Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Bupati Kebumen Gelar Rapat Mendadak

MuriaNewsCom, Kebumen – Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka. Mohammad Yahya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi.

Penetapan menjadi tersangka diketahui pada Sabtu (20/1/2018) melalui surat yang dikirimkan KPK kepada bupati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Mohammad Yahya langsung menggelar rapat mendadak dengan jajarannya, di ruang Jatijajar, kompleks pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Dalam rapat yang dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat itu, ia juga menyampaikan kalau dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat penetapan telah diterimanya akhir pekan kemarin.

Dilansir Antara Jateng, Mohammad Yahya menyebut jika apa yang diterimanya itu bukan bentuk gratifikasi karena diberikan sebelum ia dilantik sebagai bupati. Menurut dia, pemberian itu murni dalam posisinya sebagai pengusaha dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan.

Mendengar keterangan itu, para peserta rapat sontak kaget. Apalagi saat itu juga Mohammad Yahya menyatakan berkinginan untuk mundur dari jabatan, agar bisa fokus menghadapi masalah hukum yang dihadapinya dan tak mengganggu proses pemerintahan.

”Saya juga minta maaf atas kepada masyarakat Kebumen atas penetepan tersangka ini,” katanya.

Meski berkeinginan untuk mundur, para kepala dinas dan camat yang hadir dalam rapat tersebut meminta Mohammad Yahya untuk tidak mundur, sebelum ada keputusan pengadilan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kebumen, Mahmud Fauzi juga membenarkan jika para pejabat menyarankan untuk tak mundur dari jabatan bupati.

”Jika terpaksa harus mundur, disarankan jangan tergesa-gesa agar bisa menyelesaikan masalah-masalah krusial dulu. Seperti memastikan program-program utama dalam pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Kebumen Sukamto dalam siaran pers menyampaikan bupati Kebumen meminta kepada jajaran OPD bersama masyarakat untuk tetap bersemangat bekerja dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Bupati juga beriktikad baik untuk mengikuti seluruh proses hukum dan memberikan fakta-fakta yang sebenarnya di pengadilan. “Bupati juga mohon didoakan agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menjalani ujian tersebut,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pendirian UPG di Blora Masih Tunggu Regulasi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Setiap Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dipastikan bakal memiliki Unit Penanggulangan Gratifikasi (UPG). Pengadaan unit tersebut berdasarkan saran Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Bambang Darmanto, Inspektur Inspektorat Kebupaten Blora mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi untuk membentuk UPG. ”Karena ini skala propinsi, kami masih menunggu regulasi. Jadi belum tahu kapan akan terbentuk,” ujarnya (26/5/2016)

Ia menjelaskan, di Jawa Tengah saat ini sudah ada dua daerah yang telah memiliki UPG. Yakni Kota Semarang dan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya,  dalam mekanisme daerah lain bisa meniru dua daerah tersebut.

Tidak dipungkiri praktek gratifikasi telah merambah ke setiap sendi-sendi birokrasi bahkan sampai daerah. Hal itu cukup membuat repot KPK selaku lembaga anti rasuah untuk mengusutnya.

Karena, dalam prakteknya, KPK masih konsen dalam praktek gratifikasi, suap maupun korupsi skala besar, atau dalam istilahnya Bigfish.

Jika nanti UPG terbentuk, maka akan menjadi wadah bagi penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil ketika menghadapi praktek gratifikasi tidak perlu repot-repot harus lapor ke KPK.

Sebelumnya, Seluruh SKPD, komponen DPRD maupun Birokrasi di jajaran Pemkab Blora telah mendapatkan penyuluhan perihal praktek gratifikasi, Rabu (25/5/2016), dari KPK langsung.

Dalam pemaparan, KPK menegaskan jika jenis gratifikasi merupakan penerimaan di luar gaji maupun sesuatu yang menjadi hak pegawai negeri. Pegawai negeri di sini tidak melulu mereka yang menyandang sebagai pegawai negeri sipil. Namun, setiap orang yang mendapatkan gaji dari negara.

Editor: Supriyadi