Bulog Pati Targetkan Pengadaan Beras Tahun 2016 Sebesar 97 Ribu Ton

Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun saat ditemui di ruang kerjanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun saat ditemui di ruang kerjanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun menargetkan pengadaan beras pada 2016 mencapai angka 97 ribu ton, setelah tahun sebelumnya pihak Bulog berhasil menyerap beras 105 ribu ton dari target 80 ribu ton beras.

”Tahun kemarin, target penyerapan beras berkisar di angka 80 ribu ton. Namun, kenyataannya kami berhasil menyerap beras mencapai 105 ribu ton. Tahun ini, kami menargetkan serapan bisa tembus di angka 97 ribu ton. Itu bisa lebih,” kata Kholis saat bincang-bincang dengan MuriaNewsCom di ruang kerjanya, Selasa (19/1/2016).

Dari target kisaran angka 97 ribu ton tersebut, rencananya serapan Kabupaten Pati ditarget 44.600 ton, Kudus 8.610 ton, Jepara 11.325 ton, Rembang 15.665 ton, dan Blora 16.800 ton.

Pihaknya optimistis bisa mencapai target 97 ribu ton pada 2016. Pada Februari hingga April, sejumlah daerah di wilayah karesidenan Pati akan panen raya pada masa tanam pertama. Itu yang akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan beras pada awal tahun.

Sampai berita ini diturunkan, Bulog masih bisa memenuhi penyaluran beras sampai Maret 2016 mendatang. ”Sampai saat ini, ketersediaan beras kami masih sekitar 18.300 ton. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran hingga sekitar tiga bulan mendatang,” tandasnya.

Editor: Titis Ayu Winarni

Harga Gabah dan Beras di Pati Tinggi, Serapan Bulog Minim

Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sampai pertengahan Januari 2016, pemerintah tak kunjung menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Akibatnya, petani yang sudah mulai panen pada masa tanam (MT) pertama kebingungan saat hendak menjual beras.

Hal itu diamini Kepala Bulog Sub Divre II Pati Ahmad Kholisun. Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan keputusan tentang kebijakan HPP yang baru.

“Sampai saat ini, kami masih menggunakan HPP yang lama. Kami berpedoman pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah,” kata Kholis kepada MuriaNewsCom, Selasa (19/1/2016).

Ia mengatakan, dampak belum keluarnya kebijakan HPP juga berpengaruh pada serapan gabah dan beras ke Bulog yang masih minim Mengingat, harga gabah dan beras di pasaran masih cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

“Sampai saat ini, penyerapan gabah dan beras masih belum kami laksanakan. Selain harga di pasaran tinggi, panen masa tanam pertama masih sangat minim, bahkan bisa dikatakan belum ada. Kalaupun ada, sebatas digunakan untuk konsumsi petani sendiri,” pungkasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)