Ratusan Perusahaan dan 8 Hotel di Jateng Kedapatan Gunakan Elpiji 3 Kg

MuriaNewsCom, Semarang – Jajaran kepolisian di wilayah Polda Jateng selama beberapa hari terakhir, aktif melakukan pemantauan penggunaan gas bersubsidi. Polisi juga memeriksa penyelewengan penggunaan gas bersubsidi tersebut.

Termasuk penggunaan gas 3 kg untuk tempat usaha nonmikro. Data yang masuk ke Polda Jateng, selama sepekan ada 1.173 tempat usaha nonmiro yang diperiksa pihak kepolisian di seluruh Jawa Tengah.

Hasilnya, sebanyak 452 unit usaha melakukan pelanggaran penggunaan gas 3 kg. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah dari ratusan penyelewengan penggunaan gas 3 kg itu, delapan di antaranya merupakan hotel.

Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari di Semarang mengatakan, temuan itu merupakan bagian dari kegiatan monitoring penggunaan LPG bersubsidi pada usaha non-mikro di wilayah tersebut.

“Sidak dilakukan di berbagai tempat usaha yang tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi tersebut,” katanya.

Selain delapan hotel, diketahui 355 restoran, 52 peternakan dan lima toko roti diketahui melakukan pelanggaran. Polisi menemukan 4.046 tabung elpiji 3 kg yang tidak sesuai sasaran penggunanya.

Ia menuturkan teguran lisan disampaikan kepada para pengusaha pengguna elpiji 3 kg yang bukan peruntukannya. “Langkah selanjutnya kami serahkan ke dinas perindustrian dan perdagangan,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Elpiji 3 Kg Sering Hilang di Pasaran, Ini yang Diinginkan Gubernur Ganjar

Pekerja tengah menata tabung elp0iji 3 kg sebelum didistribusikan ke pengecer. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg di sejumlah daerah di Jawa Tengah, menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia berharap Pertamina mengubah sistem distribusi, sehingga tak ada permainan atau salah sasaran.

Ganjar meminta agar distribusi gas elpiji tiga kilogram atau biasa disebut gas melon, dilakukan secara tertutup. Dengan sistem ini maka bisa menutup adanya penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.

“Banyak keluhan yang masuk mengenai elpiji. Saya konfirmasi ke Pertamina, katanya justru pasokan gas melon sudah melebihi empat persen dari pasokan biasanya,” katanya.

Menurut dia, jika pasokan sudah ditambah, tapi tetap ada kelangkaan gas, dia menduga ada penyimpangan dalam distribusi gas melon. Apalagi penjualan gas bersubsidi yang semestinya khusus untuk warga miskin itu dilakukan secara terbuka, sehingga rentan terjadi penyimpangan.

Baca : Harga Gas Elpiji di Pati Melambung Tinggi, Bupati Sinyalir Ada Agen Nakal

Untuk mengatasi kelangkaan gas melon, dalam jangka pendek ini gubernur meminta agar dilakukan operasi pasar.

”Untuk jangka pendek, saya minta dilakukan operasi pasar. Dan itu sudah. Kenyataanya, melebihi empat persen dari target yang sudah dialokasikan,” ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan, agar penjualan gas melon dilakukan secara tertutup, seperti distribusi pupuk bersubsidi.

Masyarakat miskin yang akan membeli, mesti dilengkapi identitas yang membuktikan dia memang benar-benar warga tidak mampu. Tempat membeli gas bersubsidinya pun harus dikhususkan. Jika hal itu direalisasikan, dia optimistis tidak akan lagi terjadi kelangkaaan gas elpiji tiga kilogram.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Elpiji Tembus Rp 25 Ribu, Warga Mejobo Beralih ke Kayu Bakar