Gawat! Harga Elpiji di Tingkat Pengecer di Jepara Tak Terkendali

 

Beberapa karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Saat ini, harga gas elpiji di tingkat pengecer tak terkendali (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Beberapa karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Saat ini, harga gas elpiji di tingkat pengecer tak terkendali (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

         MuriaNewsCom, Jepara – Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kilogram di Jepara sebesar Rp 15.500, namun konsumen gas bersubsidi itu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Salah satu penyebab utama tingginya harga tersebut disebabkan penjualan di tingkat pengecer tak terkendali.

Hal itu diakui Kepala Bagian Perekonomian Setda Jepara Eriza Rudi Yulianto. Menurutnya, HET yang ditetapkan pemerintah itu hanya berlaku sampai di tingkat pangkalan. Sedangkan untuk tingkat pengecer, belum ada regulasi yang mengaturnya, sehingga harganya tidak dapat dikendalikan.“Ya, HET itu untuk penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan karena dalam aturan tidak ada istilah pengecer,” ujar Eriza kepada MuriaNewsCom, Jumat (17/6/2016).

Menurutnya, memang tidak menutup kemungkinan harga semakin tinggi ketika barang dari pangkalan dibeli pengecer lalu baru dijual ke konsumen. Pihak pengecer tentu saja menginginkan keuntungan dari hasil transaksinya tersebut. Lebih parah lagi ketika pengecer tersebut menjual ke pengecer lagi, baru dijual ke konsumen.“Mekanisme penjualan sebenarnya ada di pihak Pertamina. Sejauh ini belum ada pemberitahuan atau permintaan untuk mengatur penjualan gas bersubsidi itu di tingkat pengecer,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, HET yang diberlakukan untuk tingkat pangkalan itu dibuat pemerintah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan diterjemahkan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkat pengecer belum ada instruksi atau perintah untuk membuat aturan.

“Kami tidak bisa membuat aturan di tingkat kabupaten untuk mengatur penjualan gas elpiji di tingkat pengecer tanpa ada permintaan dari Pertamina. Karena pendistribusian dan penjualan itu merupakan wewenang Pertamina,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Kuota Elpiji Melon di Jepara Ditambah 10 Persen untuk Ramadan Ini

Salah seorang karyawan terlihat sedang menata tabung gas. Ramadan dan lebaran ini, ada penambahan kuota sebesar 10 persen (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang karyawan terlihat sedang menata tabung gas. Ramadan dan lebaran ini, ada penambahan kuota sebesar 10 persen (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

    MuriaNewsCom, Jepara – Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji ukuran 3 kilogram meningkat. Untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi pada hari raya nanti, pihak Pertamina menambah kuota di Kabupaten Jepara sebesar 10 persen.

Sales Executif Elpiji dan Gas Pertamina Regional IV Jateng Agung N Hananto mengatakan, pihaknya akan menambah sekitar 10 persen dari kuota normal atau sekitar 65-70 ribu tabung gas elpiji 3 Kg hingga hari raya lebaran nanti. Menurutnya, penambahan kuota telah dimulai sejak memasuki bulan Ramadan atau awal Juni lalu.

“Di awal Juni, kami sudah mulai menyuplai tambahan itu. Ditargetkan untuk Ramadan ini sudah terdistribusi 8 persen atau sekitar 50 ribu tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram,” ujar Agung kepada MuriaNewsCom, Kamis (16/6/2016).

Menurutnya, ketika mendekati lebaran nanti, sisa penambahan kuota yakni 2 persen atau sekitar 15 ribu tabung dapat didistribusikan, agar saat merayakan hari raya tidak mengalami kelangkaan. Sebab, mengaca pada pengalaman tahun sebelumnya, saat lebaran banyak masyarakat yang mudik kembali ke Jepara dan itu otomatis menambah kebutuhan energi, termasuk gas elpiji.“Kemarin kami bersama Pemkab Jepara telah melakukan pemantauan lapangan. Hasilnya sampai saat ini stok di Jepara aman,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait harga gas bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya karena banyaknya pengecer dan ada oknum yang dicurigai melakukan permainan harga.

Editor : Kholistiono

Soal Distribusi BBM dan Elpiji ke Karimunjawa Masih Perlu Dibahas Lebih Matang, Ini Rencana Pemkab Jepara

f-elpiji

  MuriaNewsCom, Jepara – Solusi mengenai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ke Karimunjawa masih belum sepenuhnya tuntas, sehingga masih perlu dimatangkan, agar tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. Sampai saat ini upaya mendapatkan solusi yang final masih tengah diproses pihak pemerintah.

Kabag Perekonomian Setda Jepara Eriza Yulianto mengatakan, Pemkab Jepara masih akan membahas sistem pengangkutan ke Karimunjawa bersama pihak terkait. Pembahasan ini diarahkan pada masalah alat transportasi yang diperbolehkan dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur masalah distribusi BBM dan gas elpiji.

“Distribusi BBM dan gas elpiji 3 kilogram rencananya akan melibatkan beberapa Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang selama ini sudah ada di Karimunjawa. Mereka akan diajak berembug untuk terlibat dalam sistem pendistribusian ke Karimunjawa.  Termasuk dengan adanya rencana dilibatkannya Perusda Jepara untuk masalah ini, juga masih terus dibicarakan,” terang Eriza kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/6/2016).

Menurutnya, Pertamina dalam hal ini sudah siap, jika sudah ada alat transportasi yang secara hukum tidak melanggar aturan. APMS, atau gabungan APMS, atau kerjasama gabungan APMS dengan Perusda, atau Perusda sendiri nantinya akan ditunjuk sebagai agen distribusi di Karimunjawa. Agen ini akan menjadi distributor BBM dan elpiji di Karimunjawa. Sehingga, nantinya harga BBM di Karimunjawa akan sama dengan yang berlaku di Jepara bagian daratan.

“Perbedaan harga BBM dan Elpiji 3 kg nantinya masih mungkin terjadi untuk wilayah-wilayah Karimunjawa di luar pulau Karimunjawa. Bisa jadi akan ada selisih harga untuk pulau-pulau di luar Karimunjawa. Namun yang jelas, proses ini masih akan kami lanjutkan, dan mudah-mudahan segera terwujud,” ungkapnya.

Berkaitan dengan masalah alat transportasi, Pemkab Jepara dalam hal ini masih akan membahasnya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan itu berkait dengan ketentuan-ketentuan alat transportasi yang bisa digunakan untuk membawa BBM dan gas elpiji ke Karimunjawa.

Editor : Kholistiono