Pendirian UPG di Blora Masih Tunggu Regulasi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Setiap Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dipastikan bakal memiliki Unit Penanggulangan Gratifikasi (UPG). Pengadaan unit tersebut berdasarkan saran Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Bambang Darmanto, Inspektur Inspektorat Kebupaten Blora mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi untuk membentuk UPG. ”Karena ini skala propinsi, kami masih menunggu regulasi. Jadi belum tahu kapan akan terbentuk,” ujarnya (26/5/2016)

Ia menjelaskan, di Jawa Tengah saat ini sudah ada dua daerah yang telah memiliki UPG. Yakni Kota Semarang dan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya,  dalam mekanisme daerah lain bisa meniru dua daerah tersebut.

Tidak dipungkiri praktek gratifikasi telah merambah ke setiap sendi-sendi birokrasi bahkan sampai daerah. Hal itu cukup membuat repot KPK selaku lembaga anti rasuah untuk mengusutnya.

Karena, dalam prakteknya, KPK masih konsen dalam praktek gratifikasi, suap maupun korupsi skala besar, atau dalam istilahnya Bigfish.

Jika nanti UPG terbentuk, maka akan menjadi wadah bagi penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil ketika menghadapi praktek gratifikasi tidak perlu repot-repot harus lapor ke KPK.

Sebelumnya, Seluruh SKPD, komponen DPRD maupun Birokrasi di jajaran Pemkab Blora telah mendapatkan penyuluhan perihal praktek gratifikasi, Rabu (25/5/2016), dari KPK langsung.

Dalam pemaparan, KPK menegaskan jika jenis gratifikasi merupakan penerimaan di luar gaji maupun sesuatu yang menjadi hak pegawai negeri. Pegawai negeri di sini tidak melulu mereka yang menyandang sebagai pegawai negeri sipil. Namun, setiap orang yang mendapatkan gaji dari negara.

Editor: Supriyadi