Gaji Anggota Fraksi PKS DPRD Disumbangkan untuk Muslim Rohingya

Muhammad Rodhi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Gaji seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk bulan Agustus 2017 disumbangkan untuk muslim Rohingya, di Myanmar. Dana yang terkumpul dari gaji dewan itu akan disalurkan melalui Crysis Center Rohingya Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengatakan, dana anggota dewan oleh crysis center DPP PKS akan disalurkan melalui UNHCR ke Myanmar.

“Sebagian gaji 10 anggota F-PKS kita sisihkan. Semua anggota wajib mengumpulkan gajinya untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, konflik Rohingya harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Myanmar. Ia meminta ada tindakan nyata penyelesaian krisis kemanusiaan dengan segera. Sebab, sanksi dunia melalui PBB akan menghantui Myanmar.

Dia juga menambahkan, konflik itu juga tidak ada urusannya dengan masalah agama, tetapi kekerasan kemanusiaan.

“Apa pun latar belakangnya, apa pun atau siapa pun yang melakukannya, kalau sudah soal kemanusiaan, kita harus atasi dengan seluruh kemampuan kita,” ujar anggota Komisi D DPRD Jateng ini.

Sejauh ini, badan pengungsi PBB UNHCR melaporkan, sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, akibat konflik ini, sejak pekan lalu. Namun dilaporkan tidak semuanya berhasil masuk ke wilayah Bangladesh.

Editor : Ali Muntoha

Sekwan Masih Tunggu Perbup Terkait Besaran Gaji Baru Anggota DPRD Jepara

Anggota DPRD Jepara saat melakukan sidang paripurna. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara Mas’ud belum mau membeberkan besaran gaji anggota dewan yang baru. Ia mengaku untuk rincian tersebut masih menunggu disahkannya Peraturan Bupati (Perbup).

“Terkait hal itu nanti menunggu Perbup sudah diasmani (ditandatangani) oleh bupati. Kalau belum ada Perbup ya tidak berani,” katanya, Selasa (5/9/2017).

Dirinya menyebut, berdasarkan PP 18/2017, setelah perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD disahkan, maka peraturan penggajian dengan mekanisme baru sudah berlaku. Namun demikian, untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten, hal itu harus menunggu pengesahan oleh bupati terlebih dahulu. 

Dirinya mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu evaluasi dari pemda terkait tunjangan anggota dewan. “Pada APBD Perubahan sudah dimasukan, namun nanti pedomannya kan perbup,” tambahnya. 

Disinggung mengenai tunjangan transportasi, Mas’ud menyebut seluruh anggota dewan telah mengembalikan mobil operasional yang sebelumnya difasilitasi Pemkab Jepara. Saat ini, ia melanjutkan, pimpinan dewan sudah tidak lagi menggunakan mobil milik pemerintah kabupaten Jepara. 

“Kalau untuk pembayaran (gaji) sesuai dengan peraturan (perda) baru kapan disahkannya. Kalau untuk perbup kan hanya menunjukan besaran uangnya saja,” tutur dia.

Editor: Supriyadi

Jangan Kaget, Ini Komponen yang Membuat Gaji Anggota DPRD Jepara Naik

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Gaji anggota DPRD Jepara naik tahun ini. Lalu komponen apa saja yang akan mengalami kenaikan?

Sebelumnya perlu diketahui, gaji anggota dewan Jepara sebelum naik mencapai Rp 18 juta perbulan. Itu meliputi uang representatif, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif.

Namun berdasar peraturan baru yakni Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang merujuk pada PP no 18/2017 gaji anggota dewan dimungkinkan akan naik dua kali lipat. Alasannya, amanah PP tersebut menegaskan bagi daerah yang tak memberikan sarana transportasi maka harus memberikan uang transportasi. 

Disamping itu, ada tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan perumahan yang akan mengalami penyesuaian.

Baca Juga: Catat! Ini Janji yang Akan Dilakukan Anggota Dewan Jepara Setelah Gaji Mereka Naik

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Anwar Haryono menyebut untuk tunjangan komunikasi intensif dan reses akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagi daerah yang berkemampuan keuangan tinggi besaran tunjangannya adalah tujuh kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan untuk daerah berkemampuan sedang dan rendah, masing-masing adalah lima kali dan tiga kali dari uang representasi ketua DPRD. 

Adapun, besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Jepara. Menilik Keppres no 68/2011, gaji pokok bupati/walikota sebesar Rp 2,1 juta.

Baca Juga: Dewan Bilang Gaji Mereka Sudah Layak, Jadi Tidak Terpikir Naik

“Untuk menentukan kemampuan kita, maka kami berkonsultasi ke Kemendagri. Berdasarkan konsultasi tersebut, kita termasuk yang tinggi. Sehingga untuk tunjangan komunikasi dan reses besarannya adalah tujuh kali dari uang representasi,” katanya, Selasa (5/9/2017). 

Sementara untuk tunjangan transportasi dan perumahan Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Gubernur. Anwar mengatakan, besaran kedua tunjangan tersebut harus berada di bawah DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, untuk besaran tersebut ia juga menggunakan mekanisme penaksir harga atau appraisal

“Untuk pencairannya masih menunggu Peraturan Bupati Jepara. Namun demikian karena Perda Sudah disahkan akhir Juli lalu maka gaji anggota dewan telah menggunakan mekanisme baru pada bulan Agustus. Nanti pemberiannya akan dilakukan dengan dirapel,” urainya. 

Editor: Supriyadi

Mobil Dinas Ditarik, Anggota Dewan Kudus Diberi Ganti Rp 8 Juta per Bulan

Mobil dinas anggota dewan dikandangkan. Mereka akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi Rp 8 juta per bulan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kendaraan dinas milik pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah dikembalikan. Pengembalian tersebut, akan diganti dengan tunjangan transportasi dewan. Besaran tunjangan transportasi dewan, diisukan sebesar Rp 8 juta untuk tiap anggota.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, nominal Rp 8 juta diambil dari survey harga sewa mobil di Kudus selama sebulan. Dari hasil survey, setelah dirata-rata dibagi angka yang keluar untuk ganti sewa mobil sejumlah Rp 8 juta.

“Angka itu seperti kalau sewa mobil selama sebulan. Namun itu merupakan usulan, masih menunggu perbup juga,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, dari 45 Anggota DPRD Kudus, hanya empat yang tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Mereka berasal dari unsur pimpinan, yaitu ketua DPRD Kudus, dan tiga wakil ketua DPRD. Empat pimpinan DPRD Kudus tersebut masih mengenakan mobil dinas.

Hingga kini, kata dia, tercatat 13 mobil dari jumlah total 14 mobil yang sudah dikembalikan dari alat kelengkapan dewan. Tinggal satu mobil yang belum dikembalikan dan masih dipinjam oleh anggota Sutejo.

Mobil tersebut, lanjut dia, masih dipinjam beberapa hari lagi sejak Rabu (30/8/2017) kemarin. Rencananya, mobil akan segera dikembalikan dalam waktu dekat ini setelah anggota dewan mendapatkan mobil baru.

Sementara, Ketua komisi A DPRD Kudus Mardijanto, mengatakan sudah mengembalikan mobil dinas sebagai ketua komisi tiga pekan lalu. Dia mengembalikan untuk memberi contoh sebagai ketua komisi mengembalikan sejak dini.

“Kami tak masalah mobil dikembalikan, tak akan terganggu kinerja kami. Apalagi tiap anggota dewan juga sudah memiliki kendaraan masing-masing,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Fantastis, Anggota DPRD Kudus Bakal Bawa Pulang Gaji Rp 33,9 Juta per Bulan

Ketua DPRD Kudus Masan bersama wakil pimpinan dewan disaksikan Bupati Kudus H Musthofa saat menandatangi hasil rapat paripurna, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus akan mendapatkan gaji yang fantastis mulai September, bulan depan. Tak tanggung-tanggung, dengan kenaikan tersebut, gaji anggota dewan diperkirakan akan tembus di atas Rp 33,9 juta tiap bulannya.

Kenaikan tersebut diatur Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, serta  mengacu pada menyesuaikan aturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, Paripurna DPRD Kudus yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus, sudah diparipurnakan awal Agustus lalu. Sehingga, mulai bulan depan, yakni September 2017 ini siap naik.

“Dalam PP  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi kalau aturan berlaku  setelah ditetapkan perda. Jadi, jika perda ditetapkan Agustus, maka gaji anggota dewan akan naik setelahnya di September 2017,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, pemberian kenaikan gaji baru akan dicairkan setelah pembahasan perubahan. Sehingga, jika hingga September 2017 belum rampung, maka pemberiannya akan dirapel pada bulan berikutnya.

Mengenai prosesnya kini sedang berada di Pemkab Kudus dan masih dalam tahapan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Nantinya, Perbup tersebut yang menjadi dasar untuk kenaikan gaji para wakil rakyat.

Hanya saja, berdasarkan amanah PP Nomor 18 Tahun 2017 perhitungan gaji terbagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok anggota dewan yang tidak menjabat sebesar Rp 33,94 jutaan, anggota menjabat sekretaris dan alat kelengkapan Rp 33,97 jutaan, anggota dewan menjabat wakil ketua dan ketua alat kelengkapan Rp Rp 34 jutaan, Wakil Ketua DPRD Kudus Rp 37 jutaan dan Ketua DPRD Kudus Rp 45 jutaan.

“Angka tersebut masih asumsi, jadi masih menunggu kemampuan daerah berapa. Serta menunggu Perbup tentang hal itu,” jelas dia.

Editor: Supriyadi

Tahun Ini Gaji Anggota Dewan Jepara Naik Lho

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Gaji anggota DPRD Jepara dipastikan membengkak tahun ini. Hal itu seiring disetujuinya perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengesahan Perda tersebut telah dilakukan pada Jumat (21/7/2017).

Ketua DPRD Jepara Junarso mengungkapkan, hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017. Menurutnya, di dalam peraturan tersebut pemerintah daerah belum bisa memberikan mobil kepada anggota DPRD, maka harus memberikan uang transportasi.

“Kami belum bisa memberikan besaran berapa persen kenaikan gaji yang kita terima. Hal itu nanti mengacu pada peraturan teknis, mengacu ke peraturan daerah sembari menunggu Permendagri,” tutur dia, Senin (24/07/2017). 

Dalam peraturan daerah tersebut, akan diberikan tunjangan berupa uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Juga uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, serta tunjangan alat kelengkapan lainnya. Meskipun tidak memberikan data rinci, namun Junarso mengatakan, gaji yang diperoleh anggota DPRD Jepara saat ini sekitar Rp 18 juta.

“Itu sudah semuanya, take home pay sekitar Rp 18 juta per bulan. Untuk rincinya mungkin bisa diketahui lewat sekretariat DPRD Jepara,” papar dia. 

Dirinya mewakili anggota DPRD Jepara mengaku bersyukur atas kenaikan pendapatan itu. Namun demikian, ia mengatakan kenaikan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kinerja dewan. 

“Terkait penerapan kenaikan pendapatan itu, menunggu permendagri kemudian ditindaklanjuti oleh kepala daerah, karena sudah ditetapkan perdanya,” tutup Junarso, politisi asal PDIP itu. 

Editor : Kholistiono