Gaji Guru Honorer di Kendal Bakal Naik, Segini Jumlahnya

MuriaNewsCom, Kendal – Gaji atau honor untuk guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal akan dinaikkan. Tak hanya itu, periode honor yang semula hanya delapan bulan akan digenapkan menjadi 12 bulan.

Kepala Disdikbud Kendal, Agus Rivai menyatakan, anggaran untuk kenaikan honor GTT tersebut akan diajukan melalui APBD Perubahan Kendal tahun 2018.

Menurut dia, honor GTT yang pada tahun 2018 ini hanya sebesar Rp 400 ribu per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 600 ribu per bulan pada 2019.

Menurutnya, honor yang diberikan kepada GTT masih terlalu kecil, padahal beban kerjanya cukup banyak. “Saya kira jumlah segitu masih kecil dibandingkan dengan beban kerjanya, karena itu tiap tahun akan terus dinaikkan,” katanya.

Selain GTT,  Pemkab Kendal juga memberikan honor kepada guru madin (madrasah diniyah). Namun jumlahnya  tidak sama  dengan GTT. Honor guru madin setahun hanya dianggarkan Rp 1 juta.

Jumlah GTT yang menerima honor sekitar 2.150 orang, sedangkan jumlah guru madin yang menerima honor sekitar 12 ribu orang. “Total anggaran untuk GTT dan guru madin mencapai Rp 48 miliar,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kendal, Annurochim mengatakan, mulai tahun 2018 ini, honor yang diberikan kepada GTT dan guru madin, bukan lagi honor kegiatan, seperti tahun sebelumnya. Tapi merupakan honor representatif, sehingga tidak ada potongan sama sekali.

“Bedanya kalau honor kegiatan itu kan dipotong pajak, tapi kalau honor representatif, selagi besarnya masih di bawah UMR, maka tidak dipotong pajak,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Guru Honorer di Cilacap Diberi Uang Transport Sampai Rp 1 Juta Per Bulan

MuriaNewsCom, Cilacap – Pemkab Cilacap menyiapkan dana sebesar 30,3 miliar untuk memberi bantuan transportasi kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Berdasarkan hasil verifikasi, di Cilacap jumlah GTT dan PTT yang mengabdi sebanyak 4.366 orang.

Dengan dana yang disiapkan, setiap GTT/PTT akan mendapatkan bantuan transportasi sebesar setengah juta rupiah per bulan, atau tepatnya sebesar Rp 590 ribu. Meski demikian, di dua kecamatan GTT/PTT mendapatkan uang transport sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.

Sekda Cilacap, Farid Maruf mengatakan, dari hasil verifikasi jumlah GTT dan PTT sebanyak 4.366 orang terdiri dari GTT TK, SD dan SMP negeri sebanyak 3.480 orang dan PTT untuk SD dan SMP negeri sebanyak 886 orang.

“Dengan hasil verifikasi ini, Pemkab Cilacap akan segera menerbitkan Surat Perintah Tugas/SPT sebagai dasar kepala sekolah untuk membayar honor GTT/PTT yang berasal dari dana BOS,” katanya.

Menurut dia, dengan bantuan transportasi yang sebesar Rp 590 ribu per bulan, telah mengalami kenaikan sebesar Rp 29 ribu dari tahun 2017.

Ia merinci nominal sebesar Rp 590 ribu yang akan diberikan pada GTT dan PTT. Yakni terdiri dari Rp 500 ribu diambilkan dari APBD pada kegiatan pemberdayaan pendidik dan tenaga non PNS yang dialokasikan sebesar Rp 25,7 miliar. Dan Rp 90 ribu per bulan merupakan dana insentif dari kegiatan pendampingan BOS yang dialokasikan sebesar Rp 4,6 miliar.

Khusus untuk GTT/PTT yang bertugas di Kecamatan Kutawaru, akan menerima bantuan transportasi sebesar Rp 800 ribu per bulan. Dan untuk Kecamatan Kampung Laut bantuan transport sebesar Rp 1 juta per bulan, karena letak geografis. Sedang untuk PAUD mendapatkan insentif sebesar Rp 200 ribu.

“Dari hasil verifikasi GTT/PTT, jumlah pendidik di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu para komite dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer dengan alasan apapun,” ujarnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, keberadaan GTT di tengah-tengah kondisi terbatasnya jumlah guru ASN sangat membantu layanan pendidikan di Kabupaten Cilacap.

Editor : Ali Muntoha

Temui Presiden soal GTT, Begini Jawaban Jokowi pada Gubernur Ganjar

Presiden RI Joko Widodo. (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017). Dalam acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah itu, Ganjar juga menyampaikan keluhan guru tidak tetap (GTT).

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi memastikan akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Menurutnya, presiden juga memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan tenaga pendidik apapun statusnya.

“Sebelum penerimaan DIPA, presiden sudah mengawali dengan briefing soal kesejahteraan guru. Menurut beliau guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele,” katanya, dihubungi wartawan dari Semarang.

Usai acara, Ganjar menghadap presiden secara khusus untuk membahas GTT. Turut bergabung Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan,” kata Ganjar.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat. 

“Intinya kalau Pak Wapres harus hati-hati, Pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” terang Ganjar.

Gubernur menambahkan, status GTT saat ini tidak jelas, karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi, karena tidak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah daerah.

Persoalan ini memang lebih banyak mencuat pada GTT SD dan SMP yang jadi kewenangan bupati/walikota. “Karena untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” ujarnya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier),  dan mengajar minimal 24 jam per pekan. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di provinsi Jateng mencapai 14.638 orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Editor : Ali Muntoha

Hari Ini, Gubernur Ganjar Temui Jokowi Bahas Nasib GTT

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Nasib guru tidak tetap (GTT) kian tak menentu dan tersandera berbagai peraturan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui Presiden Jokowi besok Rabu (6/12/2017) hari ini untuk memperjuangkan masa depan para pahlawan pendidikan tersebut.

Ganjar mengatakan, akan menyampaikan nasib GTT langsung ke hadapan Jokowi. Ia berjanji akan mengawal terus sampai mana tuntutan yang disuarakan GTT selama ini. 

”Rabu (hari ini) saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK),” kata Ganjar di Semarang, Selasa (5/12/2017).

Ganjar hari ini memang berada di Jakarta. Ia dijadawalkan mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018 serta Anugerah Dana Rakca thn 2017 oleh Presiden RI. Acara berlangsung di Istana Bogor.

Ganjar akan memanfaatkan waktu di sela-sela acara untuk membicarakan nasib GTT bersama presiden. Menurut dia, masa depan bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin. 

“Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan nasib jutaan GTT yang tersebar di Jateng sehingga bisa memperoleh kesejahteraan layak.

Ganjar mengungkapkan, keberadaan GTT ternyata tidak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

”Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan harapan terkait dengan tuntutan para GTT.

“Bapak Presiden sudah merespon permasalahan guru honorer dan kekurangan guru yang akan diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Penyelesaian kekurangan guru, kata dia, akan dilakukan dengan sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terdepan, terluas, tertinggal (3T), dan guru yang berprestasi.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu.

Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Janji Ganjar ini menindaklanjuti keluhan GTT terkait kesejahteraan melalui media sosial ke akun miliknya.

Di antaranya, para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Para GTT meminta agar gubernur turut memperjuangkan dan mengawal tuntutan para GTT.

Editor: Supriyadi

Jika Tak Diangkat PNS, GTT di Jateng Minta Digaji UMK

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dialog tentang nasib guru tidak tetap (GTT) di Studio TVRI Jateng. (jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah didesak untuk memperhatikan nasib guru tidak tetap (GTT). Mereka meminta agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri, namun jika permintaan itu dianggap sulit, mereka menuntut agar diberi gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Pasalnya, selama ini banyak GTT yang hanya mendapatkan honor jauh di bawah UMK. Syaiful, GTT SD asal Kudus mengaku, tiap bulan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 200 ribu. Honor itu diambilkan pihak sekolah melalui dana BOS.

Karenanya, ia rela mencari rezeki tambahan dengan menjadi tukang ojek.“Gajinya cuma Rp 200 ribu sampai sekarang tidak ada kenaikan. Jadi nyambi ngojek,” katanya.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi dalam program dialog interaktif dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Studio TVRI Jateng, Senin (4/12/2017) mengatakan, Presiden telah merespon keluhan-keluhan GTT yang saat ini menerima upah atau honor jauh di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).

“Pak Presiden sudah mengatakan permasalahan guru honorer dan kekurangan guru akan diselesaikan secara bertahap. Karena saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Widadi mengatakan penyelesaian kekurangan guru akan dilakukan dengan sistem meritokrasi. Yaitu sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluas, tertinggal) dan guru yang berprestasi.

Selain itu, imbuhnya, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu. Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Baca : Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTT

Johan Kurniadi, GTT dari Cilacap menyebut dengan kebijakan Presiden itu, ia bersama GTT lainnya masih punya harapan untuk bisa diangkat menjadi PNS.  Namun jika tidak bisa diangkat mereka meminta minimal bisa mendapatkan honor sesuai dengan UMK.

Johan meminta Gubernur Ganjar ikut mengawal agar pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Hari Guru Nasional tersebut dapat segera direalisasikan. Pasalnya, saat ini nasib GTT banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang hanya diberi honor sekitar Rp 200-400 ribu per bulan.

“Saya minta Pak Ganjar juga ikut mengawal. Kalaupun tidak diangkat PNS, kami minta upah kami disesuaikan dengan UMK,” ujarnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo memastikan akan menyampaikan keluhan para guru tersebut kepada Presiden.

“Rabu (6/12/2017) besok saya akan bertemu Pak Presiden. Saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Sebenarnya tuntutan GTT ini tidak tinggi-tinggi, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai UMK,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTT

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terlihat cukup kesal dengan jawaban pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait nasib guru tidak tetap (GTT) atau honorer.

Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman memberikan jaaban yang tak singkron, saat focus group discussion yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (28/11/2017).

Saat itu, Ganjar meminta Kemenpan RB segera memberi kepastian nasib jutaan GTT di Indonesia. Menurut dia, status GTT saat ini tidak jelas.

Sebab mereka diangkat oleh kepala sekolah karena banyak sekolah yang kekurangan guru. Di Jateng kekurangan guru mencapai 49.631.

Rinciannya TK, SD dan SMP sebanyak 38.859. Kemudian 4732 guru SMA, 5056 guru SMK, dan 934 guru SLB. “Kondisinya darurat guru lalu kepala sekolah inisiatif cari guru honorer,” kata Ganjar.

Namun, keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi propfesi, karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

“Sedangkan untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” kata Ganjar.

Saat itu, Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, GTT bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun aturan PPPK masih digodok dalam rancangan peraturan pemerintah yang baru.  Menurutnya, saat ini RPP ke Menteri Sekretariat Negara, dan pihaknya masih menunggu.

Ganjar kemudian mengirim pesan singkat kepada Mensetneg Pratikno. Ia mendapat jawaban bahwa RPP masih di Kemenpan RB. Ganjar pun meradang. “Ini bagaimana, GTT tidak bisa diselesaikan dengan politik seterika begini,” ujarnya.

Suasana semakin menghangat ketika salah seorang pengurus PGRI Purbalingga mengatakan jika Pemkab Purbalingga akan mengangkat GTT secara resmi dengan dasar PP 19 Nomor 2017.

PP itu adalah turunan dari UU guru dan dosen yang pada pasal 59 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah wajib mengisi kekosongan guru demi kelangsungan proses belajar mengajar.

Ganjar kembali bertanya pada Herman, apakah pengangkatan GTT dengan PP 19/2017 itu dibolehkan? Herman ternyata tidak tegas menjawab. Ia hanya menjelaskan bahwa dalam undang-undang kepegawaian hanya mengenal ASN dan PPPK.

Ganjar terus mendesak Herman untuk tegas. Sebab menurutnya, Kemenpan RB ikut bertanggung jawab dalam kisruhnya persoalan GTT dan PTT.

“Jika ternyata penggunaan PP 19 bisa, mengapa harus menunggu revisi PP 48?. Tapi kalau ternyata tidak boleh dan Purbalingga sudah terlanjur mengangkat kemudian kena masalah hukum bagaimana? Saya minta saudara menjawab tegas di sini, boleh atau tidak boleh,” kata Ganjar.

Setelah didesak, Herman baru menegaskan bahwa penggunaan PP 19 tidak dibenarkan. Pengangkatan GTT harus menunggu revisi PP 48.

Situasi semakin runyam karena penggunaan PP 19 tak didukung oleh Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dr Nurjaman. “PP itu lex spesialisnya di undang-undang guru dan dosen jadi boleh saja,” paparnya.

Begitu juga dengan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi yang menyebut, bahwa beberapa daerah sudah menerapkan PP 19 tersebut. “Ada di Jawa Timur, NTB dan beberapa kabupaten di provinsi lain. Bisa dan tidak masalah,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

GTT SMA/SMK  di Kudus Bakal Digaji Sesuai Nilai UMK

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmiko bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Gatot B Hastowo saat hadir di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemprov Jateng, memastikan pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) di SMK/SMA di Kudus akan sesuai dengan nilai UMK. Bahkan, pembayaran akan dimulai April nanti dengan diagendakan mulai Januari 2017 kemarin.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Gatot B Hastowo kepada awak media di SMA 1 Bae Kudus, Jumat (24/3/2017). Dikatakan anggaran untuk pembayaran gaji GTT sudah dipersiapkan oleh Pemprov Jateng.

“Kami sudah menganggarkan kebutuhan guru GTT di SMA SMK selama 2017. Termasuk di Kudus yang akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMK,” kata Gatot di Kudus.

Menurutnya, anggaran di tingkat provinsi dihitung sejak Januari hingga Desember. Dan anggaran keuangan tersebut, keluar bulan depan pada April. Untuk itu, penggajian para GTT juga akan diberi pada April mendatang.

Dijelaskan, gaji itu diperuntukkan bagi guru yang sudah terdaftar sebagai GTT oleh provinsi. Data yang terdaftar itu menjadi bahan pemerintah provinsi dalam hal pemberian gaji kepada GTT. Bagi yang belum terdaftar, diharapkan segera menyesuaikan.

Selain itu, dia juga mengatakan kalau tak semua GTT bakal mendapat gaji sesuai UMK di wilayahnya masing-masing. Pendapatan gaji sesuai UMK, hanya berlaku bagi guru yang sudah mengajar selama 24 jam lamanya.

“Bagi yang belum, maka akan disesuaikan dengan jam kerjanya. Jadi nilai UMK masing-masing wilayah, dibagi dengan lamanya dia mengajar. Misalnya saja mengajar 20 jam, maka UMK dibagi 20 jam tersebut,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami