E-Tilang Pelanggar Lalu Lintas di Rumah Langgar KUHAP

Polisi melakukan pencatatan bukti pelanggaran lalu lintas. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Praktisi hukum Th.Yosep Parera menilai tindakan kepolisian mendatangi rumah pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV untuk memberikan bukti pelanggaran (tilang) berisiko melanggar Pasal 167 KUHP.

“Penindakan polisi terhadap pelanggar lalu lintas harus berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” kata Yosep di Semarang, Sabtu (30/9/2017) dilansir dari Antarajateng.com.

Petugas yang datang ke rumah warga terduga pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV untuk harus disertai surat tugas.

Baca : Siap-siaplah Ditamuni Polisi Kayak Gini Jika Terekam CCTV Langgar Lalin di Semarang

Menurut dia, masyarakat yang didatangi oleh petugas bisa menanyakan surat tugas atas tujuan mereka datang untuk melakukan penindakan. Jika tanpa disertai surat tugas, lanjut dia, petugas terancam melanggar Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain yang merupakan ruang privat tanpa izin.

“Warga bisa menolak, bahkan bisa sampai mengajukan gugatan perdata karena merasa dirugikan,” kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang ini.

Sesuai dengan prosedur KUHAP, lanjut dia, seorang saksi yang terkait dalam suatu tindak pidana harus dipanggil secara patut. Oleh karena itu, menurut dia, polisi yang akan mengenakan tilang terhadap pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV bisa melayangkan surat panggilan terhadap yang bersangkutan.

Selain itu, kata dia, masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan penerapan tilang berbasis rekaman CCTV ini.

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Karena belum diatur dalam Undang-undang, lanjut dia, maka aturan ini seharusnya tidak diterapkan.

“Kalau mau ya undang-undangnya harus direvisi lebih dulu,” tambahnya.

Sebelumnya, Polrestabes Semarang mendatangi rumah sejumlah pelanggar lalu lintas yang tertangkap basah melanggar dan terekam CCTV. Petugas bermaksud menyerahkan bukti pelanggaran terhadap pengendara yang dimaksud.

Editor :Akrom Hazami

 

CCTV dalam Perawatan, Pelaksanaan E-Tilang di Jepara Belum Bisa Dilakukan

Suasana di sekitar tugu kartini Jepara terlihat lengang dari aktivitas pengguna jalan. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Delapan kamera pemantau (CCTV) di Jepara sedang diperbaiki. Alhasil pemantauan arus lalu lintas tidak bisa dilakukan. 

“Saat ini belum bisa diakses karena perangkat Closed Circuit Television (CCTV) sedang dalam perawatan,” kata Kabid Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Aris Setiawan, Jumat (29/9/2017). 

Ia mengatakan, pemeliharaan yang dilakukan adalah perawatan rutin. Selain itu, di wilayah Kota Jepara, maintenance dilaksanakan karena adanya proyek pembuatan City Walk yang mengenai kabel transmisi di bawah tanah. 

Adapun kedelapan kamera pemantau tersebut terletak di Bangsri, Mlonggo, Shopping Centre Jepara, Tugu Kartini, Perempatan Rahayu, Kalipucang, Gotri dan Mayong. Meskipun telah terpasang, namun Aris mengakui kualitas dan kecepatan CCTV masih rendah. 

Ditanya terkait kesiapan pelaksanaan Tilang Elektronik berbasis CCTV, Aris mengaku Jepara belum melaksanakannya hingga saat ini. Namun demikian, pada beberapa titik kamera pemantau yang ada telah dilengkapi fitur zooming yang berguna untuk memantau kendaraan yang melanggar arus lalulintas. 

“Untuk E-Tilang belum dilaksanakan. Namun pada beberapa tempat seperti di depan Tugu Kartini, Mayong dan Bangsri CCTVnya sudah cukup memadai. Hanya, kami masih membutuhkan dukungan berupa peningkatan bandwith agar bisa memantau secara real time. Untuk saat ini bandwith nya masih 50 Megabyte per second (Mbps),” ujarnya. 

Disamping itu, untuk melaksanakan prosedur E-Tilang, hal itu bergantung pada Polres Jepara sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, kualitas kamera, kualitas bandwith dan konektifitas perlu ditingkatkan lagi. 

Terpisah, Kasatlantas Polres Jepara AKP I Putu Krisna mengatakan, untuk pelaksanaan E Tilang perlu dilakukan beberapa persiapan.

“Prinsipnya CCTV sudah terpasang terus kita tinggal siapkan pengeras suara dan teknologi informasinya. Saat ini kita sedang berkomunikasi dengan terkait hal itu. Di Jepara yang sudah siap melaksanakan pada kawasan di kota,” ujarnya. 

Editor: Supriyadi

Biar Polisi Lalu Lintas Blora Tak Pungli, Maka Dikenalkan E-Tilang

Polisi melakukan sosialisasi internal porgram E-Tilang di Mapolres Blora. (Polres Blora)

Polisi melakukan sosialisasi internal porgram E-Tilang di Mapolres Blora. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Satuan Lalu Lintas Polres Blora menyelenggarakan sosialisasi internal program E-Tilang (Elektronik Tilang) yang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri. Kegiatan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer,  Kegiatan diselenggarakan bertempat di gedung Aryyaguna Polres Blora, Selasa (15/11/2016) pagi.

Dikutip dari laman PolresBlora, E-Tilang merupakan program Sat Lantas demi peningkatan pelayanan publik serta mengurangi praktik pungutan liar (pungli). Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan blangko tilang dari Sat Lantas Polres Blora dan langsung membayar denda tilangnya di bank dengan menunjukkan surat tilang.

Bagi pelanggar yang tidak mengakui pelanggarannya, maka yang bersangkutan akan menghadiri sidang di pengadilan. Dengan adanya program E-Tilang, diharapkan kepada seluruh personel Sat Lantas Polres Blora dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan siap melaksanakan program E-Tilang sehingga mendapatkan citra positif dan kepercayaan dari masyarakat.

Diharapkan, program E-Tilang dapat menghilangkan praktik suap yang dilakukan oleh pelanggar lalu-lintas terhadap oknum petugas. Praktik pungutan liar biasanya terjadi karena adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelanggar yang tidak mau mengikuti proses yang lama.

Apabila aplikasi ini sudah berjalan maka pelanggar tidak perlu lagi untuk menitipkan uang sidangnya ke petugas atau mengikuti proses persidangan di pengadilan. Tapi cukup dengan membayar denda tilang kepada bank yang ditunjuk.

Karena pada saat dilakukan penilangan oleh petugas, pelanggar akan dimintai nomor telepon atau email yang dengan itu, pelanggar akan mendapatkan informasi terkait besaran denda serta tata cara pembayarannya. Dan juga akan diberikan nomor tilang sekaligus nomor rekening virtual untuk pembayaran denda tilang melalui sms atau email.

Jika pelanggar tersebut sudah melakukan pembayaran, maka dokumen yang disita oleh petugas bisa langsung diambil. Akan jauh lebih mudah, bila pelanggar memiliki aplikasi m-banking. Jadi saat ditilang, pelanggar bisa langsung mengakses aplikasi tersebut kemudian membayarnya. Maka, dokumen yang disita bisa langsung diambil dari petugas, tanpa perlu menunggu waktu sidang.

Adapun aplikasi E-Tilang ini akan diberlakukan di 16 Polda dan 64 Polres seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menghilangkan pungli dalam rangka program Reformasi Polri pada bidang penegakan hukum untuk pelanggaran lalu-lintas.

Editor :Akrom Hazami