Ketua DPRD Tak Mau Berikan Angin Surga Terkait Tuntutan Gaji Guru di Kudus

Suasana audiensi FKB dengan ketua DPRD Kudus, Rabu (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Masan enggan memberikan janji muluk-muluk kepada Forum Komunikasi Guru (FKB) Kabupaten Kudus yang datang untuk menuntut kelayakan gaji, Rabu (8/11/2017. Bagi dia, semuanya harus jelas dan memiliki proses yang sesuai aturan.

“Saya tak mau memberikan angin surga, saya tak mau janji-janji yang terlalu kepada semuanya,” katanya saat menemui FKB di ruang paripurna DPRD Kudus.

Baca: Datangi Ketua DPRD, Ratusan Guru di Kudus Tuntut Kelayakan Gaji

Meski begitu, pihaknya berjanji akan membantu memperjuangkan keinginan dari para guru yang tergabung dalam FKB. Hanya, permasalahan yang muncul adalah beban APBD yang sangat besar.

Apalagi ada ratusan guru honorer ataupun K2 yang tidak tergabung FKB. Artinya setiap bulannya pemerintah harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk memberikan gaji guru non PNS di Kabupaten Kudus. Bisa-bisa APBD bakalan habis untuk pembayaran tersebut.

“Kita akan mencari solusi bersama, kita berjuang bersama untuk itu. Jadi Jumat mendatang, berikan saya data FKB secara lengkap. Termasuk lokasi serta berapa tahun bekerja. Hal itu sebagai hahan dalam penyusunan APBD 2018 mendatang. Setelah itu, Senin akan dibahas dengan Disdikpora dan FKB bisa ikut,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Datangi Ketua DPRD, Ratusan Guru di Kudus Tuntut Kelayakan Gaji

Suasana audiensi FKB dengan ketua DPRD Kudus, Rabu (8/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan guru di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru (FKB) Kabupaten Kudus, mendatangi Ketua DPRD Kudus Masan, Rabu (8/11/2017). Kedatangan ratusan guru tersebut menuntut adanya kelayakan gaji kepada mereka.

Seorang anggota FKB yang tak mau menyebutkan nama, mengatakan kalau para guru yang tergabung dalam FKB sangat ironis. Karena memiliki gaji yang sangat jauh dari UMK, dengan beban yang di atas PNS.

“Ada cerita kalau sekolah hanya mampu menganggarkan Rp 500 ribu per bulan. Padahal gurunya non PNS ada empat. Sehingga jumlah yang sudah sedikit itu harus dibagi  empat guru,” katanya saat audiensi dengan Ketua DPRD Kudus di ruang paripurna, 

Supriyanto, Ketua FKB Kabupaten Kudus mengatakan, kalau jumlah guru yang tergabung dalam FKB sejumlah 170 orang. Semuanya merupakan bagian dari K2, yang tak mendapatkan gaji sesuai UMR dan tak lolos PNS seperti K2 lainya.

“Kami memiliki sejumlah permintaan kepada Ketua DPRD Kudus, seperti mendapatkan SK dari Disdikpora sebagai profesi guru di lingkungan Pemkab Kudus,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Kudus. Hal itu sama dengan honorer K2 lainya yang tak lolos PNS. Dengan begitu, semua bisa mendapatkan hak yang sama.

”Kami juga meminta kepada Ketua DPRD Kudus agar dapat diberikan SK agar mampu mengikuti PLPG atau sertifikasi. Karena, yang sudah lulus PLPG pun tak mendapatkan tunjangan lantaran tak memiliki sertifikat dari kepala daerah,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pemberian Gaji GTT SD dan SMP di Jepara Molor

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Jepara – Hingga penghujung bulan April 2017, ribuan guru tidak tetap (GTT) di Jepara belum memperoleh gaji. Mereka merupakan GTT di tingkat SD dan SMP. 

Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Jepara Choiron mengatakan, sesuai peraturan gaji guru honorer, seharusnya dibayarkan tiga bulan sekali. Namun hingga bulan keempat hampir berakhir, sekitar 1.900 GTT tak kunjung memperoleh hak mereka. “Kami sudah menanyakan hal ini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,” ujarnya. 

Dirinya mengungkapkan, GTT yang seharusnya memperoleh gaji dari Pemkab Jepara adalah 1.900 orang. Jumlah itu meningkat dari tahun 2016 yang hanya 870 orang. 

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Ali Maftuh tak menampik kenyataan itu. Menurutnya penggajian bagi GTT memang seharusnya tiga bulan sekali.

“Menurut peraturan bupati,  gaji diberikan triwulan dan harusnya dibayarkan pada bulan April. Nah karena ada Surat Keputusan (SK) GTT  yang turun pada bulan ini (April) maka tak diberikan terlebih dahulu. Agar tak menciptakan keributan, maka diberikan serentak pada tanggal 1 Mei,” tuturnya, Jumat (28/4/2017).

Dirinya menjelaskan, karena adanya GTT yang menerima SK pada bulan April, Disdikpora memang menangguhkan penggajian. Harapannya, mereka yang ber-SK pada bulan ini bisa menerima gaji selama sebulan. 

“Nanti akan diberikan serentak pada bulan Mei, baik mereka yang ber-SK Bulan April atau tidak. Setelahnya, akan normal triwulan,” imbuhnya. 

Ia menyebutkan besaran gaji yang disiapkan untuk GTT pada 2017 adalah sekitar Rp 11 miliar, untuk satu tahun.

Editor : Kholistiono