Gaji Guru Honorer di Kendal Bakal Naik, Segini Jumlahnya

MuriaNewsCom, Kendal – Gaji atau honor untuk guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal akan dinaikkan. Tak hanya itu, periode honor yang semula hanya delapan bulan akan digenapkan menjadi 12 bulan.

Kepala Disdikbud Kendal, Agus Rivai menyatakan, anggaran untuk kenaikan honor GTT tersebut akan diajukan melalui APBD Perubahan Kendal tahun 2018.

Menurut dia, honor GTT yang pada tahun 2018 ini hanya sebesar Rp 400 ribu per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 600 ribu per bulan pada 2019.

Menurutnya, honor yang diberikan kepada GTT masih terlalu kecil, padahal beban kerjanya cukup banyak. “Saya kira jumlah segitu masih kecil dibandingkan dengan beban kerjanya, karena itu tiap tahun akan terus dinaikkan,” katanya.

Selain GTT,  Pemkab Kendal juga memberikan honor kepada guru madin (madrasah diniyah). Namun jumlahnya  tidak sama  dengan GTT. Honor guru madin setahun hanya dianggarkan Rp 1 juta.

Jumlah GTT yang menerima honor sekitar 2.150 orang, sedangkan jumlah guru madin yang menerima honor sekitar 12 ribu orang. “Total anggaran untuk GTT dan guru madin mencapai Rp 48 miliar,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kendal, Annurochim mengatakan, mulai tahun 2018 ini, honor yang diberikan kepada GTT dan guru madin, bukan lagi honor kegiatan, seperti tahun sebelumnya. Tapi merupakan honor representatif, sehingga tidak ada potongan sama sekali.

“Bedanya kalau honor kegiatan itu kan dipotong pajak, tapi kalau honor representatif, selagi besarnya masih di bawah UMR, maka tidak dipotong pajak,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Terenyuh Gaji Honorer Hanya 300 Ribu Perbulan, Ini Janji Bupati Grobogan

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menjanjikan kenaikan penghasilan bagi para guru honorer wiyata bakti. Hal itu disampaikan saat menyerahkan SK penugasan mengajar pada guru honorer se-eks Kawedanan Manggar yang dilangsungkan di kantor Kecamatan Godong, Sabtu (10/3/2018).

Janji itu dilontarkan setelah Sri Sumarni mengetahui jika penghasilan yang didapat guru honorer dirasa masih sangat minim. Selama ini, para guru itu mendapatkan honor dari dana BOS rata-rata Rp 300 ribu per bulan.

”Terus terang, saya merasa trenyuh dengan penghasilan yang diterima guru honorer ini. Saya berjanji akan mengupayakan kenaikan honor atau penghasilan guru honorer,” kata Sri Sumarni yang disambut tepuk tangan meriah dari ratusan guru honorer yang hadir dalam acara tersebut.

Terkait dengan kenaikan penghasilan guru honorer itu, Sri menyatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Menurutnya, rencana untuk menaikkan penghasilan itu sudah mendapat lampu hijau dari pihak dewan.

”Mengenai besaran kenaikan belum bisa saya sampaikan. Minimal, saya ingin pendapatannya bisa ditambah sekitar Rp 200 ribu dari dana APBD,” jelasnya.

Sri menegaskan, besarnya kenaikan penghasilan bagi guru honorer itu tidak bisa dilakukan signfikan. Soalnya, anggaran APBD nilianya terbatas dan juga diperlukan untuk membiayai kegiatan lainnya yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya adalah untuk perbaikan infrastruktur jalan milik kabupaten yang masih butuh dana sangat besar.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni meminta para guru tetap bersemangat menjalankan tugasnya. Terlebih setelah mereka mendapatkan SK penugasan mengajar.

Menurut Sri, SK penugasan itu diperlukan menyusul adanya Permendikbud No 26 tahun 2017. Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika memiliki SK penugasan dari bupati. Besarnya honor yang didapat sebanyak 15 persen dari BOS.

Aturan Permendikbud itu akan diberlakukan mulai tahun 2018. Setelah ada Permendikbud, honor yang selama ini didapatkan terancam tidak bisa diterima lagi. Soalnya, keberadaan guru honorer belum dapat penugasan lewat SK bupati.

”Setelah ada Permendikbud tersebut, langsung kita sikapi. Namun, kita tidak bisa buru-buru mengeluarkan surat penugasan karena harus menyesuaikan dengan aturan lainnya. Jangan sampai surat yang kita keluarkan malah bertentangan dengan aturan lain. Setelah proses administrasinya selesai maka SK penugasan bisa kita berikan hari ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Amin Hidayat Jumlah guru honorer yang menerima SK penugasan sebanyak 3.293 orang. Mereka ini terdiri dari guru SD dan SMP yang tersebar di 19 kecamatan.

Penyerahan SK penugasan guru honorer dilangsungkan di tiap eks kawedanan. Untuk penyerahan hari ini dilakukan di dua lokasi. Yakni, di kantor Kecamatan Godong dan kantor Kecamatan Gubug.

Editor: Supriyadi

Ribuan Guru Honorer di Grobogan Akhirnya Terima SK Penugasan Bupati

MuriaNewsCom, GroboganKeinginan guru honorer wiyata bakti di Grobogan agar mendapatkan SK penugasan mengajar dari bupati akhirnya terwujud. Secara simbolis, SK penugasan mengajar langsung diserahkan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (1/3/2018).

Jumlah guru honorer yang menerima SK penugasan sebanyak 3.293 orang. Mereka ini terdiri dari guru SD dan SMP yang tersebar di 19 kecamatan.

Penyerahan SK penugasan guru honorer dilangsungkan di tiap eks kawedanan. Untuk penyerahan hari ini dilakukan di dua lokasi. Yakni, di gedung PGRI Kecamatan Brati dan lapangan basket indoor SMPN 1 Purwodadi.

Acara penyerahan SK penugasan juga dihadiri Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Hadir pula, Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Amin Hidayat, Asisten III Padmo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Beberapa waktu sebelumnya, ribuan guru yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Grobogan sempat melangsungkan aksi unjuk rasa. Tuntutannya, segera diterbitkan SK penugasan dari Bupati Grobogan untuk guru honorer tersebut.

Tuntutan SK bupati itu diperlukan menyusul adanya Permendikbud No 26 tahun 2017. Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika memiliki SK penugasan dari bupati. Besarnya honor yang didapat sebanyak 15 persen dari BOS.

Aturan Permendikbud itu akan diberlakukan mulai tahun 2018. Setelah ada Permendikbud, honor yang selama ini didapatkan terancam tidak bisa diterima lagi. Soalnya, keberadaan guru honorer belum dapat penugasan lewat SK bupati.

Bupati Sri Sumarni menegaskan, sebenarnya, surat penugasan mengajar bagi para guru honorer itu sudah dipersiapkan sebelum ada aksi demo. Yakni, setelah turunnya Permendikbud No 26 tahun 2017.

“Setelah ada Permendikbud tersebut, langsung kita sikapi. Namun, kita tidak bisa buru-buru mengeluarkan surat penugasan karena harus menyesuaikan dengan aturan lainnya. Jangan sampai surat yang kita keluarkan malah bertentangan dengan aturan lain. Setelah proses administrasinya selesai maka SK penugasan bisa kita berikan hari ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga berjanji akan mengupayakan kenaikan penghasilan yang diterima para guru honorer. Selama ini, para guru itu mendapatkan honor dari dana BOS rata-rata Rp 350 ribu per bulan.

“Honor yang mereka terima saat ini sangat minim. Kita upayakan untuk bisa ditambah dari dana APBD meski kenaikannya tidak bisa signifikan,” sambung Sri.

Editor: Supriyadi

Guru Honorer di Cilacap Diberi Uang Transport Sampai Rp 1 Juta Per Bulan

MuriaNewsCom, Cilacap – Pemkab Cilacap menyiapkan dana sebesar 30,3 miliar untuk memberi bantuan transportasi kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Berdasarkan hasil verifikasi, di Cilacap jumlah GTT dan PTT yang mengabdi sebanyak 4.366 orang.

Dengan dana yang disiapkan, setiap GTT/PTT akan mendapatkan bantuan transportasi sebesar setengah juta rupiah per bulan, atau tepatnya sebesar Rp 590 ribu. Meski demikian, di dua kecamatan GTT/PTT mendapatkan uang transport sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.

Sekda Cilacap, Farid Maruf mengatakan, dari hasil verifikasi jumlah GTT dan PTT sebanyak 4.366 orang terdiri dari GTT TK, SD dan SMP negeri sebanyak 3.480 orang dan PTT untuk SD dan SMP negeri sebanyak 886 orang.

“Dengan hasil verifikasi ini, Pemkab Cilacap akan segera menerbitkan Surat Perintah Tugas/SPT sebagai dasar kepala sekolah untuk membayar honor GTT/PTT yang berasal dari dana BOS,” katanya.

Menurut dia, dengan bantuan transportasi yang sebesar Rp 590 ribu per bulan, telah mengalami kenaikan sebesar Rp 29 ribu dari tahun 2017.

Ia merinci nominal sebesar Rp 590 ribu yang akan diberikan pada GTT dan PTT. Yakni terdiri dari Rp 500 ribu diambilkan dari APBD pada kegiatan pemberdayaan pendidik dan tenaga non PNS yang dialokasikan sebesar Rp 25,7 miliar. Dan Rp 90 ribu per bulan merupakan dana insentif dari kegiatan pendampingan BOS yang dialokasikan sebesar Rp 4,6 miliar.

Khusus untuk GTT/PTT yang bertugas di Kecamatan Kutawaru, akan menerima bantuan transportasi sebesar Rp 800 ribu per bulan. Dan untuk Kecamatan Kampung Laut bantuan transport sebesar Rp 1 juta per bulan, karena letak geografis. Sedang untuk PAUD mendapatkan insentif sebesar Rp 200 ribu.

“Dari hasil verifikasi GTT/PTT, jumlah pendidik di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu para komite dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer dengan alasan apapun,” ujarnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, keberadaan GTT di tengah-tengah kondisi terbatasnya jumlah guru ASN sangat membantu layanan pendidikan di Kabupaten Cilacap.

Editor : Ali Muntoha

Guru Honorer di Jepara Tuntut Kesejahteraan

Suasana audiensi diruang kerja bupati Jepara dengan FKGTT Jepara, Kamis (28/12/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FKGTT) Jepara menuntut kejelasan nasib terkait pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan banyaknya pengangkatan tenaga pengajar honorarium baru, yang dianggap memangkas jam kerja pegawai Honorer yang telah terlebih dulu mengabdi.

Hal tersebut muncul saat audiensi antara FKGTT dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2017).

Perwakilan FKGTT Jepara Azharudin mengatakan, ada empat poin yang menjadi bahasan dalam audiensi tersebut.

Selain masih adanya pengangkatan tenaga honorarium baru dan nasib pengangkatan sebagai abdi negara, mereka juga menyoal tentang SK bupati (tentang pengakuan sebagai pegawai honorer) dan pemberian tunjangan kesejahteraan.

“Kami menanyakan tentang informasi terkait perubahan status dari honorer menjadi CPNS. Jepara saya kira kan masih berpeluang, karena belanja daerahnya tak sampai 50 persen. Kalaupun tidak kan bisa di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dan SK pengangkatan daerah yang ditandatangi bupati (belum ada),” kata guru SD N Banyumanis, Donorojo itu.

Ia mengatakan, dengan pengabdian yang telah diberikan oleh honorer kategori dua (K2) seharusnya layak diberikan penghargaan. Diantaranya tunjangan kesejahteraan yang lebih dari nominal yang saat ini diberikan, yakni sebesar Rp 500 ribu.

Selain itu, terkait pengangkatan tenaga honorer baru ia mengungkap masih ada pola titipan. Seperti pengangkatan honorer berdasarkan hubungan darah atau kedekatan dengan pejabat tertentu. 

Menanggapi hal itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara untuk melakukan kajian serius.

“Agar (Disdikpora) menyerap aspirasi saudara-saudara kita, terlebih terkait perekrutan honorer baru. Jangan sampai melanggar (SE Kemendagri 814.1/169/SJ) tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar dalam pengambilan rancangan kebijakan supaya melalui pengumpulan referensi ataupun studi banding ke daerah lain. Terkait tunjangan kesejahteraan honorer pihaknya belum bisa berbuat banyak. Lantaran, Pemkab Jepara terkena imbas pemangkasan DAU hingga lebih kurang 30 miliar.

Sementara itu, Kepala BKD Jepara Abdul Syukur menyebut untuk rencana pengangkatan CPNS tahun 2018 belum resmi. Ia menyebut hinga kini belum menerima instruksi ataupun pemberian surat secara resmi. 

“Kabar tentang pengadaan formasi CPNS umum belum kita terima (secara resmi). Namun untuk pengusulan sudah kami serahkan ke pusat (Menpan RB), namun penentunya ya bukan kami tapi mereka,” terangnya. 

Husni Mubarok dari Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Jepara menyebut, saat ini ada kelebihan 16 orang pada tenaga guru kelas (SD). Sehingga ia memastikan tidak perlu penambahan tenaga honorer lagi. 

“Sementara terkait dengan tunjangan, kebijakannya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengantongi jam mengajar selama 12 jam per minggu,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Hari Ini, Gubernur Ganjar Temui Jokowi Bahas Nasib GTT

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Nasib guru tidak tetap (GTT) kian tak menentu dan tersandera berbagai peraturan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui Presiden Jokowi besok Rabu (6/12/2017) hari ini untuk memperjuangkan masa depan para pahlawan pendidikan tersebut.

Ganjar mengatakan, akan menyampaikan nasib GTT langsung ke hadapan Jokowi. Ia berjanji akan mengawal terus sampai mana tuntutan yang disuarakan GTT selama ini. 

”Rabu (hari ini) saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK),” kata Ganjar di Semarang, Selasa (5/12/2017).

Ganjar hari ini memang berada di Jakarta. Ia dijadawalkan mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018 serta Anugerah Dana Rakca thn 2017 oleh Presiden RI. Acara berlangsung di Istana Bogor.

Ganjar akan memanfaatkan waktu di sela-sela acara untuk membicarakan nasib GTT bersama presiden. Menurut dia, masa depan bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin. 

“Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan nasib jutaan GTT yang tersebar di Jateng sehingga bisa memperoleh kesejahteraan layak.

Ganjar mengungkapkan, keberadaan GTT ternyata tidak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

”Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan harapan terkait dengan tuntutan para GTT.

“Bapak Presiden sudah merespon permasalahan guru honorer dan kekurangan guru yang akan diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Penyelesaian kekurangan guru, kata dia, akan dilakukan dengan sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terdepan, terluas, tertinggal (3T), dan guru yang berprestasi.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu.

Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Janji Ganjar ini menindaklanjuti keluhan GTT terkait kesejahteraan melalui media sosial ke akun miliknya.

Di antaranya, para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Para GTT meminta agar gubernur turut memperjuangkan dan mengawal tuntutan para GTT.

Editor: Supriyadi

Jika Tak Diangkat PNS, GTT di Jateng Minta Digaji UMK

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dialog tentang nasib guru tidak tetap (GTT) di Studio TVRI Jateng. (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah didesak untuk memperhatikan nasib guru tidak tetap (GTT). Mereka meminta agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri, namun jika permintaan itu dianggap sulit, mereka menuntut agar diberi gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Pasalnya, selama ini banyak GTT yang hanya mendapatkan honor jauh di bawah UMK. Syaiful, GTT SD asal Kudus mengaku, tiap bulan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 200 ribu. Honor itu diambilkan pihak sekolah melalui dana BOS.

Karenanya, ia rela mencari rezeki tambahan dengan menjadi tukang ojek.“Gajinya cuma Rp 200 ribu sampai sekarang tidak ada kenaikan. Jadi nyambi ngojek,” katanya.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi dalam program dialog interaktif dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Studio TVRI Jateng, Senin (4/12/2017) mengatakan, Presiden telah merespon keluhan-keluhan GTT yang saat ini menerima upah atau honor jauh di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).

“Pak Presiden sudah mengatakan permasalahan guru honorer dan kekurangan guru akan diselesaikan secara bertahap. Karena saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Widadi mengatakan penyelesaian kekurangan guru akan dilakukan dengan sistem meritokrasi. Yaitu sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluas, tertinggal) dan guru yang berprestasi.

Selain itu, imbuhnya, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu. Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Baca : Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTT

Johan Kurniadi, GTT dari Cilacap menyebut dengan kebijakan Presiden itu, ia bersama GTT lainnya masih punya harapan untuk bisa diangkat menjadi PNS.  Namun jika tidak bisa diangkat mereka meminta minimal bisa mendapatkan honor sesuai dengan UMK.

Johan meminta Gubernur Ganjar ikut mengawal agar pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Hari Guru Nasional tersebut dapat segera direalisasikan. Pasalnya, saat ini nasib GTT banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang hanya diberi honor sekitar Rp 200-400 ribu per bulan.

“Saya minta Pak Ganjar juga ikut mengawal. Kalaupun tidak diangkat PNS, kami minta upah kami disesuaikan dengan UMK,” ujarnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo memastikan akan menyampaikan keluhan para guru tersebut kepada Presiden.

“Rabu (6/12/2017) besok saya akan bertemu Pak Presiden. Saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Sebenarnya tuntutan GTT ini tidak tinggi-tinggi, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai UMK,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTT

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terlihat cukup kesal dengan jawaban pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait nasib guru tidak tetap (GTT) atau honorer.

Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman memberikan jaaban yang tak singkron, saat focus group discussion yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (28/11/2017).

Saat itu, Ganjar meminta Kemenpan RB segera memberi kepastian nasib jutaan GTT di Indonesia. Menurut dia, status GTT saat ini tidak jelas.

Sebab mereka diangkat oleh kepala sekolah karena banyak sekolah yang kekurangan guru. Di Jateng kekurangan guru mencapai 49.631.

Rinciannya TK, SD dan SMP sebanyak 38.859. Kemudian 4732 guru SMA, 5056 guru SMK, dan 934 guru SLB. “Kondisinya darurat guru lalu kepala sekolah inisiatif cari guru honorer,” kata Ganjar.

Namun, keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi propfesi, karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

“Sedangkan untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” kata Ganjar.

Saat itu, Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, GTT bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun aturan PPPK masih digodok dalam rancangan peraturan pemerintah yang baru.  Menurutnya, saat ini RPP ke Menteri Sekretariat Negara, dan pihaknya masih menunggu.

Ganjar kemudian mengirim pesan singkat kepada Mensetneg Pratikno. Ia mendapat jawaban bahwa RPP masih di Kemenpan RB. Ganjar pun meradang. “Ini bagaimana, GTT tidak bisa diselesaikan dengan politik seterika begini,” ujarnya.

Suasana semakin menghangat ketika salah seorang pengurus PGRI Purbalingga mengatakan jika Pemkab Purbalingga akan mengangkat GTT secara resmi dengan dasar PP 19 Nomor 2017.

PP itu adalah turunan dari UU guru dan dosen yang pada pasal 59 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah wajib mengisi kekosongan guru demi kelangsungan proses belajar mengajar.

Ganjar kembali bertanya pada Herman, apakah pengangkatan GTT dengan PP 19/2017 itu dibolehkan? Herman ternyata tidak tegas menjawab. Ia hanya menjelaskan bahwa dalam undang-undang kepegawaian hanya mengenal ASN dan PPPK.

Ganjar terus mendesak Herman untuk tegas. Sebab menurutnya, Kemenpan RB ikut bertanggung jawab dalam kisruhnya persoalan GTT dan PTT.

“Jika ternyata penggunaan PP 19 bisa, mengapa harus menunggu revisi PP 48?. Tapi kalau ternyata tidak boleh dan Purbalingga sudah terlanjur mengangkat kemudian kena masalah hukum bagaimana? Saya minta saudara menjawab tegas di sini, boleh atau tidak boleh,” kata Ganjar.

Setelah didesak, Herman baru menegaskan bahwa penggunaan PP 19 tidak dibenarkan. Pengangkatan GTT harus menunggu revisi PP 48.

Situasi semakin runyam karena penggunaan PP 19 tak didukung oleh Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dr Nurjaman. “PP itu lex spesialisnya di undang-undang guru dan dosen jadi boleh saja,” paparnya.

Begitu juga dengan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi yang menyebut, bahwa beberapa daerah sudah menerapkan PP 19 tersebut. “Ada di Jawa Timur, NTB dan beberapa kabupaten di provinsi lain. Bisa dan tidak masalah,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Guru Honorer dan Swasta di Jateng Harus Diberi Gaji Pokok dan Tunjangan

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Grobogan menggelar aksi menuntut kenaikan tingkat kesejahteraan mereka, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Setiap tahun tiap kali peringatan Hari Guru, isu yang tak pernah habis dibahas masih sama, tentang kesejahteraan guru.

Terutama guru swasta dan guru honorer yang tingkat kesejahteraannya sangat minim. Bahkan sangat timpang jika disandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono juga menyoroti masalah ini. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari para guru honorer dan guru swasta mengenai gaji mereka.

Ia mendesak, Pemprov Jateng memberikan perhatian yang nyata terhadap nasib para guru ini. ”Insentif gaji guru swasta dan honorer sangat minim. Pemprov harus memberikan perhatian,” katanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurut dia, guru adalah ujung tombak dari pendidikan dan berlangsungnya roda pembelajaran. Jika tingkat kesejahteraan guru rendah, menurutnya akan berimbaas pada tak maskimalnya kualitas pendidikan.

Karsono menyebut, semua guru di Jateng harus mendapatkan penghasilan pantas dan memadai. Antara lain meliput gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. Termasuk juga tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.

“Baiknya tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama pengajar. Kami berharap pemerintah juga memberikan kesejahteraan guru swasta hingga mencapai gaji dengan taraf ideal,” ujarnya.

Selain menyoroti gaji guru swasta, ia juga menyoroti  pelimpahan kewenangan sekolah menengah dan kejuruan dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi.

“Pelimpahan tersebut diharapkan bisa berjalan secara optimal sebagaimana sementara ini dikelola oleh kabupaten dan kota. Fraksi kami (F-PKS) saaat ini melihat keberadaan BP2MK sebagai perwakilan Dinas Pendidikan provinsi yang keberadaaanya di tingkat eks karesidenan masih belum maksimal,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Dinas Pendidikan Grobogan Siap Keluarkan Surat Penugasan Bagi Guru Honorer

Perwakilan guru honorer melakukan audensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pudjo Albachrun di ruang rapat Setda lantai I, Senin (20/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun menegaskan, pihaknya akan segera membuat surat penugasan mengajar bagi para guru honorer.

Kebijakan itu dilakukan bukan berkaitan adanya aksi damai para guru honerer tetapi memang sebelumnya sudah dipersiapkan, yakni setelah turunnya Permendikbud No 26 tahun 2017.

Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya honor yang didapat maksimal sebanyak 15 persen dari BOS.

”Setelah ada Permendikbud tersebut, langsung kita sikapi. Namun, kita tidak bisa buru-buru mengeluarkan surat penugasan karena harus menyesuaikan dengan aturan lainnya. Jangan sampai surat yang kita keluarkan malah bertentangan dengan aturan lain,” tegas Pudjo saat melangsungkan audensi dengan perwakilan guru honorer di ruang rapat Setda Grobogan lantai I, Senin (20/11/2017).

Baca: Guru Honorer di Grobogan Turun ke Jalan Gelar Unjuk Rasa, Ini yang Mereka Tuntut

Sebelum menerbitkan surat penugasan, terlebih dahulu akan dilakukan validasi data guru honorer. Surat penugasan yang dikeluarkan nantinya bisa dijadikan acuan untuk menyalurkan honor bagi guru honorer lewat dana BOS.

”Jumlah guru honorer ini ada ribuan. Jadi akan kita validasi datanya biar akurat,” jelasnya.

Sejumlah pejabat ikut mendampingi Pudjo saat melangsungkan audensi dengan perwakilan guru honorer. Antara lain Kepala Kesbanglinmas Yudhi Sudarmunanto, Kepala Satpol PP Bambang Panji, dan Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Ruswandi.

Sebelum melakukan audensi, ratusan guru honorer yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Grobogan melangsungkan aksi damai. Aksi damai dilakukan dalam rangka memperjuangkan nasib para guru honorer terutama dalam masalah kesejahteraan.

Ketua PGHRI Grobogan Idang Murdoko menyatakan, ada tiga aspirasi yang ingin disampaikan dalam audensi tersebut. Yakni, segera diterbitkan SK Bupati Grobogan untuk guru honorer tersebut.

Selanjutnya, guru honorer meminta Pemkab Grobogan untuk menambah alokasi belanja dalam pembiayaan kesejahteraan guru honorer. Para guru honorer juga menuntut agar upah guru honorer disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Menurut Idang, adanya SK bupati itu diperlukan menyusul adanya Permendikbud No 26 tahun 2017. Sesuai peratuan tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan honor dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya honor yang didapat sebanyak 15 persen dari BOS.

Aturan Permendikbud itu akan diberlakukan mulai tahun 2018. Setelah ada Permendikbud, honor yang selama ini didapatkan terancam tidak bisa diterima lagi. Soalnya, keberadaan guru honorer belum dapat penugasan lewat SK bupati.

”Honor dari dana BOS bisa kita dapat kalau ada SK dari Bupati. Kalau tidak ada SK tidak bisa cair. Dengan ada SK dari Bupati maka ada kemungkinan untuk bisa dapat sertifikasi. Oleh sebab itu, kami menuntut agar Bupati Grobogan segera menerbitkan SK buat guru honorer ini,” tegasnya.

Idang menyatakan, jumlah guru honorer di Grobogan yang terdata sekitar 5.000 orang. Sebagian besar adalah guru yang mengajar di SD. Selama ini, mereka mendapatkan honor dari dana BOS rata-rata Rp 350 ribu per bulan.

Editor: Supriyadi

Datangi Ketua DPRD, Ratusan Guru di Kudus Tuntut Kelayakan Gaji

Suasana audiensi FKB dengan ketua DPRD Kudus, Rabu (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan guru di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru (FKB) Kabupaten Kudus, mendatangi Ketua DPRD Kudus Masan, Rabu (8/11/2017). Kedatangan ratusan guru tersebut menuntut adanya kelayakan gaji kepada mereka.

Seorang anggota FKB yang tak mau menyebutkan nama, mengatakan kalau para guru yang tergabung dalam FKB sangat ironis. Karena memiliki gaji yang sangat jauh dari UMK, dengan beban yang di atas PNS.

“Ada cerita kalau sekolah hanya mampu menganggarkan Rp 500 ribu per bulan. Padahal gurunya non PNS ada empat. Sehingga jumlah yang sudah sedikit itu harus dibagi  empat guru,” katanya saat audiensi dengan Ketua DPRD Kudus di ruang paripurna, 

Supriyanto, Ketua FKB Kabupaten Kudus mengatakan, kalau jumlah guru yang tergabung dalam FKB sejumlah 170 orang. Semuanya merupakan bagian dari K2, yang tak mendapatkan gaji sesuai UMR dan tak lolos PNS seperti K2 lainya.

“Kami memiliki sejumlah permintaan kepada Ketua DPRD Kudus, seperti mendapatkan SK dari Disdikpora sebagai profesi guru di lingkungan Pemkab Kudus,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Kudus. Hal itu sama dengan honorer K2 lainya yang tak lolos PNS. Dengan begitu, semua bisa mendapatkan hak yang sama.

”Kami juga meminta kepada Ketua DPRD Kudus agar dapat diberikan SK agar mampu mengikuti PLPG atau sertifikasi. Karena, yang sudah lulus PLPG pun tak mendapatkan tunjangan lantaran tak memiliki sertifikat dari kepala daerah,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Guru Honorer di Jepara Minta Upah Disesuaikan UMK

Puluhan pegawai Golongan II dan III Honorer K-1 dan K-2 Kabupaten Jepara saat mengikuti Pendidikan dan Latihan Prajabatan (Diklat Prajab) tahun lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Jepara meminta pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian honor sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal itu lantaran, sejak tahun 2016 honor mengajar yang didapatkan hanya Rp 500 ribu per bulan. 

Ketua FK GTT Jepara Ahmad Khoiron Nasir mengungkapkan, dengan honor tersebut kesejahteraan guru tak tetap masih jauh dari layak. Belum lagi, kondisi ril di lapangan dimana sebagian sekolah menghapus pemberin honor dari internal sekolahan.  

“Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, penghasilan guru honorer masih jauh untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Kenyataan di lapangan masih ditemui sekolah yang memotong bahkan menghapus honor yang berasal dari sekolah. Alasannya yang bersangkutan telah menerima honor dari Pemkab,” ujarnya, Jumat (8/9/2017).

Subiyanto Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya pemerintah kabupaten telah memikirkan masak-masak terkait hal tersebut. Hanya saja, dengan banyaknya pekerja honorer, tak selaras dengan kemampuan keuangan daerah. 

“Semuanya sudah dipikirkan, hanya saja hal ini juga harus dilihat kemampuan anggaran APBD yang sangat terbatas,” kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jepara Ahmad Solihin mengajak para guru honorer untuk bersabar. Menurutnya, keadaan mereka jauh lebih baik ketimbang guru-guru PAUD. 

“Anggaran untuk tahun 2018 belum dibahas. Kami harap nanti ada tambahan. Kondisi yang dialami oleh teman-teman K2 ini jauh lebih baik dibandingkan guru-guru PAUD yang batal mendapatkan tambahan penghasilan dari Pemkab lantaran ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat,” urainya. 

Lebih lanjut, Sholikin meminta guru honorer untuk dapat menerima besaran honor tersebut hingga akhir tahun 2017. Disamping itu dirinya akan menyerap keluhan ini sebagai bahan saat reses nanti. 

Editor: Supriyadi

Ini Tuntutan Guru Honorer di Jepara Terkait Nasib Mereka

f-Demo 2 (e)

Guru honorer K2 saat melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan guru honorer K2 yang tergabung Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Kabupaten Jepara mendatangai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Selain meminta agar gaji mereka setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya.

Ada enam tuntutan yang disampaikan FK-Honorer K2, yaitu, meminta Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengajukan ke Kemenpan RB, agar guru honorer K2 diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, pengisian ASN di Kabupaten Jepara harus mengutamakan honorer K2, serta, meminta Pemkab Jepara melalui instansi-instansinya tidak lagi menerima honorer.

“Kami yang masuk kategori dua harus diutamakan dalam pengisian pegawai negeri. Kemudian perlu dilakukan pemetaan kekurangan jam pelajaran di sekolah-sekolah,” ujar Ketua FK-GTT Jepara, Muhammad Choirun saat audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, yang paling parah memang masalah upah. Selama ini, gaji yang mereka terima dinilai sangat tidak layak. Sebulan, rata-rata mereka hanya menerimagaji sekitar Rp 250 ribuan, bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu.

Audiensi tersebut, juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Mendengar tuntutan tersebut, Kepala BKD Jepara Abdul Syukur menyatakan, terkait dengan tuntutan upah sesuai UMK, hal itu sudah dipikirkan Pemkab Jepara. Diharapkan, dalam waktu dekat itu sudah dapat direalisasikan.

“Pemkab pada dasarnya ada komitmen perjuangkan gaji guru, persoalan gaji setara UMK itu sudah dipikirkan pemkab, tinggal merealisasikannya,” kata Syukur.

Editor : Kholistiono

Ini Faktor yang Pengaruhi Kenaikan Pangkat Bagi Guru

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus–Sejauh ini, guru di Kudus yang mengusulkan kenaikan pangkat jumlahnya belum terlalu banyak. Meskipun ada, namun, sebagian dari mereka juga tak disetujui atau ditolak.

Hari Riyadi, Governance dan Management Specialis Usaid Prioritas Jawa Tengah mengatakan, untuk mengajukan kenaikan pangkat, banyak yang perlu dilengkapi. “Di antaranya melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Dan itu harus diusahakan lebih serius lagi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dari data yang dimiliki, untuk tingkat SD, guru yang mengusulkan naik tingkat sebanyak 334 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 285 yang disetujui sedangkan sisanya ditolak.

Sementara, untuk  tingkat SMP, jumlah guru yang mengajukan usulan kenaikan pangkat sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut hanya 14 orang yang disetujui. Untuk SMA, ada 22 guru yang mengajukan, dan yang disetujui 8 orang.

Untuk tingkat SMK, usulan lebih memprihatinkan lagi. Hanya ada enam orang dan semuanya ditolak. “Itu merupakan jumlah pada 2015. Jadi memang banyak yang tidak disetujui dari usulan yang diajukan,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjutnya, USAID Prioritas bekerjasama dengan Disdikpora Kudus membantu pendidik dalam hal kependidikan. Bukan hanya kualitas yang dikejar, namun nantinya juga mengenai kenaikan pangkat.

Caranya, katanya, yakni dengan memberikan pelatihanberjenjang. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga dibimbing dalam membuat PKT, yang merupakan syarat dalam naik pangkat.

Editor : Kholistiono

Payah, Nilai Guru Kudus di UKG Kurang Jos

kegiatan konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di gedung Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

kegiatan konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di gedung Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) para guru di Kudus, mendapatkan hasil yang memprihatinkan. Bahkan, dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK, tidak ada satupun yang masuk dalam lima besar.

Hari Riyadi, Governance dan Management Specialist Usaid Prioritas Jawa Tengah mengatakan, nilai UKG di Kudus cukup rendah. Hal itu dibandingkan dengan daerah lain yang mendapatkan nilai UKG di Jawa Tengah.

“Hasil UKG di Kudus sebenarnya sudah lumayan bagus. Hanya jika dibandingkan dengan daerah lain se-Jateng, Kudus masih kalah,” katanya saat acara konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Menurutnya, untuk tingkat pendidikan TK misalnya, rata rata nilai UKG untuk guru TK di Kudus hanya di urutan 26 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kudus kalahnya dengan Semarang yang menjadi peringkat utama dan Jepara yang berada di atas Kudus dua tingkat.

Hal yang kurang enak juga diraih untuk tingkat SD. Kembali hasil UKG, Kudus hanya mampu menempati urutan 22 dari kabupaten se-Jateng. Kali ini, Kudus juga kalah dengan Pati yang berada empat tingkat di atasnya.

Sedangkan, untuk tingkat SMP, Kudus berada dalam tingkat yang cukup membanggakan. Kudus berada dalam tingkatan 10 besar se-Jateng. Di SMP, Kudus menjadi yang terbaik se-Keresidenan Pati, meninggalkan daerah lainnya yang jauh di bawah Kudus

Untuk tingkat SMA, lanjutnya, Kudus juga mengalami hasil yang memuaskan dengan peringkat ke-13. Sedangkan untuk SMK, Kudus berada di level yang lebih baik dengan menduduki urutan 10.

“Hal ini perlu disikapi, makanya kami fasilitasi kepada pendidik dari dinas guna meningkatkannya. Soalnya kualitas pendidikan diperoleh dari gurunya,” ujarnya

Dia menjelaskan, hasil penelitian menyebutkan kualitas pendidikan sangat besar dipengaruhi oleh guru. Sedikitnya guru berperan hingga 30 persen, siswa sendiri 49 persen, sisanya dari teman, orang tua dan sekolah yang masing masing tujuh persen.

Editor : Akrom Hazami

Honorer K2 Blora Bakal Kawal Keputusan MenPAN-RB

Sejumlah honorer K2 Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

Sejumlah honorer K2 Blora (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Crisnandhi untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS secara bertahap, menjadi kabar gembira bagi honorer K2 di Blora.

Untuk itu, honorer K2 di Blora bakal terus mengawal keputusan tersebut, hingga terealisasi. Keputusan MenPAN –RB ini, tak lepas dari tuntutan ribuan honorer K2 yang melakukan aksi di Jakarta beberapa hari lalu.

”Awlanya diskusi alot, namun dengan beberapa pertimbangan akhirnya MenPAN-RB akan mengangkat seluruh K2 dengan cara bertahap,” jelas Ketua II forum Honorer Kategori 2 Kabupaten Blora Darwito, Kamis (17/9/2015)

Menurutnya tuntutan agar para honorer K2 di Blora dan seluruh Indonesia itu diangkat menjadi PNS cukup beralasan. Sebab, semua honorer K2 ini sudah cukup lama melakukan pengabdian.

”Kami akan mengawal terus melalui lenmbaga-lembaga atau melalui data bes, agar data yang sudah masuk bisa terkunci dan tidak ada pemasukan data lainya,” ungkapnya

Pihaknya juga berharap, perjuangan tersebut nanti tidak menjadi perjuangnan yang sia-sia dan bisa menjadi suatu harapanyang diinginkan oleh para honorer K2 untuk menjadi PNS. (PRIYO/KHOLISTIONO)

Hebatnya Para Guru di Kudus, Ini Buktinya

Kegiatan pembelajaran guru pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna di Kudus. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Kegiatan pembelajaran guru pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna di Kudus. (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Guru, meski sudah pintar tapi tetap saja belajar terus tanpa henti. Sebanyak 64 peserta yang terdiri dari 55 guru kelas, dan 9 kepala sekolah mengikuti pelatihan di SD N 1 Dersalam, Kudus, Kamis (17/9/2015).

Kegiatan pelatihan modul 3 tentang Meaningfull Learning atau pembelajaran yang bermakna ini resmi dihadiri oleh perwakilan dari Disdikpora Kudus, dan Kepala UPT Kudus. Dalam sambutannya, Pusno Kepala UPT Bae mengatakan kegiatan pembelajaran modul 3 ini sangat penting.

“Modul 3 merupakan kelanjutan dari modul 1 dan 2 yang bertujuan memperbaiki kualitas pendidik dan peserta didik. Ke depannya para peserta didik mampu menciptakan CINTA terhadap tugas yaitu Cerdas, Inovatif, Normatif, Tabah dan Amanah. ” ujarnya.

Suprapti, Kepala SD N 1 Dersalam mengatakan penempatan di SD N 1 Dersalam ini merupakan SD inti yang dijadikan pusat kegiatan.

“Selain sebagai pusat, untuk lokasi sekolah kami juga mudah dijangkau sehingga kegiatan dilakukan di sini, ” jelasnya.

Rencananya selama 3 hari ke depan juga akan dilakukan di lokasi yang sama dari pukul 08.00-17.00 WIB. Agar lebih mudah terserap, kegiatan pelatihan dilakukan bertahap yang diwakili oleh 1 gugus saja. Sementara gugus lain akan mendapatkan pelatihan dari gugus lain yang mendapat tugas.

“Untuk gugus yang diseminasikan dari USAID prioritas, diharapkan untuk menyampaikan ke gugus lain. Seperti lewat Kelompok Kerja Gugus (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S),” jelas Purnomo, distric koordinator USAID prioritas.

Selain memberikan pelatihan,  USAID juga memberikan bantuan buku kelas 1-3 berupa Buku Bacaan Berjenjang (B3) hingga ribuan buku. (AYU KHAZMI/AKROM HAZAMI)

Disdikpora Jepara Tak Risau Ditinggal Guru Demo ke Jakarta

guru honorer

 

JEPARA –Kepala Disdikpora Jepara melalui Kabid Pendidikan TK, SD dan SDLB Mustaqim mengatakan, aksi demo yang dilakukan sejumlah guru tidak tetap (GTT) honorer K2 ke Jakarta, pihaknya hanya memperoleh laporan aksi Indonesia Tanpa GTT. Pihaknya  mengaku tak ada surat izin tidak mengajar bagi GTT yang tergabung dalam aksi itu, maupun GTT lainnya yang tidak mengajar selama dua hari.

Meski demikian, pihaknya mengakui memang secara struktural, izin tidak mengajar kepada dinas tidak diperlukan lantaran bukan tupoksi dari dinasnya. GTT biasa diangkat oleh komite dan sekolah sendiri. Berbeda dengan guru honorer.

Lebih lanjut dia mengemukakan, jika semua GTT di Jepara mogok mengajar, akan mengganggu proses belajar mengajar. Khususnya di tingkat sekolah dasar (SD). Sebab mayoritas GTT memang mengajar di lembaga pendidikan itu, rata-rata di SD hanya ada 3 hingga 4 guru tetap. Tenaga pendidik lainnya adalah GTT.

“Total di Jepara ada 600 SD. Tapi berdasarkan laporan, Jepara cenderung aman. GTT masih banyak yang mengajar. Secara umum, kami tidak mempersilahkan GTT yang berangkat ke Jakarta, dan tidak mempermasalahkan GTT yang mogok mengajar,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Ditinggal Ratusan Guru Demo, KBM di Jeparan Diklaim Aman

guru honorer

 

JEPARA – Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh guru tidak tetap (GTT) Honorer K2 selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu, diklaim tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Proses pembelajaran diklaim  tetap aman.

Hal itu disampaikan Kepala Disdikpora Jepara melalui Kabid Pendidikan TK, SD dan SDLB Mustaqim.Menurutnya, berdasarkan laporan tiap UPT Disdikpora di kecamatan yang ada di Jepara, aktifitas KBM masih tetap berjalan. Sebab, masih ada GTT yang tidak ikut demo ke Jakarta, sehingga mereka masih tetap mengajar.

”Ratusan GTT di Jepara mayoritas memang masih mengajar di sekolah masing-masing sesuai dengan jam mengajar yang diberikan,” kata Mustaqim kepada MuriaNewsCom, Selasa (15/9/2015).

Menurut dia, pihaknya mengakui tidak memilik data pasti GTT yang masih mengajar dan yang tidak mengajar sebagai bentuk solidaritas dari aksi itu. “Yang dipastikan tidak mengajar adalah GTT yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demo nasional Indonesia Tanpa GTT. Dari laporan yang diterima, ada 187 GTT yang berangkat ke Jakarta,” terangnya.

Sementara itu, Kordinator Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Jepara Ahmad Choerun Nasir mengatakan, pihaknya memang mengajak GTT se Jepara agar libur mengajar selama dua hari, selama aksi berlangsung. Hanya saja, pihaknya tidak bisa memaksa GTT untuk tidak mengajar. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Noor Effendi: Guru Honorer Sekolah Tak Berkaitan Jenjang Karier PNS

Noor Effendi, Plt Kepala Dindik Kabupaten Rembang. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Maraknya aksi perekrutan guru honorer sekolah di Kabupaten Rembang mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Dindik) setempat. Pihak dinas tidak melarang alias memperbolehkan pihak sekolah mengangkat guru bantu. Namun dengan catatan sekolah tersebut kekurangan guru atau ada jam mengajar yang kurang dan kemampuan anggarannya memenuhi.

Lanjutkan membaca