Anggota DPR Bongkar Penyebab Garam Langka, Pelakunya Diduga Kartel

Anggota DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan penyebab garam langka, seusai mengisi sosialisasi empat pilar MPR RI di Karaban, Gabus, Pati, Sabtu (12/8/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota DPR RI Firman Soebagyo membongkar penyebab garam langka yang sempat membuat masyarakat resah. Pelakunya diduga adalah kartel di kawasan Jawa Timur yang melakukan aksi borong garam.

“Kemarin kita sinyalir adanya tengkulak-tengkulak di Jawa Timur yang melakukan aksi borong terhadap garam produksi nasional. Garam itu tidak langsung dijual, tapi distok,” ungkap Firman, seusai mengisi sosialisasi empat pilar MPR RI di Desa Karaban, Gabus, Pati, Sabtu (12/8/2017) malam.

Hanya saja, sumber yang ia dapatkan tidak berani membuka siapa pelaku yang berperan menjadi kartel untuk memonopoli distribusi garam nasional. Karena itu, Firman meminta kepada Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Pasalnya, apa yang dilakukan kartel hingga membuat garam langka, masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana ekonomi yang harus ditindak tegas. “Saya sudah meminta Satgas Pangan untuk menelusuri, saya yakin pelakunya ketemu,” tuturnya.

Firman menjelaskan, pola kartelisasi yang dilakukan tengkulak dengan cara memborong garam produksi nasional untuk ditimbun dan sengaja membuat garam langka. Dengan demikian, tengkulak bisa mengambil keuntungan saat harga melonjak tinggi.

Peran kartel juga ikut menentukan harga di pasaran, karena suplai dan kompetisi sudah dibatasi melalui aksi borong. Firman berharap, pemerintah bisa membuat regulasi untuk mengatur strategi pergaraman nasional agar petani dan masyarakat tidak dirugikan.

“Saya bersama Satgas Pangan baru saja dari Jepang untuk mempelajari bagaimana mengatasi perilaku para kartel. Di sana, undang-undang sudah rapi sehingga perusahaan nakal bisa ditindak tegas. Di Jepang, impor dikendalikan melalui pasar grosir sehingga terkontrol dengan baik,” imbuhnya.

Di Indonesia, produksi garam terbesar adalah Nusa Tenggara Timur, disusul Madura dan Pati. Tingkat kebutuhan garam nasional juga terus meningkat dan garam menjadi persoalan yang serius, sehingga pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan nasib petani dan rakyat.

Editor : Akrom Hazami 

 

Harga Jual Garam di Jepara Turun

Garam tampak dipanen di salah satu tambak garam di Kabupaten Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Kebijakan impor garam mulai berpengaruh pada harga jual di kalangan petani. Kini harga komoditas tersebut di Jepara merosot menjadi Rp 1.875 hingga Rp 2.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp 3000 per kilogram.

Hal itu disampaikan seorang petani garam, di Jepara, Agus. Menurutnya penurunan harga garam dimulai sejak awal minggu ini.

“Sejak tiga hari belakangan (Selasa, 8/8/2017) harga mulai turun. Saat ini garam punya saya dihargai sekitar Rp 200.000 per tombong (kemasan 80 kilogram) untuk yang warnanya agak cokelat, sementara yang putih mencapai Rp 250.000 per tombong,” ujarnya, Jumat (11/8/2017).

Ia mengatakan, penurunan harga garam tersebut disebabkan dua hal. Pertama imbas dari impor garam dan kedua panen raya garam. Dirinya memperkirakan, harga di tingkat petani bisa kembali anjlok, sebab kini produksi garam petani lokal kian meningkat seiring dengan panen raya.

“Penyebab turun harga kemungkinan karena impor garam kemarin dan saat ini kan sedang panen garam sebagian besar petani,” tuturnya yang bertani di sekitar Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung itu.

Agus mengatakan, melimpahnya pasokan garam juga menyebabkan harga tidak sama. Di beberapa tempat ia menyebut, harga garam bisa mencapai Rp 150.000 per 80 kilogram.

“Perbedaan harga tersebut dipengaruhi juga karena faktor tempat, misalnya di tempat saya kan dekat jalan harganya bisa segini (Rp 2500 per kilogram) sementara di sana (Bulak Baru) harganya bisa semakin turun. Pertama pasokan melimpah dan kedua yang punya lahan di tempat agak dalam kan terpaksa menjual agak murah, yang penting garamnya laku,” urai dia.

Terakhir ia menuturkan agar pemerintah membantu para petani supaya harga garam stabil dan tak kian anjlok. 

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Berharap Ada Kenaikan Harga Tanah

BLORA-Pemerintah Kabupaten Blora berharap, ada kenaikan harga tanah yang ditawarkan pada pemilik tanah yang terkena proyek double track atau jalur ganda kereta api. Sehingga, warga yang belum mau melepas karena persoalan harga, akan segera terselesaikan.
”Harapannya, proses pembebasan lahan juga bisa cepat beres. Kalau semua beres, proyeknya bisa dilanjutkan sesuai target yang ditetapkan,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Blora Sugiyono, kemarin.
Menurutnya, saat ini panitia pembebasan tanah (P2T) yang diketuai Plt Sekda Sutikno Slamet, masih terus berusaha membantu. Bahkan, Bupati Djoko Nugroho juga turun tangan untuk menemui warga. Hanya saja, persoalan harga yang ditawarkan masih belum bisa diterima.

Lanjutkan membaca