telah dilalui. Misalnya DIII 108 SKS, sarjana 144 SKS, dan pasca-sarjana 72 SKS. Terkait kuliah kelas jauh, pengendaliannya menjadi ranah BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” kata Fakhrudin. (AHMAD FERI/TITIS W)