Disdukcapil Kudus Buka Layanan Rekam Data KTP di Akhir Pekan

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus membuka layanan rekam KTP Elektronik (E-KTP), pada akhir pekan Sabtu-Minggu. Layanan ini ditempuh untuk meningkatkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik, jelang pilkada 2018.

Layanan perekaman E-KTP pada akhir pekan, resmi dimulai pada hari Sabtu (31/3/2018) hingga 24 Juni 2018. Layanan Sabtu-Minggu itu dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

“Kami sediakan 7-8 petugas yang bersiaga di Kantor Disdukcapil Kudus dengan sistem bergantian,” kata Sekretaris Dinas Disdukcapil Kudus Putut Winarno.

Dikatakannya, layanan itu menyasar warga Kudus yang belum melakukan perekaman KTP, namun kesehariannya sibuk bekerja. Seperti buruh yang bekerja di luar kota, ataupun pelajar.

“Meskipun ada layanan Sabtu-Minggu, namun layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus, lansia tetap kami lakukan. Kalau untuk layanan weekend ini, kami tujukan bagi buruh luar kota yang kebetulan pulang, atau bagi perekam baru,” tuturnya.

Menurut data per tanggal 26 Maret 2018, dari jumlah penduduk sebanyak 835.318, jumlah warga wajib ber KTP ada 621.489. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman berjumlah 608.028, dan yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik berjumlah 13.461.

Editor: Supriyadi

Ditanya Soal E-KTP, Begini Penjelasan Ganjar Dihadapan Ratusan Muslimat NU Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Roadshow kampanye Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara menyempatkan bertemu ratusan muslimat NU di klinik Masyitoh, Sabtu (17/2/2018). Ganjar menyerap banyak aspirasi dan mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang diadukan Muslimat NU Jepara.

Namun yang banyak menarik perhatian justeru penjelasan Ganjar terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mencoba menjawab keresahan masyarakat yang terus mendapat isu tidak benar soal keterlibatannya dalam kasus itu.

Untuk memudahkan penjelasan, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus e-KTP. Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap e-KTP.

“Jadi kalau ada yang bertanya kasus e-KTP. Jadi kita kasih lihat informasi, kita lihatkan data. Ini cara membuktikan yang paling mudah. Selain itu juga menunjukkan integritas kita. Biar semua juga belajar mengenai integritas,” tegasnya.

Menurut Ganjar, tidak ada yang perlu ditutupi soal dirinya dalam kasus tersebut. Dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang pada Ganjar. Namun Ganjar menolak pemberiang tersebut.

“Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo,” ungkapnya.

Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berfoto dengan ibu-ibu Muslimat NU Jepara, Sabtu (17/2/2018). (ISTIMEWA)

Ganjar pun menjelaskan bahwa posisinya saat ini tak lebih sebagai saksi yang membantu KPK dalam membongkar praktik korupsi triliunan rupiah itu.

“Saya dipanggil terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK,” kata Ganjar.

Selain soal e-KTP, Ganjar juga menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. Menurut Ketua Muslimat Kabupaten Jepara, Nuraini, pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi.

“Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit,” papar Nuraini.

Nuraini mengatakan di Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang. “Kami terus bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian,” ujarnya. Namun dia juga berharap agar tidak memersulit perizinan yang diajukan.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelpon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak memersulit rakyat.

“Urusan perizinan ini sebetulnya ranah Bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Pemerintah harusnya terima kasih karena ada masyarakat yang ingin memberikan pelayanan kesehatan. Jangan malah dibuat sulit, mahal, dan lama,” paparnya.

Editor: Supriyadi

Tak Mau Rekam E-KTP, Status Kependudukan 4 Ribu Orang Dinonaktifkan

MuriaNewsCom, Solo – Sebanyak 4.000 warga di Kota Solo status kependudukannya dinonaktifkan. Ini dilakukan lantaran, hingga akhir 2017 ribuan orang tersebut belum melakukan perekaman E-KTP.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan tindakan ini, sebagai sanksi tegas setelah sebelumnya melakukan berbagai upaya untuk mengajak warga melakukan perekaman.

Dilansir dari Solopos.com, Kasi Identitas dan Catatan Kependudukan Dispendukcapil Solo, Subandi menyebut, pihaknya telah memberi batas waktu hingga 21 Desember 2017 bagi warga yang belum melakukan perekaman. Namun hingga batas usai, masih ada 4 ribu orang yang belum rekam data.

Merujuk data dari total wajib E-KTP di Solo sekitar 424.000-an, Dispendukcapil mencatat hingga awal Desember lalu jumlah warga belum rekam data e-KTP ada sekitar 8.300-an orang. Dari data tersebut 50 % merespons dengan melayangkan surat balasan kepada pemkot.

Sebagian besar warga diketahui belum rekam data e-KTP karena pindah alamat, meninggal dunia, serta berada di luar negeri.

“Nah 50 % lagi atau sekitar 4.000 warga tidak ada respons. Jadi terpaksa mulai 2 Januari ini status kependudukannya kami nonaktifkan,” katanya.

Meski demikian, penonaktifan status kependudukan itu bukan permanen. Status kependudukan untuk ribuan warga ini bisa diaktifkan kembali dengan datang ke Kantor Dispendukcapil dan melakukan perekaman E-KTP.

Editor : Ali Muntoha

Bayar Pajak Motor Tanpa KTP Bisa Memudahkan, Tapi Ini Bahayanya

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mewacanakan untuk tak mewajibkan melampirkan KTP dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Rencana ini digulirkan untuk semakin mempermudah masyarakat, dan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Meski demikian, jika tidak hati-hati kebijakan ini justru bisa menjadi blunder. Kasatlantas Polres Rembang AKP Ariakta Gagah Nugraha, berharap kebijakan tersebut nantinya tak menjadi kesempatan penyelewengan surat-surat kendaraan.

“Kalau kebijakan itu nanti untuk memudahkan kenapa tidak. Tapi ya jangan sampai kebijakan baru justru menjadi bumerang karena ada penyelewengan surat-surat. Bagaimana pun surat itu penting,” katanya, Selasa (2/1/2018).

Ia menyatakan, masih menunggu petunjuk dari Polda Jateng untuk penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, program tersebut masih bersifat rencana, sehingga ketika diterapkan pemprov akan berkoordinasi dengan Polda Jateng.

“Kalau sudah menjadi kebijakan, Polda Jateng juga pasti memberi instruksi kepada kami di daerah. Tetapi karena masih rencana, kami menanti petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.

Ariakta menyebut, kebijakan tersebut mempunyai efek yang bagus. Yakni memudahkan masyarakat dan menghentikan akivitas ‘nembak’ KTP yang selama ini sering dilakukan wajib pajak.

Sistem baru ini pun diyakininya akan mengurangi jumlah wajib pajak yang malas mencari KTP pemilik lama dari kendaraan.

“Kalau ada informasi bahwa ada dari internal kita yang melayani ‘nembak’, justru (kebijakan) ini memudahkan untuk dilakukan penertiban. Dengan sistem baru,” terangnya.

Beberapa kasus, gara-gara sulit mendapatkan KTP dari pemilik lama kendaraan, wajib pajak memilih “mematikan” pajak kendaraannya.

Ariakta mengatakan, sebelum rencana kebijakan baru ini, tidak adanya KTP bisa disikapi dengan surat keterangan dan kuitansi penjualan kendaraan bermotor. “Bila membeli dari makelar, kadang malah sudah disiapi salinan KTP pemilik lama,” paparnya.

Editor : Ali Muntoha

Penghayat di Jepara Minta Kepercayaannya Segera Dicantumkan di KTP

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Penghayat aliran kepercayaan di Jepara berharap agar status kolom agama di KTP Elektronik dapat segera terselesaikan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Ya sesuai dengan putusan MK bahwa penghayat kepercayaan sama dengan pemeluk agama lain. Kami harap hal itu direalisasikan,” kata Sukoyono pemuka penghayat kepercayaan Sapto Darmo Jepara, Selasa (26/12/2017), via sambungan telepon.

Menurutnya, status kolom agama di kartu identitas penting untuk penghayat. Lantaran selama ini mereka kerap merasa didiskriminasi akibat kekosongan kolom agama.

Mereka meminta hak-hak sipil sebagai warga negara tidak terpenuhi, khususnya kesempatan bekerja sebagai abdi negara.

“Kami merasa betul-betul terdiskriminasi. Selama ini untuk kami masuk PNS, TNI maupun Polri kami kesulitan, karena kan harus beragama (tertulis pada kolom KTP) namun kami kan kosong. Nah dengan momen ini kami berharap agar hak kami sejajar dengan warga yang lain,” kata dia.

Meski demikian, pihaknya menyadari untuk merealisasikan putusan MK memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal itu karena pemerintah harus menata birokrasi dari pusat hingga daerah. 

“Harapannya sih cepat, namun pasti ada rentetan peraturan yang harus disesuaikan, termasuk penghayat apakah masuk dalam Kementerian Pendidikan atau mana. Namun yang jelas, kami di Jepara berterimakasih karena kondisi yang kondusif pada penghayat, tidak seperti di daerah Rembang yang tempat ibadahnya sempat dirusak pada tahun 2016,” urainya. 

Editor : Ali Muntoha

Begini Jawaban KPK Soal Hilangnya Nama Ganjar di Dakwaan Kasus E-KTP

Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Gubernur Ganjar saat Workshop Pembangunan Budaya Integritas di kompleks Kantor Gubernuran Jateng, Kamis (14/12/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sering disebut dalam dugaan kasus korupsi E-KTP. Yang bikin geger nama Ganjar tiba-tiba hilang dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Tak hanya nama Ganjar, nama Menkumham Yasonna Laoly juga hilang. Dan ini sempat diprotes pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail yang menuding KPK bermain-main dengan surat dakwaan.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata pun angkat suara menanggapi tudingan ini. Menurut dia, KPK tak pernah bermain-main dalam kasus korupsi.  

“Main apa, main bola?. Enggak ada istilah bermain-main. Kita semua melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti, jangan hanya mencantumkan nama tanpa kecukupan alat bukti,” ujarnya.

Ini dikatakan Alex usai Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan kabupaten/kota se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernuran Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (14/12/2017).

Ia memastikan, KPK sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setyo Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait.

 “Dalam dakwaan (Setya Novanto) sudah berdasarkan alat bukti,” katanya.

Alex mengatakan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.

Ia menyebut, nama siapapun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan. Namun publik tidak perlu menjustifikasi. Karena bisa jadi nama itu hanya disebut-sebut oleh saksi sepihak tanpa bukti kuat.

“Kalau namanya ada tercatat di buku (surat dakwaan), mungkin suatu saat nama saya bisa tercatat. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi. Rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kita simpulkan,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam perjalanan kasus E-KTP, nama Ganjar masuk dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Nama Ganjar disebut M Nazaruddin, terpidana korupsi yang merupakan mantan bendahara Partai Demokrat.

Nazar adalah satu-satunya yang mengaku melihat Ganjar menerima uang dari tangan terdakwa E-KTP, Andi Narogong. Namun Andi sendiri dalam kesaksiannya mengaku tidak pernah mengenal atau bertemu dalam satu ruangan dengan Nazaruddin.

“Dalam pembuktian tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak. Sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat atau betul menerima,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Jadi Syarat Pemilih di Pemilu 2019, KPU Minta Pelayanan E-KTP di Jepara Ditingkatkan

Pelayanan pengurusan kependudukan di Kantor Disdukcapil Jepara dipenuhi warga dari berbagai kecamatan di Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam pelayanan perekaman data KTP Elektronik (E-KTP). Hal itu seiring penggunaan tanda pengenal tersebut sebagai syarat memilih pada Pemilu 2019 saat memilih Legislatif dan Presiden. 

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, pengalaman penggunaan E-KTP sudah diterapkan pada Pilbup 2016. 

“Disdukcapil sudah cukup progresif terkait proses perekaman data KTP saat itu. Saat ini pun proses perekaman masih dilakukan dengan turun ke desa-desa,” ujarnya, baru-baru ini.

Meskipun demikian, pihaknya menginginkan Disdukcapil melakukan peningkatan pelayanan terhadap hal tersebut. Hal itu karena berdasarkan peraturan baru yakni UU 7/2017 dan PKPU 7/2017 KTP Elektronik menjadi syarat mutlak seseorang bisa memilih wakilnya untuk duduk di DPR ataupun sebagai presiden. 

“Keseriusan itu (perekaman data ktp hingga tingkat desa) perlu ditingkatkan, karena hal ini (ktp) tidak hanya menyangkut urusan administratif semata akan tetapi sudah menjadi hak konstitusi seseorang karena berhubungan dengan hak pilih,” tuturnya. 

Kedepan, KPU Jepara akan menggencarkan sosialisasi terkait aturan tersebut kepada masyarakat. Pihaknya juga meminta parpol untuk dapat memberikan pendidikan politik bagi warga agar melek politik.

Editor: Supriyadi

Proses Jemput Bola Efektif Tingkatkan Perekaman E-KTP di Kudus

Petugas Disdukcapil Kudus melakukan proses perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah. (MurianewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus melakukan upaya jemput bola untuk mempercepat proses perekaman E-KTP. Program ini dianggap cukup efektif, terlebih saat ini masih ada belasan ribu warga Kudus yang belum melakukan perekaman.

Proses jemput bola ini tak hanya dilakukan kepada warga berkebutuhan khusus, ataupun daerah terpencil, namun juga ke sekolah menengah atas. Karena siswa kelas akhir tingkat SMA/MA/sederajat yang berumur 17 tahun sudah wajib E-KTP.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno mengatakan, proses jemput bola yang dilakukan tersebut, cukup efektif.

Karena warga yang didatangi, kebanyakan memang mengaku belum melakukan perekaman, sebab menganggap belum memerlukan dokumen tersebut.

”Artinya ada yang tahu bahwa KTP elektronik itu penting, tapi menunda proses pembuatannya. Namun ada juga yang memang belum sempat melakukannya karena berbagai hal,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh warga yang belum melakukan perekaman, supaya segera melaksanakannya. Karena pihaknya ingin menjamin bahwa hak pilih nanti bisa digunakan dengan baik.

”Jangan sampai tidak memilih nantinya karena alasan tidak punya KTP elektronik. Monggo, gunakan kemudahan yang sudah diberikan, termasuk lewat jalur online, untuk membuatnya,” katanya.

Menurut dia, proses pembuatan KTP elektronik sekarang ini sangat mudah. Yakni cukup dengan fotokopi kartu keluarga (KK) saja, sudah bisa melakukan perekaman datang.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Kudus Percepat Perekaman E-KTP

Petugas Disdukcapil Kudus saat memberikan pelayanan perekaman E-KTP di rumah warga. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus mempercepat proses perekaman E-KTP. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 19 ribuan warga yang belum melakukan perekaman.

Padahal menurut Kepala Disdukcapil Kudus, Hendro Martoyo, data E-KTP itu sangat penting. Terlebih saat ini mendekati Pilkada Kudus dan Pilgub Jateng 2018.

”Data warga ini sangat penting, untuk menunjang sejumlah kegiatan. Baik itu pembangunan maupun lainnya,” katanya.

Ia meyebut, data E-KTP ini digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, pilbup dan pilgub mendatang. Data ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya nanti.

Oleh karenanya, Disdukcapil menggencarkan program untuk percepatan perekaman. Di antaranya dengan aksi jemput bola dengan datang ke rumah-rumah warga yang belum melakukan perekaman.

Aksi jemput bola ini dilaksanakan, selain memang untuk melayani warga yang memang membutuhkan, juga untuk mengejar penyelesaian pekerjaan perekaman.

”Kita targetnya memang sampai akhir 2017 proses ini harus sudah selesai. Makanya kita aksi jemput bola dengan mendatangi warga yang belum perekaman,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengurangi jumlah warga yang belum melakukan perekaman, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi. Meski hal itu sudah selalu dilakukan, namun intensitasnya memang ditingkatkan.

”Memang masih ada beberapa wilayah yang belum tersisir karena keterbatasan personel. Maka dari itu langkah taktis yang akan kami lakukan yaitu dengan melakukan perekaman di wilayah yang paling banyak belum melakukan perekaman terlebih dahulu,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Begini Konsekuensi Jika Pemilik Data Ganda Tak Melapor ke Disdukcapil Kudus

Warga melakukan proses perekaman data E-KTP di kantor Disdukcapil Kudus. Pemerintah pusat menemukan ribuan data ganda di Kudus dari verifikasi E-KTP. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus meminta ribuan warga di Kudus untuk melaporkan diri ke kantor dinas itu. Mereka yang diminta melapor adalah warga yang diidentifikasi mempunyai data kependudukan ganda.

Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno menyebut, 1.700 data penduduk ganda itu tersebar di sembilan kecamatan. Yakni Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.

Menurutnya, jika warga pemilik data ganda itu tak melaporkan diri sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan ada konsekuensinya.

”Jika tak melaor selama batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penghapusan data penduduk dari database kependudukan Kabupaten Kudus,” katanya.

Ia menjelaskan, banyak hal yang menyebabkan data ganda. Ia mencontokan, masyarakat yang pindah domisili ke luar daerah, serta ada penduduk dari luar daerah yang masuk ke Kudus dan menjadi warga Kudus, sementara tempat domisili yang lama, ternyata belum dicabut.

Sehingga tercatat ganda, meskipun alamat berbeda, namun nama dan tanggal lahirnya sama. Ia menyebut, respon dari masyarakat pemilik data ganda itu cukup bagus, sehingga pihaknya sangat mengapresiasi.

”Setelah melihat respon dari warga yang memiliki data ganda, kami sangat mengapresiasinya. Mereka ternyata responsive dan mendatangi kami. Mereka juga bertanya apa yang harus dilakukan, dan kami jelaskan langkah-langkahnya. Ke depannya hal itu akan diperbaiki,” paparnya.

Pengurusan dokumen administrasi kependudukan sendiri, memang sudah dipermudah pemerintah. Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

”Sehingga kami harapkan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, segera saja mengurusnya. Karena itu juga nantinya akan kembali digunakan untuk kebutuhan warga itu sendiri,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Kudus Temukan 1.700 Data Ganda, Warga Diwajibkan Lapor

Petugas Disdukcapil Kudus sedang melakukan proses pendataan perekaman E-KTP. Dari hasil verifikasi pemerintah pusat terhadap E-KTP ditemukan 1.700 data ganda di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menemukan ada 1.700 data penduduk ganda. Dinas itu lantas memerintahkan warga yang terdata ganda untuk melaporkan diri ke kantor Disdukcapil Kudus.

Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno menyebut, ribuan warga data ganda itu ditemukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang ada di Kabupaten Kudus.

Dinas sendiri kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga yang memiliki data ganda tersebut. Termasuk meminta kepada mereka untuk melaporkan ke pihak dinas terkait hal itu.

Ia menyebut, banyak warga yang menyambut positif. Mereka mendatangi kantor dinas, untuk melaporkan hal tersebut.

”Pasalnya, warga sudah menyadari konsekuensi yang harus diterima, jika kemudian tidak melaporkan diri kepada dinas,” katanya.

Menurutnya, 1.700 data penduduk ganda itu tersebar di sembilan kecamatan. Yakni Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.

Penyebab data ganda misalnya adalah disebabkan pindah domisili ke luar daerah, serta ada penduduk dari luar daerah yang masuk ke Kudus dan menjadi warga Kudus, sementara tempat domisili yang lama, ternyata belum dicabut. Sehingga tercatat ganda, meskipun alamat berbeda, namun nama dan tanggal lahirnya sama.

Pengurusan dokumen administrasi kependudukan sendiri, sudah dipermudah pemerintah. Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan.

Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

”Sehingga kami harapkan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, segera saja mengurusnya. Karena itu juga nantinya akan kembali digunakan untuk kebutuhan warga itu sendiri,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

Dua Daerah Ini Pendataan E-KTP Paling Buruk se-Jateng

Warga tengah melakukan perekaman E-KTP. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Permasalahan KTP elektronik (E-KTP) terjadi hampir di semua daerah. Namun dua daerah di Jateng ini tercatat sebagai daerah dengan pendataan E-KTP paling buruk se-Provinsi Jateng.

Dua daerah tersebut yakni Kabupaten Brebes dan Kendal. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jawa Tengah, Sudaryanto menyebut, alasan buruknya pendataan E-KTP di dua daerah ini karena faktor wilayah yang sangat luas.

“Di Brebes misalnya, banyak penduduknya ada di tapal batas kabupaten. Masyarakatnya ada yang pakai bahasa Jawa dan Sunda,” katanya.

Begitu juga di Kabupaten Kendal, di mana wilayahnya sangat luas, dan penduduk yang berada di daerah pinggiran masih sulit untuk diajak melakukan perekaman.

Setiap dua bulan sekali, pihaknya bahkan kerap melakukan evaluasi kinerja pendataan E-KTP. Pihaknya juga punya tugas memfasilitasi sekaligus berkoordinasi terkait pelayanan di 35 kabupaten/kota.

Ia menargetkan dua bulan ke depan akan mengevaluasi semua kendala di Brebes dan Kendal. Termasuk rusaknya beberapa peralatan kinerja, hingga tingkat kecepatan pendataan E-KTP.

“Provinsi melayani kebutuhan daerah. Kalau ada alat rusak ringan bawa ke sini. Kalau rusak motherboth harus ke Jakarta,” ujarnya.

Ia menyebut hambatan seperti kelangkaan blanko E-KTP saat ini sudah jauh berkurang. Sebelum September lalu, hampir semua daerah di Jateng mengalami keterlambatan, sehingga pengurus E-KTP untuk sementara diberi surat keterangan (suket).

“Kalau dulu langka, sekarang sudah berkurang jauh. Hampir tidak ada kendala,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Disdukcapil Jepara Digelontor 6.000 Keping Blanko KTP Elektronik

Proses perekaman E-KTP di Kantor Dindukcapil Jepara, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara mendapatkan jatah blanko KTP Elektronik sebanyak 6.000 keping. Namun, 4.000 keping di antaranya telah habis dan tinggal menyisakan 2.000 buah. 

“Kita sudah menerima blanko KTP Elektronik dalam dua tahap, yang pertama sebanyak 4.000 kita terima pada Rabu (20/9/2017). Sedangkan yang kedua Jumat (29/9/2017) sebanyak 2.000 keping,”  kata  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Susetiyo, Senin (2/10/2017). 

Ia menjelaskan, sebanyak 4.000  keping blanko KTP Elektronik telah habis,  dicetak untuk mereka yang telah merekam data sampai Bulan Oktober 2016. Sedangkan sisanya (2.000 keping) untuk mencetak mereka yang telah melakukan perekaman ditahun 2014. 

Menurutnya, Disdukcapil Jepara berusaha agar orang yang telah merekamkan jauh-jauh tempo mendapatkan haknya. Ia menyebut, pihaknya akan menelusuri data internal dinas, untuk mencari mereka yang telah merekam data pada 2014 namun belum menerima haknya. 

“Untuk jatah sebanyak 2.000 keping ini, kami akan menyisir data mereka yang telah merekam di tahun 2014 dan 2015, namun belum mendapatkan fisik KTP Elektronik,” ungkapnya. 

Menurut data, hingga 2 Oktober 2017 ada 56.441 orang yang telah menerima Surat Keterangan perekaman data, namun belum tercetak pada keping KTP Elektronik. Dengan kondisi tersebut, masih banyak warga Jepara yang harus bersabar. 

“Hal itu disebabkan jumlah perekam data KTP El baru cukup banyak, penggantian kartu yang rusak atau ganti elemen data kependudukan,” terangnya. 

Editor: Supriyadi

Ribuan Warga Pati Ber-KTP Ganda, Disdukcapil Minta Rekam Ulang

Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumardji menujukkan data warga Pati yang memiliki KTP ganda. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 4.476 warga Pati ternyata memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Selain punya KTP Pati, mereka juga punya KTP daerah lain.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati Dadik Sumardji. Karena itu, dia meminta kepada warga ber-KTP ganda tersebut untuk melakukan rekam ulang.

“Mereka harus memilih salah satu daerah yang ditinggali dan melakukan rekam ulang. Jangan punya KTP ganda yang rawan disalahgunakan,” ujar Dadik, Kamis (21/9/2017).

Selain meminta kepada warga untuk rekam ulang, Dadik mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memblokir status warga yang memiliki KTP ganda. Tujuannya agar mereka memilih daerah mana yang ditinggali dan melakukan rekam ulang.

Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, warga ber-KTP ganda paling banyak ditemukan di Kecamatan Tambakromo, disusul Kayen, Juwana, Pati, dan Sukolilo.

Di Tambakromo, ada 439 orang ber-KTP ganda, Kayen 368 orang, Juwana 320 orang, Pati 311 orang, dan Sukolilo 308 orang.

“Semua kecamatan di Kabupaten Pati ada yang ber-KTP ganda. Paling banyak ditemukan di Tambakromo dan paling sedikit di Kecamatan Margorejo yang jumlahnya 76 orang,” ucap Dadik.

Editor: Supriyadi

Masih Ada Sejuta Warga Jateng yang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Warga melakukan pencoblosan pada salah satu pesta demokrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang dikhawatirkan tak maksimal. Pasalnya, hingga kini masih ada sekitar satu juta warga Jateng yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Padahal E-KTP digunakan sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih dalam pilgub. KPU Jateng memperkirakan jumlah pemilih pada Pilgub Jateng mendatang sebanyak 27.439.361.

Dari jumlah itu baru ada 26 juta calon pemilih yang sudah memiliki E-KTP. Selebihnya, warga sudah merekam namun belum mencetak E-KTP, dan sisanya merupakan warga yang merantau, atau belum memiliki E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, menyebut 1 juta warga yang belum memiliki E-KTP ini merupakan warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018.

Untuk masalah E-KTP yang belum tercetak, dalam September tahun ini aka nada pendistriobusian blanko E-KTP untuk masyarakat Jateng.

“Informasi yang saya dapatkan dari Pusat, September nanti lelang E-KTP selesai. Setidaknya ada 18,9 juta keping blanko bisa dibagikan ke seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan.

Menurutnya, warga yang sudah melakukan perekaman dan belum mendapatkan E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan Dinas Kependudukan di daerahnya.

Sementara yang belum melakukan perekaman akan kembali dilakukan sosialisasi. Karena E-KTP menjadi syarat wajib masuk dalam DPS.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

“Kami sudah memerintahkan kepada Disduk Capil di kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Kita akan kejar agar semua warga yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman, sehingga hak pilihnya bisa digunakan. Sementara kami terus mendata, supaya dilaporkan kepada Mendagri untuk bisa diteliti dan dijadikan DP4,” tegas Sudaryanto.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisha mengatakan, data pemilih di Jateng sebanyak 27.439.361 jiwa merupakan data pemilu terakhir yang dihimpun pihaknya.

Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan yang akan digelar pada 19 Desember 2017, dan akan disandingkan dan dicocokkan dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Provinsi Jateng sendiri menjadwalkan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) pada 19 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Harap Sabar! Jepara Belum Dapat Jatah Blanko KTP Elektronik

ILustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Jepara nampaknya harus bersabar jika mau mencetak KTP Elektronik. Lantaran hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara belum mendapatkan jatah blanko dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Susetiyo mengatakan menyampaikan hal itu, Senin (21/8/2017). Menurutnya, Jepara belum terjatah blanko KTP Elektronik, meskipun daerah lain di Jawa Tengah memperolehnya.

“Hal itu karena, Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan sebanyak 6000 keping blanko KTP Elektronik. Sedangkan Jepara bukan termasuk kabupaten yang memeroleh jatah tersebut,” katanya. 

Menurutnya, dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah beberapa diantaranya telah dipilih untuk mendapatkan blanko. Namun hal itu tak berlaku bagi semua wilayah karena keterbatasan jumlah dari pemerintah pusat.

“Informasi terakhir yang kami dapatkan Jepara termasuk yang tidak mendapatkan jatah. Sebab droping blanko dilakukan berjenjang, dari kemendagri ke provinsi. Lalu selanjutnya sudah ditentukan (pemerintah provinsi). Kalaupun semua kabupaten atau kota mendapatkan, maka jumlahnya terlalu sedikit karena jumlah yang didroping hanya 6000 buah,” tuturnya. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan warga Jepara untuk tetap bersabar karena pihaknya belum bisa melayani pencetakan KTP Elektronik. Namun demikian, untuk layanan kependudukan yang lain, pihaknya mengklaim masih dapat dilaksanakan dengan normal, termasuk pemberian surat keterangan telah rekam data KTP Elektronik.

Sebelum kehabisan blanko pada Rabu (9/8/2017), Disdukcapil Jepara memeroleh 26.000 keping KTP Elektronik, yang turun dalam tiga tahap.

Editor: Supriyadi

Stok Blanko Habis, Pembuatan E-KTP di Pati Tersendat

Sejumlah warga tengah mengurus kependudukan di Kantor Disdukcapil Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Lebih dari 27.000 warga Pati terpaksa belum memiliki E-KTP baru, lantaran stok blanko habis. Mereka harus bersabar menunggu hingga material untuk pembuatan E-KTP tersedia.

Riyanto, seorang warga Kayen yang hendak mengurus E-KTP karena pindah ke kawasan Sukoharjo, Margorejo mengeluhkan kondisi tersebut. Sejak April 2017 mengurus, sampai saat ini belum bisa mendapatkan E-KTP.

“Agustus 2017 ini saya cek lagi ke Kantor Kecamatan Margorejo, diminta untuk menunggu hingga Januari 2018. Itupun kata petugas belum ada kepastian, cuma diminta datang awal 2018,” ungkap Riyanto, Kamis (17/8/2017).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati Dadik Sumarji membenarkan adanya ketersendatan pembuatan E-KTP, karena ketersedian blanko terbatas. Saat ini, sudah lebih 27.000 warga yang sudah mengikuti rekam tapi belum dicetak.

Padahal, pihaknya mendapatkan material E-KTP sebanyak 10.000 pada April 2017 dan 26.000 blanko pada Mei 2017. Total blanko sebanyak 36.000 itu sudah digunakan untuk cetak, sehingga ketersediaan sekarang habis.

Pada Juni 2017, dia juga sudah melakukan kunjungan ke Jakarta dan mendapatkan tambahan blanko sebanyak 6.000. Terakhir, Disdukcapil mendapatkan tambahan 2.000 bersamaan dengan penambahan kuota di delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Hanya saja, berbagai penambahan kuota itu ternyata masih belum mencukupi untuk kebutuhan pembuatan E-KTP di Kabupaten Pati. Untuk saat ini, dia memprioritaskan kepada warga yang sama sekali belum punya E-KTP.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya memberikan surat keterangan sementara yang fungsinya sama dengan E-KTP. Namun, kelemahannya, surat sementara yang terbuat dari kertas diakui mudah rusak.

“Warga yang butuh KTP untuk keperluan administrasi, kami buatkan surat keterangan sementara. Meski memang mudah rusak karena terbuat dari kertas biasa, kami meminta harap maklum karena ini kendalanya dari pusat,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Droping Blangko E-KTP Tunggu Kemendagri

Proses perekaman E-KTP tetap berlangsung meski blangko E-KTP kembali habis. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Belum setahun puluhan ribu keping blangko KTP Elektronik (E-KTP) di Jepara tandas. Dari 26 ribu stok yang didapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jepara dari pemerintah pusat saat ini ludes tanpa sisa. 

Padahal, droping terakhir yang dilakukan pemerintah baru dilakukan bulan Juli lalu. Hanya, jumlahnya tak sebanding dengan kebutuhan, yakni 4.000 keping. Sementara, untuk proses droping selanjutnya, Disdukcapil masih menunggu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. 

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara Susetiyo menyebutkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. 

“Kita melalui kepala Disdukcapil Bu Alim tetap berusaha berkomunikasi dengan kementrian, supaya kita mendapatkan blangko KTP Elektronik. Dari PRR (print ready record) kita agar bisa ditambah beberapa ribu, agar siap dicetak. Karena kita masih memiliki tanggungan pada warga Jepara yang telah merekamkan datanya,” urai Susetiyo, Rabu (9/8/2017). 

Baca Juga: Duh, Blangko E-KTP di Jepara Habis Lagi

Ia menyebut, animo warga Jepara untuk mengurus dokumen kependudukan sangatlah besar. Hal itu karena, kebanyakan dari mereka sudah menunggu proses pencetakan KTP semenjak lama. 

Namun demikian, pihaknya tidak bisa menentukan berapa banyak atau kapan blangko yang akan didapat. Sebab semua bergantung pada kebijakan Dirjen Dukcapil Kemendagri. 

Dirinya mengungkapkan, Jepara pada tahun 2017 mendapatkan tiga kali gelontoran blangko KTP Elektronik. Pertama pada bulan April 2017 sebanyak 10 ribu keping, disusul bulan Mei 12 ribu lembar dan terakhir bulan Juli 4.000 lembar. 

Susetiyo menyebut dalam sehari pihaknya bisa mencetak 500 keping PRR. Hal itu belum ditambah layanan mobil Disdukcapil keliling yang bisa mencetak 100 keping.

“Droping pertama sebanyak 10 ribu dikirimkan langsung dari Jakarta, yang kedua kami ambil di Semarang dan ketiga diambil langsung oleh Kepala dinas kami di Jakarta sebanyak 4000,” tuturnya. 

Menurut catatannya, hingga akhir bulan Juli ada 855.666 orang yang telah merekamkan datanya. Sementara yang telah tercetak sebanyak 849.250, terdiri dari perekam laki-laki sebanyak 424.272 dan perempuan 424.978.  Itu artinya, ada sekitar 6.416 warga yang telah merekam datanya belum mendapatkan haknya. 

Akan tetapi, dirinya menyebut ada sekitar 62 ribu warga yang telah merekam data untuk KTP Elektronik, hanya saja datanya belum terkonsolidasi. “Artinya begini, data mereka belum ditunggalkan, lantaran masih memiliki data ganda misalnya,” tambah Susetiyo. 

Meskipun tak ada blangko KTP Elektronik, namun proses pelayanan peminta KTP tetap berjalan. “Kalau warga saat ini masih bisa merekam datanya. Nanti sebagai buktinya mereka diberikan surat keterangan atau suket,” tegas dia. 

Editor: Supriyadi

Duh, Blangko E-KTP di Jepara Habis Lagi

Pengumuman dari Disdukcapil Jepara terkait habisnya blangko E-KTP beredar luas di masyarakat. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Proses pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Jepara kembali tersendat. Ini lantaran blangko E-KTP yang ada di Disdukcapil Jepara kembali habis per Rabu (9/8/2017).

“Mulai kosong per hari ini (Rabu). Namun kami telah memasang pengumuman hari Selasa (8/8/2017) kemarin. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi tersebut lebih awal,” kata Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara, Susetiyo.

Ditanya tentang penyediaan kembali blangko KTP, Susetiyo belum menerima informasi lebih lanjut. “Kami belum menerima informasi lagi mengenai kapan turunnya stok E-KTP dari pemerintah pusat ,” urainya. 

Meskipun stok E-KTP saat ini kosong, namun perekaman data warga masih bisa dilayani. Sebagai gantinya, warga akan diberikan surat keterangan atau suket sembari menunggu blangko dari pusat turun.

Dirinya menyebut, hingga saat ini total stok yang dihabiskan sejumlah 26 ribu keping. Sebanyak 22 ribu di antaranya didrop langsung dari pemerintah pusat, sementara 4.000 sisanya diambil langsung oleh Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun di Jakarta. 

Menurut catatannya, hingga akhir bulan Juli ada 855.666 orang yang telah merekamkan datanya. Sementara yang telah tercetak sebanyak 849.250, terdiri dari perekam laki-laki sebanyak 424.272 dan perempuan 424.978. 

“Artinya masih ada sejumlah 6.416 data orang yang telah merekam namun belum tercetak pada blangko E KTP,” tambahnya. 

Editor: Supriyadi

Hati-hati Hoax Aktivasi KTP Elektronik

Pesan yang berisi tentang aktivasi KTP Elektronik. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Belakangan melalui jejaring pesan WhatsApp dikabarkan KTP Elektronik harus di re-aktivasi jika masa berlaku habis. Namun kabar tersebut di koreksi oleh Disdukcapil Jepara. 

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jepara Susetiyo mengatakan, hingga kini pihaknya tak menerima instruksi tentang aktivasi KTP Elektronik. Dirinya menyebut, kartu identitas tersebut tetap berlaku dan tak perlu diaktivasi meskipun masa berlaku telah habis.

“Asalkan tidak ada perubahan data primer pada pemegang KTP Elektronik, kartu tetap berlaku tak perlu diaktivasi lagi,” katanya, Selasa (18/7/2017). 

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun ada tanggal pemberlakuan KTP Elektronik namun Susetiyo menjamin masih dapat digunakan sebagai identitas yang sah. Namun ketika berubah status, pemilik kartu tersebut wajib melakukan update data.

“Terkait pesan berantai itu, sampai saat ini kami belum menerima instruksi tentang aktivasi itu. Nanti jika kami menerima surat edaran baru maka kami akan menyosialisasikan hal itu kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun bunyi pesan berantai tersebut seperti ini : 

Bagi yg sudah punya E-KTP terbitan th.2012/2013, Segera AKTIFASI kan, cukup datang ke kecamatan tidak usah mengisi blanko apapun, hanya menunjukkan KTP dan KK, setelah itu sidik jari – selesai.

KTPnya tetap KTP yg lama, hanya akses/masa berlakunya dibuka untuk seterusnya/seumur hidup.

 Contoh:

KTP si A  masa berlakunya habis tgl 21 Maret 2017, karena tidak tahu dan hanya menerima informasi bahwa KTPnya berlaku seumur hidup, maka si A santai2 saja dan si A hanya mengetahui kalau KTPnya dalam kondisi terblokir.

 Begitu ada keperluan yg berhubungan dengan KTP.

 KTP tsb tidak berfungsi, olehkarena itu….sebaiknya segera aktifasikan kembali ke kecamatan.

 Caranya seperti yang tersebut di atas.

 Semoga bermanfaat.

Editor : Kholistiono

Dindukcapil Rembang Bakal Koordinasi dengan Perbankan soal Penggunaan Suket

Salah seorang warga terlihat mengurus administrasi untuk melakukan perekaman E-KTP di Dindukcapil Rembang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Banyaknya warga Rembang yang hingga saat ini belum mempunyai E-KTP, membuat sebagian kalangan resah. Sebab, surat keterangan (suket) yang dijadikan sebagai pengganti E-KTP, sering dianggap sebelah mata oleh pihak lain, seperti halnya pihak perbankan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Rembang Daenuri mengatakan, sempat ada bank yang menolak melayani nasabah yang menggunakan administrasi dengan suket. “Padahal, pimpinan bank di tingkat atas sudah disosialisasikan terkait hal ini. Namun, pada akhirnya mereka mau menerima suket itu sebagai persyaratan transaksi di bank,” katanya.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 22 ribu suket yang telah dikeluarkan sebagai penganti E-KTP untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak Oktober tahun lalu. Hal ini, karena blanko E-KTP belum tersedia.

Kemudian, saat disinggung mengenai langkah ke depannya, ia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar blanko bisa disediakan. “Kita selalu koordinasi dengan pemerintah terkait. Namun yang paling penting, masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP  bisa secepatnya datang ke kantor untuk perekaman. Supaya mereka juga terdata, terekam,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ketersediaan Blangko E-KTP di Jepara Hingga Kini Belum Jelas

 Beberapa warga terlihat mengantri untuk perekaman E-KTP di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa warga terlihat mengantri untuk perekaman E-KTP di Disdukcapil Jepara (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Antrean pemohon pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) di Jepara hingga saat ini mencapai puluhan ribu. Hingga kini, mereka belum bisa memegang kartu identitas kependudukan, lantaran sejak awal Oktober lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara belum bisa mencetaknya.

“Itu lantaran persediaan blanko E-KTP habis. Sampai saat ini pun belum ada informasi yang jelas dari Kemendagri soal kapan blangko KTP elektronik  bisa disediakan,” ujar Kepada Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun.

Menurutnya, blanko E-KTP baru akan dilelang pada Januari 2017 ini. Itupun, katanya,  melalui prosedur tender Pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017. Keterangan itu didasarkan dari surat edaran Kemendagri tertanggal 15 November lalu.

Lanjutnya, hingga November  2016 lalu, sudah ada sebanyak 23.178 antrean pencetakan E-KTP. Baik itu antrean yang ada di Disdukcapil maupun kolektif dari tiap kecamatan di Jepara. Itu ditambah dengan 4.579 data yang sudah siap dicetak (print ready record) serta 665 data yang belum bisa dicetak (sent for enrollment).

Dengan adanya jumlah sebanyak itu, Disdukcapil membutuhkan blanko sebanyak 28.422. Sementara itu, di awal Januari 2017 ini, jumlah antrean pemohon pencetakan E-KTP juga bertambah, sebab perekaman data terus dilakukan.

“Jumlah itu terus bertambah,lantaran tiap harinya ada 50 hingga 100 warga yang melakukan perekaman data. Kita juga jembut bola, yakni dengan pelayanan keliling di 60 titik dan penyuratan by name by address,” bebernya.

Dia menambahkan, sebagai ganti dari blanko yang belum bisa dicetak, Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan resmi. “Sejak 5 Oktober lalu hingga pertengahan November, sebanyak 10 ribu lembar lebih surat keterangan sudah dikeluarkan. Namun fungsi surat keterangan itu bisa digunakan untuk sejumlah keperluan administratif selama 6 bulan dari sejak dikeluarkannya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

E-KTP Berlaku Seumur Hidup, Kenapa SIM Harus Diperpanjang?

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) berlaku seumur hidup, dan tak perlu diperpanjang, kemudian muncul banyak pertanyaan dari orang-orang di desa-desa, kenapa aturan yang sama tidak berlaku untuk surat izin mengemudi (SIM)? Jika E-KTP hanya cukup satu kali membuat, dan seterusnya sampai si pemilik meninggal dunia, tak perlu diperpanjang lagi, mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun sekali?

Pertanyaan langsung muncul ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan dua Surat Edaran  (SE) terkait perberlakuan KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup. Di mana, dalam SE bernomor 470/295/SJ tersebut, ditujukan pada para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga  nonkementerian. Sedangkan SE bernomor 470/296/SJ yang juga dikeluarkan tertanggal 29 Januari 2016, ditujukan pada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Seorang kawan terus “gerundel” beberapa saat setelah selesai melakukan perpanjangan SIM A di Satlantas Polres Pati. Ia merasa tak habis pikir, mengapa E-KTP yang dulu juga harus diperpanjang kini sudah bisa berlaku seumur hidup, sementara SIM harus diperpanjang.

Ia terus gerundel karena ia merasa repot ketika harus melakukan perpanjangan SIM. Karena biaya yang dikeluarkan harus lebih tinggi, terlepas ada pungutan liar (pungli) atau tidak, karena ia sekarang tidak tinggal di Pati, melainkan di Ibu Kota Jakarta.

Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pulang kampung? Belum lagi berapa kerugian yang harus dideritanya karena harus meninggalkan pekerjaanya dalam waktu beberapa hari hanya untuk mengurus perpanjangan SIM. Maklum saja, ia bukanlah karyawan kantoran atau pegawai negeri yang mendapatkan gaji tetap tiap bulannya.

Ia hanyalah seorang sopir taksi, yang mendapat pemasukan tiap hari jika narik. Dalam pekerjaannya itu, SIM menjadi sesuatu yang wajib, jika SIMnya mati maka bisa gawat berurusan dengan polisi. Oleh karenanya, mau tidak mau dia harus pulang kampung untuk mengurus perpanjangan SIM.

Justru saat ini bukan muncul kebijakan untuk membuat SIM berlaku seumur hidup, melainkan ada kebijakan yang lebih baru, yang lebih rumit. Pemilik SIM yang terlambat memperpanjang SIMnya, atau telat memperpanjang, atau memperpanjang saat SIM sudah habis masa berlakunya, maka sudah tidak bisa lagi.

Artinya pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru lagi jika ingin memiliki surat izin tersebut. Artinya, pemohon harus melalui proses pembuatan SIM dari awal lagi, mulai dari tes kesehatan, tes teori, hingga tes praktik.

Biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih mahal ketika harus membuat SIM baru. Jika proses perpanjangan SIM biaya yang dipatok hanya Rp 75 ribu untuk SIM C dan Rp 80 ribu untuk SIM A, maka pembuatan SIM baru jauh lebih mahal. Dari website tribratanewspolrespati.com disebutkan, biaya pembuatan untuk SIM A, B1, dan B2 adalah Rp 120 ribu, sementara SIM C adalah Rp 100 ribu.

Ini biaya standar yang ditetapkan oleh Polri. Jumlahnya akan membengkak jika ternyata oknum kepolisian ini main-main, atau istilah sekarang yang lagi tenar yakni melakukan pungli. Atau katakanlah melalui jasa calo atau perantara, biayanya bisa mencapai Rp 250-200 ribu lebih untuk mengurus SIM C.

Dan lagi, kenapa SIM harus diperpanjang, dan kini aturannya lebih ribet lagi? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, SIM adalah bukti kompetensi mengemudi dan bukti registrasi pengemudi yang memuat keterangan identitas lengkap.

Sehingga SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Polisi menyebut, SIM berbeda dengan kartu tanda penduduk (KTP). Selain sebagai jati diri atau identitas, SIM juga merupakan alat bukti bahwa pemegang SIM memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan jenis SIM itu sendiri.

Sehingga menurut penulis, kenapa SIM harus diperpanjang, karena sebagai alat kontrol bagi kepolisian untuk memantau kondisi pengendara. Perpanjangan SIM dilakukan, sebagai upaya untuk memantau bahwa pemilik SIM masih layak untuk mendapatkan SIM dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Karena pada suatu kondisi, bisa saja orang bisa kehilangan kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, sehingga sudah tidak layak untuk mendapatkan SIM.

Misalnya, kehilangan penglihatan, atau terjadi kecacatan yang berakibat tidak memungkinkannya untuk mengoperasikan kendaraan. Oleh karenanya, dalam perpanjangan SIM tetap harus melampirkan surat keterangan kesehatan mata dan lainnya.

Jadi SIM selain sebagai identitas pengendara, tetapi juga sebagai alat kontrol oleh polisi terhadap pengendara. SIM sangat penting, karena dengan memiliki surat ini berarti pengendara sudah dianggap layak dan mampu mengoperasikan dan mengendarai kendaraan bermotor.

Karena pentingnya SIM inilah, Polri seharusnya memberikan pelayanan yang mudah dan simple untuk proses perpanjangan SIM. Sebagai contoh, perpanjangan SIM online setidaknya harus seperti Samsat online yang bisa melayani perpanjangan pajak kendaraan di seluruh Indonesia.

Karena pada beberapa kasus, fasilitas SIM online (biasanya pakai mobil SIM keliling) hanya bisa dilakukan untuk memperpanjang SIM untuk satu wilayah tertentu saja. Selain itu, yang paling penting yakni, hilangkan pungutan-pungutan tak jelas, atau pungli-pungli dari proses perpanjangan SIM ini.

Kita mengapresiasi program yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memberantas habis praktik pungli. Saat ini seluruh instansi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perhubungan darat, termasuk perpajakan kendaraan ramai-ramai melakukan sidak untuk membuat para tukang pungli kapok.

Semoga juga muncul terobosan baru dari Polri untuk pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM yang lebih mudah, simple namun juga terukur tanpa merepotkan si pemohon. Sehingga fungsi dari SIM akan benar-benar terwujud, sehingga SIM tak lagi hanya sekadar surat sakti agar lolos dari tilang polisi, tapi benar-benar sebagai bukti kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. (*)

Warga Rembang Mendadak ‘Demam’ E-KTP

M. Daenuri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang. Dalam tiga hari belakangan ini, terjadi peningkatan pembuatan E-KTP di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

M. Daenuri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang. Dalam tiga hari belakangan ini, terjadi peningkatan pembuatan E-KTP di Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar seluruh warga membuat KTP Elektronik (E-KTP) disambut beragam oleh warga. Menteri Tjahjo memberi tenggat waktu batas akhir pembuatan e-KTP hingga 30 September 2016. Data E-KTP, diperlukan untuk database agar dapat diakses, baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya.

Seruan Mendagri itu menimbulkan kehebohan di sejumlah  daerah. Banyak warga yang khawatir bila belum mengubah KTP lama menjadi E-KTP akan menemukan kesulitan dalam proses kependudukan. Imbasnya, warga pun beramai-ramai membuat E-KTP dalam waktu bersamaan.

Seperti yang terjadi di Rembang. Warga yang melakukan perekaman data E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rembang, yang setiap harinya biasanya berkisar 250-300 orang, dalam tiga hari belakangan ini, meningkat seratus persen, yakni berkisar 500-600 orang per hari.

“Pada Kamis (01/09/2016) lalu, saya dari Jakarta untuk mengambil blanko E-KTP sebanyak 6 ribu lembar. Terhitung selama tiga hari, yakni Jumat, Sabtu dan Senin, blanko yang sudah terpakai sebanyak 2 ribuan. Ini artinya ada peningkatan setiap harinya,” ujar M. Daenuri, Kepala Dindukcapil Rembang, Selasa (06/09/2016).

Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon itu tak lepas dari pengumuman pemerintah pusat bahwa, perekaman data pembuatan E-KTP harus bisa selesai paling lambat akhir September mendatang.”Meskipun pemerintah pusat tidak bisa memberikan blangko E-KTP sesuai dengan kebutuhan yang ada, namun nantinya di saat sisa 500 lembar, maka kita akan berangkat lagi ke Jakarta untuk mengambil blanko,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Alat Perekaman E-KTP Hilang, Camat Nalumsari Jepara Diminta Wadul Bupati

Kantor Dindukcapil Jepara

Warga berada di kantor Dindukcapil Jepara, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Alat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Nalumsari hilang, dicuri oleh orang yang tak dikenal.
Karenanya camat setempat diminta lebih aktif untuk melaporkan peristiwa itu ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Jepara maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara.
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Jepara Sri Alim Yuliatun. Menurutnya, akibat hilangnya komponen penting dari alat perekaman e-KTP tersebut membuat pelayanan masyarakat terganggu.
“Diharapkan camat setempat lebih aktif berkordinasi dengan pimpinan. Sebab, kami dari dinas tidak memiliki anggaran untuk mengganti peralatan perekaman e-KTP yang hilang itu,” ujar Sri Alim kepada MuriaNewsCom.
Lebih lanjut ia mengemukakan, hilangnya peralatan perekaman e-KTP tersebut, pelayanan untuk sementara dialihkan ke kantor dinasnya. Itu dilakukan agar pelayanan penting mengenai identitas kependudukan tetap berjalan.
“Ya sebagai solusi sementara pelayanan e-KTP dilayani di sini (Kantor Dindukcapil-red). Kalau solusi kedepannya tergantung pimpinan, karena peralatan itu dulunya langsung dari pusat,” terangnya.
Sementara itu, Camat Nalumsari Edi Puspodo mengatakan, pelayanan dihentikan sejak kejadian tersebut. Untuk sementara, pelayanan perekaman data dialihkan Dindukcapil Jepara.
“Yang bisa dilakukan saat ini hanya menunggu keputusan dari pimpinan Kabupaten Jepara. Kami belum tahu kapan pelayanan di Kecamatan Nalumsari bisa dilakukan kembali,” katanya.
Seperti diberitakan, Komponen penting yang hilang adalah kamera untuk merekam foto, dan alat jaringan data penduduk. Akibat hilangnya dua komponen perekaman e-KTP itu, kini pelayanan bagi masyarakat untuk identitas warga menjadi terganggu.
Kapolsek Nalumsari, AKP Karman mengemukakan, hilangnya dua buah komponen alat perekaman e-KTP tersebut diketahui pada Minggu (31/7/2016) sekitar pukul 07.45 WIB. Diduga, aksi pencurian dilakukan pada malam hari atau dini hari.
Kejadian diketahui pertama kali oleh petugas jaga. Saat itu, satu ruang yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut tiba-tiba terbuka. Sementara kamera dan satu paket wifi yang sudah terpasang sudah tak telihat.

 

Editor : Akrom Hazami