Marah, Warga Tanjungrejo Kudus Geruduk DPRD

Perwakilan warga menyerahkan surat laporan ke Badan Kehormatan DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Perwakilan warga menyerahkan surat laporan ke Badan Kehormatan DPRD Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Sejumlah warga RW 8, Dukuh Turus, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus, Kamis (29/10) kembali menggeruduk kantor DPRD Kudus. Penggrudukan tersebut merupakan buntut kekesalan atas batalnya kunjungan Komisi C DPRD Kudus ke RW 8 Dukuh Turus, Tanjungrejo Rabu (28/10/2015) kemarin.

Penggererudukan tersebut dilakukan oleh perwakilan warga dan dari aliansi Masyarakat Peduli Pegunungan dan Alam Kudus (AMPPAK) guna menyerahkan surat aduan.

“Kami memang kecewa atas janji Komisi C yang akan menggelar pertemuan di RW 8 Dukuh Turus, Rabu (28/10/2015) kemarin. Oleh karenanya kekecewaan ini kami laporkan ke Badan Kehormatan DPRD,” kata Muh Kholilul Ulum, Korlap AMPPAK.

Dalam surat pengaduan tersebut tertulis bahwa pihak warga melaporkan Komisi C DPRD kudus ke Badan Kehormatan DPRD lantaran batal berkunjung ke RW 8.

“Inti dari laporan itu ialah, pihak warga kecewa dengan janji Komisi C. Janjinya bahwa di saat rapat kecil atau audiensi pada Selasa (27/10/2015) kemarin bahwa Komisi C DPRD akan berkunjung ke RW 8. Namun janji itu malah diingkari. Dan ternyata mereka malah berkunjung RW 7, yang notabene RW 7 tersebut merupakan warga yang pro terhadap penambang,” paprnya.

Warga berharap, surat pengaduan itu bisa ditindaklanjuti. Agar ada dampaknya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Warga Turus Kecewa, dan Terus Kejar Jawaban Komisi C DPRD Kudus Minta Hentikan Galian C

Beberapa warga Dukuh Turus, Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo sangat kecewa atas ketidakhadiran komisi C DPRD Kudus ke daerahnya untuk meninjau dampak adanya galian C. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa warga Dukuh Turus, Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo sangat kecewa atas ketidakhadiran komisi C DPRD Kudus ke daerahnya untuk meninjau dampak adanya galian C. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Terkait gagalnya kunjungan Komisi C DPRD Kudus ke RW 8, Dukuh Turus, Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Rabu (28/10/2015) kemarin memang sempat menyulut kemarahan warga setempat. Pasalnya warga sangat menunggu kedatangan komisi yang membidangi lingkungan hidup tersebut seharian penuh, sampai banyak warga mengorbankan waktu bekerjanya.

Salah satu warga Dukuh Turus Usman mengatakan, sampai saat ini warga Dukuh Turus terus mengejar jawaban Komisi C DPRD Kudus mengenai galian C ini. Selain itu, warga juga meminta pihak terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut.

”Gagalnya kunjungan Komisi C tersebut merupakan hal yang disengaja. Sebab sebelum berangkat ke lokasi, pihak koordinator lapangan demonstran Muh Kholilul Ulum sudah menelepon Komisi C berulangkali, bahwa galian C itu berada di RW 8 Dukuh Turus ini. Tapi ternyata mereka malah ke RW 7,” ungkapnya pada MuriaNewsCom, Kamis (29/10/2015).

Hal senada juga dibenarkan warga Turus lainnya bernama Asroni. Dia mengungkapkan, sebenarnya para warga itu sudah gerah dengan aktivitas tambang ini yang sudah berjalan 10 tahun lebih. Akan tetapi para RT yang ada di dukuh ini memihak terhadap tambang tersebut.

Melihat kondisi tersebut, para warga menilai bahwa gagalnya kunjungan Komisi C tersebut memang disengaja. ”Di RW 8 Dukuh Turus ini terdapat empat RT. Nah bagi yang pro terhadap tambang tersebut yang sudah nampak jelas itu RT 2 Pak Muyin dan RT 3 Pak Bunari. Namun unuk RT 1 dan RT 4 masih ngumpet karena rikuh, mungkin tidak enak pada warga supaya tidak dikucilkan,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Insiden Salim Kancil Bisa Terjadi di Kudus

Warga RW 8, Dukuh Turus, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, tampak menunggu kedatangan anggota DPRD di wilayahnya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga RW 8, Dukuh Turus, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, tampak menunggu kedatangan anggota DPRD di wilayahnya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Gagalnya kunjungan kerja Komisi C DPRD Kudus ke RW 8, Dukuh Turus, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, membuat warga marah.

Diketahui, warga RW 8 merupakan kalangan yang kontra terhadap aktivitas galian C. Batalnya kunjungan anggota DPRD ke lokasi itu membuat warga kecewa.

Salah satu warga RW 8 Dukuh Turus, Usman menyimpulkan, gagalnya kunjungan DPRD ke wilayahnya seolah wakil rakyat membiarkan insiden Salim Kancil terjadi.

“Sebelumnya, warga sudah sepakat dengan DPRD. Bahwa DPRD akan mengunjungi wilayah kami,” katanya.

Tapi nyatanya, Komisi C hanya menyambangi RW 7, dan setelah itu, mereka langsung pulang. Padahal warga RW 8 sudah menunggu kedatangan anggota dewan, sejak pagi hari.

Usman juga menuturkan, warga RW 7 sebagian besar merupakan kalangan yang pro terhadap pertambangan ilegal yang ada di RW 8.

Menurutnya, warga di RW 7 rata-rata bisa mengais keuntungan dari pengusaha tambang ilegal, sekitar Rp 1 juta tiap bulannya. Hal itu karena RW 7 juga menjadi salah satu jalur yang dilintasi proyek galian C.

“Saya takutnya, insiden Salim Kancil bisa menimpa warga RW 8 ini. Sebab mayoritas warga sini merupakan korban galian C. Anggota DPRD salah alamat karena berkunjung ke RW 7. Kok tidak langsung menuju ke RW 8? Padahal jaraknya juga dekat,” ujarnya kesal. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Komisi C Tidak Jadi Sidak Galian C, Warga Turus Kecewa dan Siap Lapor ke DPR Pusat

Muh. Kholilul Ulum sebagai koordinator lapangan sedang menelepon anggota DPRD mempertanyakan batalnya kunjungan kerja komisi C ke RW 8, Dukuh Turus, Tanjungrejo, Jekulo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Muh. Kholilul Ulum sebagai koordinator lapangan sedang menelepon anggota DPRD mempertanyakan batalnya kunjungan kerja komisi C ke RW 8, Dukuh Turus, Tanjungrejo, Jekulo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Gagalnya kunjungan komisi C DPRD Kabupaten Kudus ke wilayah RW 8, Dukuh Turus, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo membuat seluruh warga setempat kecewa. Sebab kunjungan kerja atau sidak ke tempat tersebut sudah dikoordinasikan pada Selasa (27/10/2015) kemarin, saat unjuk rasa galian C di wilayah tersebut.

Koordinator lapangan unjuk rasa Muh. Kholilul Ulum mengatakan, padahal Selasa (27/10/2015) kemarin pihaknya bersama warga, dan DPRD sudah berjanji menggelar pertemuan di Dukuh Turus RW 8 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo untuk melihat kegiatan galian C atau tambang. Akan tetapi pihak komisi C malahan menuju ke RW 7 Dukuh Slalang. Selain, itu pihaknya beserta warga juga sudah menelpon berulangkali guna mengingatkan galian C itu berada di RW 8 yaitu di Dukuh Turus.

Selain itu, saat pihaknya menelpon anggota komisi C DPRD Kudus yang diwakili oleh Edy Kurniawan dari Fraksi Demokrat, ada jawaban aneh yang dilontarkan oleh komisi yang membidangi lingkungan hidup tersebut.

”Saat kami telepon, malahan Edy bilang RW 8 Dukuh Turus tidak ada pekerjaan tambang. Padahal dia belum menuju ke sini. Namun komisi C tersebut sudah berada di RW 7 Dukuh Slalang. Selain itu, di RW 7 merupakan warga yang pro terhadap pekerjaan tambang. Sebab di sana selalu mendapatkan retribusi Rp 1 juta tiap bulannya. Karena wilayahnya dijadikan rute kendaraan angkut. Padahal yang dirugikan secara besar ialah di RW 8 . Yakni dengan mengeringnya sumur warga, krisis air bersih dan sebagainya,” paparnya.

Dia menilai, pernyataan itu merupakan pembohongan publik. Sebab di saat ada demonstrasi pada Selasa (27/10/2015) kemarin, pihak DPRD bersedia berkunjung ke RW 8 bukan ke RW 7. Sehingga dengan adanya pembohongan publik tersebut, pihaknya segera melaporkan ke Badan Kehormatan DPR pusat.

Hal senada dibenarkan oleh warga Dukuh Turus yaitu Usman. Dia mengatakan, memang RW 7 itu mendapatkan retiribusi Rp 1 juta tiap bulannya dari penambang galian C. Akan tetapi dengan didapatkannya retribusi tersebut, sampai merugikan warga RW 8 yang saat ini menjadi korban tambang atau galian C itu.

”Yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, sumur jadi kering kerontang,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Demonstran Kecewa, Anggota Dewan Tak Ada di Tempat

Salah satu warga saat melakukan aksi unjuk rasa siang tadi (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu warga saat melakukan aksi unjuk rasa siang tadi (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Setelah melakukan aksi unjuk rasa di Simpang Tujuh Kudus, siang tadi warga Desa Tanjungrejo kemudian melanjutkan aksinya di DPRD Kudus. Namun, demonstran harus dibuat kecewa, karena tak ada satupun anggota dewan yang berada di gedung tersebut.

Melihat kondisi seperti ini, pendemo langsung marah. Sebab, mereka tak bisa menyampaikan aduan secara langsung ke anggota dewan.

Koordinator aksi Moh Kholilul Umam mengatakan, saat orasi dihalaman gedung DPRD, para wakil rakyat sama sekali tidak ada di tempat saat rakyat membutuhkan.Pendemo juga semakin kecewa, karena dewan tak ada di tempat, saat jam kerja”Ini adalah jam kerja, tapi kenapa gedung dewan kosong, tidak ada wakil kami dalam gedung,” katanya.

Warga berjanji bakal melayangkan surat terkait hal tersebut. Baik tentang tuntutan warga sampai dengan kosongnya gedung dewan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Warga Protes Keberadaan Galian C di Desa Tanjungrejo

Warga melakukan aksi unjuk rasa, memprotes aktivitas galian C di Desa Tanjungrejo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga melakukan aksi unjuk rasa, memprotes aktivitas galian C di Desa Tanjungrejo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, melakukan aksi unjukrasa di Simpang Tujuh Kudus, pada Jumat (23/10/2015). Demonstrans menuntut agar aktivitas galian C di Desa Tanjungrejo dihentikan.

Aktivitas galian C, dinilai berdampak terhadap kekurangan air, apalagi hal itu dilakukan melebihi prosedur penggalian. ”Kami minta, persoalan ini sgera ditangai, karena warga sudah menderita dengan kegiatan tambang ini. Pemerintah harus tegas, apalagi bagi aktivitas galian C yang ilegal,” kata Moh Kholilil Umam, koordinator aksi.

Menanggapi hal ini, Pemkab Kudus berjanji bakal mengkomunikasikan tuntutan warga tersebut. Karena, tentang galian C, disebut merupakan ranah pemerintah provinsi. ”Kami minta maaf atas kekurangan, namun kami akan menjembatani kebutuhan warga, sebab galian C itu izinnya di provinsi bukan di kami,” kata Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil.

Menurutnya, penindakan galian C tersebut secara tegas perlu dilakukan. Khususnya daerah yang melanggar aturan pengambilan tambang. Dalam hal ini, katanya, pihaknya juga bakal melakukan komunikasi dengan Bina Marga Provinsi Jateng.

Dalam hal ini, dirinya juga menyatakan, untuk di wilayah Tanjungrejo, katanya, merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam lokasi yang sudah mendapatkan izin untuk aktivitas galian C. “Perda Nomor 11 Tahun 2014, tentang RTRW 2012 – 2032, Pasal 57 Ayat 2 dijelaskan, kawasan penambangan di Kudus ada empat lokasi. Di dukuh Kedungmojo, Desa Tanjungrejo, Jekulo, Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Dawe, Desa Wonosoco, Undaan dan Desa Gondoharum, Jekulo,” katanya.

Meski demikian, pihaknya juga bakal melihat mengengai kapasitas galian C, apakah sesuai ketentua atau tidak. Jika menyalahi, pihaknya akan melakukan tindakan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Satu Pemilik Usaha di Japan Siap Buat Surat Penutupan Usaha Galian C nya

Salah satu wilayah di Dawe yang dijadikan warga sebagai usaha penambangan galian C ilegal. (MuriaNewsCom)

Salah satu wilayah di Dawe yang dijadikan warga sebagai usaha penambangan galian C ilegal. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Pemilik usaha tambang galian C di Desa Japan Kecamatan Dawe Suratmin, menyatakan siap membuat surat kesanggupan menutup usahanya yang dinilai melanggar aturan, meski tanah lokasi penambangan milik sendiri. Saat ini dia mempekerjakan empat orang, sehari rata-rata mampu menghasilkan dua rit truk batu belah.

”Satu rit truk, pekerja mendapat upah sekitar 160 ribu, dibagi berempat. Jadi satu orang rata- rata mendapat Rp 40 ribu per rit. Upah bertambah jika mampu menghasilkan dua rit,” terangnya.

Berdasarkan ketentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ditetapkan dalam Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, hanya ada empat desa yang bisa dijadikan area tambang. Yakni Desa Tanjungrejo dan Desa Gondoharum di Kecamatan Jekulo, serta Desa Rejosari Dawe dan Desa Wonosoco Undaan.

Penambangan di luar keempat desa itu, dipastikan ilegal. Selain melanggar Perda, juga dilaksanakan tanpa mekanisme perizinan sebagaimana ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). (TITIS W)

Camat Dawe Lakukan Sidak, Minta 11 Usaha Galian C Ilegal Segera Ditutup

Salah satu wilayah di Dawe yang dijadikan warga sebagai usaha penambangan galian C ilegal. (MuriaNewsCom)

Salah satu wilayah di Dawe yang dijadikan warga sebagai usaha penambangan galian C ilegal. (MuriaNewsCom)

 

KUDUS – Sebelas usaha penambangan galian C ilegal di wilayah Kecamatan Dawe Kudus agar segera ditutup. Pemerintah kabupaten melalui petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan petugas ketentraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, meminta pemilik usaha agar menghentikan eksploitasi tambang yang berada di kawasan konservasi alam pegunungan Muria, namun aktivitas penambangan tersebut ternyata masih berlangsung.

Hal itu terlihat saat Camat Dawe Eko Budi Santosa melakukan inspeksi menyisir beberapa tempat usaha penambangan galian C ilegal di Desa Dukuh Waringin dan Desa Japan Kudus, Senin (19/10/2015). Didampingi Kepala Seksi Trantib Kecamatan Dawe Sukardi, camat juga menyambangi satu tempat usaha galian C- masuk Desa Gembong Kabupaten Pati, berbatasan dengan Kudus.

”Kami merasa perlu mengingatkan, hasil usaha tambang ilegal di perbatasan Kudus- Pati itu diangkut melalui jalan desa di wilayah Dawe. Selain itu jika tambang jenis bebatuan terus dilakukan, berpotensi membuat jalan sekitar longsor,” ujarnya.

Di wilayah Kecamatan Dawe ditemukan sekitar 11 usaha tambang galian C ilegal, masing- masing di Desa Dukuh Waringin, Japan, Soco, dan Ternadi. Meski para penambang hanya menggunakan alat manual, namun aktivitas yang berjalan beberapa tahun itu mengancam kerusakan lingkungan. Di antara usaha tambang tersebut adalah milik warga Dukuh Waringin Sutarwi dan warga Desa Japan Suratmin.

”Kami minta mereka segera membuat surat kesanggupan menghentikan usaha penambangan ilegal. Usaha mereka jelas telah melanggar ketentuan undang- undang dan peraturan daerah (perda),” kata Budi. (TITIS W)

Piye Iku, Perangkat Desa Papringan Kudus Halangi Kerja Wartawan

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, menghalangi sejumlah wartawan yang hendak mengambil gambar sopir dan warga desa tersebut. Perangkat desa bahkan sampai membentak seorang wartawan cetak.
“Tidak boleh mengambil gambar,” tiru salah seorang jurnalis di Kudus, Mamdukh menirukan ucapan perangkat desa di Papringan.

Kepala Desa Papringan Masrudi saat dikonfirmasi menyangkal hal tersebut. Menurutnya perangkat desa tidak ada yang menghalangi apalagi sampai membentak dan memarahi wartawan.

“Tidak ada perangkat yang demikian. Yang ada perangkat hanya memarahi warga lantaran mereka melakukan hal semacam itu,” ucapnya.(FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Ini Alasan Sopir Truk Galian C Lewat Jalan Papringan Kudus

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Pengemudi truk yang melintasi kawasan Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus mengaku hanya menggunakan jalur desa tersebut supaya lebih cepat mencapai tujuan.

Sebab jika menggunakan jalan raya, akan memakan waktu yang lebih banyak dan lama.

Seperti diungkapkan Khanifan, salah satu sopir truk muatan galian C. Dia menyatakan setiap hari dia mengangkut tanah uruk enam hingga delapan ‎kali dari Nalumsari, Jepara. Dan setiap hari pula, dia menggunakan daerah tersebut untuk melintas.

“Kami hanya melewati jalur ini saja, karena terlihat jarak yang lebih dekat dan kami lebih untung kalau melewati jalan ini,” jawabnya singkat.

Menurutnya, jalan Desa Papringan dinilai lebih dekat dengan lokasi pemesanan tanah uruk. Bila melalui jalan utama yakni Mayong, jaraknya terlalu jauh.

“Kami bisa rugi kalau terlalu jauh, terlebih jika harus lewat jalur utama, itu bisa memutar jauh lebih lama lagi,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Truk Galian C Lewat Desa Papringan Kudus, Berhati-hatilah!

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga melintas jalan kampung di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Sejumlah warga ‎Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, mengeluhkan keberadaan truk bermuatan tanah galian C yang melintas desa.

Keluhan warga berdasarkan anggapan bahwa truk yang melintasi jalan desanya mempercepat kerusakan jalan desa.

Warga mengancam bakal mencegat truk pengangkut tanah uruk yang melintas di wilayahnya. Truk membawa tanah uruk dari Nalumsari, Kabupaten Jepara, ke Kudus dan sekitar.

Perwakilan warga, Ahdori, mengatakan kejadian itu sudah berlangsung lama. Truk pengangkut galian C diperkirakan ada sekitar 50 unit.

”Pengangkutan muatan itu hampir ratusan kali setiap hari,”katanya, Rabu (12/8/2015).

Kemarin, warga masih memperbolehkan truk pengangkut melintas. Beberapa warga juga sudah berbicara baik-baik dengan sopir truk mengenai hal itu. Setelah itu, mereka diminta untuk tidak melintas jalanan di desanya lagi.

Keluhan tersebut sebenarnya sudah disampaikan kepada aparat kepolisian dan Satpol PP. Hanya, dia mengaku hingga kemarin belum ada realisasinya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Buru Tiga Tempat yang Diduga Ada Penambangan Ilegal

Ilustrasi

Ilustrasi

KUDUS – Satpol PP Kudus memburu tiga tempat tersebut diduga terdapat penambangan galian C ilegal. Yakni di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Desa Getasrabi dan Padurenan Kecamatan Gebog Kudus.

Ketiga tempat tersbeut sudah menajdi sasaran dalam operasi satpol PP sehingga menunggu waktu dalam penindakan. Akibatnya, jika ketiganya kedapati basah melakukan penambangan, maka nasibnya bisa lebih parah dari yang terdapat di kaliwungu.

”Saat kami meninjau ke lokasi tidak ada aktivitas namun bekas galiannya ada. Kami akan mengawasi terus lokasi tersebut. Bahkan kami sudah memasang orang untuk mengawasinya,” kata Kepala Satpol PP, Abdul Halil, kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika kedapatan melakukan penambangan, Halil akan menindak tegas pemilik penambangan dan tidak segan menyita alat berat yang digunakan. Sebab dalam aturan sudah jelas mengenai lokasi mana saja ynag diperbolehkan. Sehingga sudah menjadi tugasnya dalam menegakkan Perda.

Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2012 ada empat wilayah di Kudus yang diperuntukan untuk pertambangan mineral dan batuan. Yakni di Desa Tanjungrejo, Desa Rejosari, Desa Wonosoco, dan Desa Gondoharum.

”Perda sudah menentukan lokasi mana saja kawasan yang diperuntukan galian C. Kami menyita alat berat karena beroperasi bukan di wilayah yang ditentukan Perda,” imbuhnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Alat Berat Galian C Kaliwungu yang Disita Satpol PP Dipulangkan

Ilustrasi

Ilustrasi

KUDUS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus mengembalikan satu alat berat yang beroperasi di wilayah Kaliwungu beberapa waktu yang lalu. Alat berat itu sebelumnya disita saat digunakan untuk mengeruk tanah di areal pesawahan di Desa Kaliwungu, Rt 1 RW 4 Kecamatan Kaliwungu, Kudus.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pengembalian alat berat tersebut sudah sesuai dengan aturan. Pelaku penambang liar yang juga perangkat Desa Kaliwungu hanya diberikan teguran dan pembinaan, untuk berikutnya diberikan perjanjian atas hal yang telah dilakukan.

”Sudah beberapa hari yang lalu, alat kami kembalikan kepada pemiliknya. Namun sebelumnya perangkat desa kami panggil untuk dibina dan diberikan perjanjian tidak akan mengulangi hal yang serupa. Pembinaan kami lakukan lantaran baru kali pertama dilakukan hal tersbeut,” kata Halil kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, selain perangkat desa yang dipanggil. Satpol juga memanggil pemilik alat berat tersebut. Tujuannya sama, yakni memberikan pemahaman mengenai penambangan galian C yang ilegal dan di daerah terlarang untuk dilakukan penggalian.

Pemilik pertambangan yang disita bernama Sukamto yang merupakan perangkat Desa Kaliwungu. Sedangkan tanah di areal pertambangan merupakan tanah bondo desa.

”Sebelumnya kami sempat kucing-kucingan. Saat pagi kami tidak menemui orang yang sedang beroperasi di areal tersebut. Baru siangnya kami kembali dan mereka tertangkap tangan sedang melakukan pertambangan,” imbuh Halil. (FAISOL HADI/TITIS W)